Beranda blog Halaman 137

Gubernur Pimpin Upacara Peringatan Haornas Ke-40 di Maluku

0

Ambon, Maluku.news – Gubernur Maluku Irjen. Pol (Purn.) Drs. Murad Ismail, menjadi inspektur Upacara Dalam Peringatan Hari Olahraga Nasional ke-40 Tahun 2023, yang dilaksanakan di Lapangan Merdeka Ambon, Sabtu (9/9/2023).

Digelar di bawah sorotan Tema “Gelanggang Semangat Pemenang”, bertindak selaku komandan upacara Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Maluku Affandy Hasanusi, S.Stp,M.Si.

Hadir pada kesempatan itu Forkopimda plus Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah Maluku, Ketua TP-PKK Provinsi Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Pimpinan Lembaga Vertikal, ASN dan Non ASN Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan unsur lainnya.

Gubernur saat membacakan sambutan tertulis Menteri Pemuda dan Olahraga RI Ario Bimo Nandito Ariotedjo, menyampaikan bahwa, dalam rangka mendukung bangkitnya keolahragaan Nasional dan juga tumbuhnya ekonomi serta produktivitas Masyarakat setelah melewati keterbatasan aktivitas fisik selama 2(dua) tahun pada masa pandemic Covid-19, menjadikan momentum peringatan HAORNAS yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1985 ini diperingati dengan melibatkan Masyarakat banyak dan semarakkan meluas di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Dalam menjalankan amanat Undang-Undang Keolahragaan 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan juga amanat Perpres Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), perlu adanya kolaborasi dan komitmen yang kuat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta dan Stakeholder Olahraga untuk bersama-sama semangat mencetak Para Juara” Ujarnya.

Hal ini Ungkapnya, sejalan dengan Logo dan Tema Haornas XL Tahun 2023, untuk menjadi pemenang sejati yakni semangat mencetak bangsa yang bugar dan produktif, juga semangat mencetak para pemenang kompetisi pada ajang internasional demi keharuman bangsa dan negara.

“Untuk mencapai itu, tahapan panjang harus dilalui diawali pembudayaan olahraga, pembinaan sejak usia dini secara berjenjang dan sistematis serta didukung dengan penerapan sport science. Hal ini tentunya perlu dilakukan secara serius, teroganisir, profesionalisme, dan pengerahan segenap sumber daya yang kita miliki” Tegasnya.

Diharapkan juga melalui UU dan Amanat Peraturan Presiden yang tadi disebutkan, mampu memberikan kontribusi pencapaian tujuan pembangunan olahraga dalam dimensi yang lebih luas, yakni untuk mewujudkan Indonesia Bugar Berkarakter Unggul dan Berprestasi Dunia, bahkan olahraga harus mampu berperan dalam pemberdayaan ekonomi melalui sport industry dan sport tourism.

“Gelanggang Semangat Pemenang, merupakan rangkaian dari berbagai macam bentuk apresiasi terhadap para olahragawan dan segenap lapisan masyarakat Indonesia dalam menyatukan semangat hidup aktif dan Pedoman Pelaksanaan Peringatan Hari Olahraga Nasional XL Tahun 2023 v juang untuk mengharumkan nama bangsa dalam pentas olahraga dunia. Tidak hanya sebatas kekuatan semangat semata saja, namun juga peran aktif dari kita semua, dari gelanggang ke gelanggang, pemuda Indonesia siap untuk mengobarkan semangat pemenang di seluruh jiwa raga masyarakat Indonesia.” Terangnya.

Sejalan dengan hal itu, Ia mengatakan, perlu adanya semangat kolaborasi, sinergi dari berbagai Kementerian Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, Sponsor, Dunia Usaha dan masyarakat semua lapisan, dalam mendukung kesuksesan pembangunan olahraga untuk hadirkan Indonesia yang berprestasi tinggi dan Indonesia yang sejahtera.

“Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada semua insan olahraga dan masyarakat yang selama ini telah bersama-sama kami dalam upaya-upaya memajukan olahraga di Indonesia, baik untuk olahraga prestasi, olahraga pendidikan, maupun olahraga masyarakat, serta untuk rekan-rekan KONI, KOI, NPC Indonesia, KORMI Nasional, PORTURIN, SOINA, BAPOPSI/BAPOMI, para atlet elit dan junior, pelatih di PPLP/SKO/klub-klub/sekolah-sekolah, para pembina di induk organisasi cabang olahraga/PB-PB/PP PP/Pengprov/Asprov, para fungsionalis dan profesi-profesi pendukung olahraga dan lain-lain, juga kepada rekan-rekan wartawan yang turut aktif mempromosikan olahraga.” Ungkapnya.

