Ambon, Maluku.news – Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menghadiri perayaan satu dekade Program Keluarga Harapan (PKH) dan penyaluran bantuan sosial, di bawah sorotan teman “Sama-sama baku kele bangun masa depan, PKH di Kota Ambon par KPM Sejahtera dengan Indonesia Maju”. Kegiatan ini diselenggarakan di Pattimura Park, Kamis (30/11/2023).

Dalam sambutannya, Wattimena mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) tidak pernah menutup mata dari warganya. Bahkan tidak pernah mengintervensi bantuan-bantuan tersebut seperti yang dipikirkan. Namun, selalu berupaya untuk membantu guna mensejahterahkan masyarakatnya.

“Pemerintah tidak pernah mengintervensi, masyarakat perlu memahami bahwa pemerintah dari pusat sampai dengan jenjang kota/kabupaten juga melakukan upaya-upaya yang demikian untuk membantu masyarakat yang dikategorikan miskin seperti bantuan sosial, bantuan langsung tunai, PKH dan lain sebagainya,” ungkap Wattimena.

Ditegaskannya, data warga miskin di kota ini bersifat fluklatif, sebelumnya angka miskin Kota ini berada di 600 ribu jiwa namun setelah mengalami pembaruan menjadi 700 ribu, Oleh sebab itu dirinya berharap watga kota dapat memaklumi hal ini ketika proses pemberian tidak merata atau terlambat dikarenakan perlu dicek kembali agar tidak terjadi kesalahan ketika pemberian dan meninmbulkan permasalahan baru.

Dirinya juga menegaskan, apabila terjadi kesalahan data, yang mengakibatkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak mendapatkan bantuan, perlu dimaklumi sebab data yang dimiliki oleh Pemkot perlu disinkronkan dan hal itu tentu memamakan waktu yang cukup lama. Sehingga, masyarakat diharapkan tidak menuduh Pemkot dalam hal ini pekerja sosial, yang tidak becus dalam menjalankan tugas.

“Di berbagai kesempatan sudah saya sampaikan bahwa untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan itu ada para Kelurahan, Desa/Negeri, RT/RW. Merekalah yang melakukan indentifikasi dengan baik lalu mengusulkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” jelasnya.

Sehingga dirinya menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir, pemberian bantuan pada KPM tidak diberikan secara merata. Bahkan warga diharuskan untuk melaporkan apabilan proses pelayanan tidak sesuai dengan Standar Operating Prosedur (SOP) yang berlaku.

“Pemerintah meningkatkan pelayanan publik apabila ada ASN yang melayani Bapak/Ibu dengan kasar dan semena- mena laporkan, kami tidak mentolelir itu terjadi lagi di kota ini. Semua masyarakat termasuk kaum marjinal yang ada dalam kemiskinan keterbelakangan dan sebagainya harus menjadi prioritas,” pungkas Wattimena.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku, Perwakilan Forkopimda Kota Ambon, Pimpinan OPD Lingkup Pemkot dam Perbankan.

Ambon, Maluku.news – Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena resmikan 9 (sembilan) orang anggota Saniri Negeri Laha dengan menegaskan guna menjalankan jabatan tersebut mereka patut memaknai sumpah yang telah disampaikan didepan masyarakat, para saksi, dan pemuka agama.

“Saya yakin Bapak/Ibu memaknai betul sumpah yang diucapkan, ingatlah bahwa bukan manusia saja yang meminta pertanggungjawaban, tetapi Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa juga. Karena itu, bekerja dengan hati tulus dan ikhlas pikir masyarakat negeri laha, pembangunan kebutuhan supaya kerjasama dengan Raja membawa dampak bagi masayarakat,” Ungkap Wattimena, dalam arahan yang disampaikan olehnya, di Kantor Negeri Laha, Kecamatan Teluk Ambon, Kamis (30/11/2023).

