Beranda blog Halaman 119

KPK-Pemkot Rakor Program Pemberantasan Korupsi

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Satgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V (Maluku dan Papua), menyambangi Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Kamis (29/02/2024) guna mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2024″.

Satgas yang diketuai oleh Abdul Haris, diterima oleh Asisten III Setda, Robby Sapulette bersama pimpinan dan perwakilan OPD di Ruang Rapat Vlissingen, Balai Kota.

Sapulette, yang ditemui sela-sela Rakor Sesi pertama mengungkapkan, ada beberapa catatan penting terkait dengan penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Kota Ambon sehingga itu harus segera diselesaikan.

“Setelah kami rapat bersama dengan tim MCP dari KPK, ada beberapa catatan yang mesti kita selesaikan. Salah satunya integrasi sistem dalam optimalisasi penerimaan daerah antar mitra, internal maupun eksternal Pemkot harus kits kejar mengingat deadline waktu yang diberikan. Dengan adanya peningkatan ini maka kita mengurangi tingkat kebocoran kalau dikelola secara parsial harusnya terintegrasi ini menjadi catatan penting yang harus kami kelola dalam waktu dekat,” urainya.

Sementara itu Ketua Satgas KPK, Abdul Haris, menjelaskan, berdasarkan program MCP terdapat 8 (delapan) area intervensi yang menjadi indikator penilaian yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pelayanan terpadu satu pintu, peningkatan kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa.

Katanya, Kota Ambon jika dibandingkan dengan Kota/Kabupaten di Provinsi Maluku pencapaiannya terkait dengan delapan area intervensi masih lebih baik dari lainnya.

“Terus terang saja kota Ambon termasuk bagus (Capaian MCP) dari kabupaten/kota lain, tapi perlu perbaikan, banyak yang harus kita benahi baik dari SDM, kemampuan pendapatannya, kemampuan mengolah SDM dan sebagainya,” ungkapnya.

Disinggung, terkait dengan evaluasi Rakor tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya apakah mengalami peningkatan, Haris mengatakan fluktuatif ada yang mengalami peningkatan namun juga ada yang mengalami penurunan lantaran imbas dari Pandemi COVID-19 yang sempat menggemparkan dunia, termasuk Indonesia dan Ambon di dalamnya.

“Ya itu bertahap ada yang naik, ada yang turun, apalagi kemarin kan sempat COVID – 19, otomatis pendapatan daerah turun kondisi kemarin,” pungkasnya.

Dirinya berharap, Pemkot Ambon, dapat membenahi MCP, terutama dengan sistem yang terintegrasi, sehingga dalam waktu dekat dapat tercapai seluruh area intervensi penilaian.

“Kita kasih deadline untuk sistem terintegrasi pada 31 Maret sudah harus kelar. Sekarang ini kita berharap dilakukan perbaikan lagi agar pemerintah mandiri terus,” harapnya.

Terpisah, Sekretaris Kota (Sekkot) yang hadir dalam sesi kedua Rakor dimaksud, dalam arahannya memberikan apresiasi yang tinggi atas kehadiran tim Satgas KPK di Pemkot Ambon.

Untuk itu, dirinya meminta kepada Seluruh pimpinan OPD agar memperhatikan masukan – masukan serta melakukan perbaikan yang telah direkomendasikan.

DPRD Maluku Bahas Persoalan Kelistrikan Bersama PLN

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – PT PLN (Persero) UIW Maluku dan Maluku Utara didesak untuk segera memetakan persoalan kelistrikan di negeri seribu pulau ini.

Desakan ini disampaikan DPRD Maluku mengingat masih terdapat 205 desa di negeri raja-raja ini yang belum juga teraliri listrik.

“Tadi pak GM menjelaskan ada 205 desa yang belum teraliri listrik. Ada kendala teknis Yang saya tangkap, jalan dan jembatan untuk akses masuk ke desa itu.

Nah yang saya ingin tahu dari pak GM karena ini harus dipetakan, jalan dan jembatan mana di daerah mana, supaya kita mendudukkan status jalan dan jembatan itu,”ujar Sekretaris Komisi II DPRD Maluku, Ruslan Hurasan dalam pertemuan bersama General Manager (GM) PLN, Awat Tuhuloula di rumah rakyat, karang panjang, Ambon, kamis (29/02/2024).

