Ambon, Maluku.news – Istri memiliki peran penting dalam mendukung kesuksesan suami, sebagaimana ungkapan bijak “Dibalik suami yang sukses, ada wanita hebat dibelakangnya.

Demikian salah satu poin penting yang disampaikan Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, Agus Ririmasse, saat membuka Seminar “Peran Perempuan di Era Modernisasi” yang digelar Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Ambon, Kamis (30/11/2023) di Elisabeth Hotel.

Berangkat dari pengalaman birokrat pada berbagai jabatan, Ririmasse mengingatkan para istri agar mampu menjaga suami dalam bentuk mendukung tugas-tugas suami.

“Jangan terlalu banyak ikut campur, atau mengatur suami dalam jabatan yang diemban,” tegas Ririmasse.

Yang tak kalah penting, lanjutnya, adalah kewajiban istri untuk mendoakan suami, agar selalu dituntun dan dilindungi oleh Tuhan yang Maha kuasa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

“Saat suami melaksanakan tugas, seorang istri harus selalu mendoakan,” imbuhnya.

Kepada para istri ASN, yang tergabung sebagai anggota DWP di unit kerja masing-masing, Ririmasse meminta agar selalu aktif dan jangan pernah minder, sekalipun hanya berstatus sebagai Ibu Rumah Tangga, sebab keaktifan dalam DWP merupakan bentuk dukungan dukungan terhadap para suami.

Sementara itu Ketua DWP Kota Ambon, Hane Ririmasse, menhgakui bahwa peran perempuan sangat strategis dalam mendukung karier dan tugas suami sebagai seroang ASN.

“Harapan kami, materi yang diberikan dalam seminar ini bisa dirasakan manfaatnya olah seluruh peserta, dan bisa diimpelementasikan dalam kehidupan sehari-hari,” terangnya.

Ditandaskan, Seminar ini merupakan salah satu program kerja DWP Kota Ambon pada perayaan HUT ke 23 Tahu ini. Selain bertujuan untuk memperkaya ketrampilan dan kemampuan istri ASN dalam me-manage keluarga, Seminar ini juga untuk memperkuat kebersamaan dan silahturahmi antar pengurus dan anggota DWP Kota Ambon.

Untuk diketahui, Seminar ini diikuti 80 orang peserta dengan narasumber Prof. Non Sahusilawane.

Ambon, Maluku.news – Pj. Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Ambon, Lisa Wattimena mengajak semua pihak untuk terus membangun sinergi dan kolaborasi menciptakan ruang aman bagi perempuan maupun anak-anak termasuk di sekolah.

Hal ini disampaikannya, saat membuka kegiatan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP) yang berlangsung di SMP Negeri 17 Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kamis (30/11/2023).

“Kami mengajak semua pihak untuk terus membangun sinergi dan kolaborasi menciptakan ruang aman bagi perempuan maupun anak-anak termasuk di sekolah,” katanya.

Dijelaskan, melalui kegiatan Kampanye 16 hari HAKTP, TP- PKK bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dan Yayasan Rumah Generasi akan turun ke sekolah-sekolah dan bertemu langsung dengan anak – anak.

Hal ini, lanjutnya, menjadi momentum untuk mengajak semua lapisan masyarakat membangun jaringan dan gerakan yang bersinergi, agar bersama-sama melawan dan menolak segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Kami juga mendorong para pemangku kepentingan terkait melaksanakan peraturan dan kebijakan yang melindungi perempuan dan anak dari kekerasan termasuk pemenuhan hak-hak korban,” bebernya.

Diakuinya, kekerasan terhadap perempuan dan anak, saat ini masih menjadi tantangan sehingga diperlukan aksi-aksi pencegahan, salah satunya melalui sosialisasi HAKTP.

Berdasarkan data P2TP2A Kota Ambon, kasus kekerasan terhadap perempuan yang terlaporkan hingga Oktober 2023 sebanyak 43 kasus yang didominasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sedangkan kekerasan terhadap anak sampai bulan Oktober yang dilaporkan dan ditangani sebanyak 66 kasus.

“Ini menjadi fenomena gunung es,” tukasnya.

Wattimena berpendapat, kekerasan juga dapat terjadi ketika orang tua salah dalam menerapkan pola asuh yang baik dalam keluarga yang seharusnya merupakan sekolah yang paling awal bagi anak-anak, dimana orang tua adalah guru yang memberikan bimbingan.