Wattimena mengungkapkan, Saniri dan Latupati Negeri Laha harus bekerja sama dalam menjaga tatanan adat-istiadat yang berlaku agar nilainya tidak hilang dan dilupakan seiring berjalannya waktu. Selain itu, dalam waktu dekat diharapkan secepatnya menyusun dokumen perencanaan anggaran pendapatan dan belanja Tahun 2024.

“Ada tanggung jawab besar dari badan saniri dan Bapa Raja untuk segera menyeelsaikan dokumen-dokumen yang singkron dengan Pempus, Pemprov dan Pemkot. Nanti berkoordinasi dengan jajaran DP3AMD nanti baru koordinasi dengan Ibu Kadis,” ungkapnya.

Dirinya berharap, supaya seluruh Pemneg/Pemdes di Kota Ambon bisa menyelesaikan dokumen-dokumen tersebut sehingga pencairan Dana Desa (DD) dapat dilaksankan secara serempak, karena semua jajaran mampu menjalankan tugasnya secara baik.

“Kita berharap supaya seluruh pemerintah negeri desa di kota Ambon bisa menyelesaikan dokumen itu, seperti tahun lalu kota Ambon menjadi satu-satunya kabupaten/kota yang bisa mengalokasikan dana desa secara serempak, karena semua jajaran pemneg pemdes mampu bekerja secara baik menyiapkan seluruh dokumen sehingga masuk Januari sudah cair, lalu program pembangunan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintaha bisa berlangung dengan baik itu harapan kita,” tuturnya.

Wattimena juga menambahkan pekerjaan selanjutnya yang harus dikerjakan oleh Pemkot adalah berupaya membangun desa, negeri di kota ini menjadi desa mandiri. Negeri Laha telah mendapatkan predikat tersebut, sehingga dirinya meminta agar seluruh indikator yang telah dipenuhi harus terus dipertahankan agar tetap menyandang Desa mandiri dan diconti oleh Desa/Negeri lingkup Pemkot.

“Laha sudah mandiri, kita harap menjadi contoh bagi desa.negeri lainya. Sudah mandiri pun masih bisa tujun lagi ke maju kalau kita tidak mempertahankan, berbagai indikator yang sudah kita penuhi,” pungkas Wattimena.

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon akan menerima penghargaan “Anugerah Anindhita Wistara Data” dari Badan Pusat Statisik (BPS) sebagai wujud apresiasi atas komitmen dan capaian pemerintah daerah dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) yang berpredikat

“Sangat Baik” dan “Baik”.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan-RB) bersama Plt. Kepala BPS, dijadwalkan akan menyerahkan penghargaan tersebut kepada kepala daerah penerima, termasuk Kota Ambon, dalam acara Diseminasi Hasil Sensus Pertanian 2023 yang rencananya digelar di The Ritz Carlton, Jakarta pada 4 Desember mendatang.

Terkait hal ini, Kepada Dinas Kominfo dan Persandian (Diskominfosandi) Kota Ambon, Joy Adriaansz, Rabu (29/11/2023) di Balai Kota menjelaskan, selama ini pihaknya bersama Bappeda Litbang, dan BPS Kota Ambon melaksanakan EPSS sebagai tindak lanjut dari Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022.

“EPSS merupakan proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri dalam tujuan mengukur kematangan penyelenggaraan statistik sektoral,” ujarnya.

Dirincikan, tahapan EPPS terdiri atas penilaian mandiri, penilaian dokumen, interview, dan visitasi. Implementasinya diawali dengan pembentukan Tim Penilaian Internal (TPI) yang melibatkan DiskominfoSandi dan Bappeda Litbang.

Penilaian mandiri, selanjutnya dilakukan terhadap dua OPD, yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Dinas Perikanan Kota Ambon, yang melakukan kegiatan statistik maksimal selama 2 (dua) tahun.

“Disperindag dan Dinas Perikanan menjadi sampel. Penilaian mandiri dilaksanakan guna mengevaluasi setiap kegiatan statistik yang telah dijalankan oleh kedua OPD tersebut,” katanya.