Kepada pahlawan dan insan olahraga berprestasi sebagai penerima penghargaan pada HAORNAS tahun ini, Dirinya mengucapkan selamat dan terima kasih atas jasa-jasanya, semoga tetap sukses dengan perjuangannya di dalam peningkatan prestasi dan minat masyarakat untuk berolahraga.

“Selamat memperingati Hari Olahraga Nasional XL Tahun 2023 untuk semua warga Negara Indonesia, semoga makin mencintai olahraga sebagai gaya hidup (lifestyle), sehat dan bugar, serta berprestasi dunia.” Tutupnya.

Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan, jalan santai, senam bersama, dan penyerahan doorprize dengan berbagai hadiah-hadiah menarik dimana hadiah utamanya adalah 4 buah sepeda motor.

Buka Lomba Gerak Jalan Indah, Ini Pesan Penjabat Wali Kota Ambon

0

Ambon, Maluku.news – Panitia Hari Besar Gerejawi (PHBG) Gereja Protestan Maluku (GPM) Klasis Pulau Ambon Timur menggelar Lomba Gerak Jalan Indah (LGJI) dalam rangka HUT GPM ke-88 dan HUT Kota Ambon ke-448, Sabtu (9/9/2023).

Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena menyatakan, dalam rangka memperingati hari ulang tahun Gereja Protestan Maluku (GPM) ke-88 dan sekaligus juga merayakan hari Kota Ambon ke-448 tahun, Pemerintah Kota (Pemkot) memberikan apresiasi kepada PHBG yang telah bersama-sama melaksanakan kegiatan dalam bentuk perlombaan.

Peserta LGJI dari SMK Kesehatan Nusaniwe
Peserta LGJI dari SMK Kesehatan Nusaniwe

“Ungkapan syukur untuk menyatakan apa yang Tuhan buat itu baik dan patut disyukuri,” ujarnya di Ambon, Sabtu (09/09/2023).

Menurut Wattimena, LGJI ini bagi Pemkot selain dilaksanakan dalam memperingati kedua momentum ini tetapi juga yang tak kalah penting adalah upaya yang dilakukan oleh panitia untuk bagaimana menyehatkan seluruh umat GPM juga warga Kota Ambon.

“Upaya yang dilakukan panitia menyehatkan umat dan warga GPM, dan yang penting membangun kebersamaan, kekompakan, membangun persatuan dan kesatuan umat di Klasis ini, namun juga di Kota Ambon,” ungkapnya.

Dijelasakan Wattimena, dalam lomba yang bergengsi seperti itu, tidak jarang terjadi persoalan antara yang menang dan yang kalah, dan hal itu masih menjadi pergumulan bersama untuk bagaimana menjunjung nilai sportivitas.

“Untuk itu, panitia dan dewan juri memiliki peran penting agar hasil dari LGJI dapat diterima semua pihak, karena tidak mudah melakukan penilaian dari sisi kekompakan dan keindahan barisan,” tandasnya.

Wattimena berharapm kegiatan LGJI itu nantinya dapat berjalan dengan baik dan lancar dari start hingga finish.

“Para orang tua dan pendamping agar dapat memberikan dukungan yang positif bagi para peserta,” pungkasnya.

Untuk diketahui, kegiatan itu diikuti oleh 94 regu peserta, dengan rute lomba depan ACC Passo hingga Finish di lateri.

Sekda Buka Uji PublikII Pembuatan Dokumen KLHS RPJPD Tahun 2025-2045

0

Ambon, Maluku.news – Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku pada Jumat (8/9/2023), menggelar Uji Publik II Pembuatan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, yang bertempat di Hotel Marina Ambon.

Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, Sekda Maluku Ir. Sadali IE, M.Si, IPU, mengucapkan terima kasih dan apresiasi, atas terselenggaranya kegiatan kajian lingkungan strategis, yang merupakan rangkaian analisis yang sistematik, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, agar rencana program dapat terlaksana dengan baik.

“RPJPD adalah arah kebijakan dan strategis yang direncanakan dalam Pembangunan daerah selama kurun waktu 20 tahun, dimana harus memastikan bahwa prinsip Pembangunan berkelanjutan, telah terintegrasi dalam seluruh aspek yang direncanakan.” Ujar Sadali.

