Beranda blog Halaman 134

Wattimena Pimpin Kontingen Maluku Ikuti Lomba Nasional Senam Kreasi

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Pj. Ketua Tim Penggerak (TP) PKK, yang juga Ketua Umum Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Kota Ambon, Lisa Wattimena, memimpin kontingen Maluku mengikuti Lomba Nasional Senam Kreasi 2023 memperbutkan Piala Ibu Negara RI.

Lomba ini digelar oleh Pengurus Pusat Persatuan Wanita Olahraga Indonesia (Perwosi) Selasa (10/10/23) di Gelanggang Olahraga (GOR) Bulungan, Jakarta Selatan, dan diikuti 46 tim, dari 37 Provinsi.

Ditemui di sela-sela Lomba, Wattimena katakan, Provinsi Maluku menurunkan 2 (dua) tim dalam lomba tersebut, yang mana diantaranya adalah tim asal kota Ambon.

“Kurang lebih 3 (tiga) minggu mereka berlatih dan tentunya ini adalah suatu kehormatan dan menjadi kebanggaan Kota Ambon yang telah diberikan kepercayaan oleh ibu Widya Pratiwi Murad selaku pembina Perwosi Provinsi Maluku sekaligus ketua KORMI Maluku,” ujarnya.

Diakui Wattimena, ini merupakan kali pertama Kota Ambon mengikuti lomba di tingkat Nasional, sehingga diharapkan dapat memberikan yang terbaik, guna menjaga kepercayaan tersebut.

“Tentunya menjadi motivasi bagi kami di Kota Ambon untuk melestarikan dan memasyarakatkan olahraga kreasi, sehingga terwujud semangat dan kreatifitas olahraga perempuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat demi Indonesia yang lebih maju,” tandasnya.

Ditemui di tempat yang sama, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora), yang juga Ketua Harian KORMI Kota Ambon, Richard Luhukay menyampaikan Kota Ambon diberikan kepercayaan sebab kota Ambon merupakan salah satu kota yang kepengurusan KORMI telah terbentuk.

“Ini memang event yang luar biasa, kami menyampaikan terimakasih kepada Perwosi dan Kormi Maluku yang telah memberikan kepercayaan kepada Kota Ambon mengikuti lomba ini,” pungkasnya.

Diketahui, meskipun telah menunjukan penampilan yang terbaik, namun kontingan Maluku belum berhasil mendapatkan Juara. Lomba ini pun dimenangkan oleh Provinsi Bali (Juara I), Sumatera Selatan (II) dan Sulawesi Utara (III).

DPRD Pastikan November Ini Jasa Nakes Covid-19 Di Bayar

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Anggota Komisi IV DPRD Maluku, Andi Munaswir memastikan jasa Tenaga Kesehatan (Nakes) Covid 19 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr.M.Haulussy Ambon akan di bayarkan pada bulan November 2023.

Anggaran Nakes Covid 19 di tampung dalam item kegiatan pembayaran Biaya Tak Terduga (BTT).Anggaran ini memang sudah di sediakan,”ujarnya di Ambon, Selasa (10/10/2023).

Menurutnya, Sesuai dengan aturan bahwa pembayaran jasa Nakes Covid 19 ini, karena bencana non alam. maka itu di bayarkan lewat pengganggaran BTT.

Lanjutnya, Jadi anggaran sudah ada dari tahun 2022. Namun penjelasan yang di sampaikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku bahwa ada kesalahan prosedur. Sehingga adanya keterlambatan pembayaran atau tidak ada pembayaran di tahun 2022, kemudian di anggarkan lagi di tahun 2023 ini.

Kita sudah membicarakan dalam beberapa rapat-rapat penting termasuk terakhir dalam rapat pembahasan APBD Perubahan tahun 2023 dan tim anggaran Pemda Maluku berjanji segera menyelesaikan. Jadi targetnya di bulan Oktober atau November ini .

Mudah-mudahan segala proses berjalan lancar, sehingga pembayaran jasa Nakes Covid 19 terutama RSUD Haulussy itu dapat terbayarkan di tahun 2023 ini.

“Kami berharap tidak menunda-nunda terus, Kasihan, mereka juga bekerja selama ini. dan harus ingat jasa mereka di masa pandemi jangan kita lupakan” tegasnya.

