Beranda blog Halaman 127

Watubun: Wenno Resmi Pimpin Tim Penjaringan Calon Penjabat Gubernur Maluku

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – DPRD Provinsi Maluku akhirnya menetapkan Tim Penjaringan Calon Penjabat Gubernur.

Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Maluku, Benhur G. Watubun dalam Rapat Paripurna DPRD Maluku dalam rangka penyampaian KUA PPAS APBD 2024, Kamis (16/11/2023).

Melalui Surat Keputusan (SK) DPRD Maluku No. 16 tahun 2023 tentang pembentukan tim kerja penjaringan Calon Penjabat Gubernur Maluku yang dibacakan oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Maluku, Farhatun Rabiah Samal, menunjuk Ketua Fraksi Partai Perindo Amanat Berkarya, Jantje Wenno sebagai ketua tim.

Johan Lewerissa sebagai Wakil Ketua, Turaya Samal menempati posisi Sekretaris. Sementara itu, Samson Attapary, Anis Yeremias, Temny Oersipuny, Elwen Roy Pattiasina, Mu’min Refra, dan Aziz Hentihu sebagai anggota tim penjaringan.

“Dengan keputusan ini panitia tim penjaringan akan diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui ketua DPRD,” kata Plh Sekwan Farhatun Rabia Samal, S.Sos.M.Si

Disisi lain, Benhur turut memaparkan sejumlah landasan yuridis masa jabatan gubernur-wakil gubernur saat ini.

“Pertama, peraturan pemerintah (PP) pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur bupati walikota, menjadi UU. Kemudian memperhatikan peraturan Kemendagri No. 4 tahun 2023 tentang penjabat gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota,” papar Legislator Partai PDI Perjuangan itu.

Dilanjutkan, memperhatikan surat Dirjen Otonomi Daerah No. 100.2.1.3/7374/Nokta, tanggal 31 Oktober 2023 tentang penjelasan tentang akhir masa jabatan (AMJ) gubernur dan wakil gubernur Maluku, menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 201 ayat 5 UU No. 10 tahun 2016 ditegaskan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023.

“Dengan demikian gubernur dan wakil gubernur Maluku berakhir masa 31 Desember 2023. Berdasarkan langkah diatas maka sesuai rapat Badan Musyawarah DPRD Maluku pada tanggal 1 November 2023, dan rapat pimpinan dan ketua-ketua Fraksi DPRD Maluku pada tanggal 10 November 2023 telah menetapkan panitia kerja penjaringan calon Penjabat gubernur Maluku usulan DPRD Maluku,”pungkas Watubun.

DPRD Gelar Paripurna Penyampaian Dokumen KUA PPAS RAPBD Tahun 2024

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – DPRD Maluku menggelar Rapat Paripurna Maluku dalam Rangka Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Maluku Tahun Anggaran 2024, di ruang Paripurna DPRD Provinsi Maluku, Kamis (16/11/2023).

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Maluku Benhur G. Watubun, ST, didampingi Wakil gubernur Maluku Drs Barnabas Orno, Wakil Ketua Rasyad E Latuconsina, Melkianus Sairdekut dan Abdullah Asis Sangkala.

Wagub dalam sambutannya menyampaikan, bahwa KUA serta PPAS Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024, disusun dengan memperhatikan prioritas pembanguanna Nasional, sesuai dengan tingkat kewenangan, arah kebijakan dan fokus Pembangunan Provinsi Maluku yang dirumuskan dalam RKPD Provinsi Maluku Tahun 2024, dan Capaian Kinerja RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024.

Sehingga Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024, diuraikan lebih lanjut ke dalam 3 (tiga) kebijakan, yakni kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2024.

Dalam upaya Peningkatan Pembangunan Daerah, belum dapat mencapai hasil yang maksimal karena adanya beban anggaran untuk Pemilu dan Pilkada serentak, dan kebijakan pemerintah terkait Dana Alokasi Umum yang telah ditentukan pemanfaatannya, serta kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan upaya untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus Anggaran Daerah.