“Setiap orang tua pastinya mendambakan setiap anak tumbuh dengan baik. Pola asuh yang tidak tepat terhadap anak dapat menjadi penyebab lingkungan yang menghalangi kecerdasan pada anak dan mempengaruhi kepribadiannya,” tandasnya.

Ambon, Maluku.news – Negeri Leahari Kecamatan Leitimur Selatan (Letisel), resmi memiliki sanggar seni yang diberi nama Sanggar Rikihahang.

Pengukuhan Pengurus dan anggota Sanggar Seni tersebut, dilakukan oleh Pj. Ketua TP – PKK Kota Ambon, Lisa Wattimena, didampingi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Ambon, Rico Hayat, Kamis (30/11/2023) di Kantor Negeri Leahari.

Wattimena dalam sambutannya, mengakui, pengukuhan sanggar ini untuk lebih mengoptimalkan tugas dan tanggung jawab, serta potensi pengurus dan anggota dalam mengembangkan dan mengelola talenta sebagai upaya melestarikan budaya daerah.

“Hal ini sekaligus mendukung program prioritas Pj. Wali Kota Ambon untuk pembentukan sanggar seni dan budaya pada semua Kelurahan, Desa, dan Negeri di kota Ambon,” ungkapnya.

Dirinya sangat mengapresiasi komitmen sanggar Rikihahang untuk menggali dan mengembangkan serta melestarikan warisan budaya kota Ambon yang adalah titipan bagi anak cucu, dan akan dipresetasikan lewat atraksi dan ekspresi budaya.

“Ini merupakan salah satu cara pemerintah daerah melestarikan budaya yang ada di kota Ambon,” tambahnya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, lanjut Wattimena, berterima kasih dan akan selalu memberikan dukungan kepada sanggar Rikihahang, serta sanggar- sanggar seni lainnya yang berada di kota Ambon

Diharapkan semua yang terlibat di sanggar – sanggar seni dapat memberikan kontribusi dan ide-ide kreatif untuk menunjang pengembangan sektor Pariwisata yang terintegrasi.

“Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pembina dan pengurus sanggar Rikihahang Negeri Leahari yang akan mengembangkan potensi budaya di Negeri Leahari dan kota Ambon,” pungkasnya.

Ambon, Maluku.news – Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menghadiri perayaan satu dekade Program Keluarga Harapan (PKH) dan penyaluran bantuan sosial, di bawah sorotan teman “Sama-sama baku kele bangun masa depan, PKH di Kota Ambon par KPM Sejahtera dengan Indonesia Maju”. Kegiatan ini diselenggarakan di Pattimura Park, Kamis (30/11/2023).

Dalam sambutannya, Wattimena mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) tidak pernah menutup mata dari warganya. Bahkan tidak pernah mengintervensi bantuan-bantuan tersebut seperti yang dipikirkan. Namun, selalu berupaya untuk membantu guna mensejahterahkan masyarakatnya.

“Pemerintah tidak pernah mengintervensi, masyarakat perlu memahami bahwa pemerintah dari pusat sampai dengan jenjang kota/kabupaten juga melakukan upaya-upaya yang demikian untuk membantu masyarakat yang dikategorikan miskin seperti bantuan sosial, bantuan langsung tunai, PKH dan lain sebagainya,” ungkap Wattimena.

Ditegaskannya, data warga miskin di kota ini bersifat fluklatif, sebelumnya angka miskin Kota ini berada di 600 ribu jiwa namun setelah mengalami pembaruan menjadi 700 ribu, Oleh sebab itu dirinya berharap watga kota dapat memaklumi hal ini ketika proses pemberian tidak merata atau terlambat dikarenakan perlu dicek kembali agar tidak terjadi kesalahan ketika pemberian dan meninmbulkan permasalahan baru.

Dirinya juga menegaskan, apabila terjadi kesalahan data, yang mengakibatkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak mendapatkan bantuan, perlu dimaklumi sebab data yang dimiliki oleh Pemkot perlu disinkronkan dan hal itu tentu memamakan waktu yang cukup lama. Sehingga, masyarakat diharapkan tidak menuduh Pemkot dalam hal ini pekerja sosial, yang tidak becus dalam menjalankan tugas.

“Di berbagai kesempatan sudah saya sampaikan bahwa untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan itu ada para Kelurahan, Desa/Negeri, RT/RW. Merekalah yang melakukan indentifikasi dengan baik lalu mengusulkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” jelasnya.

