Ambon, Maluku.news – Memasuki masa tenang Pemilu, Bawaslu Kota Ambon melaksanakan Patroli Pengawasan Alat Peraga Kampanye (APK), yang diawali dengan apel bersama, Minggu (11/02/2024), di Pattimura Park.

Pj. Wali Kota, Bodewin M. Wattimena dalam arahannya pada apel dimaksud, meminta agar seluruh APK berupa spanduk dan bendera, yang berkaitan dengan masa kampanye dibersihkan secara keseluruhan.

“Saya titipkan agar nanti pencopotan APK ini dilakukan secara menyeluruh di kota Ambon, jangan sampai nanti masih ada yang tersedia, itu akan menimbulkan rasa ketidakadilan,” tegasnya.

Dikemukakan, pengawasan APK dilakukan sejalan dengan berakhirnya masa kampanye bagi kontestan Pemilu pada 10 Februari, dan memasuki masa tenang hingga hari Pemungutan suara di 14 Februari mendatang.

Tahapan ini, lanjutnya, sebagai upaya bersama untuk menyukseskan Pemilu 2024 dalam asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (Luber), juga Jujur dan Adil (Jurdil).

“Kemarin dalam kegiatan sosialisasi Pemilu 2024 yang dilaksankan oleh KPU Kota Ambon bersama dengan majelis Latupati, juga bertekad untuk tanggal 14 Februari, dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan bersama, Luber dan Jurdil,” ulasnya.

Dalam Pemilu serentak ini, Wattimena menghimbau agar seluruh stakeholder dapat bersinergi menjalankan tugas dan fungsinya secara baik, mulai dari KPU, Bawaslu, Panwascam, PPK, KPPS, Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Linmas, juga turut di back-up aparatur TNI/Polri.

“Kita juga berdoa agar proses perhitungan suara dapat dilakukan dengan tertib dan damai,” terangnya.

Tambah Wattimena, sosialisasi juga perlu dilakukan agar seluruh warga Kota yang telah terdaftar dalam DPT, dapat berpartisipasi menyalurkan haknya di masing-masing TPS, guna dalam menentukan nasib Bangsa ini kedepan.

“Kepada masyarakat kota Ambon, agar pada tanggal 14 nanti semua berbondong-bondong datang ke TPS menyalurkan suaranya, karena sesungguhnya ini menjadi momentum bagi kita untuk menentukan kemajuan Provinsi dan Kota Ambon,” pungkasnya.

Ambon, Maluku.news – H-4 (empat) menjelang Pemilu 2024, Pj. Wali Kota, Bodewin M. Wattimena menyatakan Kota Ambon telah siap melaksanakan pesta demokrasi 5 (lima) tahunan pada 14 Februari mendatang.

“Indikatornya adalah dari penyelenggara, KPUD benar – benar sudah siap, semua persiapaan sudah dilakukan tinggal distribusi kotak dan surat suara ke masing-masing TPS pada H-2, Juga unsur penyelenggara pemilu lainnya, Bawaslu Kota, TNI/Polri, PPK, Panwascam dan KPPS,” Kata Wattimena saat membuka Sosialisasi dan Dialog Pemilu Luber, Jurdil, dan Berkebudayaan, Sabtu (10/02/2024) di Tribun Lapangan Merdeka.

Menurutnya, segala kesiapan itu belum cukup jika tidak didukung oleh partisipasi masyarakat sehingga kegiatan sosialisasi dan dialog yang dilaksanakan oleh Majelis Latupati kota Ambon ini patut diapresiasi.

“Sangat menarik inisiatif dari Latupati, tentang pemilu yang berkebudayaan. Kita tahu bahwa maluku dan kota Ambon adalah negeri Raja-raja itu artinya ada kesatuan hukum adat yang tumbuh dan berkembang di kota ini sehingga keberadaan masyarakat adat diakui dan dijamin oleh pemerintah,” ungkapnya.