“Di sisi yang lain Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD, mencerminkan prioritas program dan kegiatan, sasaran dan target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan, serta pagu anggaran indikatif menurut urusan pemerintahan Organisasi Perangkat Daerah.” Jelasnya.

Orno menjelaskan, pendapatan daerah yang direncanakan dalam KUA serta PPAS Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024, adalah sebesar Rp. 3,182 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun 2023, yang sbeesar Rp. 3,145 Triliun atau terjadi peningkatan sebesar Rp. 37,320 miliar atau 1,19%.

“Untuk kebijakan belanja direncankaan sebesar Rp. 3,160 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp. 3,159 triliun atau terjadi peningkatan sebesar Rp. 825,408juta atau 0,03%.” Terang Orno.

Dari gambaran Rencana Pendapatan Daerah sebesar Rp. 3,182 triliun, Orno mengatakan, jika dibandingkan dengan Rencana Kebutuhan Belanja Daerah sebesar Rp. 3,160 triliun, maka terjadi Surplus Anggaran sebesar Rp. 21,888 miliar.

“Selanjutnya surplus anggaran tersebut dimanfaatkan untuk menutupi pembiayaan Netto sebesar minus Rp. 21,888 miliar, sebagai akibat estimasi Silpa tahun berkenaan diperhadapkan dengan kewajiban pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran menjadi nihil,”jelas Orno.

Sementara itu Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun menyebutkan penyampaian RAPBD Maluku tahun 2024 oleh pemerintah daerah kepada DPRD, maka sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD provinsi Maluku akan dilakukan pembahasan baik’ itu internal dewan maupun bersama pemerintah daerah melalui TAPD pemerintah daerah.

Selajutnya nantinya kita akan tiba pada kesepakatan terhadap keputusan tersebut.KUA PPAS tahun anggaran 2024 yang telah disusun dan diserahkan pemerintah daerah kepada DPRD diharapkan akan mencerminkan kesiapan daerah melalui pelaksanaan anggaran yang terukur, transparan dan akuntabel.

Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi oleh daerah. Ketika kita masuk pada tahapan pembahasan dokumen ini, maka diharapkan ada komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD untuk dapat melakukan proses pembahasan dengan maksimal dan menerapkan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,”ungkapnya.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan Penyerahan Dokumen KUA serta PPAS dari Wakil Gubernur Maluku kepada Ketua DPRD Provinsi Maluku.

Watubun Desak Pemprov Maluku Sampaikan KUA-PPAS APBD-2024

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Ketua DPRD Benhur Watubun, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku untuk menyampaikan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024 kepada DPRD.

Sesuai dengan ketentuan tata tertib peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018, dan juga peraturan nomor 01 tahun 2020 maka akan dilakukan proses pendalaman oleh fraksi-fraksi,”ujar Watubun di Ambon, Rabu (15/11/2023).

Dia mengaku selanjutnya kita akan membahas untuk mendudukkan kerangka berpikir dan mekanisme kemudian kita akan distribusikan kepada fraksi-fraksi untuk membuat daftar isian masalah (DIM) untuk kita lakukan Paripurna untuk kirim ke Pemerintah daerah yang diwakili TAPD.

Dirinya berharap postur APBD saat ini sudah bisa mencerminkan seluruh aspek kehidupan, teristimewa dalam masa terakhir jabatan saudara gubernur yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember ini.

Sehingga KUA PPAS mengakomodir seluruh harapan dan kepentingan masyarakat Maluku yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pada saat rencana kerja pemerintah daerah disusun pada awal tahun,”ucapnya.

Menurutnya, hasil-hasil reses dan kunjungan kerja lapangan yang telah dilakukan oleh DPRD dalam kurun waktu tiga masa sidang ini.

Untuk itu diharapkan seluruh unsur saran masyarakat dapat kita komparasikan secara baik dengan usulan-usulan yang ada di pemerintah.”ungkap Watubun.

