Beranda blog Halaman 130

Hindari Pungli, Tahun ini DPRD Maluku Tuntaskan Ranperda Retribusi Jadi Perda

0

Ambon, Maluku.news – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Maluku, mempercepat tuntaskan Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) retribusi menjadi Peraturan Daerah (Perda) di tahun ini.

Hal ini disampaikan Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Maluku, Edison Sarimanela. Menurutnya, saat ini pihaknya bersama Pemprov sepakat membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait Retribusi pajak daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) sebelum tahun anggaran 2023 berakhir.

“Jadi artinya Ranperda Retribusi Pajak Daerah harus tuntas di tahun ini, sebab kalau sampai tidak ada Perda sebagai payung hukum maka akan menjadi Pungli,” kata Sarimanella, kepada awak media usai melakukan rapat bersama 11 mitra terkait di lantai 2 ruang paripurna DPRD Maluku, Selasa (17/10/2023).

Lebih lanjut, politisi Partai Hanura ini menyatakan, pembahasan Ranperda Retribusi Pajak Daerah, telah dalam dilakukan rapat bersama dengan instansi terkait di jajaran Pemerintah Provinsi Maluku.

Lanjut Sarimanella, dengan harapan, dengan adanya penerapan Perda Retribusi pajak daerah, maka tidak ada lagi peluang untuk adanya Pungli, sehingga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi kepentingan daerah Maluku, dapat ditingkatkan.

“Kami berharap dengan adanya Perda tentang Retribusi, pajak Daerah dapat memberikan dampak yang baik dengan menambah pendapatan asli daerah. Dengan begitu, tidak ada lagi Pungli yang merugikan daerah,”pungkasnya.

1.000 NIB DPMPTSP Kota Ambon Sukses Lampaui Target

0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, melalui Dinas Penamanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) telah melampaui target dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, dalam sambutan mengatakan, dari 1000 NIB gratis yang dicanangkan Pemkot maka kita telah lampaui target karena telah diserahkan sebanyak 1.373 NIB kepada pelaku UMKM di Kota Ambon.

Jumlah itu sudah cukup besar, belum lagi yang diserahkan oleh Dinas Perindag, maupun DPM-PTSP Provinsi,” ujarnya pada kegiatan Temu Usaha Membangun Kota Ambon, Senin (16/10/2023) di Ambon.

Dijelaskan, penerbitan NIB gratis, menjadi satu upaya Pemkot memfasilitasi di tahap perizinan UMKM, atau saat pelaku usaha memulai usahanya. Sebab, dari hasil evaluasi, UMKM menjadi salah satu bidang usaha yang mampu eksis dalam tantangan ekonomi global

“Oleh sebab itu Pemkot selalu memberikan ruang yang cukup bagi pengembangan UMKM, mulai dari izin usaha hingga tahapan selanjutnya,” tambah Wattimena.

Dikatakan, selain pemberian izin, UMKM di Kota Ambon juga diberikan pendampingan dalam bentuk edukasi dan pelatihan, serta bimbingan teknis dari Dinas Koperasi serta Dinas Perindag, maupun OPD terkait lainnya.

“Kami juga fasilitasi tahapan proses sertifikasi halal dari Kementerian Agama, serta pendaftaran di Balai POM, yang dilakukan secara terintegrasi melalui kegiatan Expo yang dilakukan,” ujarnya.

Ditahap produksi, Pemkot, lanjut Wattimena, telah menggandeng stakholder dalam pemberian modal usaha. Salah satunya, lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan PT. Pegadaian melalui Desa/Negeri dan Kelurahan.

“Sedangkan di tahap pemasaran, Pemkot sudah bekerjasama dengan gerai modern, dimana Produk yang telah memenuhi syarat dapat memasukan produknya di gerai – gerai tersebut, serta dukungan melalui platform digital,” bebernya.

Ditandaskan, dengan pengembangan UMKM maka secara tidak langsung akan membantu Pemerintah dalam mengatasi pengangguran terbuka, sebab UMKM yang berkembang dapat merekrut tenaga kerja.