Dikatakan, pemetaan terhadap persoalan penunjang kelistrikan perlu dilakukan, sehingga dapat diketahui secara pasti jalan maupun jembatan mana saja sesuai status, apakah itu provinsi maupun kabupaten/kota.

Jika hal ini diketahui, menurutnya DPRD akan mendorong sesuai kewenangan yang ada pada masing-masing pemerintah daerah, termasuk berkoordinasi dengan Komisi III yang merupakan mitra kerja dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku.

“Kalaupun akses itu menjadi status jalan provinsi maka kewenangan provinsi harus bertanggung jawab, saya kira ini juga harus dibicarakan, termasuk berkoordinasi dengan Komisi III, ketika mereka menyampaikan aspirasinya ke dinas PUPR maka kita bisa sisipkan teman-teman untuk disampaikan terkait hambatan yang dialami PLN,”tuturnya.

Begitu juga saat berkunjung ke Kabupaten/Kota dalam agenda reses maupun pengawasan, menurut Hurasan Komisi dapat menyampaikan langsung persoalan yang ada kepada Bupati/Wali Kota agar secepatnya langsung ditangani sesuai status jalan maupun jembatan.

“Oleh karena itu dalam upaya untuk menghadirkan pelayanan listrik ke desa, pak GM kita butuh data itu, perlu ada pemetaan dari PLN terhadap persoalan dilapangan,”ucapnya.

Terkait persoalan infrastruktur akses listrik di Manusela, Politisi PKB itu mengaku pernah menyampaikan langsung ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hanya saja masih perlu dibahas lagi secara bersama-sama guna memetakan mana hutan lindung yang bisa diizinkan untuk akses infrastruktur kelistrikan.

“Komisi II juga pernah menyampaikan ke kementerian terkait status hutan lindung, saya kira ini harus ada duduk bersama, supaya PLN leluasa masuk melistriki daerah-daerah di seputaran Manusela,”pungkasnya.

Pj Bupati Malra Tekankan Pentingnya Kreativitas dan Inovasi dalam Mengelola Potensi Desa

Penulis
redaksi.MN
-
0

Langgur, Maluku.news – Penjabat (Pj) Bupati Maluku Tenggara (Malra), Jasmono, menekankan pentingnya kreativitas dan inovasi dalam mengelola potensi desa sebagai upaya meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Peningkatan kualitas hidup dan sumber daya manusia, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan, harus menjadi perhatian bersama,” ungkapnya di Langgur, Rabu (28/03/2024) saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (MUsrenbang) RKPD Tahun 2024.

Menurut Jasmono, pengelolaan potensi desa secara kreatif dan inovatif dapat menjadi solusi dalam penanggulangan kemiskinan. Meskipun angka kemiskinan di Malra mengalami kenaikan pada 2023, kebijakan daerah harus difokuskan pada pemberdayaan masyarakat.

“Kita berupaya meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan dengan melibatkan sektor-sektor pemberdayaan seperti perikanan, pertanian, perindustrian, koperasi, dan UMKM,” katanya.

Jasmono menegaskan, penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan hanya bisa dilakukan melalui pemberdayaan. Masyarakat miskin perlu diidentifikasi, direkrut, dibina, dan didampingi untuk mendapatkan akses modal dan pemasaran hasil produksi.

“Tidak cukup hanya memberikan bantuan sosial, kita harus mendorong masyarakat untuk mandiri. Pemerintah memfasilitasi, bukan hanya memberikan ikan, tetapi juga memberikan kailnya,” tandasnya.

Dijelaskan Jasmono, dalam konteks peningkatan kesejahteraan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku Tenggara pada 2023 telah meningkat menjadi 67,57. Namun, masih ada beberapa permasalahan yang perlu ditangani, terutama dalam pelayanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat.