Kita juga bisa letakkan cara pandang dengan seluruh harapan masyarakat, supaya bisa dapat ditampung di dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan penyampaian rancangan anggaran pendapatan belanja daerah provinsi Maluku tahun 2024.

Disinggung Soal besaran anggaran yang akan diusulkan ,besok baru utarakan pada rapat paripurna pukul 15.00 Wit di.kisaran sekitar Rp 3 triliun.Untuk angka sementara besok disampaikan oleh gubernur atau yang mewakili.”ungkapnya.

DPPKB Kota Ambon Gelar Dapur Sehat Atasi Penurunan Stunting

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Ambon, terus menggejot angka prevelensi stunting melalui Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) guna memperbaiki pola makan dan asupan gizi keluarga di kota ini.

Kegiatan Dashat yang digelar Rabu (15/11/2023) di Katolik Center, Kecamatan Nusaniwe ini dihadiri oleh Pj. Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Ambon, Lisa Wattimena.

Didalam sambutannya disampaikan, melalui program ini masyarakat dapat terbantu guna menyediakan makanan sehat dan contoh pengolahan pangan bergizi bagi keluarga.

“Saat ini kita semua hadir disini dalam kegiatan Dashat, yakni satu program kerja sama antara DPPKB dan TP-PKK, agar kita dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita, bahwa dapur sehat itu penting untuk mengatasi masalah stunting,” ujarnya saat membuka kegiatan

Lanjutnya, asupan gizi yang baik bukan hanya terletak pada banyaknya makanan-makanan kemasan yang dipajang pada etalase-etalase pertokon saja, akan tetapi kita dapat mengolah bahan pangan lokal guna membantu Pemerintah mencegah Stunting.

“Asupan gizi bukan hanya yang ada di mini market, atau pasar swalayan. Akan tetapi makanan sehat itu ada disekitar rumah. Kita yang memiliki kebun manfaatkan itu sebagai lumbung pangan keluarga. Ketersediaan pangan lokal sangat dibutuhkan sehingga dari sisi ekonomu tidak memberatkan keluarga dalam rangka penyiapan asupan makanan sehat bagi anak,” pungkas Wattimena.

Dalam kegiatan tersebut, Pemkot, TP-PKK, juga menyalurkan bantuan berupa beras, susu bayi/balita, kacang hijau, dan susu ibu hamil, yang ditujukan kepada anak stunting, ibu hamil dan menyusui.

Untuk diketahui, kegiatan ini dilaksankan selama satu hari, dengan jumlah peserta sebanyak 250 orang.

Jasa Raharja Cabang Maluku Bersama Ditlantas Polda Gelar Razia Gabungan Penertiban PKB

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Jasa Raharja Cabang Maluku, bersama dengan UPTD Badan Pendapatan Daerah Samsat Kota Ambon dan Ditlantas Polda Maluku Menggelar operasi gabungan penertiban Pajak Kendaraan Bermotor di Jalan Wolter Monginsidi Passo Kecamatan Baguala, Ambon (14/11/2023).

”Kegiatan operasi gabungan ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesadaraan masyarakat dalam hal untuk mengingatkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor maupun SWDKLLJ dengan tepat waktu” jelas Herman Haurissa, Kepala PT Jasa Raharja Cabang maluku

Haurissa juga menyampaikan bahwa Jasa Raharja mendukung penuh upaya – upaya Tim Pembina Samsat Provinsi Maluku untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kegiatan ini rencananya dilaksanakan selama 4 hari terhitung mulai saat ini.

“Kami menghimbau agar masyarakat taat membayar Pajak Kendaraan Bermotor, karena SWDKLLJ yang dibayarkan bersamaan dengan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat setiap tahun sebagai merupakan sumber dana untuk menyantuni saudara-saudara kita yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan ” imbuh Haurissa.