Dijelaskan, pelaksanaan penilaian mandiri berpedoman pada 38 indikator yang terbagi dalam 5 (lima) domain; prinsip Satu Data Indonesia (SDI), kualitas data, proses bisnis statistik, kelembagaan, dan statistik nasional

Teknis pelaksanaannya meliputi pengumpulan bukti dukung dari 2 OPD, Verifikasi bukti dukung oleh TPI, Pengisian penilaian di aplikasi SIMBATIK oleh Operator Tim, Verifikasi data pengisian oleh supervisor dan Submit hasil penilaian mandiri.

Dirinya menandaskan, dalam Penilaian interview yang dilakukan untuk meyakinkan validitas dan kesesuaian bukti dukung hasil penilaian mandiri, BPS Maluku melakukan sistem penilaian silang antar Kabupaten/Kota.

“Penilaian silang antar kabupaten/kota dilakukan pada bulan Agustus 2023 lalu, menjadi jaminan penilaian yang objektif sehingga dalam proses tersebut Kota Ambon dinilai oleh BPS Kabupaten Buru Selatan,” tandasnya.

Untuk diketahui, pemberian penghargaan ini baru pertama kalinya dilakukan oleh BPS dengan penerima 6 (enam) Pemerintah Provinsi dan 28 Pemerintah Kabupaten/Kota.

Ambon, Maluku.news – Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena mewisudakan 31 murid Sekolah Lansia yang dikelola Kelompok Bina Keluarga Lansia (KBKL) Nusa Indah, Negeri Hutumuri, Kecamatan Leitimur Selatan (Leitisel), di Marina Hotel, Rabu (29/11/2023).

Berdirinya Sekolah Lansia ini bertujuan utnuk meningkatkan kualitasnya dalam mewujudkan lansia tangguh, SMART (sehat, mandiri, aktif dan bermartabat) dalam lingkup tangguh tujuh dimensi (spiritual, fisik, emosional, intelektual, sosial, vokasional dan lingkungan), selain itu juga lansia memiliki pengetahuan tentang menua sehat dan sakit, kesehatan fisik dan mental, serta lingkungan yang mendukung kehidupan lansia.

Wattimena dalam sambutannya mengungakpakan, minimal melalui kegiatan-kegiatan yang telah diikuti oleh para Lansia selama masa pelatihan, dapat menjadi pengalaman berharga guna mengimplementasikan tujuan berdirinya KBKL Nusa Indah tersebut.

“Minimal pengalaman-pengalaman yang sudah diperoleh selama mengikuti bimbingan, pelatihan di KBKL Nusa Indah ini bisa diceritakan kepada tetangga, teman-temannya yang juga merupakan lansia. Karena tidak semua orang bisa menerima status lansia. Kita harapkan mereka tetap berarti pada masa tuanya,” jelasnya.

Pada kesemapatan itu juga, Pj Wali Kota dua Periode ini, melontarkan ucapan terimaksih untuk bantuan seluruh pihak guna mensejahterahakan kehidupan warga masyarakat yang berdiam di ibukota Provinsi Maluku ini.

“Pemkot juga berterimakasih kepada BKKBN, Pak Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan, Nopian Andusti, Ibu Kepala Perwakilan yang banyak membantu kota ini, khusunya dalam upaya kita untuk tetap berkomitmen guna mensejahterahkan keluarga dalam hal ini menurunkan Stunting dan Lansia,” ulasnya.

Dirinya berharap kegiatan ini terus dipertahankan, dan tentunya program Sekolah Lansia ini dapat terus terlaksana bahkan mampu dikembangkan diseluruh kota/kabupaten guna membantu para Lansia di provinsi ini.

“Dari kegiatan ini semua kita menjadi berguna lewat kontribusi yang dibuat, kota ini tak perlu kerja besar tetapi kerja ke kecil, dimana kita yang berkontribusi bagi kota ini itulah yang paling penting,” pungkas Wattimena.