Sehingga dirinya menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir, pemberian bantuan pada KPM tidak diberikan secara merata. Bahkan warga diharuskan untuk melaporkan apabilan proses pelayanan tidak sesuai dengan Standar Operating Prosedur (SOP) yang berlaku.

“Pemerintah meningkatkan pelayanan publik apabila ada ASN yang melayani Bapak/Ibu dengan kasar dan semena- mena laporkan, kami tidak mentolelir itu terjadi lagi di kota ini. Semua masyarakat termasuk kaum marjinal yang ada dalam kemiskinan keterbelakangan dan sebagainya harus menjadi prioritas,” pungkas Wattimena.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku, Perwakilan Forkopimda Kota Ambon, Pimpinan OPD Lingkup Pemkot dam Perbankan.

Ambon, Maluku.news – Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena resmikan 9 (sembilan) orang anggota Saniri Negeri Laha dengan menegaskan guna menjalankan jabatan tersebut mereka patut memaknai sumpah yang telah disampaikan didepan masyarakat, para saksi, dan pemuka agama.

“Saya yakin Bapak/Ibu memaknai betul sumpah yang diucapkan, ingatlah bahwa bukan manusia saja yang meminta pertanggungjawaban, tetapi Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa juga. Karena itu, bekerja dengan hati tulus dan ikhlas pikir masyarakat negeri laha, pembangunan kebutuhan supaya kerjasama dengan Raja membawa dampak bagi masayarakat,” Ungkap Wattimena, dalam arahan yang disampaikan olehnya, di Kantor Negeri Laha, Kecamatan Teluk Ambon, Kamis (30/11/2023).

Wattimena mengungkapkan, Saniri dan Latupati Negeri Laha harus bekerja sama dalam menjaga tatanan adat-istiadat yang berlaku agar nilainya tidak hilang dan dilupakan seiring berjalannya waktu. Selain itu, dalam waktu dekat diharapkan secepatnya menyusun dokumen perencanaan anggaran pendapatan dan belanja Tahun 2024.

“Ada tanggung jawab besar dari badan saniri dan Bapa Raja untuk segera menyeelsaikan dokumen-dokumen yang singkron dengan Pempus, Pemprov dan Pemkot. Nanti berkoordinasi dengan jajaran DP3AMD nanti baru koordinasi dengan Ibu Kadis,” ungkapnya.

Dirinya berharap, supaya seluruh Pemneg/Pemdes di Kota Ambon bisa menyelesaikan dokumen-dokumen tersebut sehingga pencairan Dana Desa (DD) dapat dilaksankan secara serempak, karena semua jajaran mampu menjalankan tugasnya secara baik.

“Kita berharap supaya seluruh pemerintah negeri desa di kota Ambon bisa menyelesaikan dokumen itu, seperti tahun lalu kota Ambon menjadi satu-satunya kabupaten/kota yang bisa mengalokasikan dana desa secara serempak, karena semua jajaran pemneg pemdes mampu bekerja secara baik menyiapkan seluruh dokumen sehingga masuk Januari sudah cair, lalu program pembangunan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintaha bisa berlangung dengan baik itu harapan kita,” tuturnya.

Wattimena juga menambahkan pekerjaan selanjutnya yang harus dikerjakan oleh Pemkot adalah berupaya membangun desa, negeri di kota ini menjadi desa mandiri. Negeri Laha telah mendapatkan predikat tersebut, sehingga dirinya meminta agar seluruh indikator yang telah dipenuhi harus terus dipertahankan agar tetap menyandang Desa mandiri dan diconti oleh Desa/Negeri lingkup Pemkot.

“Laha sudah mandiri, kita harap menjadi contoh bagi desa.negeri lainya. Sudah mandiri pun masih bisa tujun lagi ke maju kalau kita tidak mempertahankan, berbagai indikator yang sudah kita penuhi,” pungkas Wattimena.

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon akan menerima penghargaan “Anugerah Anindhita Wistara Data” dari Badan Pusat Statisik (BPS) sebagai wujud apresiasi atas komitmen dan capaian pemerintah daerah dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) yang berpredikat

“Sangat Baik” dan “Baik”.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan-RB) bersama Plt. Kepala BPS, dijadwalkan akan menyerahkan penghargaan tersebut kepada kepala daerah penerima, termasuk Kota Ambon, dalam acara Diseminasi Hasil Sensus Pertanian 2023 yang rencananya digelar di The Ritz Carlton, Jakarta pada 4 Desember mendatang.