Dirinya juga mngingatkan masyarakat untuk selalu berhati-hati saat berkendara di jalan raya, utamakan keselamatan berlalu lintas, karena keluarga kita menanti kita dirumah dengan selamat.

Hadiri Road To Hakordia Wilayah Timur, Wattimena Paparkan Best Practice

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Jayapura, Maluku.news – Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena bersama para pimpinan OPD terkait di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, menghadiri pembukaan Road to Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkordia) tahun 2023 untuk wilayah timur Indonesia yang dipusatkan di Istora Papua Bangkit, Kabupaten Jayapura, Papua, Selasa (14/11/2023).

Dalam kegiatan itu, Wattimena ditunjuk sebagai salah satu perwakilan kepala daerah yang mempresentasikan mengenai best practice, bagaimana pencegahan Korupsi yang dilakukan melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Diharapkan, dengan upaya tersebut, Pemerintah lebih optimal lagi dalam penghelolaan PAD.

“Dalam paparan tadi saya jelaskan upaya untuk memanfaatkan tekhnologi informasi inovasi yang dilakukan Pemkot secara langsung meningkatkan PAD,” ujarnya ketika ditemui di sela-sela kegiatan.

Dirinya mengakui, upaya membangun Integritas ASN serta seluruh penyelanggara negara supaya taat patuh dalam dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) sesuai aturan yang berlaku dan menjauhkan diri dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) terus dilakukan pihaknya, termasuk dalam mengikuti kegiatan seperti ini.

“Rangkaian Hakordia oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, mengajak kita ssemua sebagai penyelengara negara untuki berperilaku, berintegritas, dan mendasari semua kebijakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Intinya disitu,” tandasnya.

Untuk diketahui, Road to Harkordia tahun 2023 untuk wilayah timur Indonesia merupakan rangakaian dari peringatan Hakordia yang digelar 9 Desember 2023 mendatang.

Tema yang diangkat dalam kegiatan ini, yakni “Sinergi Berantas Korupsi Untuk Indonesia Maju”.

Direktur Koordinasi dan Supervisi KPK, Budi Waluyo menjelaskan rangkaian kegiatan Road to Harkordia di Papua dimulai dengan sejumlah event, diantaranya talkshow, fun walk, sosialisasi, dan diskusi media.

“Puncak Road to Hakordia berlangsung pada 14 dan 15 November. Pada dua hari ini akan digelar seminar untuk menguatkan komitmen dan sinergi untuk berantas korupsi,” ujarnya.

Ditandaskan, kegiatan ini dihadiri oleh 115 Pemda dari 11 Provinsi di wilayah Timur Indonesia. Terdiri dari unsur DPRD, Kepala Daerah, dan perwakilan OPD terkait.

“Kegiatan ini juga mengundang 12 Kementerian/Lembaga dan unsur Forkopimda Papua. Termasuk dari LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama dan BUMN/BUMD,” pungkasnya.

Pemkot Ambon Gelar Evaluasi Tahap II Smart City 2023

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Setelah sebelumnya pada Juni lalu, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, mengikuti evaluasi tahap I Smart City Tahun 2023, kali ini juga dilaksanakan kegiatan yang sama yakni Tahap II yang digelar secara virtual, yang dipusatkan di Ruang Rapat Vlisingen, Balai Kota, Senin (13/11/2023).

Untuk diketahui, kegiatan ini dibuka oleh Asisten Administrasi Umum, Robert Sapulette, dengan peresentasi perkembangan smart city oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfo Sandi), Joy Adriaansz, didampingi Manajer Ambon Music Office (AMO), Pierre Ajawaila, kepada tim Asessor yang terdiri dari Wiwin Sulistyo (Dosen UKSW), Ulung Pribadi (Dosen UMY), Mariam Fatima (IKTII), Supia Yuliana (Dosen UGM), Dudi Hermawan (Kementerian Keuangan).

