Beranda blog Halaman 124

Dewan Sebut Pansus Pengelolaan Pasar Mardika, Menunggu Konsep Keputusan Kerja Pansus

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Ketua Panitia Khusus (Pansus) pengelolaan pasar mardika DPRD Provinsi Maluku, Richard Rahakbauw mengaku konsep keputusan kerja Pansus terhadap pasar mardika sudah ada. Hanya saja, keputusan tersebut masih perlu di elaborasi, dan diperbaharui beberapa hal yang nantinya menjadi dasar untuk rekomendasi.

Demikian penjelasan Rahakbauw kepada wartawan di kantor DPRD Maluku, rabu (06/12/2023).

Dikatakan, untuk merampungkan rekomendasi tersebut, masih perlu dilakukan pembahasan lanjutan dengan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku. Hanya saja, rapat yang telah diagendakan kemarin ditunda, dikarenakan Biro Hukum setda Maluku sementara melakukan konsultasi Ranperda di Kementerian Dalam Negeri.

“Makanya kita akan tunda sehari dua buat undangan untuk mengundang mereka kembali, khusus melakukan pembahasan terhadap masalah ruko mardika. Namun untuk konsep keputusan sudah ada tinggal kita elaborasi, dan memperbaharui beberapa hal yang menjadi dasar untuk rekomendasi,”tuturnya.

Menurut Rahakbauw, DPRD Maluku telah meminta Biro Hukum untuk menghadirkan mereka yang melakukan proses terhadap mekanisme pemanfaatan 140 ruko, dalam hal tahapan tender yang harus dijelaskan, apakah sudah sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang undangan yang berkaitan aset daerah atau tidak.

Pihaknya juga telah meminta Biro Hukum untuk melakukan uji petik, sehingga bisa diketahui secara pasti pihak mana saja yang sudah melakukan perpanjangan pemanfaatan dengan Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 10 tahun. Seperti halnya Bank mandiri Rp14 miliar, Bank BCA Rp7,6 miliar, pemilik ruko bervariasi dari Rp105 juta, Rp313 juta, Rp257 juta, Rp457 juta, Rp700 juta, bahkan sampai Rp1,5 miliar yang sudah diberikan kepada PT BPT.

“Jadi ada total ada sekitar Rp20 miliar lebih yang sudah diserahkan ke PT BPT sementara mereka mereka yang stor ke Pemda hanya Rp5 miliar, itu berarti Pemda dirugikan. Tetapi kita juga membutuhkan penjelasan konkrit siapa yang sudah diserahkan,”ujarnya.

Kata Politisi Golkar itu, seluruh penjelasan tersebut sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan, termasuk proses hukum jika ditemukan terjadi pelanggaran.

“Hal ini tentu menjadi bagian dalan rangka kami mengambil keputusan, apakah terjadi pelanggaran hukum atau tidak. Dan kalau terjadi maka akan didorong untuk proses hukum,”tegasnya.

Tasane Harap Presiden Pilih Pj Gubernur Paham Persoalan Maluku

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Panitia Penjaringan Calon Peniabat (Pj) Gubernur bentukan DPRD Provinsi Maluku, telah menyampaikan tiga nama calon Pj Gubernur ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Tiga nama calon Pj Gubernur, yakni Rektor IAIN Ambon, Zainal Abidin Rahawarin, Deputi II Keamanan dan Sandi Negara, Mayjen TNI Dominggus Pakel dan Staf Ahli Menteri PANRB Jufry Rahman. Mereka resmi dipilih anggota DPRD Provinsi Maluku, 29 November 2023.

Anggota DPRD Provinsi Maluku, Michiel Tasaney mengatakan, otoritas penentuan siapa Pj Gubernur ada di tangan Presiden Joko Widodo, setelah melalui mekanisme dan tahapan.”Sesuai aturan main tentu penentuan siapa Pj Gubernur kewenangan di Presiden,”kata Tasaney, kepada media, Selasa (5/12/2023).

Namun, ingat Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku ini, siapa yang ditunjuk mesti memahami kondisi riel di Maluku saat ini.”Saya kira siapapun dia yang ditunjuk, selain memenuhi syarat tentu memahami berbagai persoalan di Maluku,”ingatnya.