Terkait hal ini, Kepada Dinas Kominfo dan Persandian (Diskominfosandi) Kota Ambon, Joy Adriaansz, Rabu (29/11/2023) di Balai Kota menjelaskan, selama ini pihaknya bersama Bappeda Litbang, dan BPS Kota Ambon melaksanakan EPSS sebagai tindak lanjut dari Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022.

“EPSS merupakan proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri dalam tujuan mengukur kematangan penyelenggaraan statistik sektoral,” ujarnya.

Dirincikan, tahapan EPPS terdiri atas penilaian mandiri, penilaian dokumen, interview, dan visitasi. Implementasinya diawali dengan pembentukan Tim Penilaian Internal (TPI) yang melibatkan DiskominfoSandi dan Bappeda Litbang.

Penilaian mandiri, selanjutnya dilakukan terhadap dua OPD, yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Dinas Perikanan Kota Ambon, yang melakukan kegiatan statistik maksimal selama 2 (dua) tahun.

“Disperindag dan Dinas Perikanan menjadi sampel. Penilaian mandiri dilaksanakan guna mengevaluasi setiap kegiatan statistik yang telah dijalankan oleh kedua OPD tersebut,” katanya.

Dijelaskan, pelaksanaan penilaian mandiri berpedoman pada 38 indikator yang terbagi dalam 5 (lima) domain; prinsip Satu Data Indonesia (SDI), kualitas data, proses bisnis statistik, kelembagaan, dan statistik nasional

Teknis pelaksanaannya meliputi pengumpulan bukti dukung dari 2 OPD, Verifikasi bukti dukung oleh TPI, Pengisian penilaian di aplikasi SIMBATIK oleh Operator Tim, Verifikasi data pengisian oleh supervisor dan Submit hasil penilaian mandiri.

Dirinya menandaskan, dalam Penilaian interview yang dilakukan untuk meyakinkan validitas dan kesesuaian bukti dukung hasil penilaian mandiri, BPS Maluku melakukan sistem penilaian silang antar Kabupaten/Kota.

“Penilaian silang antar kabupaten/kota dilakukan pada bulan Agustus 2023 lalu, menjadi jaminan penilaian yang objektif sehingga dalam proses tersebut Kota Ambon dinilai oleh BPS Kabupaten Buru Selatan,” tandasnya.

Untuk diketahui, pemberian penghargaan ini baru pertama kalinya dilakukan oleh BPS dengan penerima 6 (enam) Pemerintah Provinsi dan 28 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Ambon, Maluku.news – Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena mewisudakan 31 murid Sekolah Lansia yang dikelola Kelompok Bina Keluarga Lansia (KBKL) Nusa Indah, Negeri Hutumuri, Kecamatan Leitimur Selatan (Leitisel), di Marina Hotel, Rabu (29/11/2023).

Berdirinya Sekolah Lansia ini bertujuan utnuk meningkatkan kualitasnya dalam mewujudkan lansia tangguh, SMART (sehat, mandiri, aktif dan bermartabat) dalam lingkup tangguh tujuh dimensi (spiritual, fisik, emosional, intelektual, sosial, vokasional dan lingkungan), selain itu juga lansia memiliki pengetahuan tentang menua sehat dan sakit, kesehatan fisik dan mental, serta lingkungan yang mendukung kehidupan lansia.

Wattimena dalam sambutannya mengungakpakan, minimal melalui kegiatan-kegiatan yang telah diikuti oleh para Lansia selama masa pelatihan, dapat menjadi pengalaman berharga guna mengimplementasikan tujuan berdirinya KBKL Nusa Indah tersebut.

“Minimal pengalaman-pengalaman yang sudah diperoleh selama mengikuti bimbingan, pelatihan di KBKL Nusa Indah ini bisa diceritakan kepada tetangga, teman-temannya yang juga merupakan lansia. Karena tidak semua orang bisa menerima status lansia. Kita harapkan mereka tetap berarti pada masa tuanya,” jelasnya.

Pada kesemapatan itu juga, Pj Wali Kota dua Periode ini, melontarkan ucapan terimaksih untuk bantuan seluruh pihak guna mensejahterahakan kehidupan warga masyarakat yang berdiam di ibukota Provinsi Maluku ini.