Ambon, Maluku.news – Penyandang disabilitas di Kota Ambon diajak untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2024, sebab mereka juga memiliki hak pilih dan hak suara dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Untuk itu, dalam upaya meningkatkan partisipasi kaum penyandang disabilitas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) bersama KPU Kota Ambon, menggelar Sosiasisasi peran Ormas dan Disabilitas dalam menyukseskan Pemilu, Selasa (28/11/2023) di Hotel Gran Avira, Batumerah.

Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, Agus Ririmasse, dalam sambutannya pada pembukaan kegiatan ini mengakui, penyandang disabilitas kerap menemui kendala dalam menjalankan haknya, meskipun konsistitusi dan peraturan perundang-undangan sudah banyak yang mengatur regulasi aksesibilitas.

“Pemerintah bertanggungjawab memenuhi hak politik tanpa diskriminasi dan hak memperoleh fasilitas serta perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam menggunakan hak pilihnya di Pemilu,” ujarnya.

Dikatakan, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang dimaksud dengan “persamaan kesempatan” adalah kondisi yang memeberikan kesempatan atau akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dirinya di segala aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Olehnya itu, Sosialisasi penting untuk dilaksanakan agar dapat memberikan informasi kepada penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya.

“Hak Politik bagi menyandang disabillitas wajib dipenuhi disamping hak dasarnya seperti pangan, sandang, dan lainnya,” ungkap Ririmasse.

Dirinya berharap, dengan Sosialisasi ini, para penyandang disabilitas dapat mengerti tata cara pencoblisan di bilik suara, serta dapat mengakomodasi hak penyandang disabilitas mengikuti Pemilu, mulai dari pendaftaran hingga pemungutan suara.

“Dengan pendidikan politik dan pengawasan partisipatif bagi penyandang disabilitas, maka akan turut berdampak pada pemilu yang berkualitas,”ujar Ririmasse.

Ambon, Maluku.news – Guna mengedukasi masyarakat terkait Stunting dan pencegahannya, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (DPPKB) melaksanakan kegiatan Gerakan Peduli Stunting (Garpu Genting) Tahun 2023

Kegiatan yang digelar Selasa (28/11/2023) di Hotel Elisabeth, dibuka oleh Pj. Ketua Tim Penggerak (TP) PKK yang juga Mama Parenting Kota Ambon, Lisa Wattimena, yang dalam sambutannya, mengatakan persoalan Stunting telah menjadi agenda pembangunan Nasional dan Kota Ambon menjadi salah satu kota yang perlu adanya intervensi masalah Stunting.

“Olehnya itu, sesuai dengan strategi nasional dalam penanggulangan stunting, telah ditetapkan 5 (Lima) pilar pencegahan Stunting antara lain; komitmen dan visi kepemimpinan, Kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku, Konvergensi, Koordinasi dan konsolidasi program pusat, daerah, dan desa, Ketahanan pangan dan gizi, dan pilar terakhir adalah Pemantauan dan evaluasi,” ujarnya.

Diakuinya, berbagai program terkait penurunan stunting yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah Kota (Pemkot) Ambon sudah mulai menunjukan hasil yang positif. Namun kerja sama dan kolaborasi yang baik antar OPD maupun mitra kerja yang selama ini tetap setia dalam mendukung setiap program harus terus ditingkatkan.

Menurut Wattimena, agar memastikan seluruh program dapat terlaksana dengan baik, perlu kolaborasi dan konvergensi program terkait dengan penurunan stunting.

“Ini menjadi kata kunci untuk memastikan seluruh program dapat terlaksana dengan baik atau masih ada yang bersifat apatis dan acuh tak acuh dalam penanganan masalah Stunting,” imbuhnya.

Ditandaskan, upaya yang dilakukan dalam penurunan stunting tidak lepas dari cita-cita bangsa Indonesia, menjadi bangsa yang maju dan modern di tahun 2045. Karenanya, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) terus digalakkan, dalam menciptakan generasi muda bangsa yang cerdas, berkarakter, berkepribadian, serta menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) untuk dapat berasing secara global.