Politisi muda Partai Golkar dari daerah pemilihan Buru dan Buru Selatan ini mengaku, persoalan kemiskinan dan berbagai persoalan lain saat ini menjadi perhatian serius. Apalagi, Maluku masuk peringkat ketiga daerahtermiskin.”Penyebab kemiskinan, salah satu penyebabnya karena banyak daerah yang terisolir. Belum ada pembangunan jalan dan jembatan serta infrastruktur lainya, sehingga masyatakat sulit beraktivitas dengan baik,”bebernya.

Calon anggota DPRD Provinsi Maluku dari dapil Buru dan Bursel ini mencontohkan, di Kabupaten Buru dan Bursel, sejumlah daerah di dua Kabupaten bertentangga itu belum dibangun akses jalan dan jembatan.”Akibatnya, masyatakat sulit menjangkau daerah lainya hingga le ibukota Kabupaten. Nah, saya kira kalau sudah dibangun infrastruktur tentu berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat,”jelasnya.

Untuk itu, harap dia, siapapun di yang ditunjuk Pj Gubernur Maluku, tak hanya mengisi kekosongan kepemimpinan didaerah ini, namun mesti mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi warga Maluku.”Kita tunggu saja siapa yang dipilih. Tentu kita berharap Pj Gubernur Maluku yang resmi bertugas 1 Januari 2024 mendatang, langsung bergerak membangun daerah ini kearah yang lebih baik, “pungkasnya.

Buka Pesparawi Ke XIII Tingkat Kota Ambon, Wattimena Sampaikan Hal Ini

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Lomba Banding Nyanyi Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Ke XIII Tingkat Kota Ambon resmi dibuka oleh Pj. Wali Kota, Bodewin M. Wattimena di Baileo Oikumene, Selasa (5/12/2023).

Wattimena disela – sela kegiatan, mengatakan Pesparawi ini merupakan proses panjang yang dimulai dari tingkat Desa/Negeri dan Kelurahan sampai Kecamatan.

“Dan hari ini puncaknya, digelar Lomba Banding Nyanyi Pesparawi untuk mempersiapkan kontingen kota kota Ambon yang akan mengikuti ajang yang sama di tingkat provinsi Maluku tahun 2024 di Masohi,” ujar Wattimena.

Diakuinya, momentum atau ajang Pesparawi tingkat kota Ambon ini mesti menjadi sarana kompetisi secara sehat, dimana seluruh potensi menyanyi di Kota Ambon di eksploitasi.

“Ini untuk menghasilkan tim yang berkualitas yang akan mewakili kota Ambon kedepan,” tambahya.

Wattimena menandaskan, pelaksanaan Lomba Banding Nyanyi Pesparawi ini pararel dengan Lomba Qasidah dan Musik Religi Islam, serta Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) umat Katolik.

“Semua (ajang tersebut) difasilitasi Pemerintah untuk tetap menjaga eksistensi Kota Ambon sebagai Kota Musik Dunia serta untuk mengeksplor bakat menyanyi di kota Ambon, serta yang paling terpenting untuk memuliakan nama Tuhan,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kota Ambon, Pendeta J. Lailosa, dalam laporannya menyatakan kegiatan ini akan berlangsung selama dua hari (5-6 Desember), dengan 11 kategori yang dilombakan meliputi Solo Anak Usia 6-8 tahun, Solo Anak 9 – 11 Tahun, Solo Remaja Putra, Solo Remaja Putri, Paduan Suara Anak, Paduan Suara Remaja/Pemuda, Paduan Suara Wanita, Paduan Suara Pria, Paduan Suara Dewasa Campuran, Vokal Grup, dan Musik Pop Gereja.

Panja DPRD Maluku Resmi Serahkan Tiga Nama Calon Pj Gubernur ke Kemendagri

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Panitia penjaringan calon Penjabat Gubernur Maluku yang pimpin Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Melkianus Sairdekut didampingi Tim Panja menyerahkan tiga nama terpilih untuk menjadi calon Penjabat (Pj) Gubernur Maluku ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Ketiga nama calon Pj Gubernur tersebut, yakni Zainal Abidin Rahawarin, Mayjen TNI Dominggus Pakel dan Jufry Rahman.Ujar Ketua Tim Panja DPRD Maluku Jantje Wenno kepada media ini Senin (4/12/2023)

Wenno mengatakan ketiga nama tersebut diterima Kasubdit wilayah 5 FKDH dan DPRD menyampaikan risalah sidang paripurna usulan pemberhentian Gubernur dan Wagub dan mereka segera memproses untuk segera terbit SK Presiden tentang pemberhentian Gubernur dan Wagub Maluku pada tanggal 31 Desember 2023.

