Ambon, Maluku.news – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Yapono, melakukan Memorandum of Understanding (MoU), terkait dengan Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN), yang dilakukan di ruang kerja Pj. Wali Kota, Bodewin M. Wattimena, Jumat (10/11/2023).

Wattimena usai menyaksikan proses penandatanganan antara Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Adhryansah, dan Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Yapono, Rulien Purmiasa, mengatakan hal ini dilakukan guna memohon dukungan serta bantuan dalam menata PDAM yang lebih baik.

“Guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi di PDAM, saya berkoordinasi dengan Pak Kajari. Sebab ada hal-hal yang kami tidak bisa jangkau, sehingga dengan bantuan Kajari misalnya optimalisasi PAD, menata dan memperbaiki tata kelola guna pengembangannya kedepan,” ungkap Wattimena.

Lanjutnya, dengan pengelolaan yang baik, maka apa yang dimiliki oleh Pemkot ini dapat dimanfaatkan sebesar- besarnya untuk semaksimal mungkin untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di kota ini.

“Minimal dapat memperbaiki tata kelola Pemkot dalam berbagai aspek dan itu selalu menjadi harapan saya. Dengan kehadiran Pj. Wali Kota mampu memperbaiki berbagai hal yang kurang di Pemkot ini,” pungkas Wattimena.

Sementara itu, Adhryansah selaku Kajari Ambon berharap kerja sama antar pihaknya dan Pemkot dapat terus ditingkatkan.

“Diharapkan kerja sama ini dapat terus ditingkatkan kita melakukan hal yang sama terhadap Pemkot dalam hal penyelamatan parkir kemudian di tindaklanjuti di PDAM mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat dan dapat dinikmati oleh masyarakat banyak di kota ini. Baik di tata kelola, anggaran, dan administrasi,” tandasnya.

Ambon, Maluku.news – Jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menggelar Upacara Bendera memperingati Hari Pahlawan (Harwan) ke-78 Tahun 2023, Jumat (10/11/2023) di Halaman Parkir Balai Kota.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup), Sekretaris Kota (Sekkot), Agus Ririmasse, dan diikuti oleh Para pimpinan OPD serta seluruh staf.

Ririmasse saat membacakan amanat Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini, mengatakan Harwan tahun ini mengambil tema: “Semangat Pahlawan Untuk Masa Depan Bangsa Dalam Memerangi Kemiskinan Dan Kebodohan”.

Tema ini, lanjutnya, diangkat melalui perenungan yang dalam untuk menjawab ancaman penjajahan modern yang kian nyata, mengingat kita merupakan pasar yang besar dan dikaruniai begitu banyak sumber daya alam yang luar basa seperti tanah yang subur, hasil laut yang melimpah, kandungan bumi yang menyimpan beragam mineral.

“Inilah tantangan yang sesungguhnya bagi generasi penerus untuk mengelola kekayaan alam dan juga potensi penduduk indonesia bagi kejayaan Bangsa dan Negara,” ungkapnya.

Diakuinya, ancaman dan tantangan ini akan dapat ditaklukan berbekal dengan semangat yang sama seperti yang dicontohkan oleh para pejuang.

“Tidak mudah memang, tapi pasti bisa, karena pahlawan bangsa telah mengajarkan kita nilai-nilai perjuangan yang jika kita ikuti, niscaya membawa jejak kemenangan,” tambahnya.

Ditandaskan, semangat yang berasal dari nilai perjuangan pahlawan bangsa di tahun 1945, yang menolak kalah dan menyerah pada keadaan, akan menyatukan bangsa Indonesia dalam upaya mewujudkan kehidupan kebangsaan yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan masa depan yang lebih baik.

“Bersyukur saat ini semangat untuk berantas kebodohan dan perangi kemiskinan dapat dilihat dan dirasakan denyutnya di seluruh pelosok negeri,” pungkasnya.

Ambon, Maluku.news – Negeri Naku mengakhiri penantian 39 Tahun tanpa pimpinan defenitif, dengan dilantiknya Zadrack Gaspersz sebagai Kepala Pemerintahan Negeri (KPN)/Raja, Jum’at (10/11/2024), yang akan menjalankan tugasnya selama 6 (enam) tahun kedepan pada negeri adat Kecamatan Leitimur Selatan (Leitisel) itu.

