Beranda blog Halaman 113

Pemkot Sosialisasi Masyarakat Ex Lokalisasi Tanjung

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial (Dinsos), Sabtu (27/01/2024), melaksanakan sosialisasi bagi masyarakat di kawasan Ex. lokalisasi Tanjung, Jalan Jendral Sudirman Batumerah, Kecamatan Sirimau.

Kepala Satpol PP Kota Ambon, Richard Luhukay menyampaikan hal ini dilakukan menyusul adanya pemberitaan salah satu media, bahwa di lokasi tersebut masih ditemukan praktik prostitusi pasca ditutup secara resmi oleh Pemerintah pada 2020 lalu.

“Kegiatan yang dilakukan adalah Sosialisasi sekaligus himbauan dan menerima tanggapan warga serta Pengecekan pada lokasi yang ditenggarai sebagai lokasi protitusi terselubung,” ujarnya.

Luhukay menjelaskan, dari komunikasi yang dibangun bersama masyarakat didapati bahwa mereka tetap mendukung program pemerintah terkait penetapan kawasan Batumerah tanjung sebagai kawasan bebas prostitusi.

“Namun, mereka juga menyayangkan adanya pemberitaan yang belum tentu benar terkait kondisi dan situasi saat ini,” tambahnya.

Menurutnya, masyarakat saat ini menanti realisasi Pemkot untuk menjadikan kawasan tanjung Batumerah sebagai kawasan sentra ekonomi,pasca penutupan lokalisasi.

“Disamping itu, mereka juga akan melaporkan kepada Pemkot apabila ditemukan adanya praktik prostitusi pada lokasi dimaksud,” tandasnya.

Terpisah, Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena membenarkan adanya laporan praktik prostitusi terselubung di ex Lokalisasi Tanjung.

Dirinya pun menegaskan bahwa sampai dengan hari ini tidak ada kebijakan selain menutup lokalisasi tersebut.

“Pemkot sudah lakukan himbauan, dan mengedukasi masyarakat supaya tidak ada kegiatan prostitusi disitu, namun kita kembalikan kepada masyarakat yang tinggal disitu untuk melakukan pengawasan, sebab disitu rumah- rumah mereka,” bebernya.

Ditandaskan Wattimena, sosialisasi oleh Satpol PP dan Dinsos akan terus dilakukan hingga dilakukan razia di kawasan tersebut.

Atasi Krisis, Pemkot Suplay Air Bersih

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Krisis air bersih yang semakin diperparah dengan datangnya musim kemarau pada sejumlah lokasi, membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mengambil langkah penanganan kepada masyarakat.

Pj. Wali Kota Ambon Bodewin M Wattimena, mengatakan langkah yang diambil adalah melalui suplay air bersih menggunakan mobil tangki.

“Kita merespon keluhan warga terkait dengan kesulitan air bersih ini yang pertama memang jaringan air bersih belum sampai lokasi mereka, tapi yang kedua jaringannya ada tetapi karena kemarau debit air menjadi berkurang,” kata Wattimena, Sabtu (27/01/2024) di Ambon.

Diakuinya, suplai kebutuhan air bersih akan dilakukan 2 (dua) hari sekali, atau sesuai kebutuhan masyarakat, pada lokasi yang berdasarkan identifikasi sangat kesulitan air bersih.Hal ini, lanjutnya, sebagai solusi jangka pendek.

“Ke depan harus kita pikirkan bagaimana masyarakat mendapatkan air bersih dari jaringan, ini membutuhkan dana dan identifikasi sumber air, tetapi paling tidak, saat ini masyarakat bisa sedikit terbantu dan kita menunjukan keberpihakan kepada masyarakat,” tandasnya.

Untuk diketahui, titik lokasi suply air bersih Pemkot diantaranya; kawasan Farmasi Atas, Gunung Nona. Wara, Lorong Putri. Kampung Tomia dan Bentas.

Ribuan Warga Flobamora Hadiri Syukur Natal, Ririmasse : Ini Luar Biasa

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Ribuan masyarakat asal Flores, Sumba, Timor, dan Alor, (Flobamora) provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang ada di Kota Ambon memadati Kediaman Pribadi Sekretaris Kota (Sekkot) Agus Ririmasse, di Dusun Toisapu, Negeri Hutumuri, Kecamatan Leitimur Selatan (Leitisel), Sabtu (27/01/2024) dalam rangka Syukur Natal dan Tahun Baru.