Dalam presentasinya, Adriaansz mengungkapkan, guna memperbarui Kota ini menuju Smart City, dan melanjutkan proses evaluasi yang telah dilakukan pada tahap I kemarin, maka Dewan Smart City dan Tim Pelaksana Smart City Kota, gencar melakukan koordinasi.

“Kami melakukan forum smart city dalam bentuk rapat koordinasi secara luring yang melibatkan seluruh Dewan Smart City dan Tim Pelaksana. Aktivitas yang dilakukan itu antara lain; evaluasi dan koordinasi untuk pelaksanaannya serta master plan,” papar Adriaansz.

Selain itu disampaikannya, terdapat enam dimensi Smart City yang dibuat oleh Pemkot Guna mewujudkan Ambon yang cerdas. Diantaranya; Dimensi Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment.

Dijelaskan pada dimensi yang pertama yakni, Smart governance terdapat 10 kegiatan yang terealisasi, sementara enam program sementara berjalan di Tahun ini.

“Sementara ini kami masih terus berjalan dengan beberapa program dan kegiatan diantaranya ASA (Ambon Satu Akses), Pengembangan Commend Center, SIMPEDA, Capil Terpadu, Sentra Layanan Perijinan, Aplikasi ASN,” sebutnya.

Selain itu, menambahkan, untuk Dimensi Smart Branding, sementra sedang dijalankan kegiatan Ambon City of Music, Harmoni Sudut Kota, Penetapan Lokasi Wisata, 10 Sekolah Pilot Project Kurikulum Music, (5 SD dan 5 SMP), serta program Inovasi Sound of Green (SOG)

“Sementara untuk Dimensi Smart Economy, Smart Living, Smart Society terdapat 12 kegiatan yang sementara berjalan hingga akhir tahun nanti. Diantaranya; Dinas Pertanian 1 kegiatan, Dinas Indag 6 kegiatan, Dinas Perikanan 2 kegiatan, Dinas tenaga kerja 1 kegiatan. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), Orientasi TPK Kota Ambon, KB Mobile dan promosi on the spot. Ada pula Program Walikota Jumpa Rakyat 13 kegiatan, stunting 58 kegiatan, DP3AMD 1 Kegiatan, DPPKB 2 Kegiatan, Dinas Pendidikan 4 Kegiatan,” tandas Adriaansz.

Dirinya berharap, melalui evaluasi tahap II ini, penilaian Ambon Smart City semakin baik, sehingga kota ini dapat mempertahankan predikat yang ditetapkan.

Wali Kota Apresiasi Wajah Baru Taksi Bandara Pattimura

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Hadir dalam “Soft Launching Taksi Bandara Ambon Wajah Baru”, Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M.Wattimena memberi perhatian terhadap pengaturan layanan transportasi (Taksi) di Bandar Udara (Bandara) Internasional Pattimura Ambon.

“Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon memberikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak dalam perbaikan layanan transportasi bandara. Ini kontribusi kita bersama dalam dalam mendukung dan meningkatkan dunia pariwisata,” kata Wattimena, Selasa (7/11/2023) di Bandara Pattimura.

Dikatakan, layanan taksi bandara Pattimura sebelumnya banyak dikeluhkan oleh para tamu, karena terkesan saling memperebutkan penumpang, sehingga perlu berpikir bagaimana menata para pengemudi taksi yang nota bene adalah orang pertama yang memperkenalkan Kota Ambon kepada mereka yang baru menginjakkan kaki di kota ini.

“Oleh sebab itu saya kemudian mencoba berkoordinasi dengan General Manager (GM) PT Angkasa Pura I Cabang Bandar Udara Pattimura Ambon, Danlanud Pattimura, serta Dinas perhubungan Provinsi, dengan tujuan agar layanan taksi lebih baik dari sebelumnya. Dengan “wajah baru” ini, yang lama kita tinggalkan,” ujarnya.