Pengambilan sumpah jabatan dan Pelantikan KPN Naku ini dilakukan langsung oleh Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena yang didampingi oleh, Sekretaris Kota (Sekkot), Agus Ririmasse, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota, Alfian Lewenussa, Kepala Dinas Pemuda Olahraga (Dispora), Rustam Simanjuntak, dan para pimpinan OPD lainnya.

Dalam arahan yang disampaikan oleh Wattimena, ada tiga hal penting yang dititipkan dalam masa kepemimpinan Gaspersz kedepan. Yakni, masalah kemiskinan ekstrim, upaya penurunan angka stunting, serta upaya mengendalikan inflasi dengan menjalankan program pemerintah yakni “Kalesang Kintal Kosong’

“Soal kemiskinan ekstrim saya berharap setelah bertugas, KPN Naku berkoordinasi untuk menyelesaikan persoalan tersebut, kemudian stunting juga menjadi hal penting bagi kita. Ibu Ketua Tim Penggerak-PKK Negeri harus berkoordinasi dengan dengan tim bersinergi dalam upaya untuk menekan angka stunting di negeri sekaligus meningkatkan pemberdayaan kesejahteraan keluarga,” ulasnya.

Lanjutnya, inflasi ini juga menjadi tanggung jawab bersama karena itu program Kalesang Kintal Kosong yang digagas oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon hendaknya diimplementasikan di negeri sebagai bentuk kehadiran Raja definitif.

Wattimena berpesan, tantangan, hambatan yang dilalui adalah bagian dari proses untuk memiliki Raja definitif. Diharapkan seluruh warga masyarakat dapat menghargai keputusan tersebut dan saling menopang.

“Ingat pemimpin itu harus jadi contoh dan teladan, saya tahu peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya karena itu yang saya minta adalah Bapak Raja dan Ibu menjaga kepercayaan masyarakat. Kota harus bersandar kepda aturan yang berlaku terhadap pelaksanaan kegiatan,” pungkas Wattimena.

Untuk diketahui, Gaspersz dilantik berdasarkan SK Wali Kota Nomor 1766 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Naku Kecamatan Leitimur Selatan Masa Jabatan 2023-2029.

Ambon, Maluku.news – Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, Agus Ririmasse, menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada National Urban Developmen Project (NUDP) atau Proyek Pembangunan Perkotaan Nasional yang telah memberi perhatian bagi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan di kota Ambon, melalui perwujudan ekonomi perkotaan yang berkelanjutan dan inklusif.

Hal tersebut dikatakannya, saat hadir pada kegiatan Workshop Pelingkupan Kegiatan Capital Investment Planning (CIP) Kota Pilot NUDP Tahap II, Kamis (9/10/2023) di Swiss-Bell Hotel Ambon.

“Kita bergandeng tangan mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui pembangunan yang partisipatif dengan mengintegrasikan ruang perkotaan sosial, pelayanan dasar, serta pemanfataan sumber daya yang berkelanjutan,” kata Ririmasse dalam sambutan.

Dijelaskan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Sosialisasi Pelaksanaan NUDP untuk Kota Pilot Tahap II yang dilaksanakan di 8 (delapan) Kota Pilot Tahap II yakni Kota Bengkulu, Bandar Lampung, Tangerang Selatan, Bogor, Surabaya, Bitung, Ambon, dan Jayapura.

NUDP sendiri merupakan proyek kerjasama pemerintah Indonesia dan Bank Dunia yang bertujuan meningkatkan perencanaan dan pemrograman pembangunan kota yang terpadu serta penyusunan prioritas program investasi modal (capital investment).

Adapun pencapaian tujuan NUDP diukur dengan 3 (tiga) indikator utama, yaitu tersusunnya strategi nasional pembangunan infrastruktur perkotaan, tersusunnya rencana dan progam pembangunan perkotaan terpadu serta keterpaduan antara kerangka perencanaan investasi dan penganggaran.