Jaga Stabilitas Harga Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Gelar GPM

0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melaksanakan Kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kantor Kecamatan Baguala, Senin (16/10/2023).

GPM dilaunching oleh Badan Pangan Nasional di Jakarta dan diikuti oleh Pemerintah daerah se-Indonesia secara daring.

Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena dalam sambutan membuka kegiatan, menjelaskan tujuan pelaksanaan GPM yakni untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok baik di tingkat produsen jaringan distribusi pangan untuk memudahkan stabilisasi pasokan dan harga pangan.

“Kegiatan ini dilakukan secara inklusif yang melibatkan semua sektor dan diharapkan adanya sinergitas antar level pemerintah dan juga stakeholder pembangunan lainnya, sebagaimana arahan Bapak Presiden Joko Widodo,” ungkapnya.

Dirinya menjelaskan, pengendalian inflasi yang dipantau langsung merupakan salah satu isu strategis pembangunan nasional yang harus segera ditangani secara komprehensif.

Berdasarkan rilis dari Badan Pusat Satistik menunjukkan bahwa kelompok harga pangan bergejolak selalu mengalami inflasi sepanjang Januari sampai dengan Juli 2023.

“Terkait dengan harga pangan Indonesia tahun ini terimbas besar oleh adanya perubahan iklim yang sangat ekstrem yakni El Nino kemudian pembatasan ekspor hingga dampak perang Rusia – Ukraina dan dampak tersebut tercermin dari kencangnya laju inflasi harga bergejolak atau volatile item yang terus kita rasakan dan didominasi oleh bahan pangan,” bebernya.

Wattimena menambahkan kondisi inflasi Kota Ambon pada bulan September 2023 tercatat sebesar 3,04% yang menurun jika dibandingkan bulan yang sama Tahun 2022 yaitu sebesar 7,02%.

“Ini hasil kerja bersama kerja kolaborasi yang terintegrasi dan

sistematis yang dilakukan oleh pemerintah kota dan seluruh stakeholder terkait dan oleh karena itu, Pemkot menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada perwakilan Bank Indonesia provinsi Maluku, Bulog, para distributor, dan seluruh pelaku usaha yang turut terlibat membantu Pemkot dalam upaya menurunkan angka inflasi,” tandasnya.

Wattimena berharap kerjasama dengan seluruh stakeholder ini dapat dimaksimalkan dan ditindaklanjuti secara teknis, bagi pengendalian harga di Kota Ambon.

“Saya yakin dengan GPM di hari ini bekerja sama dengan para distributor, Bulog dan Dinas PertanianKota Ambon serta didukung langsung oleh badan pangan nasional akan menginspirasi berbagai pihak untuk turut menyelenggarakan kegiatan serupa di berbagai titik yang lebih mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat,” pungkasnya.

Untuk diketahui, barang-barang kebutuhan pokok yang dijual dibawah harga pasar pada GPM ini antara lain, Beras premium dan medium, telur, minyak goreng, Bawang merah, bawang putih, kangkung, sawi,bayam, serta cabe besar dan cabe rawit.

Sebanyak 116 Regu Meriahkan Lomba Gerak Jalan Indah

0

Ambon, Maluku.news – Sebanyak 116 regu peserta mengikuti Lomba Gerak Jalan Indah (LGJI) yang dilaksanakan Angkatan Muda (AM) GPM Ranting II Gatik, dan dibuka oleh Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, di Desa Galala – Hative Kecil, Sabtu (14/10/2023).

Wattimena dalam sambutannya sebelum melepas peserta di garis Start, mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon memberikan apresiasi kepada penyelenggara yang telah melaksanakan kegiatan ini secara konsisten dan berkelanjutan hingga memasuki pelaksanaan lomba yang ke 14 kalinya.

“Apresiasi karena kegiatan ini yang lahir, muncul, diinisiasi oleh masyarakat. Kegiatan yang sifatnya top-down, tidak mungkin yang hadir sebanyak ini tapi kalau yang lahir dari masyarakat atau bottom-up maka banyak yang berpartisipasi,” ungkapnya.