Sekda mengatahan, untuk itu Pemerintah Daerah wajib menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai instrumen pengkajian lingkungan hidup pada tataran strategis guna memberikan review atau evaluasi terhadap RPJPD, dalam rangka memperoleh penilaian komprehensif yang memberikan berbagai telaah seperti mitigasi, alternatif penyempurnaan, dan rekomendasi perbaikan atas RPJPD, sesuai dengan amanat uu nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

“Mengingat pentinganya Pembangunan berkelanjutan maka pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam sebagai modal dasar Pembangunan harus benar-benar memperhatikan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam membangun, seperti perkiraan dampak dan resiko lingkungan hidup, kinerja layanan jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim.” Jelasnya.

Ia mengatakan, kegiatan ini merupakan kelanjutan dari uji publik I yang mana telah disepakati isu-isu Pembangunan berkelanjutan, yang menjadi dasar kajian hidup strategis.

“Saya mengharapkan adanya kontribusi positif dari seluruh peserta uji publik untuk memberikan masukan, terhadap rumusan strategis dan rekomendasi perbaikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang akan diintegrasikan ke dalam RPJPD Provinsi Maluku.” Harap Sekda.

Kepada tim pembuat KLHS revisi RPJPD Provinsi Maluku, Sadali berharap agar dapat bekerja maksimal, untuk menghasilkan kajian yang relevan dan berkualitas.

Widya Kukuhkan Bunda Paud Kota Ambon dan 3 Kab

0

Ambon, Maluku.news– Bunda PAUD Provinsi Maluku Widya Pratiwi Murad mengukuhkan Bunda PAUD Kota Ambon, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Buru dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta Pembukaan Sosialisasi Transisi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ke Sekolah Dasar (SD) yang menyenangkan, pada Jumat (8/9/2023), bertempat di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku.

Hadir juga pada kesempatan itu Sekda Maluku Ir. Sadali IE, M.Si IPU, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Ketua Dharmawanita Persatuan Provinsi Maluku, Pengurus TP-PKK Provinsi Maluku, Guru TK/SD se-Kota Ambon, para narasumber, anak-anak dari PAUD Kasih Ibu, dan unsur lainnya.

Widya, atas nama bunda PAUD Provinsi Maluku, menyampaikan selamat kepada bunda-bunda PAUD yang baru dilantik, serta apresiasi yang setinggi-tingginya atas pelantikan hari ini, yang tentunya menunjukkan komitmen kita bersama terhadap perkembangan dan kemajuan Pendidikan di Provinsi Maluku khususnya PAUD.

“Pendidikan telah menjadi kebutuhan utama dan terkait erat dengan kehidupan manusia, oleh karena itu Pembangunan bidang Pendidikan haruslah menjadi prioritas Pembangunan nasional maupun daerah, sebab Pendidikan menjadi fondasi dan kunci bagi tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas.” Jelas Widya.

Ia mengatakan, kita semua menyadari bahwa peningkatan mutu Pendidikan untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan persyaratan utama untuk meraih kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, dimana tingkat kesejahteraan dan kualitas SDM suatu daerah sangat ditentukan oleh kualitas pendidikannya.

“Pelantikan bunda PAUD Kabupaten/Kota hari ini merupakan sejarah tersendiri karena merupakan momentum yang menandai transformasi tanggung jawab dari bunda PAUD sebelumnya kepada bunda PAUD yang baru guna terwujudnya kontinuitas PAUD di daerah ini.” Ungkap Widya.

Ia mengatakan menjadi bunda PAUD tidak mudah, hal ini disebabkan wilayah Maluku merupakan wilayah kepulauan, dimana berdasarkan data BAPPEDA Provinsi Maluku disebutkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dewasa ini khususnya 3 dan 6 tahun baru sekitar 30,30% di tahun 2022, data ini masih di bawah angka nasional yang sudah menembus 35,38%, dan mudah-mudahan dengan pelantikan bunda PAUD ini APK yang masih rendah itu bisa ditingkatkan lagi pada beberapa tahun mendatang.

Berdasarkan uu nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional, PAUD memegang peranan penting dalam mempersiapkan pemimpin bangsa yang berkarakter khususnya di tahun 2045, anak usia ini akan mewarnai kepemimpinan di semua sektor, sebagai kado ulang tahun yang ke 100 Indonesia Merdeka.

“Oleh karena itu sejalan dengan pelantikan di saat ini saya berharap, dapat membangkitkan Pendidikan Anak Usia Dini di Provinsi Maluku khususnya pada Kabupaten Kota, karena penyelenggaraan Pendidikan merupakan tanggung jawab yang mulia, sekaligus menjadi sebuah komitmen bersama dalam pengembangan unsur pendidik dan tenaga kependidikan lewat kerja pengurus PAUD kedepan, sehingga dapat menghasilkan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan bertanggungjawab, selain itu dapat membangun karakter anak usia dini sebagai generasi penerus tongkat estafet dalam membangun bangsa dan negara khususnya bagi Provinsi Maluku.” Terang Widya.