Sekkot menambahkan, berkaca pada kondisi geologis kota Ambon yang berada pada pulau kecil, maka fenomena kebutuhan akan pemanfaatan ruang terus meningkat. Hal ini berbanding terbalik dengan ketersediaan ruang yang terbatas secara fisik, sebagai pusat pemerintahan dan lain sebagainya.

“Keterbatasan fisik ruang tersebut memicu berbagai permasalahan perkotaan seperti lingkungan, kawasan kumuh, urbanisasi dan keterbatasan pelayanan infrastruktur dasar yang membutuhkan penanganan yang tepat agar dapat menjamin keberlanjutan pembangunan kota Ambon, “bebernya.

Menurut Ririmasse, tahun 2023/2024 merupakan tahun yang strategis bagi pemerintah pusat dan daerah karena merupakan tahun transisi untuk mempersiapkan berbagai dokumen perencanaan pembangunan, yakni Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) tahun 2025- 2045, maupun jangka menengah (RPJM) tahun 2025-2030.

Sehingga Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, perlu mempersiapkannya secara matang dengan mempertimbangkan isu-isu strategi perkotaan perkembangan terkini daerah, dengan tetap memperhatian sinkronisasi dan keterpaduan dengan kebijakan nasional, serta provinsi Maluku.

“Pada tahapan inilah kehadiran NUDP sangat membantu dalam pendampingan perencanaan pembangunan kota Ambon yang terpadu untuk masa depan yang berkelanjutan,” pungkas Ririmasse.

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Dinas Perhubungan (Dishub) melaksanakan Pekerjaan pengaspalan Terminal A1 dan A2 Mardika, serta perbaikan saluran drainase (got) yang diawali dengan pembersihan area terminal dari lapak – lapak pedagang, Kamis (9/11/2023).

Proses itu melibatkan Dishub, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol-PP) Kota Ambon serta di Back-Up aparat Kodim 1504 Ambon.

Sekretaris Dinas Perhubungan, Doddy Rettob menjelaskan kegiatan pembersihan sudah menjadi kesepakatan bersama pihaknya bersama para pedagang yang menempati area terminal, terutama diatas saluran drainase, sebab pekerjaan pengaspalan dan perbaikan drainase yang telah dianggarkan dalam tahun ini harus segera dikerjakan.

“Kita sudah koordinasi dengan koordinator pedagang terminal A1 dan A2 dalam rapat bersama OPD terkait, diantaranya Disperindag, SatPol- PP, dan Bagian Hukum. semua pedagang sepakat dan siap dibongkar lapaknya,” ucap Rettob di sela-sela kegiatan pembersihan

Ditambahkan, dalam rapat dimaksud pihaknya telah meminta agar para pedagang membongkar sendiri lapaknya dengan batas waktu Rabu (8/11/2023) kemarin.

“Selasa dan Rabu kita minta agar dibongkar sendiri, kalau tidak maka hari ini, Kamis (9/11/2023) aparat Satpol PP dan Dishub akan membongkarnya,” lanjutnya.

Rettob mengakui, sepanjang pembersihan dilakukan tidak ada gejolak, sebab telah ada pemberitahuan kepada seluruh pedagang. Meski demikian, aparat TNI AD tetap dilibatkan sebagai penanggungjawab keamanan.

Dirinya menandaskan, pekerjaan Pengaspapalan dan Perbaikan Drainase pada Terminal A1 dan A2 Mardika, akan berlangsung kurang lebih satu bulan, sehingga selama pekerjaan berlangsung pedagang dilarang berjualan atau membuka lapaknya di area terminal.

Jakarta, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menerima penghargaan berupa Alokasi Insentif Fiskal Tahun Berjalan 2023 dari Pemerintah Pusat (Pempus) atas keberhasilannya dalam upaya penghapusan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Piagam dianugerahi Alokasi Insentif Fiskal dengan nilai Rp 6.156.956.000 tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) RI, KH Ma’ruf Amin, dan diterima Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M.Wattimena, dalam Rapat Koordinasi Nasional yang digelar Jumat (9/11/2023) di Istana Wapres RI, Jakarta.

