Ambon, Maluku.news – Setelah melewati batas waktu yang ditentukan, akhirnya Pemerintah Provinsi Maluku menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Platfon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2023 ke DPRD Provinsi Maluku.

Penyerahan dokumen dari Wakil Gubernur Barnabas Orno ke Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut, selaku pimpinan sidang di rumah rakyat karang panjang Ambon, Jumat (06/10/2023).

DPRD Maluku, hanya diberi waktu empat hari untuk membahas sampai batas waktu 10 Oktober 2023 mendatang, sesuai surat edaran dari Menteri Dalam Negeri. Keterlambatan ini merupakan kelalaian dari Pemprov Maluku.

Padahal DPRD Maluku telah menyurati Pemerintah Daerah sebanyak tiga kali, dan baru direspon setelah adanya surat dari Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri Nomor 900/5252 tanggal 27 September 2023.

Wakil Gubernur, Barnabas Orno dalam sambutannya mengatakan, ada beberapa pertimbangan untuk dilakukannya perubahan KUA-PPAS APBD-P Provinsi Maluku TA 2023, yaitu penyusunan anggaran daerah dalam rangka menindaklanjuti surat edaran Menteri Keuangan Nomor 212 Tahun 2022 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan ketentuan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023.

“Kebijakan pemerintah pusat yang mengharuskan daerah melakukan penyesuaian penggunaan anggaran dan alokasi umum tahun anggaran 2023 untuk kegiatan pemilihan kepala daerah dan wakil Kepala Daerah tahun 2024, sesuai surat edaran menteri dalam negeri nomor 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 29 September 2023. Serta penyusunan pendapatan daerah berdasarkan realisasi semester I tahun berjalan dan sisa lebih perhitungan anggaran Silva tahun 2022 yang harus dingunakan dalam APBD-P TA 2023,”paparnya.

Dijelaskan, pendapatan daerah yang direncanakan dalam KUA-PPAS TA 2023 sebesar Rp 3,018 triliun pada perubahan KUA PPAS naik menjadi Rp 3,145 triliun atau 4,20 persen.

Selanjutnya untuk belanja daerah yang semula dianggarkan Rp 2,80 triliun, pada perubahan KUA-PPAS naik menjadi Rp3,159 triliun atau 6,2 persen.

“Dari gambaran perubahan pendapatan daerah dalam perubahan KUA PPAS TA 2023 sebesar Rp 3,145 triliun jika dibandingkan dengan perubahan belanja daerah sebesar Rp 3,159 triliun, maka terjadi defisit anggaran Rp14,607 miliar,”jelasnya.

Sedangkan untuk kebijakan pembiayaan daerah dalam perubahan KUA-PPAS TA 2023 terjadi kenaikan pada pos penerimaan pembiayaan dari Rp 98,750 miliar menjadi Rp152,779 miliar. Demikian juga pada pos pengeluaran pembaiayaan mengalami kenaikan Rp1500 miliar yang diperuntukan bagi pernyetaan modal pada Perusahaan Daerah (PD) Panca Karya.

“Dari uraian kebijakaan pembiayaan tersebut, maka terdapat pembiayaan neto sebesar Rp14,607 miliar yang dingunakan untuk menutup defisit sebesar Rp14,607 miliar, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran atau silva tahun berjalan menjadi nihil,”sebutnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Melkianus Sairdekut dalam sambutannya mengatakan APBD-P pada setiap tahunnya memiliki arti yang sangat penting. Perubahan anggaran terjadi karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dalam kebijakan anggaran.

Dia mencontohkan, terjadinya pelampauan anggaran, atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan biaya yang sebelumnya telah ditetapkan pemerintah daerah beserta daerah provinsi Maluku.

“Dewan selaku wakil rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki kewenangan untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan APBD yang telah dilakukan, apakah telah sesuai dengan ketentuan serta perencanaan yang ditetapkan bersama,”ingatnya.

Sairdekut juga mengingatkan, dalam pembahasan APBD-P, seiring masuk tahun politik pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak.

“Pemerintah provinsi diwajibkan mengalokasikan dana Pilkada menjadi mutlak adanya sebagaimana berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.9.1/5-252/sc tanggal 29 September 2023 tentang pendanaan kegiatan pemilihan pemilihan gubernur wakil gubernur bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota di tahun 2024,”paparnya.

“Untuk itu, diharapkan perubahan APBD mengacu kepada Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah,”pungkasnya.

Ambon, Maluku.news – DPRD Maluku memastikan, tanggal 10 Oktober menjadi hari terakhir pembahasan penyerahan APBD Perubahan 2023. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memberikan kelonggaran waktu bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku.

Bagi DPRD, kita sudah gunakan kewenangan yaitu mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku dengan menyurati tiga kali terkait dengan penyampaian APBD Perubahan tahun 2023.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun kepada media di Karang Panjang, Jumat (06/10/2023).