Menurutnya DPRD Maluku sudah menyerahkan 3 rangkap dokumen pengusulan calon Penjabat Gubernur Maluku melalui aplikasi ULA Kemendagri dan dokumen Fisik di Tata usaha Mendagri, TU sekjen Kemendagri dan TU Dirjen OTDA.

Tak hanya itu yang di lakukan oleh DPRD sudah di anggap baik dan lengkap dan selanjutnya kita menunggu keputusan Presiden siapa yg di pilih untuk menjadi penjabat Gubernur Maluku.”ucapnya.

Kami berharap kiranya Presiden dapat memilih satu di antara 3 nama yg di usulkan, karna proses di DPRD sudah berlangsung secara terbuka transparan dan demokratis, sesuai dengan harapan masyarakat Maluku.

Pihaknya inginkan sebenarnya penjabat yang akan di tunjuk oleh Presiden Joko Widodo mestinya mengenal dan memahami persoalan yang di hadapi oleh masyarakat Maluku.”ungkapnya.

Berpredikat Baik, Pemkot Ambon Terima Penghargaan BPS

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Jakarta, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mendapat penghargaan “Anugerah Anindhita Wistara Data” dari Badan Pusat Statisik (BPS).

Penghargaan tersebut diterima oleh Sekretaris Kota (Sekkot), Agus Ririmasse, Senin (4/12/2023) pada acara Diseminasi Hasil Sensus Pertanian 2023 yang digelar di The Ritz Carlton, Jakarta.

Ririmasse ketika dihubungi Tim Media Center di sela – sela kegiatan, menjelaskan penghargaan tersebut diberikan sebagai wujud apresiasi atas komitmen dan capaian Pemerintah Kota (Pemkot) dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) yang berpredikat “Baik”.

“Jadi EPSS ini merupakan proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri. Tujuannya untuk mengukur kematangan penyelenggaraan statistik sektoral, dimana oleh BPS Pemkot mendapat predikat baik dengan nilai 2,72′ ujarnya.

Tahapan EPPS, lanjutnya, terdiri atas penilaian mandiri, penilaian dokumen, interview, dan visitasi yang Implementasinya dilakukan oleh Tim Penilaian Internal (TPI) yang melibatkan Dinas Kominfo dan Persandian (Diskominfosandi) serta Bappeda Litbang terhadap 2 (dua) OPD yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Dinas Perikanan Kota Ambon, yang melakukan kegiatan statistik.

“Tentunya kita bersyukur atas penghargaan ini yang akan terus memotivasi jajaran Pemkot terutama Diskominfosandi dan Bappeda Litbang serta OPD lainnya dan terkait dalam penyelenggaraan statistik,”harapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Persandian dan Statistik Diskominfosandi Kota Ambon, Sulian Sedubun, yang turut mendampingi Sekkot, membeberkan, pelaksanaan penilaian mandiri berpedoman pada 38 indikator yang terbagi dalam 5 (lima) domain; prinsip Satu Data Indonesia (SDI), kualitas data, proses bisnis statistik, kelembagaan, dan statistik nasional.

Teknis pelaksanaannya meliputi pengumpulan bukti dukung dari 2 OPD, Verifikasi bukti dukung oleh TPI, Pengisian penilaian di aplikasi SIMBATIK oleh Operator Tim, Verifikasi data pengisian oleh supervisor dan Submit hasil penilaian mandiri.

Diakuinya, dalam Penilaian interview yang dilakukan untuk meyakinkan validitas dan kesesuaian bukti dukung hasil penilaian mandiri, BPS Maluku melakukan sistem penilaian silang antar Kabupaten/Kota.

“Penilaian silang antar kabupaten/kota dilakukan Agustus 2023 lalu, menjadi jaminan penilaian yang objektif, karena Kota Ambon dinilai oleh BPS Kabupaten Buru Selatan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pemberian penghargaan ini baru pertama kalinya dilaksanakan BPS dengan penerima 6 (enam) Pemerintah Provinsi serta 28 Pemerintah Kabupaten/kota, dimana Ambon merupakan satu-satunya wakil dari Provinsi Maluku.

