Ambon, Maluku.news– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku menggelar Rapat Paripurna Pelepasan Jenazah Almarhum Edwin Adrian Huwae, SH, M.Si, Anggota DPRD Provinsi Maluku Masa Jabatan 2019-2024, pada Jumat (22/9/2023).

Rapat tersebut dipimpin oleh Benhur G. Watubun, ST Ketua DPRD Provinsi Maluku, yang diikuti oleh Wakil Gubernur Maluku Drs. Barnabas Nathaniel Orno, Wakil Ketua dan Jajaran Anggota DPRD, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Pimpinan dan Pengurus DPD PDIP, beserta keluarga yang ditinggalkan.

Watubun dalam ucapan belasungkawanya, mengungkapkan bahwa selain keluarga besar Huwae yang sudah pasti sangat merasakan kehilangan, keluarga besar DPRD Provinsi Maluku beserta sekretariat DPRD Provinsi Maluku juga sangat merasakan kehilangan, karena sudah begitu banyak hal yang dilakukan Almarhum selama dalam masa tugas dan pengabdiannya di Provinsi Maluku.

“Edwin adalah sosok yang tangguh, baik dan handal, komunikatif, profesional dan selalu kooperatif dalam membahas suatu permasalahan, dan mencari penyelesaiannya selama masa pengabdiannya sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku periode 2009-2014, dan 2014-2019, dan 2019-2024.” Ujar Benhur.

Menurutnya, harus diakui bahwa almarhum telah mengakhiri tugas dan pengabdiannya pada selasa 19 September 2023, sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku dengan sangat baik, dan atas nama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa pengabdian yang telah dilakukan almarhum untuk kemajuan Daerah Maluku tercinta.

“Bila almarhum dalam menjalankan masa pengabdiannya, terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat, baik secara pribadi maupun sebagai anggota DPRD, secara sengaja maupun secara tidak sengaja kiranya dapat memberikan maaf yang sebesar-besarnya kepada almarhum.” Ungkapnya.

Sebagai Ketua dan mewakili anggota DPRD Provinsi Maluku, George juga menyampaikan kepada keluarga almarhum, bahwa mereka juga sangat menyayangi dan mencintai almarhum namun Tuhan lebih menyayangi almarhum.

Di tempat yang sama, Wagub juga turut menyampaikan ucapan belasungkawa, karena selaku manusia pasti rasanya berat sekali menerima kenyataan ini, terkhususnya kepada keluarga yang ditinggalkan, namun harus tetap berlapang dada menerima ketetapan Tuhan Yang Maha Esa.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, saya menyatakan Belasungkawa yang sangat mendalam kepada keluarga beserta seluruh kerabat yang ditinggalkan. Serta mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada almarhum yang sudah mendedikasikan seluruh Hidupnya Kepada bangsa dan Negara, terutama daerah yang sangat dicintainya.” Ungkapnya.

Orno mengatakan Almarhum merupakan salah satu tokoh politik handal yang menitih perjuangan sejak muda, bahkan menjadi anggota DPRD Provinsi Maluku selama 3 periode, dan pernah menjabat posisi strategis di Provinsi Maluku.

“Almarhum juga sangat aktif dalam organisasi kemasyarakatan dan keagamaan di Maluku, yang secara tidak langsung menunjukan bahwa almarhum benar-benar mengabdikan seluruh hidupnya demi Kemajuan daerah yang sangat dicintainya.” Jelas Wagub.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan penyerahan jenazah almarhum Edwin Adrian Huwae, SH., M.Si secara kedinasan kepada keluarga, yang selanjutnya dibawa ke tempat pemakaman di Negeri Allang, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah.

Ambon, Maluku.news – Mewakili Gubernur Maluku, Pieterson Rangkoratat Asisten Adminstrasi Umum Setda Maluku bersama Counsellor for Human Development Departement of Foreign Affairs and Trade Hannah Derwent, melaunching Program Sinergi dan Kolaborasi Untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) di Provinsi Maluku, pada Kamis 21 September 2023, berpusat di Swissbel Hotel.

Pieterson mengungkapkan dalam pemenuhan layanan dasar provinsi Maluku dihadapkan dengan berbagai tantangan dan permasalahan. Kondisi geografis dan karakteristik kepulauan dengan penduduk yang tersebar hingga ke pulau-pulau kecil yang merupakan daerah tertinggal, terdepan dan terluar membutuhkan upaya dan sumber daya yang tidak sedikit.

“Pemerintah Provinsi Maluku terus berupaya dan melakukan sejumlah kebijakan strategis dalam pemenuhan layanan dasar seperti peningkatan kapasitas SDM, penataan kelembagaan, serta memperluas kerja sama dan kemitraan dalam Pembangunan, untuk menunjang dan mempermudah aksesibilitas dan konektivitas.” Jelasnya.