Widya mengatakan, pada kesempatan ini juga akan dilaksanakan Sosialisasi Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, dimana kegiatan ini merupakan episode ke-24 dari kegiatan Merdeka belajar yang telah diluncurkan pada bulan Maret 2023 yang lalu, karena anak usia dini merupakan periode gold age dalam proses tumbuh dan kembang, untuk membentuk karakter dan tentunya fondasi pengetahuan keterampilan, serta life skill anak di masa yang akan datang nanti.

“Untuk itu saya berharap sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman bagi semua pihak bahwa periode usia ini anak bukan hanya pada tingkat PAUD saja tetapi akan berlanjut sampai anak kita bisa mandiri, kegiatan transisi juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada guru SD bahwa anak lulusan PAUD sudah dibekali dengan konsep dan karakter, dan guru SD akan melengkapi dengan berbagai macam materi tapi bukan dengan harapan bahwa dari PAUD harus bisa baca atau tulis, karena di PAUD mereka hanya mendapat Pelajaran tentang kemampuan literasi nomerisasi dan anak dapat mengolah dan memahami informasi secara kritis.” Jelasnya.

Sebelum menutup sambutannya, widya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bunda PAUD Kota Ambon, Kabupaten Buru, SBB, dan KKT yang telah selesai melaksanakan tanggungjawabnya sebagai bunda PAUD, semoga pengabdian ibu-ibu semua menjadi berkah bagi pengembangan Pendidikan anak usia dini.

“Dan kepada bunda PAUD yang baru saja dilantik saya berharap, dapat bekerja secara maksimal dan memiliki komitmen yang besar terhadap pengembangan PAUD di Kabupaten/Kota masing-masing dan di Provinsi Maluku secara umum.” Tutupnya.

Sebagai Informasi Pengukuhan tersebut berdasarkan pada Surat Keputusan Bunda PAUD Provinsi Maluku Nomor : 06/SK/Bunda PAUD Prov/IX/2023, 07/SK/Bunda PAUD Prov/IX/2023, 08/SK/Bunda PAUD Prov/IX/2023, dan 09/SK/Bunda PAUD Prov/IX/2023.

Dimana Bunda Paud Kota Ambon yakni Felisa Maria Wattime, Bunda Paud Kabupaten Seram Bagian Barat Norma Mariana, Kabupaten Buru Mega Salampessy, dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar Renny Imelda Mariolkossu.

Sekda Buka Uji Publik Ii Pembuatan Dokumen KLHS RPJPD Tahun 2025-2045

0

Ambon, Maluku.news – Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku pada Jumat (8/9/2023), menggelar Uji Publik II Pembuatan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, yang bertempat di Hotel Marina Ambon.

Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, Sekda Maluku Ir. Sadali IE, M.Si, IPU, mengucapkan terima kasih dan apresiasi, atas terselenggaranya kegiatan kajian lingkungan strategis, yang merupakan rangkaian analisis yang sistematik, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, agar rencana program dapat terlaksana dengan baik.

“RPJPD adalah arah kebijakan dan strategis yang direncanakan dalam Pembangunan daerah selama kurun waktu 20 tahun, dimana harus memastikan bahwa prinsip Pembangunan berkelanjutan, telah terintegrasi dalam seluruh aspek yang direncanakan.” Ujar Sadali.

Sekda mengatahan, untuk itu Pemerintah Daerah wajib menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai instrumen pengkajian lingkungan hidup pada tataran strategis guna memberikan review atau evaluasi terhadap RPJPD, dalam rangka memperoleh penilaian komprehensif yang memberikan berbagai telaah seperti mitigasi, alternatif penyempurnaan, dan rekomendasi perbaikan atas RPJPD, sesuai dengan amanat uu nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

“Mengingat pentinganya Pembangunan berkelanjutan maka pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam sebagai modal dasar Pembangunan harus benar-benar memperhatikan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam membangun, seperti perkiraan dampak dan resiko lingkungan hidup, kinerja layanan jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim.” Jelasnya.

Ia mengatakan, kegiatan ini merupakan kelanjutan dari uji publik I yang mana telah disepakati isu-isu Pembangunan berkelanjutan, yang menjadi dasar kajian hidup strategis.

“Saya mengharapkan adanya kontribusi positif dari seluruh peserta uji publik untuk memberikan masukan, terhadap rumusan strategis dan rekomendasi perbaikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang akan diintegrasikan ke dalam RPJPD Provinsi Maluku.” Harap Sekda.