Dengan nilai-nilai adat tersebut, Wattimena mengingatkan masyarakat agar tidak terpecah belah oleh politik identitas, dan politik uang, yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat negeri.

“Kita tolak politik identitas, politik uang, kita tolak upaya perpecahan yang dilakukan kontestan yang menjadikan masyarakat sebagai objek untuk dipecah belah,” pintanya.

Sebaliknya, sebagai bagian dari pengembangan adat istiadat, dirinya berharap,agar nilai dan ciri-ciri budaya serta kearifan lokal dapat ditonjolkan pada saat pelaksanaan pesta demokrasi.

“Kalau itu bisa kita lakukan maka tidak perlu khawatir Pemilu ini berlangsung tidak aman, sebab selain petugas juga ada tokoh-tokoh adat yang memberi edukasi,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Majelis Latupati Kota Ambon, Reza Maspaitella menyatakan harapannya agar penyelenggaraan Pemilu di kota Ambon tidak hanya dilaksanakan dalam asas, Luber, Jurdil, tapi juga penekanan pada unsur kebudayaan sebagai ciri khas yang membedakan dengan daerah lainnya.

Ambon, Maluku.news – Tepat 7 (tujuh) hari jelang Pemilu 14 Februari, digelar Apel Kesiapan Pasukan Pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdiri dari unsur TNI, Polri, dan Satuan Linmas di Lapangan Merdeka, Rabu (07/02/2024).

Bertindak sebagai inspektur, Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, yang dalam amanatnya mengatakan Apel ini merupakan bentuk sinergitas dalam rangka menyukseskan Pemilu, sehingga terselenggara aman, damai, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

“Sinergitas antar seluruh komponen penyelenggara Pemilu dan unsur pendukung di daerah wajib dilakukan demi suksesnya kegiatan demokrasi 5 (lima) tahunan demi dan untuk kepentingan negara, daerah Maluku, dan kota Ambon kedepan,” ujarnya.

Menurutnya, dengan senantiasa berpedoman pada regulasi, maka dukungan menjaga ketertiban pada Tempat – tempat Pemungutan Suara harus dipersiapkan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Selain itu, seluruh unsur penyelenggara pemilu, TNI, Polri, ASN, maupun Satuan Linmas ungkapnya, wajib menunjukan kinerja obyektif, transparan, bersikap netral, serta memastikan semua warga yang sudah memiliki hak pilih dapat menyalurkan haknya pada 14 Februari nanti.

“Yang hadir disini bertanggungjawab pada pelaksanaan pemilu di wilayah kota Ambon, apabila ditemukan kerawanan dan hambatan yang berpotensi mengganggu ketertiban di TPS, maka harus diambil langkah tegas sesuai prosedur, untuk minimalisir gangguan keamanan,” bebernya.

Wattimena menghimbau agar seluruh petugas pengamanan di TPS dapat bekerja dengan baik, dan jujur, sebab tugas tersebut akan menentukan nasib bangsa ini 5 tahun kedepan. Diingatkan juga bahwa di era modern ini, semua hal dapat terpantau di media sosial sehingga perlu kehati – hatian.

“Suksesnya pemilu harus didikung oleh seluruh pemangku kepentingan demi terciptanya sinergitas yang kuat dan saling berkesinambungan,” harapnya.

Turut hadir dalam Apel dimaksud, jajaran Forkopimda Kota, KPUD, Bawaslu, serta pimpinan OPD Kota Ambon.

Ambon, Maluku.news – Novita Pattipeilohy mewakili Maluku guna mengukuti ajang bergengsi Pemilihan Putri Indonesia Tahun 2024.

Sebelum melancong meninggalkan Kota ini, dirinya menyambangi Balai Kota, yang disambut langsung oleh Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin. M. Wattimena, di ruang kerjanya, Balai Kota, Rabu (07/02/2024).