Dia menambahkan, Jasa Nakes sesuai dengan regulasi di bayar lewat BTT, dan DPRD juga mendesak pihak-pihak terkait, yaitu tim anggaran Pemda, OPD terkait dalam hal ini RSUD Haulussy dan Dinas kesehatan untuk lebih intensif mempercepat koordinasi untuk proses pembayaran.

Pengamanan Pemilu 2024, Gubernur Ikuti Rakor Kesiapan Operasi Mantap Brata

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Dalam rangka Pengamanan Pemilu 2024, maka diselenggarakan Rapat Koordinasi Kesiapan Operasi Mantap Brata 2023-2024, yang bertempat di Mapolda Maluku, pada Selasa (10/10/2023).

Hadir pada kesempatan itu Gubernur Maluku Irjen. Pol (Purn.) Drs. Murad Ismail beserta unsur Forkopimda plus, Sekretaris Daerah Maluku, beserta pihak Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku, unsur TNI/Polri, dan Pimpinan OPD Terkait lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

Kapolda Maluku Irjen. Pol. Lotharia Latif pada kesempatan itu menyampaikan bahwa Pemilu sebagai Sarana Integrasi Bangsa yang merupakan tagline dari KPU, merupakan momen politik yang sangat penting, karena merupakan pesta demokrasi yang dilaksanakan secara serentak dan sangat menentukan masa depan bangsa dan negara kita, oleh karena itu dilaksanakan Rapat Koordinasi di hari ini, dengan maksud menyamakan persepsi baik antara Penyelenggara Pemilu, Pemerintah Daerah, TNI/Polri maupun intansi terkait agar terjadi keterpaduan di lapangan.

“Polriu akan menggelar operasi kepolisian secara serentak di seluruh Indonesia, yaitu operasi Mantap Brata Salawaku 2023-2024 yang akan dilaksanakan selama 222 hari, dimana pada Tahun 2023 selama 74 hari dan 2024 sebanyak 148 hari.” Jelas Kapolda.

Latif, juga mengajak peserta rakor untuk jadikan momen ini, sebagai sarana menyampaikan kesiapan masing-masing instansi, sehingga yang menjadi kendala atau hambatan bisa teratasi, dan pada saatnya pelaksanaan Pemilu dapat berjalan sesuai harapan bersama yaitu terwujudnya Pemilu yang aman, damai dan sukses.

Di tempat yang sama Gubernur mengatakan ada beberapa potensi kerawanan Pemilu Tahun 2024, yang perlu disikapi oleh Pemda, TNI/Polri dan Instansi terkait, antara lain :
1. Pencalonan DPD/DPR/DPRD, termasuk pasangan Calon Presiden Wakil Presiden, serta Kepala Daerah ini rawan euphoria dari masa pendukung, selama proses pendaftaran maupun deklarasi.
2. Penetapan daftar pemilih tetap, caleg dan calon Presiden/Wakil Presiden, rawan penolakan atau gugatan, konflik internal dan eksternal Partai Politik (Unjuk Rasa dan Berpotensi Rusuh).
3. Dalam Masa Tenang seperti : serangan fajar/money politic, pemberishan baliho/alat peraga kampanye tidak maksimal, dan kampanye di media sosial.

“Pemerintah Daerah wajib untuk memberikan dukungan penyelenggaraan terhadap pelaksanaan Pemilu, dan menjamin ketersediaan anggaran guna kelancaran penyelenggaraan Pemilu yang demokratis sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.” Jelasnya.

Ia mengatakan, suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak hanya menjadi tanggung jawab dari penyelenggara pemilu saja dalam hal ini KPU Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, tetapi menjadi tanggung jawab bersama, termasuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta TNI Polri dalam pengamanan penyelenggaraan Pemilu.

“Optimalisasi peran Forkopimda, Forum Kerukunan Umat Beragama, TNI/Polri, Badan Intelijen Daerah dan instansi terkait, serta berbagai elemen atau lembaga kemasyarakatan lainnya dalam mengidentifikasi, menganalisa dan mengatasi permasalahan yang muncul, ikut serta memantau dan mengkoordinasikan secara intensif dengan TNI/Polri beserta instansi terkait guna mensukseskan pemilu 2024.” pungkasnya.

DPRD Maluku Setujui Ranperda APBD Perubahan Tahun 2023

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – DPRD Provinsi Maluku telah menyetujui Rancangan peraturan daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun anggaran 2023.