Kepada tim pembuat KLHS revisi RPJPD Provinsi Maluku, Sadali berharap agar dapat bekerja maksimal, untuk menghasilkan kajian yang relevan dan berkualitas.

Untuk diketahui Uji Publik itu dibuka oleh Sekretaris Daerah Maluku, yang dihadiri oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Drs. Roy C. Siauta, M.Si, Pimpinan OPD terkait Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota, Ketua Lembaga dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Pattimura, Ketua Pusat Studi Lingkungan dan Sumber Daya Alam Unpatti, Pimpinan UPT Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku , akademisi Universitas Pattimura, Tim Ahli pembuat KLHS Universitas Pattimura dan Universitas Gajah Mada, Tim Pokja pembuat KLHS, tokoh agama, Tokoh Masyarakat, tokoh Perempuan, tokoh Masyarakat, pemerhati lingkungan, dan unsur lainnya.

Bahas Pendanaan Pilkada, DPRD Maluku Rapat Bersama KPU dan Bawaslu

0

Ambon, Maluku.news – DPRD Provinsi Maluku kembali menggelar rapat bersama Pemerintah Daerah Provinsi, KPU, dan Bawaslu Maluku, dalam rangka membahas pendanaan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). 2024 mendatang.

Rapat dipimpin Ketua Komisi I, Amir Rumra berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Maluku, karang panjang, Ambon, kamis (07/09/2023).

Turut di dampinggi Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut, dan dihadiri Sekretaris Daerah Maluku, Sadali le, Kepala Bappeda Anthon Lailosa, Kepala Kesbangpol, Daniel Indey, Ketua KPU Maluku Syamsul Rifan Kubangun, dan Ketua Bawaslu Maluku, Dr. Subair.

Rapat yang dimulai pukul 13.00 WIT terbilang lancar, tanpa ada perdebatan. Hanya saja, hingga selesai rapat pukul 15.00 WIT belum menemukan kesepakatan berapa besar anggaran untuk pesta demokrasi lima tahunan itu.

Sesuai Surat Edaran (SE) Mendagri nomor 900.1.9.1/435/SE tanggal 24 Januari 2023 tentang pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur – Wakil Gubernur, Wali Kota – Wakil Wali Kota, serta Bupati – Wakil Bupati, mekanisme pencairan anggaran, 40 persen diantaranya harus dicairkan pada tahun 2023, dan sisanya 60 persen di tahun 2024.

Sebagai tindaklanjut, Amir Rumra mendorong Sekda Maluku, Sadli untuk agendakan rapat terbatas dengan KPU dan Bawaslu Maluku guna membicarakan hal tersebut.

Paling tidak dalam bulan ini, atau sepulang pelaksanaan Reses, anggaran Pilkada sudah bisa dituangkan dalam rancangan APBD-Perubahan.

“Kita serahkan kepada pak Sekda untuk dilakukan rapat terbatas dengan KPU, dan Bawaslu untuk bicarakan itu. Kita inginkan setelah kembali APBD perubahan sudah selesai sebelum masuk Oktober,”ucapnya.

Merespon hal tersebut, Sekda Maluku Sadali le mengungkapkan dalam penyiapan anggaran Pilkada, Pemda Maluku sedikit mengalami kesulitan, dikarenakan harus melunasi beberapa hal menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU).

“Kita memang punya anggaran DAU kita agak serek dengan berbagai kewajiban yang harus kita lunasi,” ucapnya.

Atas hal tersebut, Pemda Maluku kemudian merasionalisasi anggaran Pilkada, yang telah dibahas dalam rapat koordinasi bersama KPU dan Bawaslu beberapa waktu.

Dari Rp305.127.649.150 usulan KPU, di rasionalisasi menjadi Rp152.405.869.150, sedangkan Bawaslu Rp85. 304.082.000.

Jika mengacu surat edaran Mendagri, maka anggaran yang harus disiapkan 40 persen untuk KPU menjadi Rp60.962.347.000, dan Bawaslu Rp34.121.632.800, dengan total keseluruhan kurang lebih Rp95.083.980.460.

“Anggaran Ini belum termasuk terkait kebutuhan anggaran TNI/Polri,”ucap Sadli

Walaupun demikian, pihaknya akan tetap mengikuti saran dari DPRD Maluku, untuk melakukan rapat terbatas bersama KPU dan Bawaslu Maluku dalam upaya finalisasi anggaran.