“Dalam momen kegiatan ini, mari kita semua satu tekad, satu hati, dan bertanggungjawab mewujudkan semua, guna mempercepat penurunan Stunting,” pungkas Wattimena.

Sementara itu, Kepada DPPKB Ambon, J.W Patty, dalam laporannya menyampaikan dalam kegiatan Garpu Genting 2023 ini juga diberikan bantuan kepada 121 anak usia bawah dua tahun (baduta) penderita Stunting, 121 Ibu Hamil dan 121 Ibu Menyusui dari 5 Kecamatan di Kota Ambon.

Ambon, Maluku.news – Negeri Rumah Tiga Kecamatan Baguala, mewakili Kota Ambon dalam Lomba 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi Maluku.

Penilaian terhadap negeri Rumah Tiga oleh Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Maluku dilaksanakan Selasa (28/11/2023) dan dihadiri Asisten III Sekretariat Kota, Robby Sapulette, dan Pj. Ketua TP-PKK Kota Ambon, Lisa Wattimena.

Sapulette dalam sambutannya memberikan apresiasi yang tinggi kepada TP PKK kota Ambon, TP – PKK kecamatan Teluk Ambon, dan TP-PKK negeri Rumah Tiga yang telah bekerja dengan semangat dan tulus hati membantu pemerintah dalam mensejahterakan keluarga melalui implementasi 10 program pokok PKK.

“Di hari ini, kita ada bersama dalam pelaksanaan penilaian desa pelaksana terbaik 10 program pokok PKK di Negeri Rumah Tiga dengan sebuah harapan bahwa TP-PKK pada setiap jenjangnya sudah menjadikan 10 program pokok PKK, sebagai gaya hidup dan menjadi pelopor perubahan bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kota ambon,” ungkapnya.

Dirinya menambahkan, lomba di hari ini menjadi ajang bagi PKK untuk melihat dan mengevaluasi lagi apa yang telah dilaksanakan dan bagaimana 10 program pokok PKK sudah dilaksanakan di kota Ambon, khususnya di Negeri Rumah Tiga.

“Saya yakin bahwa penilaian ini akan berlangsung secara objektif, bukan sekedar menjadi ajang untuk mendapatkan desa mana yang terbaik, tetapi lebih dari itu sebagai bahan evaluasi kita bersama apa yang telah dicapai, dan apa yang belum tercapai dalam pelaksanaan 10 Program Pokok.” tandasnya.

Di kesempatan yang sama, Pj. Ketua TP – PKK Kota Ambon mengakui pelaksanaan Lomba 10 Program Pokok PKK merupakan program rutin yang setiap tahun dilaksanakan oleh TP – PKK provinsi sampai di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan untuk meningkatkan silaturahmi antar pengurus PKK, serta melihat secara langsung pelaksanaan 10 program pokok PKK tahun sebelumnya, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program yang telah direncanakan dan dilaksanakan pada tahun berjalan.

“Untuk kota Ambon, TP- PKK Negeri Rumah Tiga yang mewakili ke tingkat provinsi, sudah melalui proses penilaian pada tingkat kecamatan dan tingkat kota Ambon dan menurut kami, Negeri Rumah Tiga layak untuk ikut penilaian di tingkat provinsi,” beber Wattimena.

Diakuinya, dalam penilaian lomba di hari ini, PKK kota Ambon akan menampilkan kreatifitas, inovasi, gagasan atau ide baru yang diharapkan secara signifikan dapat mendukung perubahan dan tingkat kemajuan yang membawa dampak positif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Ambon secara umum.

“Harapan kami bukan hanya untuk dinilai tetapi diberi masukan untuk membenahi dan memperbaiki yang masih kurang. Sebab, menang bukanlah satu – satunya tujuan kami tetapi kami hadir saat ini untuk memberikan yang terbaik dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK guna mewujudkan kesejahteraan keluarga,” pungkasnya.