Sejalan dengan arah pembangunan daerah provinsi Maluku, Rangkoratat mengatakan, kehadiran SKALA dengan penguatan elemen strategis berupa penguatan pengelolaan keuangan publik, standar pelayanan minimal, pengarus utamaan gender, inklusi sosial, penguatan pengelolaan sistem informasi untuk perencanaan dan penganggaran yang inklusif dan berbasis data serta mendorong kepemimpinan lokal yang efektif.

Sementara itu Hannah dalam sambutannya menyampaikan, Peluncuran Skala diharapkan akan berjalan selama 8 tahun kedepan, sebagai kemitraan yang dijalin bersama Bappenas, Kemendagri, Kemenkeu, dimana skala akan fokus untuk mendukung direktorat-direktorat terkait, dalam mengatasi kesenjangan regional dengan memperkuat aspek desentralisasi, dalam hal fiscal dan tata Kelola.

“Saya sangat senang mengetahu bahwa Maluku menjadi salah satu dari 8 provinsi yang terpilih menjadi daerah program skala, saya kira ini merupakan pertanda baik untuk kemitraan ini dalam memperkuat kinerja Provinsi dan Kabupaten dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.” Ungkapnya.

Ia berharap, kemitraan ini akan memperkuat tata Kelola pemerintahan di Maluku, dengan memperkuat aspek perencaan, pembangunan, penganggaran dan belanja yang berkualitas terutama bagi Masyarakat miskin, penyandang disabilitas dan Perempuan.

“Meskipun kami belum secara resmi mulai bekerja di Provinsi ini, saya memahami bahwa telah diadakan workshop di Maluku, workshop ini menyoroti pentingnya membangun akses terhadap data berkualitas untuk menghasilkan analisis yang kuat untuk pengambilan kebijakan, dan untuk merencanakan, memantau serta mengevaluasi pemberian layanan dasar secara efektif kepada Masyarakat di Maluku.” Terangnya.

Hannah mengatakan, tentunya untuk meningkatkan investasi di wilayah ini diperlukan sumber daya manusia yang kuat, dan hal ini dapat dicapai jika layanan dasar, tersedia secara baik di seluruh wilayah Maluku.

“Saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi sehingga kini kami dapat memulai dukungan program skala di Maluku, untuk diketahui Skala merupakan program kemitraan antara pemerintah Australia dan Indonesia, yang hanya bisa teruwujud melalui dukungan dan kolaborasi luar biasa dari Kemendagri, Kemenkeu dan Bappenas.” Tutupnya.

Hadir juga pada kesempatan itu, Direktur Regional III kementerian PPN/Bappenas Ika Retna Wulandari, kepala bagian perencanaan, Ditjen Bina Pembangunan Kemendagri, Kasubag Advokasi Dan Kerja Sama Antar lembaga DJPK-Kemenkeu, Kepala BAPPEDA Provinsi Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, dan Stakeholder terkait lainnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi dan penyerahan cinderamata.

Jakarta, Maluku.news – Pengembangan kawasan Pulau Seribu untuk wisata berbasis konservasi dinilai sejumlah pihak turut memajukan ekonomi biru di DKI Jakarta.

Pengembangan kawasan pesisir semisal Pulau Seribu ini menjadi contoh konkret yang bisa dibawa Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) Forum 2023 yang akan berlangsung di Provinsi Bali pada 11 Oktober mendatang.

Apalagi konsep ekonomi biru di Jakarta saat ini sangat mendesak untuk diimplementasikan guna menjaga lingkungan serta memajukan pemberdayaan masyarakat di pesisir sehingga harus dipertahankan.
Demikian dikatakan Kepala Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB University, Yonvitner, di Jakarta, Kamis (21/9/2023).

“Wisata berbasis konservasi di Pulau Seribu ini harus dipertahankan. Jangan sampai reklamasi dilegalkan karena akan merusak ekosistem, sumber daya, serta ekonomi masyarakat di Jakarta,” ujar Yonvitner.
Kepulauan Seribu telah menjadi Pusat Konservasi Ekologi melalui Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah (KSD).

Selain mempertahankan konservasi Pulau Seribu, Yonvitner menyebutkan penerapan budidaya laut serta industri bioteknologi juga harus ditingkatkan untuk mendorong ekonomi biru, khususnya kehidupan pesisir di Jakarta.
Budidaya udang vaname di laut dangkal, budidaya karapu, lobster, serta rumput laut, merupakan contoh budidaya laut yang bisa dikembangkan di Jakarta. Demikian juga budidaya ganggang untuk bioteknologi laut.

Dihubungi secara terpisah, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan penerapan ekonomi biru melalui pariwisata maritim di Jakarta, khususnya kawasan konservasi Kepulauan Seribu, harus terus didorong karena memiliki potensi besar bagi warga pesisir.
Potensi dimaksud karena banyaknya warga Jakarta yang memiliki pendapatan yang siap dibelanjakan (disposable income) tinggi untuk berwisata. Dengan demikian potensi tersebut harus bisa diserap oleh Pulau Seribu yang lebih dekat dengan penduduk Jakarta.