Menurutnya, sebagai pintu masuk utama ke Provinsi Maluku, layanan di Bandara Pattimura dan Pelabuhan Yos Sudarso, memegang peran penting dan strategis, di dalamnya termasuk pengemudi taksi yang menawarkan jasa transportasi.

“Kesan pertama akan terlihat di Bandara ini, kalau kesan pertama ini baik, maka orang beta akan datang ke Ambon, sehingga layanan taksi bandara ini juga turut berkontribusi kepada dunia pariwisata di Kota Ambon dan Maluku,” tandas Wattimena.

Kepada para pengemudi taksi Wattimena berpesan agar memberikan layanan yang baik kepada pengguna jasa dengan mengutamakan keselamatan, keamanan, serta keyamanan mereka.

“Berikan pelayanan yang terbaik kepada setiap tamu yang datang, karena dengan demikian kita dapat bersama-sama membangun kota ini,” tandasnya.

Sementara itu GM PT Angkasa Pura I Cabang Bandar Udara Pattimura Ambon, Shively Sanssouci, menjelaskan pengaturan taksi bandara dilakukan dengan pemberian seragam, tanda pengenal, dan perapihan flow taksi dan penumpang, serta penyediaan counter antrian. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen memperbaiki dalam peningkatan pengguna jasa Bandara Pattimura.

“Harapan kami dengan adanya pentaan ini area bandara pattimura lebih teratur, pengguna jasa mendapatkan layanan yang menyenangkan, serta meningkatkan kesejahteraan para pengemudi atau pengemudi,” pungkasnya.

Untuk diketahui, hadir dalam kegiatan tersebut, Danlanud Pattimura Ambon, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon, Kapolsek Bandara Pattimura serta Raja Negeri Laha.

Hadiri Pelantikan RT dan RW Negeri Hative Kecil, Ini Harapan Wattimena

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Menghadiri pelantikan Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Negeri Hative Kecil, Sabtu (11/11/2023), Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena berharap RT dan RW dapat menjadi perpanjangan tangan Pemerintah Kota (Pemkot) dalam melayani masyarakat.

“Jika berbicara tentang Pemkot maka pemerintah bukan hanya kami yang bertugas di Balai Kota, tetapi ada perpanjangan tangan hingga Desa/Negeri dan kelurahan bahkan sampai RT dan RW. Ini penting supaya dalam bekerja, kita mengetahui apa tugas dan tanggung jawab kita bersama yakni memastikan bahwa kebutuhan masyarakat, kepentingan masyarakat, bisa terlayani dengan baik,” kata Wattimena dalam sambutannya pada kegiatan yang dilaksanakan di Baileo Negeri Hative Kecil.

Dirinya menjelaskan, penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengganut sistem disentralisasi yaktu pelimpahan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah dan diteruskan hingga tingkat paling bawah Desa/Negeri dan Kelurahan.

“Hal ini dimaksudkan agar pemerintah dapat menjangkau dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat. Ini tidak mungkin dilakukan oleh kami sendiri tetapi dibantu ditopang oleh para Kades/Raja dan Lurah bahkan sampai ke RW dan RT supaya minimal dalam proses penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik, dan pembangunan, kita dapat menyerap aspirasi dari masyarakat,” ungkapnya.

Terkait tugas-tugas RT dan RW, Wattimena meminta agar dapat melayani masyarakat dengan baik, terutama soal administrasi kependudukan, dan pendataan masyarakat miskin, dalam rangka antisipasi kemiskinan ekstrim.

“Dalam melakukan pendataan masyarakat yang benar-benar miskin itu harus objektif dan penih kehati-hatian, jangan sampai masyarakat yang memenuhi syarat tidak mendapatkan bantuan sosial, sedangkan yang memenuhi syarat justru tidak mendapatkan,” lanjutnya.

Selain itu, Wattimena juga meminta RT dan RW Negeri Hative Kecil yang baru dilantik dapat membantu Pemkot dalam penurunan angka inflasi melalui program Kalesang Kintal Kosong, di pekarangan masing-masing, serta membantu dalam percepatan penurunan Stunting.