Persetujuan Ranperda tersebut telah di sepakati dan disetujui oleh seluruh fraksi menerima Ranperda APBD Perubahan yang diusulkan Pemerintah Daerah Maluku. Delapan Fraksi yang menyetujui atas Ranperda tersebut yakni Fraksi Golkar, Gerindra, PDIP, Perindo, PPP-PKB, Hanura, Demokrat dan PKS.

Kesepakatan ditetapkan dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Maluku, Benhur G Watubun didampingi Wakil ketua, Melkianus Sairdrkut, Efendy Rasyida Latuconsina, Abd Azis Sangkala dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Maluku Barnabas Nathalie Orno, serta pimpinan OPD lingkup Pemerintah daerah Provinsi Maluku di lantai 2 ruang sidang DPRD Maluku, Selasa (10/10/2023).

Ketua DPRD Maluku, Benhur G Watubun dalam sambutannya menyatakan, APBD Perubahan yang ditetapkan disertai dengan berbagai catatan kritis, saran, masukan bahkan koreksi bersifat konstruktif untuk diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam tahapan implementasi Ranperda tersebut.

Selain itu kritik yang disampaikan dari masing-masing fraksi serta masukan berupa penegasan terkait pemindahan ibu kota provinsi, praktek kekerasan yang terjadi pada anak dan perempuan termasuk siswa-siswi dan masalah SMA Siwa lima.

Dikatakan berkaitan dengan permasalahan janji dan visi kampanye Gubernur yang mesti harus diselesaikan, termasuk paling penting anggaran pelaksanaan Pilkada di seluruh provinsi Maluku, yang ditempatkan pada KPU dan Bawaslu berdasarkan Surat Edaran Menteri dalam Negeri (Mendagri) nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023, dan SE nomor 900.1.9/5252/SJ tanggal 29 September 2023.

“Oleh karena itu, pendanaan bagi pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati dan Wali Kota-Wakil Wali Kota tahun 2024 kiranya dapat ditetapkan, dan dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan pelaksanaan Pemilukada tahun 2024,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Barnabas Nathalie Orno, mengungkapkan, bahwa APBD Perubahan 2023 mengindikasikan begitu besar perhatian, dan kesungguhan dewan yang terhormat terhadap pembangunan daerah, dan pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Maluku.

Bahkan berbagai kontribusi pemikiran dewan dalam menyikapi Ranperda Provinsi Maluku tentang Perubahan APBD TA 2023 yang dirangkum dalam kata akhir fraksi-fraksi akan menjadi perhatian Pemda untuk ditindaklanjuti demi penyempurnaannya.

Wagub Tandatangani Nota Kesepakatan Bersama Dan Menyerahkan Ranperda Perubahan APBD T.A 2023

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Wakil Gubernur Maluku Drs. Barnabas Nathaniel Orno hadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan bersama antara DPRD Provinsi Maluku dengan Pemerintah Daerah terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2023, yang bertempat di ruang Rapat Paripurna kantor DPRD Provinsi Maluku pada Senin (9/10/2023).

Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur G Watubun, ST itu dihadiri juga oleh para Wakil Ketua DPRD, jajaran anggota DPRD, Para Asisten Sekda, Staf Ahli Gubernur, dan Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

Wagub dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Anggota Dewan yang terhormat, atas saran dan masukan dalam pembahasan perubahan KUA serta perubahan PPAS APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023.

“Pada kesempatan yang baik ini saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, terutama Badan Anggaran, atas kerjasamanya sehingga Rancangan PErubahan KUA serta perubahan PPAS APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023, dapat dilaksanakan sebagai Upaya meningkatkan kinerja dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.” Jelasnya.

Orno mengatakan, perubahan KUA serta perubahan PPAS APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023, yang telah disepakati bersama, akan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, dalam Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023, yang direncanakan dalam waktu dekat, dapat disampaikan kepada dewan yang terhormat, untuk dibahas dan disetujui bersama, selanjutnya akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri RI guna ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Sebagai kelanjutan dari penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA PPAS APBD Provinsi Maluku T.A 2023, maka Orno juga menyampaikan Nota Keuangan dan Ranperda tentang perubahan APBD Provinsi Maluku TA 2023.

“Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dapat melakukan perubahan APBD, apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran seperti terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah, penyesuaian alokasi belanja daerah dan penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang harus dianggarkan secara penuh pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.” Jelasnya.