“Ke depan, pemerintah akan lebih mendorong inovasi pelayanan digital dari pusat hingga desa. Digitalisasi pelayanan di desa adalah keharusan, dan Dinas Komunikasi dan Informatika akan memberikan pendampingan agar pemerintahan desa mampu menjalankan pelayanan secara lebih efektif dan efisien,” bebernya sembari menambahkan pembangunan akan berhasil dengan dukungan dan partisipasi aktif masyarakat, termasuk pemerintah desa, pemuda, lembaga kemasyarakatan, unsur keagamaan, dan adat. Sinergi antara semua pihak akan menjadi kunci kemajuan daerah, dimulai dari partisipasi dalam perencanaan pembangunan.

Pemkot-Ormas Jalin Silahturahmi

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon bersama Organisasi Masyarakat (Ormas), Organisasi Kepemudaan (OKP), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melaksanakan pertemuan, Rabu, (28/02/2024) di Manise Hotel

Kegiatan yang digelar oleh Badan Kesbangpol guna menjalin silahturahmi dalam rangka membangun kota ini dihadiri langsung oleh Pj.Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena.

Ditemui usai kegiatan tersebut, dirinya mengungkapkan Pemkot sangat membutuhkan dukungan dari seluruh pihak guna membangun kota ini lebih maju ke depan.

“Pemerintah kota tidak bisa melakukan sendiri tetapi dibutuhkan kerja bersama sinergitas dan support dari seluruh elemen masyarakat di kota Ambon untuk terus membangun kota ini menuju ke arah yang kita dambakan bersama dalam rangka itu maka peran LSM, OKP, Ormas itu sangat penting,” ungkapnya.

Dirinya berharap dengan terjalinnya silahturahmi yang baik ke depan akan terbangun pemahaman yang sama bahwa kita terpanggil untuk membuat yang terbaik bagi pengembangan kota dan masyarakat.

“Saya bilang ada tantangan kita terkait dengan kebijakan Pemerintah Pusat (Pempus) guna mewujudkan Indonesia Emas, dan persoalan-persoalan masyarakat dan penyakit sosial lainnya yang terus dihadapi oleh sebab itu kami membutuhkan OKP, Ormas dan LSM,” tandasnya.

Wattimena pada kesempatan tersebut juga mengingatkan agar Ormas yang ada di kota Ambon dapat mendaftar di Kesbangpol agar keberadaannya mendapat legitimasi dan pengakuan dari pemerintah.

“Dari 2017 sampai sekarang yang baru terdaftar sekitar 97 padahal kalau kita terima proposal itu ratusan organisasi yang ada di kota Ambon untuk memperjuangkan aspirasi kepentingan anggotanya, maka organisasi itu harus terdaftar dan memenuhi persyaratan yang diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan,” pungkasnya.

Pj Bupati Malra: MUsrenbang Penting Untuk Bahasa Secara Komprehensif Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat

Penulis
redaksi.MN
-
0

Langgur, Maluku.news – Penjabat (Pj) Bupati Maluku Tenggara (Malra), Jasmono menyatakan Musrenbang penting sekali untuk membahas secara komprehensif aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Rekomendasi yang dihasilkan haruslah tepat sasaran, tepat guna, dan tepat hasil untuk kemajuan daerah dan masyarakat.

“Saya berharap semua pihak, terutama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, serius dalam pelaksanaan Musrenbang ini,” ujarnya dalam sambutan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan untuk Kabupaten Maluku Tenggara di Langgur, Rabu (28/02/2024) .

Dijelaskan Jasmono, musrenbang tidak dianggap sebagai formalitas belaka tanpa makna. Hasil Musrenbang akan ditindaklanjuti dengan surat penegasan dari bupati kepada OPD terkait. Setiap usulan yang telah disepakati harus dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Renja) Perangkat Daerah, dan Bappedalitbangda bertanggung jawab untuk memastikannya. Semua usulan yang memenuhi kriteria wajib ditindaklanjuti.

“Musrenbang Tahun ini memiliki tujuan untuk merencanakan tahun 2025, yang merupakan awal dari masa transisi periode perencanaan. Ini mencakup akhir periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 dan dimulainya pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) baru untuk periode 2025-2029,” ungkapnya.