“Namun perlu didorong bagaimana supaya pariwisata maritim di Pulau Seribu lebih memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan, dengan menerapkan prinsip yang tidak merusak alam dan meminimalisir dampak terhadap lingkungan, terutama dari sisi limbah,” kata Faisal.

Langkah mempertahankan wilayah konservasi Pulau Seribu harus terus didorong guna mendukung lima kebijakan ekonomi biru jangka panjang Indonesia yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada awal tahun ini.
Kelima kebijakan tersebut yaitu penambahan luas kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budi daya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan, pengelolaan dan pengawasan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengelolaan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

Tak hanya di Tanah Air, berbagai negara kepulauan lainnya di dunia yang tergabung dalam Forum Negara-negara Kepulauan dan Pulau (Archipelagic and Island States /AIS) turut menyoroti implementasi ekonomi biru, sehingga dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) AIS Forum 2023 ekonomi biru menjadi salah satu dari tiga subtema.

Subtema Ekonomi Biru (Blue Economy) bertujuan untuk menjadikan ekonomi biru sebagai penggerak, pemulihan dan transformasi ekonomi negara pulau/kepulauan untuk membangun penghidupan masyarakat yang berprinsip pada kelestarian lingkungan dan keberlanjutan.

Sementara terdapat pula subtema Laut Kita, Masa Depan Kita (Our Ocean, Our Future) yang bertujuan untuk menegaskan keprihatinan atas ancaman nyata perubahan iklim yang berdampak pada masa depan laut dan masa depan penduduk negara pulau dan kepulauan di seluruh dunia.

Di sisi lain, subtema Solidaritas (Solidarity) bertujuan untuk menekankan tiga prinsip utama, yaitu saling ketergantungan, saling membantu, dan saling menguntungkan. Ketiga prinsip tersebut diadaptasi dari konsep gotong royong. (Agatha Olivia Victoria/Alviansyah Pasaribu /Elvira Inda Sari)
Tentang AIS Forum:

Archipelagic and Island States (AIS) Forum adalah sebuah wadah kerja sama antarnegara pulau dan kepulauan sedunia yang bertujuan memperkuat kolaborasi untuk mengatasi permasalahan global dengan empat area utama, yakni mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, ekonomi biru, penanganan sampah plastik di laut, dan tata kelola maritim yang baik. KTT AIS Forum diadakan untuk menguatkan peran AIS Forum sebagai pusat solusi cerdas dan platform gotong royong dalam mendorong agenda masa depan tata kelola laut global.

Ambon, Maluku.news – Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pemerintah Provinsi Maluku menggelar Bimbingan Teknis Dunia Usaha Anti Korupsi dengan Tema “Mewujudkan Dunia Usaha Antikorupsi Melalui Penanaman Nilai-Nilai Integritas,” Kamis, (21/09/2023).

Pieterson Rangkoratat Asisten Administrasi Umum Sekda Maluku, pada kesempatan itu, dalam sambutannya menyampaikan, atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, ia sangat mendukung dan memberikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada KPK yang telah menyelenggarakan kegiatan ini di provinsi Maluku.

Ia berharap melalui kegiatan ini Pemerintah Provinsi Maluku, khususnya para pelaku usaha di Provinsi Maluku dapat menambah wawasan pengetahuan pada upaya pelaksanaan tindak pidana korupsi.

“Pemberatasan korupsi merupakan agenda nasional yang harus dilaksanakan bersama-sama namun pemeberantasan korupsi tidak hanya dapat dilakukan oleh KPK saja.” Ujarnya.

Pieter Mengungkapkan bahwa, Pemerintah Provinsi juga sangat berharap pelaku dunia usaha dapat aktif berperan dalam kegiatan pencegahan kegiatan korupsi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

“Pemerintah Provinsi Maluku juga sangat berterima kasih kepada kalangan dunia usaha, baik itu BUMN, BUMD, sektor swasta dan asosiasi wilayah provinsi Maluku yang telah berpartisipasi sebagai peserta dalam kegiatan ini.” Ungkapnya.

Deputi Bidang Pendidikan Dan Peran Serta Masyarakat dari KPK Wawan Wardiana di tempat yang sama, menjelaskan sebagai salah satu lembaga penegak Hukum yang dipercaya untuk memberantas korupsi menyadari sepenuhnya, bahwa upaya pemberantasan korupsi tentunya KPK tidak mungkin bekerja sendiri sehingga perlunya peran serta masyarakat khususnya dunia usaha, seperti pentingnya implementasi nilai integritas dan nilai-nilai anti korupsi dalam lingkungan sehari-hari, lingkungan kerja, dan masyarakat, memotivasi para pelaku usaha taat asas dan taat aturan hukum.

“Hal ini dilakukan Dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, mendorong terbangunnya kesadaran dan perilaku anti korupsi pada ekosistem dunia usaha, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan tetap mengedepankan persaingan usaha yang beintegritas, dan bersama-sama berkomitmen guna mewujudkan budaya anti korupsi di lingkungan dunia usaha.” Terangnya.

Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Pelaku Usaha, BUMN/BUMD, dan Unsur Lainnya.