Dirinya menjelaskan, setiap kegiatan yang bernilai positif, walaupun kecil telah memberikan dampak yang besar bagi kota ini, sehingga tinggal bagaimana Pemkot dapat melaksanakan tanggung jawabnya, dan didukung oleh partisipasi masyarakat demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

“Olehnya itu, nilai-nilai kerja sama, saling menghargai, menekan emosi dan ego, bernilai positif, ini kerja sama yang baik, yang didapatkan dari lomba seperti ini,” ujar Wattimena.

Ditandaskan pula, lewat kegiatan seperti ini maka, kehidupan masyarakat akan menyatu tanpa memandang latar belakang masing-masing, sebagai bagian yang utuh sebagaimana tema HUT ke 448 Kota Ambon,” Ambon Par Samua”.

“Tema Ambon Par Samua akan memaknai karena seluruh kehidupan kita bersama di Kota Ambon, dan hal ini sangat luar biasa
telah diwujudkan oleh masyarakat Galala – Hative Kecil melalui AMGPM pada penyelenggaraan berbagai kegiatan,” pungkasnya.

Komisi III DPRD Maluku Gelar Uji Publik Ranperda Pengembangan Ekonomi Kreatif

0

Ambon, Maluku.news – Komisi III DPRD Provinsi Maluku, hari ini menggelar uji publik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif terkait penyelenggaraan Pengembangan dan Penataan ekonomi kreatif Daerah Maluku.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Richard Rahakbauw mengatakan, Perda Penyelenggaraan Pengembangan dan Penataan Ekonomi Kreatif Daerah Provinsi Maluku, sedianya sebagai Perda payung di kabupaten dan kota.

“Perda ini juga sebagai mandat, agar pemerintah hadir dalam konteks Pengembangan dan dukungan kepada para pelaku ekonomi kreatif,”ujar Rahakbauw, di Ambon, Jum’at (13/10/2023).

Rahakbauw yang didampingi staf ahli pribadi, Moh Fagi Fakaubun mengatakan, kehadiran pemerintah sangat penting dalam pengembangan ekonomi kreatif melalui pembentukan Perda, untuk memberikan kepastian hukum penyelenggaraan ekonomi kreatif didaerah.

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, ekonomi kreatif meliputi, 16 bidang usaha, yakni aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi dan video, fotografi, kriya, kuliner, music, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Kota Ambon ini berharap, ekonomi kreatif memiliki kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat, mewujudkan pertumbuhan ekonomi, mengembangkan inovasi, kreativitas dan daya saing serta penciptaan lapangan kerja guba mewujudkan pembangunan ekonomi didaerah Maluku.

“Ekonomi kreatif memiliki peranan penting dan kedudukan yang strategis. Selain, menjadi penumpang ekonomi masyarakat. Sektor ini juga berfungsi sebagai Penggerak pertumbuhan ekonomi, pengembangan inovasi, daya saing, dan kreativitas serta penciptaan lapangan kerja didaerah,”jelasnya.

Hadir sebagai Pembicara Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, Akademisi Fakultas Ekonomi Jufri Pattilouw, Kementerian Hukum dan HAM. Peserta komunitas ekonomi kreatif, UKM dan perfilman, pedagang dan mahasiswa. “Mereka masuk dalam kelompok kategori pengelolaan ekonomi kreatif,”pungkasnya.

Pemkot Apresiasi Jukulele Bahtera Voice

0

Ambon, MalukuPost.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, memberikan apresiasi yang tinggi kepada Komunitas Jukulele Bahtera Voice, yang dalam usianya ke 2 (dua) tahun, telah menunjukan eksistensi dalam memasarkan Jukulele sebagai alat musik tradiosional di Kota Ambon dan Maluku.

Demikian disampaikan Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, dalam sambutan saat membuka Konser HUT ke 2, Komunitas Jukulele Bahtera Voice, di Aula PGSD Unpatti, Jumat (13/10/2023) malam.

“Pemkot Ambon memberi apresiasi kepada Bahtera Voice, yang telah menjadi bagian dari upaya kita bersama dalam memasarkan alat musik Jukulele. Lewat Jukulele minimal kita tunjukan kepada Indonesia dan dunia bahwa musik itu berkembang, sambil kita upayakan ekosistem ekonomi kreatif,” kata Wattimena.