Menurutnya, sekalipun kita tahu ini terlambat tetapi demi kepentingan rakyat,kami kira DPRD dengan kepelbagaian harus bersatu dan mantapkan pikiran pandangan kita melalui pembahasan KUA- PPAS.

Bukan sekedar kepentingan-kepentingan yang sepele, tetapi jauh lebih besar dan strategis untuk kepentingan pemilu dan juga produk daripada kegiatan-kegiatan yang lebih inovatif untuk memacu provinsi ini dengan baik,”ucapnya.

Dia mengaku hal ini tidak sekedar untuk menghambur-hamburkan atau kegiatan yang sifatnya tidak produktif. Kita ingin untuk melihat hal penting dalam perubahan ini sebagai wujud nyata daripada pelaksanaan program-program sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD.

“Jadi sudah tiga kali dan terakhir oleh pemerintah pusat diingatkan dengan surat Menteri Dalam Negeri nomor 900 tanggal 27 September itu. Karena ruang itu yang kita manfaatkan sebagai bentuk apresiasi bahwa apa yang DPRD lakukan dengan memberitahukan kepada pemerintah pusat itu, dapat terfasilitasi dengan baik.

Ditambahkan dengan penyampaian RAPBD-P menggambarkan adanya kebijakan dalam bentuk program-program kerja atau kegiatan, sehingga seluruh aspirasi masyarakat Maluku termasuk dalam mendukung pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan baik itu KPU Bawaslu dan pihak keamanan.”pungkasnya.

Ambon, Maluku.news – Rancangan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) APBD-Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2023 hingga kini belum ada tanda-tanda kejelasan.

Pasalnya sampai batas waktu yang ditentukan 30 September, dokumen tersebut belum juga diserahkan Pemerintah Daerah (Pemda) ke DPRD Maluku.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut di Ambon, Kamis (05/09/2023).

Ia membenarkan belum diserahkannya dokumen tersebut kepada pihak Parlemen.

Menurutnya, penyerahan dokumen KUA PPAS APBD-Perubahan sangat perlu dilakukan, untuk memastikan pengalokasian anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang.

Untuk itu, pihaknya terus mendorong Pemda Maluku untuk secepatnya menyerahkan dokumen tersebut, guna selanjutnya dibahas, dan ditetapkan secara bersama-sama.

“Kita terus mendorong untuk segera disampaikan Rancangan KUA & PPAS,”ujar Sardekut.

Dari hasil koordinasi, lanjut Sardekut, penyerahan KUA PPAS rencanannya diserahkan dalam minggu ini.

“Dalam koordinasi kami, direncanakan dalam minggu ini. Tapi dari hasil ketersediaan waktu kita berharap besok, dikhawatirkan jangan sampai mundur di minggu depan,”menambahkannya.

Dirinya berharap, agar agenda yang sudah dikoordinasikan itu dapat berlangsung secepatnya. Mengingat DPRD memiliki tanggung jawab besar untuk menyelesaikan APBD 2024.

“Informasi dalam minggu ini kiranya dapat dilaksanakan, supaya diawal bulan November kita menyelesaikan APBD 2024,” pungkas Sardekut.

Ambon, Maluku.news – DPRD Provinsi Maluku mengagendakan pemanggilan terhadap Plt Kepala Dinas Pendidikan, Insun Sangadji.Pemanggilan tersebut dalam rangka membahas berbagai persoalan yang terjadi di SMA unggulan itu.

“Kita telah agendakan untuk pertemuan bersama Dinas Pendidikan, menindaklanjuti hasil tinjau kami di Siwalima kemarin,”ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Rofik Afifudin di Ambon, kamis (05/10/2023).

Dikatakan, pertemuan bersama Dinas Pendidikan dijadwalkan, senin 9 Oktober. Namun jadwal tersebut masih tentatif, karena harus disesuaikan dengan penyelesaian KUA PPAS APBD-Perubahan 2023.

“Kalau Pemda serahkan KUA PPAS maka hari ini kita paripurna, malamnya rapat sampai sabtu, kemudian ditetapkan KUA PPAS,”ucapnya.

“Nah senin ada jedah menyusun APBD Perubahan, nah disitu kita agendakan memanggil Kadis Pendidikan dan pihak sekolah di SMA Siwalima Tapi sampai saat ini belum masuk KUA PPAS, tapi kalau dia masuk besok apakah nanti digeser ke selasa itu nanti disampaikan,”sambungnya.

Dirinya memastikan akan tetap melakukannya pertemuan bersama Dinas Pendidikan, dalam rangka penyelesaian berbagai persoalan di SMA Siwalima.

Ambon, Maluku.news – Pengembangan wirausaha baru di daerah kabupaten/kota-Provinsi Maluku, saat melangsungkan rapat kerja bersama Dinas Koperasi dan UMKM Maluku, di ruang kerja Komisi IV, Kamis, (5/10/2023).