Dari pantauan, masyarakat Flobamora yang hadir tidak hanya yang beragama Kristen dan Katolik, tetapi juga beragama Islam, sehingga acara yang diawali dengan kebaktian ini, kental dengan suasana kebersamaan.

Ririmasse yang ditemui di sela-sela kegiatan, mengakui kekompakan masyarakat Flobamora di tanah rantau. Menurutnya, ini satu hal yang sangat luar biasa, dimana masyarakat Flobamora tetap menunjukan kecintaan terhadap Provinsi NTT walaupun mereka saat ini tinggal di Ambon.

“Oleh karena itu, semua etnis NTT ada di sini, tadi kan saya mengecek ternyata ada dari Belu ada, Kefa, Soe, Kabupaten Kupang, kota Kupang, Sabu, Sumba, Ende, Alor, Bajawa, Manggarai, ya terus juga ada Flores, Lembata. Ini sangat luar biasa,” ungkapnya.

Dijelaskan Ririmasse walaupun berasal dari Maluku, namun dirinya memulai karier di NTT tepatnya di kota Kupang, dari jabatan Lurah hingga Asisten, bahkan mempersunting wanita asal Sumba, sehingga dirinya secara pribadi merasa bangga diterima dan dikukuhkan oleh Ketua dan Pengurus Flobamora Kota Ambon sebagai warga Flobamora.

“24 tahun lamanya saya mengabdi di NTT, Dan saya sudah keliling seluruh daerah di NTT, Mulai dari saya jadi lurah sampai jadi Asisten, dan hari ini saya menjadi Sekkot di Kota Ambon. Saya bangga diterima dan dikukuhkan sebagai warga Flobamora,” terangnya.

Ririmasse berharap dengan jumlah yang begitu banyak, masyarakat Flobamora di Kota Ambon ini dapat mendukung kebijakan pemerintah, serta turut membangun kota ini, menjadi kota yang lebih baik, kota maju, berlandaskan kasih Allah.

Dirinya berjanji, pada waktunya juga akan digelar kegiatan Halal Bi Halal masyarakat Flobamora usai Lebaran nanti.

“Diharapkan melalui Kegiatan ini dapat menumbuhkan kebersamaan dan mempererat tali silaturahmi bersama warga Flobamora yang ada di kota Ambon,” tandasnya.

Untuk diketahui, Rangkaian kegiatan diawali dengan ibadah Natal Oikumene yang dipimpin Pastor Anthon Kewole, Vikjen Keuskupan Amboina dan Pendeta Wakanno. Semua warga Flobamora yang datang, terlihat larut dalam suasana penuh sukacita.

Sekda : Kehadiran Skala, Solusi Terhadap Permasalahan Pemenuhan Layanan Dasar Di Provinsi Maluku

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Provinsi Maluku terus berupaya dengan melakukan sejumlah kebijakan strategis dalam pemenuhan layanan dasar, diantaranya peningkatan kapasitas SDM, penataan kelembagaan serta memperluas kerja sama dan kemitraan dalam pembangunan.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Maluku, maka dilaksanakan Rapat Komite Program Provinsi Sinergi dan Kolaborasi Untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA), pada Kamis (25/01/2024), yang berpusat di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku.

Rapat tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU yang juga selaku Ketua Komite Program Provinsi Maluku Skala Maluku, yang dihadiri oleh Unit Manager Human Development Section Australian Embassy Jakarta, Sekretaris Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Perwakilan DFAT, Team Leader dan Sekretariat Skala, serta Komite Program Provinsi Skala Serta Hadirin Sekalian.

Sekda dalam sambutannya menyampaikan, Dalam pemenuhan layanan dasar, Provinsi Maluku dihadapkan dengan berbagai tantangan dan permasalahan. Kondisi geografis dan karakteristik kepulauan dengan penduduk yang tersebar hingga ke pulau-pulau kecil yang merupakan daerah tertinggal, terdepan dan terluar, membutuhkan upaya dan sumber daya yang tidak sedikit.

“Rendahnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah merupakan salah satu permasalahan dalam pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat maluku selain aspek pendanaan dan dukungan kebijakan, manajemen serta kelembagaan.” Terangnya.

Sekda mengatakan Sejalan dengan arah kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku, Kehadiran skala dengan penguatan elemen strategis berupa penguatan pengelolaan keuangan publik, standar pelayanan minimal, pengarusutamaan gender, inklusi sosial, penguatan pengelolaan sistem informasi untuk perencanaan dan penganggaran yang inklusif dan berbasis data, serta mendorong kepemimpinan lokal yang efektif, dipandang sebagai bagian dari solusi terhadap permasalahan pemenuhan layanan dasar di Provinsi Maluku.

