Ambon, Maluku.news – Panitia Penjaringan Calon Pj Gubernur Maluku yang dibentuk DPRD Maluku, memperpanjang waktu pendaftaran hingga Sabtu, 25 November 2023 pukul 17.00 WIT.

Hal ini disampaikan Ketua Panitia Penjaringan (Panja) Jantje Wenno,SH didampingi Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun dan anggota panja lainnya dalam konfrensi pers, Kamis (23/11/2023) pukul 00.00.

Menurutnya, menjelang penutupan pendaftaran DPRD Provinsi Maluku menerima surat dari Kemendagri yang langsung ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri terkait dengan proses pengusulan Calon Penjabat Gubernur Maluku dari DPRD Provinsi Maluku.

“Awalnya DPRD Maluku membuka pendaftaran untuk 3 hari, karena perkiraan kerja kita sampai tanggal 30 November 2023 itu usulan DPRD sudah ada di meja Menteri Dalam Negeri, tetapi ternyata berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tadi itu diberikan toleransi waktu atau perpanjang waktu kepada DPRD sampai dengan tanggal 6 Desember 2023,”jelasnya.

Dirinya menambahkan, atas dasar itulah setelah Panja berapat dengan pimpinan DPRD, kita menyimpulkan bahwa proses pendaftaran penjaringan calon pejabat gubernur Maluku harus diperpanjang lagi.

Senada dengan itu, Ketua DPRD Maluku Benhur G Watubun mengatakan, berdasarkan hasil pertemuan Panja dan konsultasi dengan pimpinan serta seluruh ketua-ketua fraksi, maka telah diputuskan bersama-sama perpanjangan masa pendaftaran calon Pj Guberunr Maluku dari DPRD Provinsi Maluku dibuka Kamis 23 November sampai dengan Sabtu 25 November 2023 pukul 17.00 WIT.

“Jadi berdasarkan Surat Mendagri tanggal 10 November 2023 telah menegaskan bahwa Mendagri memberikan masa pengusulan untuk Pj Gubernur dari DPRD Provinsi Maluku paling lambat 6 Desember 2023,”kata Watubun.

Oleh karena itu kita berharap dengan proses perpanjangan masa ini, maka secara terbuka secara transparan tokoh-tokoh terbaik Maluku maupun tokoh-tokoh terbaik bangsa ini yang berminat untuk mendaftar sebagai calon Pj Gubernur dapat melakukan proses pendaftaran sehingga yang kita usulkan ke pusat adalah mereka yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan secara politik, hukum dan moral terkait dengan kapasitas, kapabilitas bahkan tanggungjawab untuk melanjutkan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik terhitung tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

“Jadi kami harapkan doa dari kita semua kiranya usulan DPRD kedepan dapat diterima pemerintah pusat, karena sesuai dengan peraturan Mendari Nomor 4 tahun 2023 dapat memberikan ruang kepada dua pihak, pertama DPRD dan kedua Mendagri. Jadi DPRD dapat mengusulkan 3 calon Pj Gubernur. Sehingga proses ini dilakukan secara baik dan demokratis,”pungkas Watubun.

Ambon, Maluku.news – Berdasarkan surat edaran Dirjen Otonomi daerah Kementerian dalam negeri terkait dengan Pemberhentian Gubernur Maluku Murad Ismail dan Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno pada tanggal 31 Desember 2023, hal ini ditepis oleh Ketua DPW PAN Maluku Wahid Laitupa kepada wartawan di gedung DPRD Maluku Rabu (22/11/2023).

Menurut Politisi partai Amanat Nasional ini saat kunjungan kerja Mendagri Tito Karnavian ke Ambon beberapa waktu lalu, publik Maluku sudah tahu, jadi pa Tito harus bertanggung jawab, karena gubernur Maluku Murad Ismail dilantik pada tahun 2019 bukan dilantik pada tahun 2018.

Dia menyebutkan kalau gubernur Maluku dilantik pada tahun 2018 mungkin selesai, tetapi kalau 2019 berarti masih kurang 5 bulan kenapa gubernur diberhentikan pada 31 Desember 2023.Kita masih membutuhkan pelayanan pemerintah lewat gubernur Maluku sebagaimana tujuan kita memilih.”ucapnya.

“Saya takut jangan sampai Dirjen Otda tidak ada koordinasi dengan Mendagri Tito Karnavian ,sehingga DPRD melaksanakan panja ini berdasarkan surat dari kementerian namun kemudian mereka tidak tahu bahwa gubernur Maluku ini dilantik pada tahun 2019 bukan 2018.