Hal ini disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Samson Attapary lantaran adanya rekomendasi kabupaten dan kota yang diduga menjadi dalang atas keterlambatan pengembangan wirausaha baru di Maluku.

“Surat keterangan Dinas Koperasi Kabupaten dan Kota inilah yang menjadi hambatan sebab orang akan berpikir dua kali untuk mengurus rekomendasi tersebut, apalagi mereka yang tinggal di wilayah yang jauh dari ibu kota kabupaten/Kota,” ujarnya.

Dirinya menjelaskan, dalam APBD tahun 2023 telah dianggarkan bantuan bagi wirausaha baru.

Bantuan tersebut sebesar dua juta rupiah yang merupakan perjuangan DPRD Provinsi Maluku namun sayangnya pernyataan rekomendasi Kabupaten dan Kota telah menghambat proses pencairan bantuan tersebut.

“Kita ini sedang berupaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, jadi semua bentuk persyaratan yang menghambat pertumbuhan ekonomi harus dihilangkan. Lagipula ini yang kita perjuangkan, jadi kita yang harus mengaturnya agar masyarakat dapat sejahtera,” tegasnya.

Attapary juga mengimbau agar Dinas Koperasi Kabupaten/Kota hanya bertugas melakukan pendampingan agar bantuan modal usaha yang diberikan tetap bertumbuh.

Selain itu dijelaskan pula, untuk menyiasati persoalan ini harusnya persyaratan adanya rekomendasi kabupaten/kota dihapus dan diganti cukup dengan keterangan desa/kelurahan setempat.

“Dinas Koperasi dan UMKM Maluku mestinya mengambil alih syarat tersebut cukup menyurati Dinas Koperasi Kabupaten/Kota perihal pemberitahuan adanya pemberian bantuan dana usaha bagi wirausaha baru,”jelasnya.

Diakui, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat yang saat ini menggantungkan hidup dengan bekerja seadanya sehingga pertumbuhan ekonomi dapat terjadi.

AMBON, Maluku.news – Komisi IV DPRD Provinsi Maluku bersama mitra terkait menggelar rapat kerja untuk membicarakan bantuan usaha pemula dan UMKM serta bantuan hibah pokok pikiran Anggota DPRD Provinsi Maluku tahun 2023. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi IV, Kamis (05/10/2023).

Turut hadir dalam rapat kerja itu, Sekretaris Komisi IV, Justina Renyaan, berserta Anggota Komisi Djavet Jemmy Pattiselano, Rostina, dan Hengky Ricardo A. Pelata.

Sementara, mitra yang hadir, Dinas Koperasi dan UMKM Maluku, dan pihak Biro Kesra Sekretariat Daerah (Setda) Maluku.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Rovik Akbar Afifuddin dalam pemaparannya ia menyampaikan sejumlah kronologis masalah keterlambatan pencarian dana hibah.

“Beberapa waktu lalu ada WhatsApp ke kita bahwa, yang menyerahkan hibah pemprov bukan pemerintah, ada juga yang bagi sesuai foto dikirim itu caleg-caleg,”terang Sekretaris Wilayah PPP Maluku itu.

Contohnya disebutkan, “penyerahan sapi tapi ini uang pemda. Lagi-lagi kita coba untuk memahami disamping kita melihat kapan kita bisa melakukan sesuai prosedur yang lebih baik,”sesalnya.

Dirinya pun sudah menanyakan Plt Kadis Kehutanan yang saat ini menjadi Sekda Maluku, kapan dana hibah salah satunya berupa bantuan beasiswa sampai ke tangan penerima. Mereka sudah mau sarjana tapi bantuan itu belum juga dikucurkan.

“Sebagian besar mereka yang namanya masuk dalam list beasiswa itu sudah melakukan utang. Memang bukan hanya di Biro Kesra tapi di beberapa dinas juga terjadi, misalnya kemarin Dinas Perhubungan (Dishub) Maluku diprotes oleh Komisi III DPRD Maluku lantaran bantuan dari pemda tapi penyerahannya bukan oleh pemda,” ketus politisi itu.

Di akhir kesimpulannya, Afifuddin menyatakan, bagi yang belum menerima manfaat bantuan hibah segera datang ke Biro Kesra untuk menyelesaikan administrasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

“Sementara bagi yang sudah penandatangan NPHD akan dicairkan minggu-minggu ini. Lalu soal laporan tolong diinformasikan kepada penerima untuk menyiapkan laporannya. Saya berharap hal teknis bisa segera diselesaikan agar penerima manfaat bisa segera menggunakan hak mereka,” pungkas legislator itu.

Hal senada juga disampaikan, Kepala Bagian (Kabag) Agama Biro Kesra, Ismail Tomagola mengaku bagi yang belum melakukan penandatanganan NPHD, agar segera datang ke Biro Kesra Maluku untuk diselesaikan.