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Tentang Pengembangan Layanan Perbankan Bagi Kepentingan Publik di Kota Ambon.

Penandatanganan MoU, dilakukan oleh Pj Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, yang didampingi Sekretaris Kota (Sekkot) Agus Ririmasse, sedang dari pihak Bank Mandiri perwakilan Pj. Kepala Area Maluku PT. Bank Mandiri, Azizi Rahim, Senin (27/11/2023) di ruang kerja Wali Kota.

Turut menyaksikan, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Roy DeFretes, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), J. Silano, Serta Kabag Hukum Sekretariat Daerah, Lexy Manuputty.

Wattimena dalam Arahnya, manyampaikan penghargaan kepada pihak Bank Mandiri yang telah membantu Pemkot dalam upaya peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi Penerimaan Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah juga layanan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)

“Terima kasih kepada Bank Mandiri, atas kolaborasinya untuk pelayanan berbagai kepentingan publik, terutama untuk peningkatan PAD dan fasilitasi KKP di Pemkot Ambon. Saya yakin hal ini akan membawa dampak positif bagi kita di kota ada Ambon dan membawa manfaat bagi Pemkot juga bagi Bank Mandiri,” ujarnya.

Dijelaskan, dengan adanya MoU ini, maka di anggaran tahun 2024 Pemkot dalam proses belanja daerah sudah dapat menggunakan KKP, guna meminimalisir penggunaan uang tunai dalam transaksi.

“Kita berharap tanggungjawab pemerintah dalam proses belanja Daerah dapat menggunakan KKP, oleh karena itu MoU ini agar dapat ditindaklanjuti oleh semua OPD yang ada di lingkup Pemkot,” tandasnya.

Sementara itu, Pj. Kepala Area Maluku PT. Bank Mandiri, Azizi Rahim, menyatakan sebagai bank dengan aset terbesar di Indonesia, bersedia bekerja sama dengan Pemkot terkait keuangan daerah, baik dari sisi penerimaan, proses, hingga pengeluaran, meliput M – Pos, layanan platform keuangan digital Kopra By Mandiri untuk bill collection, serta fasilitas KKP.

“Merupakan suatu kehormatan bagi kami, dapat menyediakan layanan perbankan bagi Pemkot Ambon mulai pintu masuk, proses, hingga pintu keluar, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kita semua,” terangnnya.

Ditemui terpisah setelah penandatanganan MoU, kepala BPPRD Kota Ambon, Roy DeFretes mengizinkan fasilitasi KKP dari Bank Mandiri yang bekerja sama dengan Pemkot. Dirinya menjelaskan, nantinya dalam proses belanja pemerintah tidak lagi menggunakan uang tunai.

“Jadi dari BPKAD, anggaran disetor ke bank, lalu dari pihak bank menyerahkan KKP ke OPD sehingga kita tidak lagi diberi uang tunai untuk belanja barang operasional dan modal belanja, juga untuk biaya perjalanan dinas,” pungkas DeFretes.

Ambon, Maluku.news – Dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera, Tim Penggerak (TP) PKK Kota Ambon, menggelar Rapat Konsultasi (Rakon) Tahun 2023, di bawah sorotan tema “Membangun Sinergitas Bersama Mewujudkan Masyarakat Kota Ambon yang Sejahtera”.

Rakon ini dilaksanakan di Manise Hotel, Jumat (24/11/2023), dan dihadiri langsung oleh Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, yang dalam arahan singkatnya, menyoroti perlunya sinergitas TP-PKK bersama dengan Pemerintah Kota (Pemkot), guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera sesuai dengan tema yang diusung.

“TP-PKK merupakan mitra Pemerintah guna menggerakan potensi kita dalam wadah keluarga supaya dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga dapat mengeliminir berbagai persoalan-persialan yang terjadi di dalam kehidupan keluarga dan berdampak bagi lingkungan (masyarakat),” ungkapnya.