“Implementasi program skala di Provinsi Maluku secara efektif sudah dimulai sejak bulan Juli 2023 yang dimulai dengan penyusunan rencana kerja tahunan untuk periode 2023 – 2024, dan telah dilaksanakan sejumlah kegiatan pada semester 1 (Juli – Desember) yang melibatkan perangkat daerah terkait dan juga pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Maluku.” Ujar Sadali.

Ia mengatakan, rapat komite program Provinsi hari ini merupakan yang kedua setelah sebelumnya telah dilakukan rapat komite program Provinsi pertama di bulan september 2023, diharapkan dalam pertemuan ini Tim Komite Program Provinsi menginformasikan kemajuan dan tantangan implementasi program pada semester pertama di bulan Juli hingga Desember 2023 serta melakukan penyusunan prioritas rencana program skala semester kedua (Januari – Juni 2024) dan membahas rekomendasi tindak lanjut program dimaksud sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah.

“Diharapkan pula rapat Komite Program Provinsi hari ini menghasilkan kesepakatan terhadap penyesuaian rencana kerja program skala semester 2 (Januari – Juni 2024) di Provinsi Maluku untuk dibahas pada rapat pokja di tingkat pusat pada awal Februari nanti.”pungkasnya.

Sekda Launching Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Untuk Bantuan Pangan Provinsi Maluku Tahun 2024

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Sebagai bentuk perhatian Pemerintah dan sekaligus dalam rangka Pengendalian Inflasi di Provinsi Maluku, maka Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, pada Kamis (25/01/2024), melaunching Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Bantuan Pangan Provinsi Maluku Tahun 2024, di Halaman Kantor Gubernur Maluku.

Hadir pada kesempatan itu Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku, Pimpinan Wilayah Perum Bulog Maluku dan Maluku Utara, Pimpinan Instansi Vertikal, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan unsur terkait lainnya.

Sadali dalam sambutannya menyampaikan, pemberian bantuan ini dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2023, tentang Penyaluran cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian bantuan Pangan.

“Hari ini Provinsi Maluku menyerahkan bantuan sebanyak 1284,43 ton beras bulog di 11 Kabupaten Kota, ini adalah suatu bentuk kebijakan Pemerintah dalam meringankan beban Masyarakat, dan merupakan salah satu upaya dari wujud pengendalian inflasi.” Ujarnya.

Ia mengatakan, TPID maluku telah bekerja maksimal dengan menunjukan inflasi sebesar 2,81%, diharapkan pada Tahun 2024 dengan berbagai Langkah strategis dan kerja maksimal dari TPID Maluku dalam melakukan pengendalian inflasi sehingga bermuara pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku.

Untuk diketahui Launching yang ditandai dengan Pelepasan Truk Bantuan dan Penyerahan bantuan Beras Bulog secara simbolis dari Sekda kepaa Perwakilan Masyarakat.

Jasmono: Tata Kelola Pertanian Dari Hulu Ke Hilir Jadi Perhatian Serius Pemkab Malra

Penulis
admin
-
0

Langgur, Maluku.news– Penjabat (Pj) Bupati Maluku Tenggara (Malra) Jasmono menyatakan, tata kelola pertanian dari hulu sampai ke hilir yang mestinya menjadi perhatian serius semua pihak lebih khusus Pemda setempat.

“Sejak tahun 2017, Pemda telah telah melaksanakan pengembangan komoditi bawang merah pada luasan areal 30 hektar yang terletak di ohoi (desa) Kamear dan Yafavun. Selain itu, dilaksanakan pula pengembangan tanaman cabai seluas 40 hektar,” ujarnya pada kegiatan pencanangan gerakan tanam cabai dalam rangka penanganan inflasi daerah yang diprakarsai oleh Dinas Pertanian setempat di Langgur, Selasa (23/1/2024)..

Menurut Jasmono, pengembangan dua komoditi tersebut terbukti mampu mengendalikan harga bawang dan cabai pada saat itu dimana Malra mencapai surplus pada komoditi bawang merah.

“Produk pertanian bawang merah dan cabai tidak hanya berdampak pada pengendalian inflasi saja melainkan mampu menambah nilai ekonomi bagi masyarakat secara menyeluruh,” ungkapnya.