“Pemkot juga berterimakasih kepada BKKBN, Pak Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan, Nopian Andusti, Ibu Kepala Perwakilan yang banyak membantu kota ini, khusunya dalam upaya kita untuk tetap berkomitmen guna mensejahterahkan keluarga dalam hal ini menurunkan Stunting dan Lansia,” ulasnya.

Dirinya berharap kegiatan ini terus dipertahankan, dan tentunya program Sekolah Lansia ini dapat terus terlaksana bahkan mampu dikembangkan diseluruh kota/kabupaten guna membantu para Lansia di provinsi ini.

“Dari kegiatan ini semua kita menjadi berguna lewat kontribusi yang dibuat, kota ini tak perlu kerja besar tetapi kerja ke kecil, dimana kita yang berkontribusi bagi kota ini itulah yang paling penting,” pungkas Wattimena.

Ambon, Maluku.news – Penyandang disabilitas di Kota Ambon diajak untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2024, sebab mereka juga memiliki hak pilih dan hak suara dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Untuk itu, dalam upaya meningkatkan partisipasi kaum penyandang disabilitas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) bersama KPU Kota Ambon, menggelar Sosiasisasi peran Ormas dan Disabilitas dalam menyukseskan Pemilu, Selasa (28/11/2023) di Hotel Gran Avira, Batumerah.

Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, Agus Ririmasse, dalam sambutannya pada pembukaan kegiatan ini mengakui, penyandang disabilitas kerap menemui kendala dalam menjalankan haknya, meskipun konsistitusi dan peraturan perundang-undangan sudah banyak yang mengatur regulasi aksesibilitas.

“Pemerintah bertanggungjawab memenuhi hak politik tanpa diskriminasi dan hak memperoleh fasilitas serta perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam menggunakan hak pilihnya di Pemilu,” ujarnya.

Dikatakan, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang dimaksud dengan “persamaan kesempatan” adalah kondisi yang memeberikan kesempatan atau akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dirinya di segala aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Olehnya itu, Sosialisasi penting untuk dilaksanakan agar dapat memberikan informasi kepada penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya.

“Hak Politik bagi menyandang disabillitas wajib dipenuhi disamping hak dasarnya seperti pangan, sandang, dan lainnya,” ungkap Ririmasse.

Dirinya berharap, dengan Sosialisasi ini, para penyandang disabilitas dapat mengerti tata cara pencoblisan di bilik suara, serta dapat mengakomodasi hak penyandang disabilitas mengikuti Pemilu, mulai dari pendaftaran hingga pemungutan suara.

“Dengan pendidikan politik dan pengawasan partisipatif bagi penyandang disabilitas, maka akan turut berdampak pada pemilu yang berkualitas,”ujar Ririmasse.

Ambon, Maluku.news – Guna mengedukasi masyarakat terkait Stunting dan pencegahannya, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (DPPKB) melaksanakan kegiatan Gerakan Peduli Stunting (Garpu Genting) Tahun 2023

Kegiatan yang digelar Selasa (28/11/2023) di Hotel Elisabeth, dibuka oleh Pj. Ketua Tim Penggerak (TP) PKK yang juga Mama Parenting Kota Ambon, Lisa Wattimena, yang dalam sambutannya, mengatakan persoalan Stunting telah menjadi agenda pembangunan Nasional dan Kota Ambon menjadi salah satu kota yang perlu adanya intervensi masalah Stunting.

“Olehnya itu, sesuai dengan strategi nasional dalam penanggulangan stunting, telah ditetapkan 5 (Lima) pilar pencegahan Stunting antara lain; komitmen dan visi kepemimpinan, Kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku, Konvergensi, Koordinasi dan konsolidasi program pusat, daerah, dan desa, Ketahanan pangan dan gizi, dan pilar terakhir adalah Pemantauan dan evaluasi,” ujarnya.

Diakuinya, berbagai program terkait penurunan stunting yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah Kota (Pemkot) Ambon sudah mulai menunjukan hasil yang positif. Namun kerja sama dan kolaborasi yang baik antar OPD maupun mitra kerja yang selama ini tetap setia dalam mendukung setiap program harus terus ditingkatkan.

Menurut Wattimena, agar memastikan seluruh program dapat terlaksana dengan baik, perlu kolaborasi dan konvergensi program terkait dengan penurunan stunting.