“Saya sudah memerintahkan Kesbangpol untuk menyiapkan surat agar dalam waktu dekat dilakukan rapat terbatas. Mudah-mudahan hasilnya berjalan dengan baik sesuai Surat Edaran Mendagri,”pungkasnya.

Hadiri Resepsi Hut GPM Ke-88, Gubernur : Tuhan Hadir dan Bersaksi

0

Ambon, Maluku.news – Dengan Sorotan Tema “Bersyukurlah Jadilah Gereja yang Berdoa dan Bekerja Bersama dalam Pelayanan”, Gereja Protestan Maluku menggelar Resepsi Hari Ulang Tahunnya ke-88, pada Rabu (6/9/2023), bertempat di Baileo Oikumene.

Ketua MPH Sinode GPM, mengawali pesan gembala-Nya, Maspaitella, menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Gubernur Maluku dan Wagub yang sudah mendedikasikan diri untuk mengabdi dan melayani di Provinsi Maluku hingga di masa akhir jabatan saat ini.

“Kami berterima kasih untuk terobosan-terobosan pembangunan terutama sinkronisasi program Pemerintah dengan Gereja, dan lembaga-lembaga agama di semua tingkatan yang juga mempercepat proses-proses pertumbuhan wilayah di seluruh Provinsi ini.” Ungkapnya.

Gubernur di tempat yang sama mengatakan, kehadiran GPM, dalam usia 88 tahun melayani di Maluku dan Maluku Utara, telah melahirkan pandangan publiK tentang GPM, sebagai gereja yang selalu mengajarkan umat-Nya bertumbuh dan berkembang, secara berdampingan dengan sesama.

“Perayaan Ulang Tahun adalah tanda bahwa, Tuhan mengizinkan GPM tetap hadir serta bersaksi, tentang kebaikan dan kemurahan kepada umat-Nya.” Ujarnya.

Murad mengatakan, karena itu ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan, merupakan Tindakan iman, yang mesti dinyatakan dalam persekutuan umat, yang berdoa dan bekerja.

“Pemerintah dan Masyarakat Maluku, menyaksikan kehadiran GPM sebagai gereja, yang senantiasa mengalami penyertaan Tuhan, serta memungkinkan GPM bergandengan tangan dengan sesama umat beragama, di bawah koordinasi Pemerintah Daerah, untuk saling bahu-membahu memperbaiki ekonomi keluarga, pemberdayaan Masyarakat, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, merawat Kesehatan Masyarakat, dan Tindakan sosial lainnya.” Jelas Gubernur.

Ia mengatakan Wilayah Pelayanan GPM pada 34 klasis dan 770 jemaat, dengan jumlah 601.066 jiwa, memberi gambaran kehadiran GPM sangat membumi dan menjangkau pelosok-pelosok negeri.

“Sumberdaya warga GPM tersebut, telah turut berkontribusi di berbagai bidang, baik formal maupun informal, sehingga membentuk tatanan hidup harmoni, di negeri raja-raja, sampai ke penjuru Nusantara.” Ungkapnya.

Gubernur mengatakan, GPM mengajarkan umat-Nya, tentang bagaimana bekerja keras, memperjuangkan hidup yang semakin baik dan bermutu, disamping itu, Gereja juga mengingatkan umat-Nya, mendoakan kebaikan dan kesejahteraan bersama sebagaimana firman Tuhan “Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraan-Nya adalah kesejahteraan-Mu” (Yeremia 29 : 7).

“Oleh sebab itu, menghadapi tantangan dan kesulitan ekonomi global saat ini, tepatlah tema HUT GPM ke-88 yakni, bersyukurlah : jadilah Gereja yang berdoa dan bekerja bersama dalam pelayanan. Tema ini kembali menegaskan kepada seluruh warga GPM, untuk menjadi pribadi dan keluarga yang memegang prinsip Ora et Labora, berdoa dan bekerja.” Ungkapnya.

Ia juga mengatakan, dalam ajaran Islam, juga mengajarkan hal yang sejalan, yakni : “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri (Surat Ar-Ra’d ayat 11)

“Saya percaya, ajaran universal ini, akan ditemukan juga pada agama-agama lain, sebab hakekat kita sebagai manusia adalah bekerja keras mengisi kesempatan hidup yang dianugerahkan Tuhan, sambal terus memohon petunjuk dan perlindungan-Nya” Ungkapnya.

Menutup sambutannya Gubernur mengucapkan Selamat hari jadi ke-88 Gereja Protestan Maluku, teruslah menanam dan menyiram, biarkan Tuhan yang memberi pertumbuhan.