Dijelaskan, Sebagai Kota Musik Dunia yang diakui oleh UNESCO, Kota Ambon perlu membangun ekosistem ekonomi kreatif, dengan musik sebagai tujuan, sebab menurutnya, tidak mungkin musik dapat bertumbuh sendiri tanpa dukungan elemen lainya. Olehnya, Pemkot telah berupaya mewujudkan hal itu, salahs satunya dengan pegembangan jalan Pattimura sebagai pusat ekonomi kreatif, dengan pertunjukan musik serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

“Jadi di kawasan Jalan Pattimura pada waktu tertentu akan ditampilkan live musik dan UMKM. Itulah yang disebut membangun ekosistem ekonomi kreatif, yang jika dilakukan secara berkelanjutan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kota ini,” terangnya.

Selain untuk pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif, menurutnya hadirnya komunitas Jukulele di kota Ambon, juga dapat meningkatkan kualitas generasi muda di kota Ambon, sebab anak-anak yang menekuni Jukulele dijauhkan dari hal-hal yang negatif.

“Saya yakin bahwa 10-20 tahun kedepan akan hadir pemusik handal di kota ini, yang semuanya diawali dari Komunitas Jukulele seperti Bahtera Voice,” pungkasnya.

Ririmasse Apresiasi Pembangunan PAUD Pancaran Kasih Dusun Toisapu

0

Ambon, Maluku.news – Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, Agus Ririmasse, memberikan apresiasi yang tinggi atas pembangunan PAUD Pancaran Kasih Dusun Toisapu Negeri Hutumuri, Kecamatan Leitimur Selatan, pada Rabu (11/10/2023).

Dalam sambutannya, Ririmasse menyatakan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pancaran Kasih yang baru diresmikan ini dapat dibangun atas bantuan dari Yayasan Reet dan Rock Voor de Molukken yang berasal dari negeri Belanda.

“Ini hal yang membanggakan bagi kami, sebab dari Belanda memberikan perhatian bagi masyarakat kita. Di saat pemerintah tengah berupaya meningkatkan kercerdasan sumber daya manusia, khususnya anak-anak, namun yayasan Dari Belanda turut membantu, bahkan sudah kedua kalinya, yakni PAUD Pancaran Kasih Hutumuri dan cabangnya di Dusun Toisapu ini,” ujarnya.

Dirinya menjelaskan, tujuan dari keberadaan PAUD adalah sebagai pondasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan kompetensi anak baik secara kognitif maupun non kognitif.

“Secara Kognitif yakni intelegensi dan kecerdasan, maupun non kognitfif yaitu pengembangan karakter, skill, dan kompetensi sosial, tentunya ini merupakan potensi anak- anak yang harus dikembangkan dan ditingkatkan,” bebernya.

Sehingga kepada guru dan pengurus PAUD, Ririmasse mengingatkan mengenai 6 (enam) fase pondasi dalam pembelajaraan, yakni agama dan budi pekerti, ketrampilan sosial dan bahasa, kematangan emosi, pegembangan ketrampilan motorik, kematangan kognitif, serta kemampuan seni kreativitas dan lingkungan.

“Ini menjadi tugas para Guru dan pengurus untuk dapat membina dan mendidik anak-anak dengan sabar, meski lewat permainan namun pesan itu dapat tersampaikan kepada mereka,” tandasnya.

Diakhir sambutannya, Ririmasse berharap agar Pemerintah Negeri, juga para orang tua, serta masyarakat sekitar dapat mendukung penyelenggaraan PAUD.

“Menjadi harapan kita semua, agar putra putri Dusun Toisapu dapat menjadi pemimpin, baik ditingkat daerah maupun nasional,” pungkasnya.

Wattimena Pimpin Kontingen Maluku Ikuti Lomba Nasional Senam Kreasi

0

Ambon, Maluku.news – Pj. Ketua Tim Penggerak (TP) PKK, yang juga Ketua Umum Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Kota Ambon, Lisa Wattimena, memimpin kontingen Maluku mengikuti Lomba Nasional Senam Kreasi 2023 memperbutkan Piala Ibu Negara RI.