Lekransy Duduki Posisi PLT Kadis Kominfo

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfo Sandi), Ronald Lekransy, menduduki posisi pelaksana tugas (PLT), melanjutkan tanggung jawab, guna menindaklanjuti program, kegiatan dan penyelesaian anggaran organisasi sampai dengan akhir tahun. Hal tersebut disampaikan oleh, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM), Steven Dominggus, di Balai Kota Ambon, Senin (4/12/2023).

“Untuk yang terjadi baru-baru ini, Pemerintah Kota (pemkot) Ambon, dalam penataan birokrasi ini segera menindaklanjuti, dikarenakan posisi tersebut tidak boleh kosong, mesti diisi, jadi dilengkapi dengan PLT. Ini ditetapkan oleh Pak Penjabat Wali Kota, Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK),” ungkapnya yang ditemui oleh tim Media Center.

Lanjutnya, pihak Pemkot telah melaporkan ke BKN guna mengisi jabatan kosong tersebut. Hari ini, Lekransy telah menerima SK (Nomor: 821.3/9043/SETKOT), dan secara resmi telah menjalankan tugasnya sebagai PLT Kadis Kominfosandi. “Selanjutnya kita laporkan ke BKN dalam rangka pengisian jabatan kosong. Ya, itu sudah diperintahkan oleh Pak Wali,” tandasnya.

Dominggus menambahkan, untuk jabatan Kepala Bidang E- Government yang sebelumnya kosong saat ini diduduki oleh Lucan Nanlohy (SK Nomor: 821.3/9044/SETKOT), dan untuk posisi Kepala Bagian Ekonomi dan Sumberdaya Alam diduduki oleh Arthur Solsolay.

Dengan adanya, PLT yang menduduki posisi-posisi kosong tersebut, Dominggus berharap, program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik, serta proses penyelesaian anggaran organisasi sampai dengan akhir tahun ini dapat berjalan dengan baik sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Masuk Riset Kota Cerdas, Lekransy Paparkan Kesiapan Digital Ambon Di ITB

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Kota Ambon menjadi salah satu kota yang dinilai dalam Riset Kota/Kabupaten Cerdas di Indonesia dan Rating Transformasi Digital Indonesia Bakti Kominfo tahun 2023.

Riset yang dilakukan 29 Oktober – 3 November lalu, untuk mengetahui kondisi eksisting dari Kesiapan Digital sebagai acuan untuk memulai implementasi teknologi digital sesuai dengan kebutuhan khususnya di wilayah 3T (Tertingal, Terdepan, dan Terluar) dan Jangkauan BTS serta Artificial Intelegent (AI) Bakti.

Hasil riset dan penilaian kota Ambon bersama 5 (lima) Kabupaten lainnya, yakni Kabupaten Buru, Kabupaten Natuna, Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut, dipaparkan, Senin (4/12/2023) di Lembga Pengembangan Ilmu dan Teknologi – Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Jawa Barat, dan dihadiri oleh Plt. Kepala Dinas Kominfo dan Persandian (Diskominfosandi) Kota Ambon, Ronald Lekransy.

Lekransy ketika dihubungi Tim Media Center, Selasa (5/12/23) mengatakan, bahwa berdasarkan hasil pengukuran tersebut, nilai kesiapan Digital Kota Ambon mencapai 63,23 dengan level kematangan Survival.

“Disampaikan bahwa SDM Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon sudah memiliki pemahaman yang cukup terkait teknologi informasi, melakukan kolaborasi dan pengelolaan informasi namun, belum memahami konsep teknologi digital sehingga belum terbentuk kultur kerja yang berbasis digital,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa Proses Transformasi digital didukung oleh kepemimpinan yang kuat dengan otomasi berbagai layanan yang dimiliki melalui mobile services, namun demikian arahan dan tatakelola yang belum terstruktur menyebabkan transformasi digital belum optimal.

Lekransy dalam kesempatan tersebut juga mengisi sharing session dimana dirinya mempresentasikan kesiapan digital kota Ambon yang mencakup pengemnbangan infrastruktur jaringan dan aplikasi, transformasi digital Desa yang saat ini diterapkan oleh Negeri Rutong, serta pengembangan Command Center sebagai pusat visualisasi dan intergrasi data dan kontrol CCTV yang berada di Balai Kota.

“Pengembangan layanan dan inovasi Command Center Kota Ambon sebagai pengelola kanal pengaduan masyarakat Lapor SP4N, telah mengimplementasikan Omnichanel, yang dalam implementasinya telah dijadikan percontohan Ombudsman Perwakilan Maluku bagi Kota dan Kabupaten lain,” tambahnya.