Dia mengaku kalau hari ini Gubernur gugat ke Mahkamah Konstitusi itu wajar,kenapa tidak wajar ? uji materi bagi seseorang dalam kedudukan hukum itu wajar,karena kita pilih gubernur untuk 5 tahun bukan untuk empat tahun lebih ini amanat konstitusi.

Tak hanya itu lanjut Laitupa karena itu kalau undang-undang baru yang kemudian lalai dari amanat konstitusi , maka Saya kira tidak ada alasan hukum.setiap undang-undang harus disesuaikan dengan amalan konstitus.

Ditambahkan terhadap kedudukan pa gubernur Maluku yang saat ini dibilang akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 31 desember 2023, dirinya merasa tidak yakin dengan hal itu, karena kami memilih gubernur untuk 5 tahun.”ungkapnya.

Ambon, Maluku.news – DPRD Provinsi Maluku akhirnya menetapkan Tim Penjaringan Calon Penjabat Gubernur.

Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Maluku, Benhur G. Watubun dalam Rapat Paripurna DPRD Maluku dalam rangka penyampaian KUA PPAS APBD 2024, Kamis (16/11/2023).

Melalui Surat Keputusan (SK) DPRD Maluku No. 16 tahun 2023 tentang pembentukan tim kerja penjaringan Calon Penjabat Gubernur Maluku yang dibacakan oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Maluku, Farhatun Rabiah Samal, menunjuk Ketua Fraksi Partai Perindo Amanat Berkarya, Jantje Wenno sebagai ketua tim.

Johan Lewerissa sebagai Wakil Ketua, Turaya Samal menempati posisi Sekretaris. Sementara itu, Samson Attapary, Anis Yeremias, Temny Oersipuny, Elwen Roy Pattiasina, Mu’min Refra, dan Aziz Hentihu sebagai anggota tim penjaringan.

“Dengan keputusan ini panitia tim penjaringan akan diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui ketua DPRD,” kata Plh Sekwan Farhatun Rabia Samal, S.Sos.M.Si

Disisi lain, Benhur turut memaparkan sejumlah landasan yuridis masa jabatan gubernur-wakil gubernur saat ini.

“Pertama, peraturan pemerintah (PP) pengganti UU No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur bupati walikota, menjadi UU. Kemudian memperhatikan peraturan Kemendagri No. 4 tahun 2023 tentang penjabat gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota,” papar Legislator Partai PDI Perjuangan itu.

Dilanjutkan, memperhatikan surat Dirjen Otonomi Daerah No. 100.2.1.3/7374/Nokta, tanggal 31 Oktober 2023 tentang penjelasan tentang akhir masa jabatan (AMJ) gubernur dan wakil gubernur Maluku, menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 201 ayat 5 UU No. 10 tahun 2016 ditegaskan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023.

“Dengan demikian gubernur dan wakil gubernur Maluku berakhir masa 31 Desember 2023. Berdasarkan langkah diatas maka sesuai rapat Badan Musyawarah DPRD Maluku pada tanggal 1 November 2023, dan rapat pimpinan dan ketua-ketua Fraksi DPRD Maluku pada tanggal 10 November 2023 telah menetapkan panitia kerja penjaringan calon Penjabat gubernur Maluku usulan DPRD Maluku,”pungkas Watubun.

Ambon, Maluku.news – DPRD Maluku menggelar Rapat Paripurna Maluku dalam Rangka Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Maluku Tahun Anggaran 2024, di ruang Paripurna DPRD Provinsi Maluku, Kamis (16/11/2023).

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Maluku Benhur G. Watubun, ST, didampingi Wakil gubernur Maluku Drs Barnabas Orno, Wakil Ketua Rasyad E Latuconsina, Melkianus Sairdekut dan Abdullah Asis Sangkala.

Wagub dalam sambutannya menyampaikan, bahwa KUA serta PPAS Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024, disusun dengan memperhatikan prioritas pembanguanna Nasional, sesuai dengan tingkat kewenangan, arah kebijakan dan fokus Pembangunan Provinsi Maluku yang dirumuskan dalam RKPD Provinsi Maluku Tahun 2024, dan Capaian Kinerja RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024.

Sehingga Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024, diuraikan lebih lanjut ke dalam 3 (tiga) kebijakan, yakni kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2024.

Dalam upaya Peningkatan Pembangunan Daerah, belum dapat mencapai hasil yang maksimal karena adanya beban anggaran untuk Pemilu dan Pilkada serentak, dan kebijakan pemerintah terkait Dana Alokasi Umum yang telah ditentukan pemanfaatannya, serta kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan upaya untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus Anggaran Daerah.