Gubernur Letakan Batu Penjuru Pembangunan Gedung Gereja Lahai Roi-lateri

0

Ambon, Maluku.news – Gubernur Maluku Drs. Murad Ismail, pada Rabu (6/9/2023), meletakan Batu Penjuru Pembangunan Gedung Gereja Lahai Roi-Lateri Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM), Klasis GPM Pulau Ambon Timur.

Hadir pada kesempatan itu, Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali IE,M.Si, IPU, Penjabat Walikota Ambon Drs. Bodewin Wattimena, M.Si, Ketua MPH Sinode GPM, Pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan Kota Ambon, serta unsur lainnya.

Gubernur dalam sambutannya menyampaikan bahwa peletakan batu penjuru menjadi titik awal Pembangunan Persekutuan yang lebih dekat dengan Tuhan, baik secara pribadi dan keluarga maupun dalam persekutuan jemaat.

“Saya ingin mengingatkan bahwa kebersamaan dalam pekerjaan mulia ini harus dilandasi pula dengan kebersamaan dan persekutuan yang rukun seperti kata pepatah : Bersatu kita teguh bercerai kita runtuh.” Ujar Gubernur.

Ia berharap kelak gedung Gereja ini, akan dimanfaatkan menjadi wahana untuk membangun relasi yang lebih harmonis, serasi, dan indah dalam semangat berbagi cinta kasih dengan sesama manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

“Momentum pelaksanaan peletakan batu penjuru yang bersamaan dengan peringatan HUT ke-88 Gereja Protestan Maluku, kiranya menjadi inspirasi dalam memperkuat visi membangun GPM sebagai gereja orang basudara yaitu gereja yang menghormati, menghargai dan menerima perbedaan serta pluralisme dengan umat beragama lainnya di tanah Maluku.” Tutupnya.

Untuk diketahui Pembangunan Gedung Gereja yang baru ini, berdiri di atas lahan seluas 764.931 meter persegi, biaya yang digunakan untuk pembangunan diperkirakan menghabiskan Rp.17 miliar, dengan rencana pembangunan selama 4 tahun.

Pansus DPRD Maluku Kembali Kunjungi Ruko Pasar Mardika

0

Ambon, Maluku.news – DPRD Provinsi Maluku kembali melakukan kunjungan ke Ruko pasar Mardika, Ambon, selasa (05/09/2023).

Kunjungan ini sebagai tindaklanjuti dari kerja Panitia Khusus (Pansus) Pasar Mardika, dipimpin Richard Rahakbauw.

Katanya, kunjungan ke pasar Mardika, guna berdialog langsung dengan pemegang SHGB yang menempati 140 ruko.

Dari hasil dialog, terkuak pungutan yang dilakukan PT Bumi Perkasa Timur kepada pemegang SHGB mencapai Rp1,2 miliar dengan jangka waktu Rp15 tahun.

“Ternyata diketahui pungutan dari PT Bumi Perkasa timur sebesar Rp1,2 miliar untuk jangka waktu 15 tahun. Jadi satu ruko Rp1,2 miliar, tetapi memang pembayarannya variatif, ada yang cicilan, ada baru bayar Rp400 juta, Rp700 juta, ada yang mungkin baru Rp100 juta, tetapi ada juga BCA itu untuk 15 tahun mereka membayar Rp2 miliar,”tuturnya.

Tapi kami belum menghitung total secara keseluruhan, perhitungan itu kuta akan ke lapangan, setelah balik akan dihitung per ruko mereka tarik berapa banyak, kalau Rp1,2 miliar dalam jangka waktu 15 tahun, berarti 1 bulan itu Rp100 juta, berarti 1 tahun 1,2 miliar, dikali 140 ruko, berarti total 168 miliar.

Rahakbauw mengakui, setelah berakhirnya kerjasama yang dilakukan PT Bumi Perkasa Timur dengan Pemda Maluku selama 30 tahun dari 1987 sampai 2017, ada pihak melakukan perpanjangan SHGB sebelum perjanjian kerjasama dilakukan dengan PT Bumi Perkasa Timur tertanggal 13 Juli 2022.

“Jadi mereka sudah kontrak selama 10 tahun 2017-2027, tetapi pembayaran mereka juga variatif. Pembayaran dilakukan berdasarkan pergub tahun 2021 yang variatif sewanya Rp8-22 juta/ruko. Ada juga yang bekerjasama dengan PT Bumi Perkasa Timur menerobos, kemudian membuat kerjasama dengan PT Bumi Perkasa Timur yang variatif pembayarannya 1 tahun Rp75 juta,”bebernya.

Atas dasar tersebut, kata Politisi Golkar itu PT dari kerjasama Pemda hanya sebatas 140 ruko, tidak ada kaotan dengan punggutan retribusi sampah, maupun lapak-lapak di kawasan tanah milik Pemda.