Menurut Jasmono, dalam dokumen perencanaan pada tahun transisi ini, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 harus memperhitungkan sejumlah kebijakan strategis, baik dari segi regulasi maupun kebutuhan nyata masyarakat.

“Isu-isu seperti stunting, kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, dan lainnya masih harus menjadi prioritas dalam perencanaan 2025. Data tentang kemiskinan ekstrem dan stunting yang telah tersedia harus menjadi dasar bagi penentuan lokasi dan target intervensi,”katanya.

“Dalam perencanaan 2025 di Kabupaten Maluku Tenggara, stabilitas politik dan keamanan dianggap sebagai bagian integral dari agenda pembangunan. Pemerintah dari tingkat desa hingga kecamatan harus memastikan keamanan dan stabilitas daerah tetap terjaga. Masalah kenakalan remaja dan konsumsi minuman keras seringkali menjadi penyebab gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat,” katanya lagi.

Jasmono menambahkan, upaya pemulihan ekonomi yang masih diperlukan pada tahun 2025. Selain menjaga stabilitas inflasi, peningkatan ketenagakerjaan juga menjadi prioritas. Tingkat Pengangguran Terbuka selama periode COVID-19 hingga tahun 2023 menunjukkan tren kenaikan. Pada tahun 2023, tingkat pengangguran mencapai 6,08 persen.

“Oleh karena itu, upaya strategis untuk memperluas lapangan kerja perlu dilakukan secara sinergis dan terintegrasi. Peningkatan kompetensi, keterampilan, dan kemampuan kerja harus dilakukan secara massif,” pungkasnya.

Sekda Secara Resmi Menutup Festival Al Fatah 2024

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Setelah berlangsung selama 4 hari yakni sejak 24 – 28 Februari 2024, Festival Al Fatah, secara resmi di tutup oleh Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, yang ditandai dengan pemukulan rebana, pada Rabu (28/2/2024) malam, di halaman Masjid Raya Al Fatah.

Sekda atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, merasa bangga dan berbahagia karena rangkaian kegiatan Festival Al Fatah ini, dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta memberikan manfaat, baik bagi masyarakat pada umumnya, dan peserta pada khususnya, dalam upaya untuk syiar Islam, juga untuk menjaga dan melestarikan tradisi, budaya dan kebudayaan Islam di Provinsi Maluku.

“Masyarakat Maluku patut berbangga, bahwa daerah ini kaya dengan aneka seni, tradisi, budaya dan kebudayaan yang sangat unik dan beragam.” Ungkap Sekda

Ia menyampaikan, seni dan budaya yang dimiliki saat ini merupakan simbol dari prularitas budaya yang telah menciptakan identitas dan karakter masyarakat Maluku.

“Untuk itu marilah kita selalu memelihara dan menjaga khasanah budaya sebagai modal untum membangun generasi muda yang berkualitas dan kompetitif.” Ajak Sekda.

Dirinya berharap, agar kegiatan ini, harus mampu mendorong transformasi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, terutama bagi generasi muda, agar semakin mencintai seni, tradisi dan budaya lokalnya, serta tidak mudah terpengaruh ke dalam budaya asing, yang bertentangan dengan nilai-nilai dan kultur masyarakat Maluku.

“Saya mengajak semua pihak, para budayawan, seniman, dan sejarahwan di Maluku, untuk saling bekerjasama, mengembangkan seni, tradisi, budaya dan kebudayaan Maluku, kearah yang semakin produktif, profesional, sehingga di masa mendatang, semua warga dunia, bisa mengenal dan menikmati sajian seni, tradisi, budaya dan kebudayaan Maluku.” Tutupnya.

Hadir juga pada kesempatan itu, Forkopimda Provinsi Maluku, Pengurus Yayasan Al Fatah Ambon, Ketua Panitia Festival Al Fatah Ambon, Pimpinan OPD dan Instansi Vertikal Provinsi Maluku dan Kota Ambon, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, serta panitia Penyelenggara.