Lomba ini digelar oleh Pengurus Pusat Persatuan Wanita Olahraga Indonesia (Perwosi) Selasa (10/10/23) di Gelanggang Olahraga (GOR) Bulungan, Jakarta Selatan, dan diikuti 46 tim, dari 37 Provinsi.

Ditemui di sela-sela Lomba, Wattimena katakan, Provinsi Maluku menurunkan 2 (dua) tim dalam lomba tersebut, yang mana diantaranya adalah tim asal kota Ambon.

“Kurang lebih 3 (tiga) minggu mereka berlatih dan tentunya ini adalah suatu kehormatan dan menjadi kebanggaan Kota Ambon yang telah diberikan kepercayaan oleh ibu Widya Pratiwi Murad selaku pembina Perwosi Provinsi Maluku sekaligus ketua KORMI Maluku,” ujarnya.

Diakui Wattimena, ini merupakan kali pertama Kota Ambon mengikuti lomba di tingkat Nasional, sehingga diharapkan dapat memberikan yang terbaik, guna menjaga kepercayaan tersebut.

“Tentunya menjadi motivasi bagi kami di Kota Ambon untuk melestarikan dan memasyarakatkan olahraga kreasi, sehingga terwujud semangat dan kreatifitas olahraga perempuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat demi Indonesia yang lebih maju,” tandasnya.

Ditemui di tempat yang sama, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora), yang juga Ketua Harian KORMI Kota Ambon, Richard Luhukay menyampaikan Kota Ambon diberikan kepercayaan sebab kota Ambon merupakan salah satu kota yang kepengurusan KORMI telah terbentuk.

“Ini memang event yang luar biasa, kami menyampaikan terimakasih kepada Perwosi dan Kormi Maluku yang telah memberikan kepercayaan kepada Kota Ambon mengikuti lomba ini,” pungkasnya.

Diketahui, meskipun telah menunjukan penampilan yang terbaik, namun kontingan Maluku belum berhasil mendapatkan Juara. Lomba ini pun dimenangkan oleh Provinsi Bali (Juara I), Sumatera Selatan (II) dan Sulawesi Utara (III).

DPRD Pastikan November Ini Jasa Nakes Covid-19 Di Bayar

0

Ambon, Maluku.news – Anggota Komisi IV DPRD Maluku, Andi Munaswir memastikan jasa Tenaga Kesehatan (Nakes) Covid 19 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr.M.Haulussy Ambon akan di bayarkan pada bulan November 2023.

Anggaran Nakes Covid 19 di tampung dalam item kegiatan pembayaran Biaya Tak Terduga (BTT).Anggaran ini memang sudah di sediakan,”ujarnya di Ambon, Selasa (10/10/2023).

Menurutnya, Sesuai dengan aturan bahwa pembayaran jasa Nakes Covid 19 ini, karena bencana non alam. maka itu di bayarkan lewat pengganggaran BTT.

Lanjutnya, Jadi anggaran sudah ada dari tahun 2022. Namun penjelasan yang di sampaikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku bahwa ada kesalahan prosedur. Sehingga adanya keterlambatan pembayaran atau tidak ada pembayaran di tahun 2022, kemudian di anggarkan lagi di tahun 2023 ini.

Kita sudah membicarakan dalam beberapa rapat-rapat penting termasuk terakhir dalam rapat pembahasan APBD Perubahan tahun 2023 dan tim anggaran Pemda Maluku berjanji segera menyelesaikan. Jadi targetnya di bulan Oktober atau November ini .

Mudah-mudahan segala proses berjalan lancar, sehingga pembayaran jasa Nakes Covid 19 terutama RSUD Haulussy itu dapat terbayarkan di tahun 2023 ini.

“Kami berharap tidak menunda-nunda terus, Kasihan, mereka juga bekerja selama ini. dan harus ingat jasa mereka di masa pandemi jangan kita lupakan” tegasnya.