Dijelaskan, salah satu tanggung jawab Pemerintah yakni mempesiapkan generasi muda bangsa yang berkualitas, oleh sebab itu, perlu kolaborasi dan sinergitas guna mewujudkannya, sehingga lahir generasi emas berkualitas di tahun 2045, atau 22 tahun yang akan datang.

“Salah satu tanggung jawab besar TP-PKK, adalah bekerja sama dengan Pemkot melalui dinas teknis untuk mengatasi persoalan Stunting. Oleh sebab itu diharapkan OPD terkait turut menghadiri kegiatan ini agar dapat menintervensi program kegiatan guna menangani sejumlah permasalahan yang berada dimasyarakat termasuk ambang batas kemiskinan di kota ini,” tandas Wattimena.

Sementara itu, Pj. Ketua TP-PKK Pemkot Ambon, Lisa Wattimena, membeberkan, dalam Rakon kali ini melibatkan Bapak/Ibu Camat, Kepala Desa, Kepala Pemerintah Negeri dan Lurah, untuk turut andil dalam mempersiapkan sejumlah program kerja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Diharapkan melalui Rakon ini PKK dikecamatan/Kelurahan/Desa/Negeri, dapat bersama dengan Pemerintahannya merencanakan program, dan dapat menggerakkan anggaran PKK dimasukkan di dalam dokumen perencanaan pembangunan masing-masing, yang nantinya akan berdampak pada sinergitas dan kerja sama guna mewujudkan keluarga dan masyarakat yang sejahtera,” pungkasnya.

Ambon, Maluku.news – Jelang HUT ke-24 yang jatuh pada 7 Desember 2023, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Ambon menggelar berbagai kegiatan yang dicanangkan Jumat (24/11/2023) pagi di Pattimura Park.

Asisten Administrasi Umum Sekretariat Kota Ambon, Robby Sapulette, saat membacakan sambutan tertulis Pj. Wali Kota, dalam pencanangan dimaksud, meminta seluruh jajaran DWP kota Ambon dapat merenungkan pencapaian dan tantangan yang telah dilewati serta menata visi yang lebih besar dalam memajukan organisasi.

Hal ini, lanjutnya, dapat dipahami sebagai kemampuan perempuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan mengelola masalah dengan baik dengan tujuan mencapai kesejahteraan dalam keluarga.

Dikatakan, peran perempuan sangat dibutuhkan mengingat ketrampilannya dalam mengelola sumber daya yang ada dalam keluarga dari segi sosial, ekonomi, maupun ekologis. Peran inilah yang menjadikan perempuan sebagai komponen penting dalam perwujudan pembangunan yang berkelanjutan.

“Seiring dengan peran perempuan yang sangat strategis tersebut maka DWP kota Ambon diharapkan dapat menjadi partner Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon untuk bahu membahu, mendorong pencapaian kebijakan, dan target pembangunan yang berkelanjutan di kota ini,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DWP Kota Ambon, Hane Ririmasse, dalam laporannya mengatakan HUT ke-24 DWP dilaksanakan dalam sorotan tema “Peran Strategis Perempuan dalam Pembangunan Berkelanjutan”.

“Pelaksanaan kegiatan HUT ini sendiri bertujuan memperkuat rasa kebersamaan dan kebanggan terhadap organisasi DWP serta merupakan wujud dukungan organisasi sebagai mitra pemkot bersama dengan PKK. Disamping itu juga untuk meningkatkan kesadaran atas peran startegis yang dimiliki perempuan, khususnya anggota DWP guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” jelasnya.

Ririmasse merinci, berbagai rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan yakni, Pemberian Tanda Kasih kepada para penyapu jalan, Anjangsana/Peduli Kasih kepada penghuni Lapas, Panti Jompo, dan Siswa SLB pada 27 – 28 November, Seminar Peran Perempuan di Era Modernisasi (30 November), Sunatan Massal (2 Desember), Donor Darah (5 Desember), serta Puncak Perayaan HUT (7 Desember).