Gubernur Kukuhkan Gugus Tugas Daerah, Bisnis Dan Ham Provinsi Maluku Periode 2024-2026

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Gubernur Maluku Irjen. Pol. (Purn.) Drs. Murad Ismail mengukuhkan Gugus Tugas Daerah, Bisnis dan Hak Asasi Manusia Provinsi Maluku Periode 2024-2026, pada Rabu (28/02/2024) bertempat di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku.

Hadir secara langsung pada kesempatan itu Forkopimda Provinsi Maluku, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Maluku beserta jajaran staf, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, serta Direktur Jenderal HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI yang mengikuti secara virtual.

Atas nama Pemerintah Daerah, Gubernur pada kesempatan itu menyampaikan apresiasi atas dikukuhkannya Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Provinsi Maluku.

“Semoga saudara-saudara mampu mengaktualisasikan tugas dan fungsinya dalam pencapaian strategi nasional bisnis dan HAM di Provinsi Maluku dengan optimal.” Ungkap Gubernur.

Di era globalisasi dewasa ini, Gubernur mengatakan penting untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM, ke dalam semua lapisan operasional bisnis.

“Untuk itu dalam mengembangkan bisnis, perlu melibatkan proses konsultasi dengan semua pemangku kepentingan, memastikan bahwa kebijakan dan praktek bisnis, sejalan dengan standar HAM internasional, serta berkomitmen untuk memperbaiki ketidak seimbangan sosial dan ekonomi di dalam serta di sekitar Perusahaan kita.” Terang Gubernur.

Dirinya yakin dengan memprioritaskan nilai-nilai HAM, kita tidak hanya akan mencapai kesuksesan bisnis yang berkelanjutan tetapi juga menjadi contoh inspiratif bagi dunia bisnis dan membentuk tren positif yang lebih besar di tengah-tengah Masyarakat.

Untuk diketahui Pengukuhan tersebut berdasarkan pada Keputusan GUbernur Maluku Nomor 132 Tahun 2024, dimana Gubernur Maluku bertindak sebagai Ketua Gugus, Wakil Ketua yakni Sekretaris Daerah Maluku, dan dikukuhkan sebagai Sekretaris ialah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku.

Sekda Hadiri Pengukuhan 3 Guru Besar Iain Ambon

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Institut Agama Islam Negeri Ambon pada Rabu (28/02/2024), menggelar Acara Pengukuhan 3 Guru Besar, di Auditorium IAIN Ambon.

Hadir juga pada kesempatan itu Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, Forkopimda Provinsi Maluku, Rektor, Wakil Rektor serta Pimpinan IAIN Ambon, Ketua dan Anggota Senat IAIN Ambon, Para Dosen dan Staf di Lingkungan IAIN Ambon, serta unsur lainnya.

Mengawali sambutannya Sekda menyampaikan bahwa dirinya mendapatkan informasi pada tahun 2023 lalu, IAIN Ambon telah menerima mahasiswa asing dari Thailand.

“Hal ini merupakan kabar baik, karena IAIN Ambon semakin kompetitif dan maju di dunia Pendidikan Tinggi.” Ujarnya.

Oleh karena itu, pada kesempatan itu Sekda atas nama Pemerintah Provinsi Maluku mengucapkan selamat dan sukses, kepada Para Guru Besar yang dikukuhkan pada hari ini, serta apresiasi atas kerja keras Rektor dan seluruh civitas akademika IAIN Ambon, dalam memajukan dan mengembangkan kualitas akademik secara terus menerus.

“Semoga pencapaian ini, semakin memperkokoh kelembagaan IAIN Ambon, menyambut proses alih status menuju Universitas Islam Negeri (UIN) A. M. Sangadji Ambon.” Ungkap Sekda.

Sekda berharap, semua dosen di IAIN Ambon, dari berbagai bidang ilmu dapat meningkatkan kapasitas keilmuannya, memperbanyak penelitian dan inovasi yang bermanfaat, bagi Pembangunan Masyarakat dan peradaban, serta memperbanyak karya-karya akademik yang berkualitas sehingga menambah daftar Guru Besar baru, di lingkungan IAIN Ambon, di tahun-tahun mendatang.