Lekransy berharap dengan adanya hasil pengukuran ini, semakin memacu Pemerintah Kota Ambon untuk dapat mempercepat Transformasi Digital apalagi kota Ambon telah menjadi salah satu kota cerdas (smart city) di Indonesia.

Untuk diketahui, kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Lembanga Pengembangan Ilmu dan Teknologi ITB, Prof. Taufan mahendrajana, kepala Pusat Inovasi dan Komunitas cerdas, Prof. Suhono supangkat, Plt. Direktur Bakti Kominfo, Sudarmanto, Bupati Banggai, Amirudin, dan Bupati Natuna Wan Siswandi yang hadir secara virtual.

DPRD Maluku Gelar Paripurna Pengumuman Pemberhentian Gubernur Dan Wagub Maluku

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – DPRD Maluku secara resmi menggelar rapat paripurna pengumuman pemberhentian berakhirnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku masa jabatan 2019-2024.

Sayangnya, rapat dipimpin Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun di rumah rakyat, karang panjang, Ambon, jumat (02/12/2023), tidak dihadiri Gubernur – Wakil Gubernur, Barnabas Orno.

“Kami sudah mengundang mereka, tapi mereka tidak hadir,”ungkap Benhur kepada wartawan usai rapat paripurna.

Dikatakan, ketidakhadiran Gubernur dan Wakil Gubernur berbeda jauh dengan sikap kepala daerah lainnya, yang legowo melepas tugas dan tanggungjawab sebagai pemimpin, sebut saja mantan Bupati Maluku Tenggara, M Thaher Hanubun, Wali Kota Tual Adam Rahayaan, dan beberapa Kepala Daerah lainnya.

Sikap yang ditunjukan orang nomor satu dan dua di bumi raja-raja itu juga tidak mengurangi rasa hormat dan wibawa lembaga DPRD Maluku. Apalagi paripurna dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang.

“Saya sudah lega karena salah satu amanat dari pada pelaksanaan proses pengusulan Penjabat Gubernur, yaitu kita telah mengusulkan pemberhentian saudara Gubernur dan Wakil Gubernur,”tandasnya.

Sebagai tindak lanjut, pihaknya akan melaporkan apa yang sudah dilakukan DPRD ke Menteri Dalam Negeri, termasuk pengusulan tiga calon Penjabat Gubernur, masing-masing Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, Prof. Dr. Zainal Abidin Rahawarin, M.Si, Deputi II Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN Mayjen TNI-AD Dominggus Pakel, M.M.S.I, dan Staf ahli bidang pemerintahan dan otonomi daerah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara-Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Jufri Rahman.

Sesuai jadwal, kata Benhur pertemuan bersama Menteri Dalam Negeri berlangsung 4 Desember mendatang.

“Jadi sudah di jadwalkan tanggal 4 kita akan diterima oleh Kementerian Dalam Negeri dan kita akan menyampaikan seluruh laporan terkait dengan proses, termasuk pemilihan Penjabat Gubernur sangat demokratis, dengan melahirkan tiga nama terbaik yang akan diusulkan,”tuturnya.

Benhur berharap sebelum tanggal 1 Januari 2024, Presiden melalui Menteri Dalam Negeri sudah menetapkan Penjabat Gubernur Maluku, sehingga nantinya tidak terjadi kekosongan jabatan, yang tentunya akan menganggu pelayanan public dan juga urusan pemerintahan di daerah.

DPRD Maluku Ingatkan Gubernur Tidak lakukan Pergeseran di Sisa Akhir Jabatan

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Gubernur Maluku, Murad Ismail diingatkan untuk tidak melakukan pergeseran birokrasi di sisa akhir masa jabatan.Penegasan tersebut disampaikan Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun kepada wartawan di rumah rakyat, karang panjang, Ambon, jumat (01/12/2023).

Sekedar tahu, sesuai surat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, masa Jabatan Gubernur-Wakil Gubernur, Murad Ismail – Barnabas Orno selesai 31 Desember 2023, dan akan diisi oleh Penjabat Gubernur terhitung 1 Januari 2024.

Dikatakan, pergeseran birokrasi di sisa akhir masa jabatan Kepala Daerah, akan berdampak terhadap berbagai hal, termasuk instabilitas politik.