Dia menambahkan, Jasa Nakes sesuai dengan regulasi di bayar lewat BTT, dan DPRD juga mendesak pihak-pihak terkait, yaitu tim anggaran Pemda, OPD terkait dalam hal ini RSUD Haulussy dan Dinas kesehatan untuk lebih intensif mempercepat koordinasi untuk proses pembayaran.

Pengamanan Pemilu 2024, Gubernur Ikuti Rakor Kesiapan Operasi Mantap Brata

0

Ambon, Maluku.news – Dalam rangka Pengamanan Pemilu 2024, maka diselenggarakan Rapat Koordinasi Kesiapan Operasi Mantap Brata 2023-2024, yang bertempat di Mapolda Maluku, pada Selasa (10/10/2023).

Hadir pada kesempatan itu Gubernur Maluku Irjen. Pol (Purn.) Drs. Murad Ismail beserta unsur Forkopimda plus, Sekretaris Daerah Maluku, beserta pihak Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku, unsur TNI/Polri, dan Pimpinan OPD Terkait lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

Kapolda Maluku Irjen. Pol. Lotharia Latif pada kesempatan itu menyampaikan bahwa Pemilu sebagai Sarana Integrasi Bangsa yang merupakan tagline dari KPU, merupakan momen politik yang sangat penting, karena merupakan pesta demokrasi yang dilaksanakan secara serentak dan sangat menentukan masa depan bangsa dan negara kita, oleh karena itu dilaksanakan Rapat Koordinasi di hari ini, dengan maksud menyamakan persepsi baik antara Penyelenggara Pemilu, Pemerintah Daerah, TNI/Polri maupun intansi terkait agar terjadi keterpaduan di lapangan.

“Polriu akan menggelar operasi kepolisian secara serentak di seluruh Indonesia, yaitu operasi Mantap Brata Salawaku 2023-2024 yang akan dilaksanakan selama 222 hari, dimana pada Tahun 2023 selama 74 hari dan 2024 sebanyak 148 hari.” Jelas Kapolda.

Latif, juga mengajak peserta rakor untuk jadikan momen ini, sebagai sarana menyampaikan kesiapan masing-masing instansi, sehingga yang menjadi kendala atau hambatan bisa teratasi, dan pada saatnya pelaksanaan Pemilu dapat berjalan sesuai harapan bersama yaitu terwujudnya Pemilu yang aman, damai dan sukses.

Di tempat yang sama Gubernur mengatakan ada beberapa potensi kerawanan Pemilu Tahun 2024, yang perlu disikapi oleh Pemda, TNI/Polri dan Instansi terkait, antara lain :
1. Pencalonan DPD/DPR/DPRD, termasuk pasangan Calon Presiden Wakil Presiden, serta Kepala Daerah ini rawan euphoria dari masa pendukung, selama proses pendaftaran maupun deklarasi.
2. Penetapan daftar pemilih tetap, caleg dan calon Presiden/Wakil Presiden, rawan penolakan atau gugatan, konflik internal dan eksternal Partai Politik (Unjuk Rasa dan Berpotensi Rusuh).
3. Dalam Masa Tenang seperti : serangan fajar/money politic, pemberishan baliho/alat peraga kampanye tidak maksimal, dan kampanye di media sosial.

“Pemerintah Daerah wajib untuk memberikan dukungan penyelenggaraan terhadap pelaksanaan Pemilu, dan menjamin ketersediaan anggaran guna kelancaran penyelenggaraan Pemilu yang demokratis sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.” Jelasnya.

Ia mengatakan, suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak hanya menjadi tanggung jawab dari penyelenggara pemilu saja dalam hal ini KPU Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, tetapi menjadi tanggung jawab bersama, termasuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta TNI Polri dalam pengamanan penyelenggaraan Pemilu.

“Optimalisasi peran Forkopimda, Forum Kerukunan Umat Beragama, TNI/Polri, Badan Intelijen Daerah dan instansi terkait, serta berbagai elemen atau lembaga kemasyarakatan lainnya dalam mengidentifikasi, menganalisa dan mengatasi permasalahan yang muncul, ikut serta memantau dan mengkoordinasikan secara intensif dengan TNI/Polri beserta instansi terkait guna mensukseskan pemilu 2024.” pungkasnya.