“Kita semua telah berusaha mendorong, agar alih status IAIN Ambon, menjadi Universitas, dapat segera dituntaskan pada waktu dekat.” Terang Sadali.

Dengan Demikian, Sekda menyampaikan, IAIN Ambon dapat memperkuat kualitas akademik dan membuka bidang-bidang keilmuan baru, yang sangat dibutuhkan dalam Pembangunan di Maluku.

“Sebelum mengakhiri sambutan ini, atas nama pribadi, keluarga dan Pemerintah Provinsi Maluku, saya ucapkan selamat dan sukses kepada Para Guru Besar yang baru dikukuhkan, semoga Allah SWT, senantiasa memberikan Ridho dan Karunia-Nya, dalam menjalankan tugas dan pengabdian bagi bangsa, negara dan Provinsi Maluku yang sama-sama kita cintai.”ujarnya.

Untuk diketahui para Guru Besar yang dikukuhkan yakni Prof. Dr. Abdullah Latuapo, M.Pd, Prof. Dr. Ismail Rumadan, MH, dan Prof. Dr. Adam Latuconsina, M.Si.

DPRD Maluku Minta Dishub dan BPTD Siapkan Data Penyampaian ke Pempus

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Komisi III DPRD Maluku mintakan Dishub Maluku dan BPTD untuk menyiapkan data dalam penyampaian aspirasi ke pemerintah pusat. Desakan tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Maluku Ricard Rahakbauw saat menggelar Rapat Kerja Rabu (28/02/2024).

Rapat kerja tersebut dipimpin Ketua Komisi III DPRD Maluku Richard Rahakbauw di hadiri Sekretaris Komisi Ayu H Hasanusi Anggota Anos Yermias, dan Fauzan Alkatiri

Rahakbauw mengatakan rapat ini berkaitan dengan subsidi BBM dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi Maluku terkait dengan kapal perintis dan KMP milik Perumda Panca Karya. untuk disampaikan kepada Kementerian Perhubungan.

Sementara itu Anggota komisi III Anos Yermias mejelaskan untuk penambahan lintasan KMP Marsela digantikan dengan KMP.l lainnya. Jadi usul saya tadi itu bisa diterima kedepannya semua bisa terlaksana dengan baik.”ungkapnya.

Lewerissa Minta Pemda Maluku Siapkan Skema Pemanfaatan Pangan Lokal

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Harga kebutuhan pokok di Provinsi Maluku mengalami kelonjakan, terutama komoditi beras.

Harga beras di pasar tradisional Mardika Ambon kini telah menembus Rp 415.000/karung dari harga normal Rp385.000/karung, sedangkan harga eceran naik dari Rp16.000 menjadi Rp18.000 sampai 19.000/kg.

Mengatasi hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku diminta untuk segera mengambil kebijakan, terutama dalam pemanfaatan pangan lokal.

“Pemerintah harus proaktif dalam melihat bagaimana pangan lokal ini harus dapat dipergunakan jangan hanya beras, kalau suatu ketika beras tidak ada masyarakat mau makan apa,” kata Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Johan Lewerissa kepada wartawan di rumah rakyat, Karang Panjang Ambon, Rabu (28/02/2024).

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Maluku dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan sudah seharusnya menyiapkan skema untuk pemanfaatan pangan lokal.

Hal ini dimaksudkan agar pangan lokal dapat mengimbangi kebutuhan pokok yang setiap waktu mengalami lonjakan.

“Jadi Pemda harus mengantisipasi dengan menyiapkan bagaimana pangan lokal harus dipergunakan, sehingga mengimbangi stok pangan selalu tersedia di masyarakat,” tandas Lewerissa.

Upaya lainnya kata Lewerissa, perlu adanya langkah konkrit dari Perum Bulog bersama Pemerintah dalam ketersediaan stok beras.

Walaupun lanjutnya, stok beras di Bulog masih tersedia sampai bulan April 2024 setelah impor beras sebanyak 10 ribu ton di September 2023.

“Akibat dari elnino, musti ada alternatif pemerintah dalam hal ini Bulog untuk menyiapkan tambahan stok,” ungkap Lewerissa.

1...118119120...292Halaman 119 dari 292