Selain itu kerjasama yang dilakukan juga tidak melalui persetujuan DPRD secara kelembagaan, sebagaimana rujukan pada peraturan pemerintah 28 tahun 2018, turunan peraturan menteri dalam negeri 22 tahun 2020 tentang kerjasama daerah dengan daerah, dan kerjasama daerah dengan pihak ketiga.

Lebih lanjut dalam pasal 6 Perarturan pemerintah daerah 28 tahun 2018 tentang kerjasama daerah, menerangkan persetujuan DPRD dapat dilakukan apabila membebani masyarakat, daerah, dan belum dianggarkan dalam tahun anggaran berjalan.

“Itu berarti yang namanya membebani masyarakat ketika perjannian kerjasama tanpa persetujuan DPRD lalu membebani masyarakat, atau pemilik ruko yang mereka tarik perbulan Rp100 juta, harusnya melalui mekanisme pembahasan dj DPRD, dan itu menurut ahli harus dibatalkan, atau batal demi hukum,”ucapnya.

Rahakbauw memastikan, jika dari hasil kajian, dan pendapat ahli mengatakan itu tidak sah, atau ada perbuatan melawan hukum, maka DPRD mendorong ke kejaksaan untuk dilakukan proses penyelidikan, dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi.

“Itu akan kita kaji secara saksama, dan akan diputuskan dalam bentuk rekomendasi DPRD kepada Pemda, dan kita juga mendorong kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan proses penyelidikan, dan penyidikan, jika ada dugaan tindak pidana korupsi, dan pungli terhadap perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Pemda dengan PT Bumi Perkasa Timur,”pungkasnya.

Bumdes Maluku Didorong Jadi Distributor Bapok

0

Ambon, Maluku.news – Komisi IV DPRD Maluku mendorong Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Maluku berperan sebagai distributor bahan kebutuhan pokok (bapok) sehingga bisa membantu masyarakat mendapatkan sembako dengan harga yang stabil dan terjangkau.

“Kalau gabungan Bumdes di suatu wilayah dapat membangun gudang penampungan milik bersama dan membeli langsung bahan kebutuhan pokok seperti beras dari Makassar maka harga jual di pasaran juga lebih stabil,”ujar Ketua Komisi IV DPRD Maluku Samson Atapary di Ambon, kamis (02/09/2023).

Menurut dia, Bumdes dapat berkoordinasi dengan Pemerintah daerah agar bapok yang dipesan dari luar daerah dapat diangkut menggunakan jasa kapal tol Laut.

“Untuk modal awalnya bisa menggunakan dana desa,”sambung Samson.

Ia menyampaikan hal itu menanggapi aspirasi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Maluku yang mengeluhkan buruh dan pekerja rentan menghadapi kenaikan harga beras yang dalam setahun terjadi dua sampai tiga kali.

Samson mengaku pernah menjalani bisnis beras dua tahun lalu dengan memesan langsung dari Makassar dan gula dari Surabaya.

“Kalau kita beli langsung di Makassar, harganya berasnya di kisaran Rp10.000 dan harganya sama dengan yang di tangan distributor, tetapi harga di pasaran Ambon bisa mencapai Rp15.000,” jelas dia.

Samson juga mensinyalir standar harga yang dipatok antara satu distributor dengan distributor lainnya tidak jauh berbeda sehingga bisa saja ada kekompakan mengatur harga jual di pasaran.

Untuk itu pihaknya akan berkoordinasi dengan Disperindag dan Pemerintah Kota Ambon guna mengatasi kenaikan harga beras yang merupakan pemicu inflasi di daerah.

Sementara Ketua Konfederasi SBSI Maluku Dimas Luanmase mengatakan, daya beli masyarakat khususnya para pekerja rentan akan mengalami penurunan karena naiknya harga beras yang terjadi berulang kali dalam setahun.

“Awalnya hanya Rp250.000 per karung ukuran 24 kilogram tetapi sekarang sudah naik di atas Rp300.000 sehingga kami berharap DPRD turut berperan melakukan pengawasan,”tandasnya.

Dia mengatakan, saat ini standar UMP Maluku Rp2,8 juta dan bila dikaji maka tidak akan mencukupi kebutuhan hidup para buruh.

Apalagi Pemerintah secara resmi sudah mengumumkan kenaikan gaji pegawai maka otomatis ikut mendorong kenaikan harga barang, sehingga diharapkan pada 2024 nanti pemerintah bisa menaikkan UMP sebesar 15 persen.