Ia menjelaskan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023 disusun dengan perkiraan penerimaan yang lebih realistis dan hati-hati, dan selanjutnya dialokasikan melalui Belanja Daerah sesuai bidang prioritas dengan mempertimbangkan siswa waktu Tahun Anggaran berkala.

Pada kesempatan itu juga Wagub menyampaikan ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yakni :
1. Penyesuaian pendapatan daerah berdasarkan realisasi semester pertama tahun berjalan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022 yang harus digunakan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
2. Penyesuaian Anggaran Belanja Daerah dalam rangka menindaklnajuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 Tahun 2022 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan umum bagian Dana Alokasi Umum, yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2023.
3. Kebijakan Pemerintah Pusat yang mengharuskan daerah melakukan penyesuaian penggunaan anggaran Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2023, untuk kegiatan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2024, sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 29 September 2023.

Secara garis besar, Wagub pada kesempatan itu juga menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Provinsi Maluku tahun Anggaran 2023, dimana pendapatan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 murni ditetapkan sebesar 3,018 triliun rupiah, pada perubahan APBD naik menjadi 3,145 triliun rupiah atau 4,20%, bagian belanja daerah yang semula ditetapkan sebesar 2,980 triliun rupiah bertambah menjadi 3,159 triliun rupiah atau naik 6,02%.

“Dari gambaran Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2023 sebesar 3,145 triliun rupiah jika dibandingkan dengan perubahan belanja daerah tahun 2023 sebesar 3,159 triliun rupiah, maka terdapat defisit anggaran sebesar 14,607 milyar rupiah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023.” Jelas Orno.

Selanjutnya, Orno menyampaikan untuk pembiayaan daerah yang merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran, penerimaan pembiayaan daerah tahun 2023 yang bersumber dari perkiraan SiLPA sebesar 98,750 milyar rupiah, namun berdasarkan hasil audit BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi Maluku T.A 2022, bertambah menjadi 152,779 milyar rupiah atau naik 54,71% yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), sementara Pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan pada APBD murni T.A 2023 sebesar 136,672 milyar rupiah, mengalami penambahan menjadi 138,172 milyar rupiah atau naik 1,10%.

“Dengan demikian, defisit pada rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Provinsi Maluku TA. 2023 sebesar 14,607 milyar rupiah, ditutupi oleh pembiayaan Netto juga sebesar 14,607 milyar rupiah, sehinga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan menjadi nihil.” Terang Wagub.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan Nota Keuangan dan Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Maluku T.A 2023 dari Wakil Gubernur Maluku kepada Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Azis Sangkala.

Peduli Guru Honorer, Pemkot Terus Perjuangkan Ikut Seleksi PPPK

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Perjuangan terus dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon untuk mengakomodir para guru honorer yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hal ini dikarenakan, “ada sekitar 100 lebih guru honorer di Kota Ambon yang tidak dapat mengikuti seleksi karena kendala, Kemudian mengadu ke Pemkot dan DPRD kota Ambon,” ucap Pj. Wali Kota Ambon Bodewin M Wattimena, Senin (09/10/23) di balai Kota Ambon.

Dijelaskan, dengan adanya aspirasi dari para guru. Dirinya bersama Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) lluka penelusuran ke Jakarta.

Hasilnya, ternyata penyebab para guru honorer tidak dapat mendaftar seleksi karena sistem telah ditutup. Penutupan ini, karena Panitia Seleksi di Tingkat pusat menilai pendaftar dari kota Ambon telah melewati kuota.

“Kalau kuota yang diberikan hanya 10 guru, dan ada 100 orang yang mendaftar mestinya semua diakomodir untuk mengikuti seleksi. Nah Setelah kita kembali ke Ambon ternyata (sistem) belum juga dibuka, oleh karena itu Komisi II DPRD Kota Ambon, bersama Dinas Pendididikan, BKPSDM dan para guru saya minta kembali ke Jakarta untuk berkoordinasi lanjut dengan Kementerian terkait dan Badan Kepegawaian Negara (BKN),” ujarnya.

Menurut Wattimena, memuluskan upaya itu, dirinya juga meminta bantuan anggota DPR RI asal Maluku dan Deputi I KSP, agar dapat membantu memfasilitasi.

“Kita tentu berharap agar semua mendapat peluang yang sama dapat mengikuti seleksi. Ini perjuangan kita,” tambahnnya.

Wattimena berharap, meski seleksi ditutup secara nasional, namun Kota Ambon akan diberi tambahan waktu untuk pendafataran, demi mengakomodir para guru yang tekendala.