Dijelasakan Jasmono, Pemda Malra memberikan perhatian dan dukungan serius dalam pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan sebagai upaya akselerasi pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

“Akselerasi di bidang pertanian diwujudkan melalui terbentuknya kawasan kawasan pengembangan komoditi pertanian seperti kawasan pengembangan bawang merah, cabai, buah-buahan, kelapa, serta ubi-ubian,” katanya.

“Pemda harus hadir untuk memberikan jaminan pasar bagi petani melalui kerjasama antar daerah, adanya keterpaduan program dan kegiatan sehingga tujuan dapat dapat dicapai melalui penyediaan dan peningkatan sarana prasarana seperti jalan usaha tani, irigasi dan transportasi hasil pertanian,” katanya menambahkan.

Capres Gancar Pranowo Dijadwalkan Kampanye di Maluku 29 Januari 2024

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Calon Presiden RI nomor urut tiga, Ganjar Pranowo direncanakan tiba di Kota Ambon tanggal 29 Januari 2024 mendatang, untuk melakukan kampanye terbuka dengan para pendukungnya.

Sejumlah sumber di internal PDI Perjuangan Maluku yang dikonfirmasi membenarkan kedatangan Ganjar di Kota Ambon.

“Iya benar Calon Presiden Ganjar akan berkampanye di Kota Ambon dalam waktu dekat, namun soal kepastian tanggal kehadiran beliau, kita tentu akan melakukan rapat konsolidasi dengan semua partai pendukung setelah itu baru kita menyampaikan ke publik secara resmi,”ungkap Ketua DPRD Maluku Benhur George Watubun, kepada media ini, di Ambon, Rabu (24/01/2024).

Komunikasi antara partai pendukung dalam rangka persiapan kedatangan calon presiden Ganjar Pranowo intinya tengah dipersiapkan termasuk menggerakkan semua kader dan simpatisan bahkan kaum milenial yang kini memberikan dukungan secara signifikan kepada pasangan calon presiden dan Wakil Presiden nomor 3 Ganjar Pranowo dan Prof Dr Mahfud MD.

Berbagai hasil lembaga survey menyebutkan pasangan nomor urut tiga ini dipastikan masuk ke putaran kedua.

Tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 telah melewati debat keempat, Minggu (21/1/2024). Tersisa satu kali debat, masyarakat dapat menilai performa para pasangan calon (paslon) saat beradu gagasan sebagai bahan pertimbangan.

Tak hanya itu, sejumlah lembaga survei pun mengungkap elektabilitas tiga paslon dalam kurun waktu Desember 2023 hingga Januari 2024. Jajak pendapat ini dapat menjadi gambaran popularitas capres-cawapres menjelang hari pencoblosan pada 14 Februari mendatang.

Jasmono : Pembangunan Rudin Tunjang Kinerja Kejari Dalam Melaksanakan Tugas

Penulis
redaksi.MN
-
0

Langgur, Maluku.news -Pejabat Bupati Maluku Tenggara, Jasmono menyatakan pembangunan rumah dinas (rudin) kepala Kejaksaan Negeri (kejari) Tual, merupakan bagian dari upaya menunjang kinerja dalam tugas kesehariannya di wilayah itu.

“Merupakan suatu kehormatan karena pada saat peletakan batu pertama rumah dinas Kejari ini dihadiri langsung Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku beserta para pejabat Tinggi Kejati Maluku,” ujarnya di Langgur, Selasa (23/01/2024).

Jasmono juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas kerjasama Kejaksaan dan Pemerintah Daerah dalam mengawal penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan serta pelayanan publik.

“Besar harapan, kemitraan yang selama ini terbangun diharapkan terus ditingkatkan terutama dalam mengawal proses Pemerintahan terutama proses-proses pelayanan dasar serta penurunan angka Stunting sebagai mana target Pemerintah Pusat yakni 14 persen skala Nasional,”ungkapnya sembari menambahkan selain itu kerjaksaan juga ikut membantu mendorong penanganan inflasi serta mendorong akselerasi pembangunan dan serta ikut menyukseskan agenda nasional yakni Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Jasmono : Program Menanam Cabe Merah Strategis Dalam Upaya Pengendalian Inflasi

Penulis
admin
-
0

Langgur, Maluku.news – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara (Malra)saat ini berupaya semaksimal mungkin guna menekan angka masalah Inflasi di Daerah. Salah langkah yang dinilai strategis adalah dengan mencanangkan gerakan menanam cabe sekaligus memanfaatkan pekarangan rumah warga yang kosong.