Wapres saat menyampaikan berharap agar penghargaan ini dapat mendorong kinerja Pemerintah daerah menjadi lebih baik lagi, serta memperluas jangkauan program di daerah bagi kelompok keluarga miskin.

Selain itu dirinya juga meminta agar Pemda yang memperoleh ilsentif dapat memanfaatkannya untuk melanjutkan program transformasi menuju target penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2024.

“Memaksimalkan dana insentif untuk memperkuat strategi penghapusan kemiskinan ekstrem, terutama untuk kegiatan yang manfaatnya langsung diterima oleh masyarakat,” pintanya.

Terpisah, Pj.Wali Kota Ambon, Bodewin M.Wattimena mengakui Pemkot pada tahun 2023 telah memenuhi 2 (dua) indikator untuk mendapatkan insentif dari Pempus, yakni terkait penghapusan kemiskinan ekstrem, dan kemampuan daerah untuk penyerapan belanja daerah.

Menurutnya, keberhasilan ini tidak terlepas dari kinerja jajaran Pemkot, sehingga menjadi motivasi seluruh aparatur.

“Ini merupakan hasil kerja keras kita bersama sehingga patut diapresiasi,’ tutur Wattimena.

Ditandaskan Alokasi Insentif ini dapat diperuntukan untuk hal-hal yang berkaitan dengan demgan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prioritas kebutuhan daerah.

“Minimal dengan insentif ini jika ada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak mencapai target setidaknya bisa tertutupi dari situ,’ pungkasnya.

Untuk diketahui, penerima penghargaan Alokasi Insentif Fiskal kategori Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem terdiri dari 7 (tujuh) Provinsi dan 19 Kabupaten/Kota.

Jakarta, Maluku.news – Oleh Kementerian Investasi, Kota Ambon meraih Penghargaan Khusus Kawasan Timur Indonesia (KTI) atas penilaian kinerja pelayanan terpadu satu pintu dan kinerja percepatan pelaksanaan berusaha pemerintah daerah.

Penghargaan tersebut diserahkan Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin kepada Pj. Walikota Ambon, Bodewin Wattimena dalam acara Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2023 yang berlangsung di Ballroom Shangrila Hotel Jakarta, Rabu (8/11/2023).

ALI merupakan pemberian penghargaan kepada pemda dan kementerian/lembaga yang memperoleh hasil penilaian terbaik atas kinerja layanan investasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKPM. Penghargaan ini diberikan pada 12 instansi pemerintah kategori kementerian/lembaga, pemda, dan penghargaan khusus kawasan timur Indonesia.

Wapres dalam sambutannya memberikan apresiasi atas komitmen dan kontribusi para penerima Anugerah Layanan Investasi 2023 dalam mendorong perbaikan layanan investasi di Indonesia.

Wapres berharap penghargaan dimaksud dapat semakin memperkuat semangat dan komitmen bersama untuk mendorong peningkatan layanan investasi dan kemudahan berusaha, guna meningkatkan aliran investasi di Indonesia.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Piet Saimima kepada Tim Media Center Kota Ambon melalui sambungan telepon mengatakan, penghargaan yang diberikan kepada Kota Ambon berdasarkan proses penilaian yang komperhensif yang dilakukan sejak bulan Mei dan bulan Agustus 2023.

“Untuk wilayah timur Indonesia ada 3 daerah yang mendapat penghargaan tersebut, yakni Kota Ambon, Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Merauke. Pemerintah Provinsi Maluku. juga meraih penghargaan pemberi layanan investasi terbaik tahun 2023 kategori Pemerintah Provinsi terbaik” aku Saimima.

Terhadap pencapaian yang diraih, Saimima menambahkan, Penghargaan yang diterima bukan untuk kepuasan justru memberikan tanggung jawab yang lebih besar.

“Penghargaan justru memacu kita untuk memberikan kontribusi yang lebih baik lagi kepada pelaku usaha khususnya investor yang ada dikota Ambon dengan memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan SOP yang tersedia,” pungkasnya.