“Jika tidak terakomodir maka tentunya mereka akan tetap menjadi Guru Honorer, dan menjadi tanggungjawab Pemkot Ambon. Namun masih tetap kita perjuangkan agar mereka diberi peluang yang sama untuk mengikuti seleksi PPPK,” pungkasnya.

Wow, Pemkot Terima Insentif Rp 11,8 Milyar Dari Kemenkeu

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon yang baru saja mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Berjalan sebesar Rp 11,8 Milyar dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

hal. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, ketika ditemui di Balai Kota, Senin (9/10/2023) mengatakan DID diberikan karena berdasarkan evaluasi, Pemkot berhasil mencapai 2 (dua) dari 4 (empat) indikator dalam kinerja pemerintahan.

4 indikator untuk mendapatkan DID yaitu, satu; kemampuan daerah menurunkan kemiskinan ekstrem, dua; kemampuan daerah untuk menurunkan prevalensi stunting, ketiga; kemampuan daerah untuk penyerapan belanja, dan keempat; penggunaan produk dalam negeri.

“Dari hasil evaluasi pemerintah pusat dalam tahun berjalan sampai hari kemarin, Pemkot berhasil dalam penurunan kemiskinan ekstrim dan penyerapan belanja yang baik sehingga kita mendapatkan DID,” jelasnya.

Diakui Wattimena, dana tersebut dapat diperuntukan untuk hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prioritas kebutuhan daerah.

“Tentunya dengan anggaran tersebut dapat membantu Pemkot untuk membiayai program-program prioritas, misalnya untuk inflasi. Ini berkah bagi Kota Ambon,” tuturnya.

Ditandaskan Wattimena, didapatnya DID Tahun Berjalan ini, tentunya tidak terlepas dari kinerja seluruh jajaran Pemkot Ambon, sehingga menjadi motivasi bagi seluruh aparatur.

“DID ini selama 2 tahun berturut-turut – berturut-turut berhasil kami dapatkan, dan ini kan kerja keras kita bersama, dan saya mengapresiasi itu. Minimal dengan DID ini jika ada Penerimaan Asli Daerah (PAD) yang tidak mencapai target setidaknya bisa tertutupi dari situ,” simpulnya

Disnaker Gelar Sosialisasi Perencanaan RTK Makro Kota Ambon

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) menggelar “Sosialisasi Penyusunan Perencanaan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro Kota Ambon Tahun 2023-2026” yang dilaksanakan pada ruang rapat Vlisingen, Balai Kotam Senin (9/10/2023).

Kegiatan tersebut diikuti oleh Penyumbang PDRP, Asosiasi Pemgusaha Indonesia (APINDO) Kota, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), seluruh pejabat fungsional lingkup Disnaker Kota Ambon.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada stakeholder terkait akan pentingnya perencanaan dokumen tenaga kerja makro.

“Angka pengangguran terbuka di kota ini sebesar 11,67 persen (27.531) jiwa, jumlah ini akan terus bertambah seiring angka kelulusan yang di simpang perguruan tinggi, dan SMA. Angka pengangguran tak sebanding dengan lapangan kerja atau lowongan. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan permasalahan Ketenagakerjaan,” ulasnya, saat membuka kegiatan dimaksud.

Wattimena, mengungkapkan sampai dengan saat ini pihaknya telah melakukan upaya penekanan angka pengangguran, dengan melakukan sinkronisasi seluruh kebijakan dari pusat sampai ke daerah, memberlakukan program padat karya, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pengembangan Ambon sebagai kota musik dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki.

“Diharapkan angka pengangguran dapat terus menurun dan juga dibarengi dengan pelatihan peningkatan kualitas tenaga kerja sehingga bisa bekerja bukan saja di Kota Ambon, tetapi di luar daerah bahkan ke luar Negeri,” paparnya.

Katanya, Pemkot memberi apresiasi dan berterimakasih kepada Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) Republik Indonesia, yang hadir bersama Pemkot dalam upaya untuk merencanakan persoalan Ketenagakerjaan melalui sosialisasi yang digelar hari ini. Diharapkan, melalui kolaborasi ini permasalahan dapat terselesaikan.

“Kita akan sama-sama mampu minimal mampu menyediakan tenaga kerja berkualitas, kita mampu menyediakan lowongan kerja yang cukup, dan terpenting membuat Grand Design tentang bagaimana pengembangan Ketenagakerjaan,”pungkas Wattimena.