“Jadi hari ini Pemkot merasa terhormat sekali dikunjungi salah satu calon Putri Indonesia Tahun 2024 utusan Provinsi Maluku atas nama Novita Pettipeilohy,” ungkap Wattimena kepada tim media Center, usai menjamu Novita.

Katanya, kita patut bangga karena nantinya pada ajang pemilihan itu, talent yang berasal dari kota bertajuk ‘Manise’ ini yang mewakili Provinsi Maluku. Oleh sebab itu, Pemkot patut memberi apresiasi, sebab ini merupakan bentuk ‘Kase voor Ambon’ dari anak muda berprestasi.

“Setiap generasi muda yang memperjuangkan keberhasilannya dan mewakili daerah kita, Maluku dan Kota Ambon, kami selalu memberikan apresiasi, kita tentu berharap bahwa ‘Ade Vita’ nantinya dapat mengeksplorasi semua kemampuannya dan ditampilkan pada ajang Putri Indonesia dan nantinya membanggakan kita semua sebaga masyarakat Maluku dan kota Ambon,” tandasnya.

Sementara itu, Pattipeilohy mengucapkan terimakasih kepada Pemkot yang telah menerima kunjungan dirinya dan mendukungnya. Dirinya berharap dapat mengharumkan nama Provinsi dan Kota di ajang tahunan yang terbilang sangat bergengsi tersebut.

“Saya berterimakasih atas kesempatan yang diberikan, dan saya berterimakasih juga atas dukungan dari Pemkot, Pemerintah Provinsi, dan seluruh masyarakat Maluku yang sudah mendukung. Harapannya di ajang Putri Indonesia Tahun 2024 saya bisa mengharumkan dan membanggakan Masyarakat Maluku,” pungkasnya.

Ambon, Maluku.news – Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Dinas Kominfo dan Persandian, serta Bappeda Litbang, menggelar kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral, dalam upaya mewujudkan Satu Data Indonesia (SDI).

Kegiatan yang dilaksanakan, Rabu (07/02/2024) di Ruang Rapat Command Center ini dibuka oleh Plt. Kepala Dinas Kominfo, Ronald H. Lekransy serta turut dihadiri Pranata Komputer Ahli BPS Kota Ambon, Hisbul Wathoni, selaku pemateri.

Wathoni dalam penjelasannya, mengatakan, SDI adalah Kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.

Tujuan SDI, lanjutnya, adalah guna mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan

“SDI mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 39 Tahun 2019,” tandasnya.

Sementara itu, Lekransy dalam arahannya mengakui bahwa terkait SDI Pemkot Ambon telah memiliki regulasi dalam bentuk Peraturan Wali Kota (Perwali) yakni Perwali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan SDI di Kota Ambon.

Dalam Perwali, pembina Data adalah BPS Kota Ambon yang bertugas memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data dan melakukan pembinaan penyelenggaraan SDI tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan, Walidata adalah Dinas Kominfo dan Persandian yang bertugas memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia dan menyebarluaskan data dan metadata di Portal Satu Data Indonesia.

Selanjutnya, Sekretariat adalah Bappeda Litbang yang bertugas memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Kota Ambon.

“Produsen Data adalah Semua OPD di lingkup Pemkot Ambon, yang bertugas menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia dan menyampaikan data dan metadata kepada walidata,” terangnya.

Lekransy pun berharap agar kedepan sinergitas serta integritas penyelenggaraan serta pengolahan data statistik Sektoral Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dapat lebih optimal dan terintegrasi berbasis sistem aplikasi sehingga mendukung implementasi SDI.

“Untuk itu, dalam waktu dekat akan segera diselenggarakan Forum Satu Data Indonesia tingkat Kota Ambon serta Rangkaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2024 akan dimulai pada April mendatang,” pungkasnya.

Ambon, Maluku.news – Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol-PP) Kota Ambon menyambangi Negeri Batumerah guna melaksankan sosialisasi “Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas)”, di Balai Negeri, Selasa (06/02/2024).