“Program Kalesang Kintal Kosong kosong kiranya didukung oleh RT dan RW minimal halaman rumah masyarakat ditanam cabe, agar harga cabe di pasaran tidak tinggi dan menjadi penyebab kenaikan inflasi. Sedangkan untuk Stunting, kita mempunyai tanggung jawab untuk mempersiapkan generasi emas Indonesia emas tahun 2045,” bebernya.

Wattimena berharap, RT dan RW dapat membantu Pemerintah dalam memastikan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 dalam berjalan dengan aman tertib dan damai, melalui pemberian sosialisasi kepada masyarakat.

“Bapak dan Ibu, punya tanggungjawab berikan sosialisasi kepada masyarakat untuk gunakan hak pilih dengan baik, tidak melakukan politisasi agama, ujaran kebencian politik identitas, sehingga tetap menjamin warga kota Ambon bersatu setelah Pemilu berakhir,” tandasnya.

Pemkot Apresiasi Inovasi Cipta Menu Pangan Lokal Jemaat GPM Lateri

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon memberikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan Inovasi Cipta Menu Pangan Lokal Serta Mini Expo UMKM yang dilaksanakan oleh Gereja Protestan Maluku (GPM) Jemaat Lateri di Gereja Sejahtera, Kelurahan Lateri, Sabtu (11/11/2023).

“Atas nama Pemkot kami berikan apresiasi dan menyampaikan terima kasih atas pelaksanaan kegiatan ini sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan yang dilakukan di Kota Ambon dan Provinsi Maluku,” ujar Pj. Wali Kota, Bodewin M. Wattimena dalam sambutan.

Menurutnya, upaya menciptakan kemandirian dan ketahanan pangan di daerah ini harus terus dilakukan secara masif oleh semua elemen masyarakat termasuk jemaat GPM.

“Karena dengan ketahanan pangan akan mampu membawa kota Ambon untuk tetap eksis ditengah berbagai persoalan dan tantangan yang kita hadapi selaku warga bangsa, terutama tingkat kemahalan, inflasi, dan sebagainya,” ungkapnya.

Dirinya berharap apa yang dilakukan oleh Jemaat GPM Lateri yang telah memasuki tahun kedua pelaksanaan kegiatan ini, dapat diikuti oleh Jemaat – jemaat GPM lainnya.

“Kami berharap semua jemaat tetap berupaya mewujudkan ketahanan pangan di kota Ambon dalam mendukung program Provinsi Maluku dan Nasional, termasuk dalam penguatan UMKM, sehingga tetap eksis dalam berbagai tantangan,” kunci Wattimena.

Sementara itu, Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Maluku, Widya Pratiwi Murad yang turut hadir sebagai Juri, menyampaikan ada 3 (tiga) hal mendasar yang dapat dimaknai dari pelaksanaan Inovasi Cipta Menu Pangan Lokal yang dilaksanakan di tingkat Jemaat GPM Lateri di saat ini, yakni ketahanan pangan gizi dan ekonomi masyarakat, sebagai sumber diversifikasi pangan, dan upaya melestarikan pangan lokal.

“Kegiatan ini memotivasi, memacu dan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk kelola pangan lokal, seperti sagu, ubi, singkong dan lain-lain, sebagai pengganti beras yang harganya semakin mahal,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Jemaat (KMJ) GPM Lateri, Pendeta Chris Timisela dalam laporannya menyampaikan kegiatan ini dilakukan selain untuk memberdayakan jemaat juga untuk peningkatan pangan lokal, agar masyarakat tidak hanya menyediakan nasi sebagai makanan pokok.

“Dalam kegiatan ini kami juga menyediakan pemeriksaan gratis bagi warga masyarakat, dan pasar murah sehingga masyarakat dapat membeli kebutuhan dengan harga terjangkau,” pungkasnya.

1...126127128...283Halaman 127 dari 283