“Di sisi yang lain Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD, mencerminkan prioritas program dan kegiatan, sasaran dan target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan, serta pagu anggaran indikatif menurut urusan pemerintahan Organisasi Perangkat Daerah.” Jelasnya.

Orno menjelaskan, pendapatan daerah yang direncanakan dalam KUA serta PPAS Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024, adalah sebesar Rp. 3,182 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun 2023, yang sbeesar Rp. 3,145 Triliun atau terjadi peningkatan sebesar Rp. 37,320 miliar atau 1,19%.

“Untuk kebijakan belanja direncankaan sebesar Rp. 3,160 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp. 3,159 triliun atau terjadi peningkatan sebesar Rp. 825,408juta atau 0,03%.” Terang Orno.

Dari gambaran Rencana Pendapatan Daerah sebesar Rp. 3,182 triliun, Orno mengatakan, jika dibandingkan dengan Rencana Kebutuhan Belanja Daerah sebesar Rp. 3,160 triliun, maka terjadi Surplus Anggaran sebesar Rp. 21,888 miliar.

“Selanjutnya surplus anggaran tersebut dimanfaatkan untuk menutupi pembiayaan Netto sebesar minus Rp. 21,888 miliar, sebagai akibat estimasi Silpa tahun berkenaan diperhadapkan dengan kewajiban pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran menjadi nihil,”jelas Orno.

Sementara itu Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun menyebutkan penyampaian RAPBD Maluku tahun 2024 oleh pemerintah daerah kepada DPRD, maka sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD provinsi Maluku akan dilakukan pembahasan baik’ itu internal dewan maupun bersama pemerintah daerah melalui TAPD pemerintah daerah.

Selajutnya nantinya kita akan tiba pada kesepakatan terhadap keputusan tersebut.KUA PPAS tahun anggaran 2024 yang telah disusun dan diserahkan pemerintah daerah kepada DPRD diharapkan akan mencerminkan kesiapan daerah melalui pelaksanaan anggaran yang terukur, transparan dan akuntabel.

Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi oleh daerah. Ketika kita masuk pada tahapan pembahasan dokumen ini, maka diharapkan ada komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD untuk dapat melakukan proses pembahasan dengan maksimal dan menerapkan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,”ungkapnya.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan Penyerahan Dokumen KUA serta PPAS dari Wakil Gubernur Maluku kepada Ketua DPRD Provinsi Maluku.

Ambon, Maluku.news – Ketua DPRD Benhur Watubun, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku untuk menyampaikan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024 kepada DPRD.

Sesuai dengan ketentuan tata tertib peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018, dan juga peraturan nomor 01 tahun 2020 maka akan dilakukan proses pendalaman oleh fraksi-fraksi,”ujar Watubun di Ambon, Rabu (15/11/2023).

Dia mengaku selanjutnya kita akan membahas untuk mendudukkan kerangka berpikir dan mekanisme kemudian kita akan distribusikan kepada fraksi-fraksi untuk membuat daftar isian masalah (DIM) untuk kita lakukan Paripurna untuk kirim ke Pemerintah daerah yang diwakili TAPD.

Dirinya berharap postur APBD saat ini sudah bisa mencerminkan seluruh aspek kehidupan, teristimewa dalam masa terakhir jabatan saudara gubernur yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember ini.

Sehingga KUA PPAS mengakomodir seluruh harapan dan kepentingan masyarakat Maluku yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pada saat rencana kerja pemerintah daerah disusun pada awal tahun,”ucapnya.

Menurutnya, hasil-hasil reses dan kunjungan kerja lapangan yang telah dilakukan oleh DPRD dalam kurun waktu tiga masa sidang ini.

Untuk itu diharapkan seluruh unsur saran masyarakat dapat kita komparasikan secara baik dengan usulan-usulan yang ada di pemerintah.”ungkap Watubun.

Kita juga bisa letakkan cara pandang dengan seluruh harapan masyarakat, supaya bisa dapat ditampung di dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan penyampaian rancangan anggaran pendapatan belanja daerah provinsi Maluku tahun 2024.

Disinggung Soal besaran anggaran yang akan diusulkan ,besok baru utarakan pada rapat paripurna pukul 15.00 Wit di.kisaran sekitar Rp 3 triliun.Untuk angka sementara besok disampaikan oleh gubernur atau yang mewakili.”ungkapnya.