Setelah Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena mengukuhkan satuan Linmas, pada Desember tahun lalu, Satpol-PP menindaklanjuti itu dengan program kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka.

“Dua hari kami lakukan sosialisasi ini mulai dari Kecamatan Baguala berikutnya Kecamatan Teluk Ambon. Hari ini di Sirimau dan Leitimur Selatan (Leitisel), jadi selama kurang lebih tiga hari kedepan kami ada ditengah-tengah saudara- saudara sekalian (para anggota linmas yang telah dikukuhkan),” ungkap Assisten III Setda Ambon, Roby Sapulete, dalam sambutannya.

Dikatakan kegiatan ini, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas anggota Linmas Desa/Negeri/Kelurahan yang telah dikukuhkan sehingga mereka mengerti sebagaimana tugas pokok dan fungsi mereka di lingkungan tempat mereka tinggal.

“Bahwa sesungguhnya tugas pokok dan fungsinya memberikan ketentraman kenyamanan kepda masyarakat tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, unsur Kepolisian Negara dan TNI. Linmas ini membantu dalam rangka mengantisipasi adanya gangguan bencana, kemudian memberikan informasi dan penanganan sebelum pemerintah menyambangi lokasi tersebut,” jelasnya.

Lanjutnya, yang terpenting sebenarnya bahwa peran dari pada Linmas dalam menjaga ketertiban, keamanan, ketentraman perlu dibekali, Sehungga sosialisasi ini tentunya akan menghasilkan petugas yang siap siaga dalam situasi dan kondisi.

“Intinya dari pada Linmas itu adalah bagaimana menjaga keamanan dan ketertiban pada saat yang pertama pemilihan kepala desa, harus independen untuk menjaga ketertiban, kenyamanan,” tandanya.

Harapannya, para Satuan Linmas dapat mengikuti kegiatan pemberdayaan ini sampai selesai agar terbekali dan terlengkap dengan tugas pokok, aturan, regulasi sebagai dasar untuk menjalankan tugas yang akan dilaksnakan kedepan.

Ambon, Maluku.news – 25 orang kandidat, mengikuti tahapan Uji Kompetensi seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.

Pj. Wali Kota, Bodewin M. Wattimena yang diwakili Asisten III Setda, Roby Sapulette saat membuka kegiatan, Selasa (05/02/2024) di Ambon, mengatakan, uji kompetensi digelar untuk mengisi 10 JPT Pratama (Eselon II) yang masih lowong.

Jabatan-jabatan tersebut yakni, yakni Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik; Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat; Staf Ahli Walikota Bidang Politik, Hukum dan Aparatur; Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; Asisten Perekonomian dan Pembangunan; Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pj. Wali Kota meyakini, proses ini mempunyai nilai positif sebab dilakukan oleh Panitia Seleksi (Pansel) daerah, yang punya pengalaman dengan intelektual yang tinggi dipandu dengan asesor yang kapabel, sehingga hasilnya tidak diragukan lagi.

“Pemkot Ambon membuka ruang untuk pejabat administrator dapat berkompetisi untuk mengisi dan menduduki JPT Pratama bila memenuhi syarat administrasi, kompetensi, bahkan tak kalah penting mempunyai prestasi, serta jujur dalam melaksanakan tugas,” tambahnya.

Hasil seleksi ini, katanya, akan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) guna diberikan pertimbangan teknis yang akhirnya akan diterbitkan surat untuk pelantikan.

Khusus hasil uji kompetensi Jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang hampir 15 Tahun lamanya diisi oleh Pelaksana Tugas, ujarnya, akan sedikit berbeda dengan JPT lainnya, sebab akan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri Cq Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna mendapatkan persetujuan/rekomendasi.

“Rekomendasi ini akan disampaikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan kemudian Dirjen mengeluarkan pertimbangan teknis untuk selanjutnya dilantik,” tandasnya.