DPRD Minta Pemerintah Operasi Pasar Atasi Kenaikan Harga Beras

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Wakil Ketua DPRD Maluku Asis Sangkala meminta, pemerintah menggelar operasi pasar untuk mengatasi kenaikan harga beras di tingkat konsumen.

“Pemerintah daerah harus segera berkomunikasi dengan Bulog untuk menggelar operasi pasar,”ucap Sangkala di Ambon, Senin (09/10/2023).

Dikatakannya, komunikasi antara pemerintah dengan Bulog harus segera dilakukan, agar dua instansi tidak saling menunggu dalam mengatasi kenaikan harga beras di sejumlah daerah.

Untuk mengendalikan hal tersebut, Pemerintah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota didesak agar segera melakukan operasi pasar, dalam upaya menstabilkan harga beras.

“Pemerintah harus melakukan operasi pasar, untuk memastikan agar semua stok beras sampai ke pengecer dan pedagang,”ujarnya.

Dijelaskan, operasi pasar selain dalam upaya menstabilkan harga, juga dapat mencegah terjadinya penimbunan, untuk itu upaya ini harus dilakukan secara intens. Serta mengambil langkah konkrit, termasuk menggunakan stok beras yang ada di gudang untuk dilepas ke pasar, dalam rangka mengendalikan harga.

“Ada stok yang cukup banyak datang dari import beras dari vietnam yang masuk di
Bulog untuk digunakan guna menekan naiknya harga beras,”pintanya.

Pemerintah Kabupaten/Kota juga dapat menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mengatasi persoalan ini, termasuk mencegah terjadinya inflasi akibat kenaikan harga beras.

“Pemerintah daerah juga dikasih kelonggaran dari pemerintah pusat untuk menggunakan dana BTT. Kita berharap pemerintah bisa cepat tanggap akan hal ini,”pintanya.

Kongres Nasional Ikasatya Digelar di Ambon

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena memberikan apresiasi yang tinggi atas dipilihnya Kota Ambon sebagai lokasi pelaksanaan Kongres Nasional Ikatan Alumni Universitas Kristen Satya Wacana (Ikasatya).

“Pemerintah dan seluruh warga kota Ambon menyambut dengan sukacita pelaksanaan Kongres Nasional Ikasatya di Kota Ambon,” ujar Wattimena dalam sambutannya pada pembukaan Kongres tersebut Sabtu (7/10/2023) di Hotel Santika Premiere Ambon.

Dijelaskan, Kota Ambon telah dipilih sebagai tempat penyelenggaraan berbagai kegiatan di tingkat nasional yang membawa dampak positif bagi kota ini.

“Ini suatu anugerah karena menjadi kesempatan bagi kami untuk memperkenalkan kota Ambon sehingga akan membawa dampak positif bagi kota ini,” tambahnya.

Kepada para peserta kongres yang berasal dari luar, Wattimena menyatakan selamat datang di Kota Ambon, Kota yang telah diakui sebagai Kota Kreatif Berbasis Musik oleh UNESCO.

“Kota Ambon tengah mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif dengan memanfaatkan nilai seni budaya yang dimilik demi kemajuan kota ini,” jelasnya.

Wattimena berharap Kongres Nasional Ikasatya dapat berjalan dengan lancar serta menghasilkan keputusan – keputusan yang bermanfaat bagi seluruh Alumnus Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW).

“Kami juga berharap hubungan Kota Ambon dengan UKSW akan terus terjalin dan ada program-program yang dapat dikerjasamakan kedepan,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Kongres Nasional Ikastya, Pendeta H. Hetharie, dalam laporannya mengatakan UKSW dalam perjalanan hingga saat ini telah melahirkan alumni- alumni terbaik termasuk yang berasal dari Maluku.

Dirinya menandaskan, tujuan dari penyelenggaraan kongres ini adalah untuk saling mengenal diantara sesama alumni sehingga terlahir solidaritas, dan jejaring, menetapkan kebutuhan kelembagaan, serta pemilihan ketua dan Sekretaris Umum (Sekum) Ikasatya.

Untuk diketahui, turut hadir dalam kegiatan ini, Wakil Gubernur Maluku, Barnabas N. Orno, Rektor UKSW, Prof Intiyas Utami, serta utusan cabang Ikasatya se- Indonesia.

1...133134135...283Halaman 134 dari 283