Untuk itu, dirinya menyarankan kepada Gubernur untuk tidak mengambil langkah-langkah seperti itu, yang nantinya akan berdampak kepada daerah dan masyarakat.

“Sebagai lembaga DPRD yang mengawasi pemerintahan, kita harus menyampaikan saran dan pandangan, kalau Gubernur kepala batu itu urusan dia, tetapi sebagai rakyat Maluku yang representasi ada di DPRD, kita wajib menyampaikan itu, karena bisa saja ada unsur like dan dislike untuk menggantikan pejabat, lalu kemudian bisa menciptakan instabilitas politik di daerah,”tutur Benhur.

Namun jika hal tersebut tetap dilakukan, tegas Benhur DPRD nantinya akan menyampaikan catatan kritis atas sikap Gubernur terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Termasuk kekosongan jabatan, serta rangkap jabatan.

Politis PDI Perjuangan itu juga mengingatkan Gubernur untuk tidak melakukan intimidasi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Guru-Guru untuk kepentingan politik.

“Bayangkan saja ada yang merangkap jabatan masa dibiarkan kosong. Jadi saya berharap jauhilah kegiatan kegiatan mengintimidasi ASN guru- guru yang selalu dimanfaatkan untuk kepentingan politik jangka pendek. Padahal yang kita butuhkan adalah bagaimana pelayanan publik dan beri kesempatan kepada ASN melayani rakyat dengan baik. Gubernur boleh turun, tetapi ASN ini melayani rakyat sampai pensiun,”pungkasnya

Wattimena Resmi Badan Saniri Negeri Rutong

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Badan Saniri Negeri Rutong Kecamatan Leitimur Selatan (Leitisel) Masa Bakti 2023-2029 diresmikan oleh Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena.

Peresmian Saniri tersebut digelar Jumat (1/12/2023) di Baileo Besar Negeri Rutong berdasarkan SK Wali Kota Nomor 1797/2023.

Wattimena dalam arahannya, menyampaikan tanggung jawab untuk memajukan negeri tidak hanya dilakukan oleh Raja sebagai Kepala Pemerintahan Negeri tetapi juga Badan Saniri.

“Kenapa harus ada dua, karena ibarat dua sisi mata uang, raja dalam tugasnya sebagai kepala pemerintahan diawasi Saniri, tapi tugas kedua-duanya jelas untuk memajukan negeri,” ungkap Wattimena.

Dijelaskan, sebagai mitra yang setara dalam pemerintahan di negeri adat, Raja dan Saniri harus saling mendukung dan mengisi satu sama lain, dalam upaya merancang pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk itu, diharapkan setelah peresmian ini apabila ada hal- hal yang tertunda, misalnya dalam hal perencanaan pembangunan Tahun 2024 dapat dibahas secara bersama.

“Saniri juga harus bermusyawarah memilih pengurus, ketua, wakil dan sekretaris sehingga dapat bekerja untuk kepentingan negeri, karena Saniri ini sudah sah secara adat dan secara pemerintahan,” ujarnya.

Menghadapi momentum Pemilu tahun 2024, Wattimena juga berpesan agar Saniri bersama Raja dapat menjaga stabilitas keamanan, ketertiban dan kekompakan diantara masyarakat.

“Ada banyak upaya kontestan untuk mendapatkan suara, tetapi jangan sampai membuat terpecah belah. Masyarakat negeri Rutong harus tetap menjaga kekompakan. Berbeda dalam pilihan politik itu hal biasa, tetapi ingat bahwa kita semua adalah orang basudara” bebernya

Kepada masyarakat, Wattimena berharap agar dapat mendukung Saniri Negeri yang baru dilantik. Masyarakat dapat memberi interupsi apabila ada hal-hal yang tidak benar dilakukan oleh Raja maupun Saniri, tetapi sifatnya harus membangun, bukan untuk merusak.

“Pemerintah Kota juga akan selalu mendukung Saniri yang merupakan perwakilan semua Soa di negeri Rutong, sehingga saya menyampaikan selamat kepada Saniri yang baru diresmikan hari ini,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Acara Persemian Saniri Negeri Rutong kemudian dilanjutkan dengan Program Wali Kota Jumpa Rakyat (WAJAR) dimana masyarakat negeri Rutong menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada Pj. Wali Kota yang hadir didampingi para pimpinan OPD.

1...123124125...283Halaman 124 dari 283