Untuk diketahui, para peserta uji kompetensi tidak hanya Pejabat Administrator di lingkup Pemkot Ambon tetapi juga dari Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, masing-masing 1 (satu) orang.

Jakarta, Maluku.news – Kota Ambon meraih penghargaan sebagai Kota terbaik Ke- III yang aktif mendukung program pengendalian Program Resistensi Antimikroba (AMR) pada rangkaian kegiatan peringatan HUT Badan POM RI Tahun 2024, di Jakarta, Minggu (04/02/2024).

Penghargaan tersebut adalah hasil Kolaborasi BPOM di Ambon dan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, dalam upaya peningkatan kesadaran (awareness) yang lebih masif dan terimplifikasi lebih luas terkait urgensi pengendalian resistensi antimikroba.

Hal ini sesuai amanat Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Pengendalian Resistensi Antimikroba dan Peta Jalan Pengendalian Resistensi Antimikroba Badan POM tahun 2020-2024.

Penghargaan bagi kota Ambon diserahkan langsung oleh Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin, didampingi Plt. Kepala Badan POM, Dr. Rizka Andalusia, Kepada Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena.

“Penghargaan yang diberikan merupakan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pimpinan daerah yang telah menunjukkan komitmen dan konsistensi nyata dalam mewujudkan dukungannya,” ungkap Wattimena di sela – sela kegiatan.

Dirinya berharap, dengan penghargaan ini dapat menambah semangat kolaborasi dalam pengawasan dan pengendalian AMR, serta menjadi pengingat akan komitmen yang harus dilaksanakan dan diimplementasikan dalam edukasi Pengendalian Antimikroba kepada tenaga kesehatan dan masyarakat luas.

“Kolaborasi antara Pemkot dengan BPOM dengan stakeholder terkait lainnya harus terus dilaksanakan,” tambahnya.

Ditandaskan, penghargaan ini menjadi pemicu bagi kabupaten/kota lainnya di Provinsi Maluku untuk bersinergi dalam meningkatkan perannya dalam pengendalian Antimikroba.

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) bersama dengan Balai POM di Ambon melaksanakan “Pembahasan Nota Kesepahaman (MoU) dan Rencana Kerja Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan”, di ruang rapat Vllisingen, Balai Kota, Jumat (02/02/2024).

Pj. Wali Kota, Bodewin M. Wattimena saat membuka pembahasan, mengungkapkan obat dan makanan menjadi hal sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Sehingga dengan nota kesepahaman ini minimal dapat memberikan pemahaman komperhensif.

“Pemkot berkepentingan untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat yang ada di kota ini terjaga, terlindungi, dalam berbagai hal upaya untuk menjaga masyarakat,” ungkapnya.

Lanjutnya, tujuan dari kegiatan ini adalah Pemkot dapat membantu Balai POM dalam rangka melakukan pengawasan obat dan makanan yang beredar di pasaran.

“Efektivitas tidak bisa terjadi kalau Balai POM berjalan sendiri butuh Pemkot dan stakeholder lainnya. Satu hal yang paling penting bahwa nota kesepahaman ini mesti memberikan langkah-langkah konstruktif terhadap peran masing-masing pihak,” urainya.

Dirinya menegaskan, masyarakat kota ini harus terlindungi agar tidak mengkonsumsi makanan dan obat-obatan yang kadaluarsa bahkan belum bersertifikat halal dan Balai POM.

“Kita harus memastikan masyarakat terlindungi dari bahaya makanan kadaluarsa, dan melalui nota kesepahaman ini saya berharap dapat mengatur tentang langkah-langkah koordinatif yang bisa dilakukan oleh Pemkot dengan Balai POM supaya memudahkan para pelaku UMKM supaya memperoleh ijin edar dan bersertifikasi halal,” pungkasnya.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir, Sekretaris Kota (Sekkot) Agus Ririmasse, bersama pimpinan OPD terkait.