Pejabat Bupati Maluku Tenggara, Jasmono menegaskan, program menanam cabe di kabupaten itu dinilai strategis dalam upaya pengendalian inflasi.

“Gerakan menanam cabe dengan memanfaatkan lahan atau pekarangan rumah dimaksudkan agar masyarakat nantinya dapat mencukupi kebutuhan secara mandiri serta dapat mengendalikan inflasi,” ujarnya di Langgur, Selasa (23/01/2024).

Dijelaskan Jasmono, gerakan menanam cabe itu merupakan aktualisasi satu dari 7 gerakan prioritas yang dicanangkan Pemda Malra periode2023-2024. Dan diharapkan dengan adanya pencanangan gerakan menanam cabe kiranya petani dan masyarakat dapat memanfaatkan pekarangan atau lahan yang ada guna menanam tanaman yang memicu inflasi di daerah.

“Pemerintah Daerah akan melakukan penjajakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan daerah lain khususnya pada bidang ketahanan pangan. Untuk itu, diharapkan program yang telah dicanangkan ini akan berjalan dengan baik sesuai dengan harapan bersama sehingga nantinya hasil dari menanam cabe ini dapat diekspor ke daerah lain,” pungkasnya.

Wenno Usul Penangguhan Penahanan 5 Komisioner KPU Aru

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Jantje Wenno mengusulkan agar dilakukan penangguhan penahanan terhadap 5 Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Aru, pasca ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Maluku, Rabu (17/01/2022).

Penangguhan penahanan tersebut dilakukan agar 5 Komisioner yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dana hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 senilai Rp2,8 miliar itu, dapat melanjutkan kembali proses tahapan Pemilu hingga selesai.

“Agar Pemilu dapat berjalan dengan baik, solusinya dilakukan penangguhan penahanan supaya mereka kembali menyelesaikan tugas mereka selama pemilu sampai penetapan kursi calon terpilih,”ujar Wenno kepada wartawan di rumah rakyat, karang panjang, Ambon, senin (22/01/2024).

Dirinya mengaku prihatin dengan kondisi yang terjadi di Bumi Jargaria, dan jika hal ini terus dibiarkan tanpa ada solusi yang terbaik, maka tentunya akan menganggu jalan pesta demokrasi lima tahunan yang tinggal tiga pekan.

“Ini kan agenda nasional yang mestinya berjalan, kami tidak mau agenda nasional ini terganggu karena, misalnya kondisi di Aru, karena kalau Aru terganggu maka Maluku juga terganggu. itulah yang menjadi keprihatinan dan kekhawatiran kita.

Secara pribadi saya juga sudah berkomunikasi dengan ketua KPU Provinsi Maluku, dan memang pada akhirnya mereka akan berkonsultasi dengan KPU RI,”tuturnya.

Untuk menghindari hal tersebut, penangguhan penahanan merupakan salah satu solusi untuk melanjutkan kembali kerja KPU demi suksesnya Pemilu. Lagipula mereka juga telah melaksanakan tugas tanggung jawabnya walaupun dalam status tersangka yang begitu lama oleh Polres Aru.

“Mungkin itu jauh lebih baik, karena mereka dengan status tersangka seluruh tahapan dikerjakan mereka, hanya saja ini tidak bisa dilaksanakan karena dalam status penahanan.

Karena semenjak mereka ditetapkan sebagai tersangka, kami terus koordinasi dengan KPU Provinsi supaya ada langkah-langkah, dan ternyata mereka masih bisa melaksanakan tahapan pemilu walaupun status sebagai tersangka,”terangnya.

Namun jika tidak, kata Wenno Solusi lainnya seluruh kerja KPU Aru diambil alih oleh KPU Provinsi. Hanya saja hal ini akan menjadi beban, karena selain menjalankan tugas di Kabupaten Kepulauan Aru, KPU provinsi Maluku juga harus mengkoordinasikan 10 Kabupaten/Kota lainnya, tentunya ini menjadi pekerjaan yang tidak mudah.

Untuk itu, Wenno meminta adanya pertimbangan dari pihak Kejaksaan, sehingga ada solusi yang terbaik guna kelancaran Pemilu.

“ini soal politik jangan sampai terjadi instabilitas dan segala macam, karena itu ini harus ditangani secara baik,”harapnya.

1...112113114...280Halaman 113 dari 280