“Ini menjadi kata kunci untuk memastikan seluruh program dapat terlaksana dengan baik atau masih ada yang bersifat apatis dan acuh tak acuh dalam penanganan masalah Stunting,” imbuhnya.

Ditandaskan, upaya yang dilakukan dalam penurunan stunting tidak lepas dari cita-cita bangsa Indonesia, menjadi bangsa yang maju dan modern di tahun 2045. Karenanya, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) terus digalakkan, dalam menciptakan generasi muda bangsa yang cerdas, berkarakter, berkepribadian, serta menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) untuk dapat berasing secara global.

“Dalam momen kegiatan ini, mari kita semua satu tekad, satu hati, dan bertanggungjawab mewujudkan semua, guna mempercepat penurunan Stunting,” pungkas Wattimena.

Sementara itu, Kepada DPPKB Ambon, J.W Patty, dalam laporannya menyampaikan dalam kegiatan Garpu Genting 2023 ini juga diberikan bantuan kepada 121 anak usia bawah dua tahun (baduta) penderita Stunting, 121 Ibu Hamil dan 121 Ibu Menyusui dari 5 Kecamatan di Kota Ambon.

Ambon, Maluku.news – Negeri Rumah Tiga Kecamatan Baguala, mewakili Kota Ambon dalam Lomba 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi Maluku.

Penilaian terhadap negeri Rumah Tiga oleh Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Maluku dilaksanakan Selasa (28/11/2023) dan dihadiri Asisten III Sekretariat Kota, Robby Sapulette, dan Pj. Ketua TP-PKK Kota Ambon, Lisa Wattimena.

Sapulette dalam sambutannya memberikan apresiasi yang tinggi kepada TP PKK kota Ambon, TP – PKK kecamatan Teluk Ambon, dan TP-PKK negeri Rumah Tiga yang telah bekerja dengan semangat dan tulus hati membantu pemerintah dalam mensejahterakan keluarga melalui implementasi 10 program pokok PKK.

“Di hari ini, kita ada bersama dalam pelaksanaan penilaian desa pelaksana terbaik 10 program pokok PKK di Negeri Rumah Tiga dengan sebuah harapan bahwa TP-PKK pada setiap jenjangnya sudah menjadikan 10 program pokok PKK, sebagai gaya hidup dan menjadi pelopor perubahan bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kota ambon,” ungkapnya.

Dirinya menambahkan, lomba di hari ini menjadi ajang bagi PKK untuk melihat dan mengevaluasi lagi apa yang telah dilaksanakan dan bagaimana 10 program pokok PKK sudah dilaksanakan di kota Ambon, khususnya di Negeri Rumah Tiga.

“Saya yakin bahwa penilaian ini akan berlangsung secara objektif, bukan sekedar menjadi ajang untuk mendapatkan desa mana yang terbaik, tetapi lebih dari itu sebagai bahan evaluasi kita bersama apa yang telah dicapai, dan apa yang belum tercapai dalam pelaksanaan 10 Program Pokok.” tandasnya.

Di kesempatan yang sama, Pj. Ketua TP – PKK Kota Ambon mengakui pelaksanaan Lomba 10 Program Pokok PKK merupakan program rutin yang setiap tahun dilaksanakan oleh TP – PKK provinsi sampai di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan untuk meningkatkan silaturahmi antar pengurus PKK, serta melihat secara langsung pelaksanaan 10 program pokok PKK tahun sebelumnya, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program yang telah direncanakan dan dilaksanakan pada tahun berjalan.

“Untuk kota Ambon, TP- PKK Negeri Rumah Tiga yang mewakili ke tingkat provinsi, sudah melalui proses penilaian pada tingkat kecamatan dan tingkat kota Ambon dan menurut kami, Negeri Rumah Tiga layak untuk ikut penilaian di tingkat provinsi,” beber Wattimena.

Diakuinya, dalam penilaian lomba di hari ini, PKK kota Ambon akan menampilkan kreatifitas, inovasi, gagasan atau ide baru yang diharapkan secara signifikan dapat mendukung perubahan dan tingkat kemajuan yang membawa dampak positif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Ambon secara umum.

“Harapan kami bukan hanya untuk dinilai tetapi diberi masukan untuk membenahi dan memperbaiki yang masih kurang. Sebab, menang bukanlah satu – satunya tujuan kami tetapi kami hadir saat ini untuk memberikan yang terbaik dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK guna mewujudkan kesejahteraan keluarga,” pungkasnya.