Beranda blog Halaman 112

Sempurnakan RIPS, Pemkot dan CCBO USAID Gelar Konsultasi Publik

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon bekerjasama dengan USAID lewat program Clean City Blue Ocean (CCBO) serta stakeholder lainnya, melakukan penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) sebagai acuan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di kota ini.

Guna penyempurnaan RIPS tersebut, dilakukan konsultasi publik yang digelar, Rabu (31/01/2024) di Swiss Bell Hotel. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Pj. Wali Kota, yang diwakili oleh Asisten III Setda Ambon, Roby Sapulette.

Pj. Wali Kota dalam sambutan tertulisnya memberikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini, supaya pemerintah kota dan seluruh stakeholder dapat memberikan pembobotan, memahami serta mempedomani apa yang dituangkan dalam RIPS yang nantinya akan diimplementasikan dalam kegiatan penanganan dan pengurangan sampah mencakup 5 (lima) aspek; teknis operasional, pembiayaan, peraturan/ regulasi, kelembagaan, dan peran serta masyarakat.

Menurutnya, kota Ambon dengan populasi penduduk sebesar 352.490 jiwa yang tersebar pada 5 kecamatan masih dihadapkan pada berbagai tantangan yakni; meningkatnya jumlah timbulan sampah, belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, belum optimalnya partisipasi dan kesadaran masyarakat, belum optimalnya penegakan aturan, pengelolaan sampah perbatasan dan teluk, topografi dan orbitasi wilayah pengangkutan sampah, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi sampah.

“Di tengah tantangan yang ada serta dalam rangka memenuhi target pengelolaan sampah maka kota Ambon sudah harus memiliki RIPS yang komprehensif dan efesien, sesuai dengan amanat PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga,” ungkapnya.

Pj. Wali Kota berharap; dari kegiatan konsultasi publik ini Pemkot akan mendapat masukan untuk memperkaya draft RIPS yang telah disusun sehingga kelak akan menjadi acuan pengelolaan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan di kota ambon serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Di tempat yang sama, Direktur CCBO, Tiene Gunawan menjelaskan, pendekatan dalam pengelolaan sampah merupakan pendekatan terpadu dari hulu sampai hilir, yang mencakup tata kelola regulasi, perubahan perilaku, pengembangan sistem persampahan yang efektif, dan mendorong keterlibatan perempuan di setiap aspek pengelolaannya.

“Saat ini kita berfokus pada tata aspek tata kelola pengelolaan sampah di kota Ambon denngan perencanaan yang utuh, terpadu, dan menyentuh semua aspek perencanaan dan elemen – elemen kunci, untuk mendorong tercapainya Ambon yang bersih dan laut yang biru secara berkelanjutan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, turut hadir dalam kegiatan ini, Perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon, para Camat, perwakilan OPD terkait, Pengelola Bank Sampah, serta Swasta.

Wattimena Resmikan Saniri Negeri Hatalai

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena meresmikan 9 (sembilan) orang Saniri Negeri Hatalai, Kecamatan Leitimur Selatan (Letisel) Masa Bakti 2024-2030 yang dilaksanakan di Kantor Negeri, Rabu (31/01/2024).

Dalam sambutannya, Wattimena mengatakan, penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Desa/Negeri dipimpin oleh Kepala Desa (Kades) atau Raja, bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau badan Saniri Negeri.

“Ketentuan dimaksud memberi arti bagi kita semua bahwa pada tingkatan terendah struktur pemerintahan di negara ini bersifat kolektif. Kalau salah satu tidak ada maka tidak bisa menyelenggarakan pemerintahan,” ungkapnya.

Lanjutnya, 9 orang Saniri yang terpilih dari soa dan mata rumah negeri ini bersama deng Raja melaksanakan tanggung jawabnya guna memajukan Hatalai kedepan.

“Saniri negeri bekerja sama, berkoordinasi karena mereka diutus dari ‘Soa’ guna memperjuangankan kepentingan adat masyarakat masing-masing negeri termasuk menyampaikan aspirasi warga, bersama raja untuk diputuskan,” katanya.

Tambahnya, rapat Saniri harus segera dilaksnakan guna menentukan ketua dan perangkat guna mempermudah proses pelaksanaan kebijakan yang menguntungkan masyarakat, termasuk rancangan kebutuhan negeri.

“Tujuan pembentukan Saniri adalah untuk membantu pemerintah diatasnya. Perjuangkan hak-hak masyarakat. Oleh karena itu usulkan semua kegiatan di negeri ini, lalu aра yang menjadi kebutuhan diperjuangkan lewat mekanisme perencanaan yang berlaku,” pungkasnya.

Untuk diketahui, usai kegiatan tersebut, Wattimena yang didampingi oleh seluruh pimpinan OPD lingkup Pemkot melaksanakan Program Wali Kota Jumpa Rakyat (WAJAR) guna mendengar dan menjawab aspirasi masyarakat Negeri Hatalai.

Bappeda Maluku Gelar Forum Konsultasi Publik Rpd Provinsi Maluku Tahun 2025-2026

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Berdasarkan Amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023, tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah berakhir pada Tahun 2024, dimana Provinsi Maluku menjadi salah satu Provinsi yang dimanatkan untuk Menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) seTahun yakni 2025-2026, sebagai dokumen Pembangunan jangka menengah transisi yang akan dijadikan pedomen untuk penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan dalam 2 Tahun kedepan, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku, menggelar Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Maluku Tahun 2025-2026, pada Rabu (31/01/2024) bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku.

Forum Konsultasi yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, dihadiri juga oleh Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku Hadi Basalamah, Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinis Maluku, serta Unsur lainnya yang mengikuti secara daring maupun luring.

Dalam sambutannya Sekda menyampaikan, selama pemerintahan di bawah kepemimpinan Gubernur Maluku Drs. Murad Ismail dan Wakil Gubernur Maluku Drs. Barnabas N. Orno, dengan mengusung Visi : “Maluku yang terkelola secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat Atas Gugusan Kepulauan”, maka dalam Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Maluku Periode 2019-2024 telah mengalami perubahan Pembangunan yang cukup signifikan.

“Hal ini ditandai dengan berbagai survei yang dilakukan oleh BPS dimana indikator capaian yang diperoleh antara lain, pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan 3 Tahun 2023 sebesar 5,69% lebih tinggi dari Nasional 4,94%.” Terangnya.

Selain itu Sadali menjelaskan juga, bahwa tingkat inflasi Maluku pada bulan November 2023 mencapai 2,96%, jauh lebih rendah dari bulan yang sama pada Tahun 2022 yakni sebesar 6,58%, begitu pula dengan tingkat Pengangguran Terbuka yang turun dari 7,5% pada Tahun 2020 menjadi 6,8% pada Februari 2023.

“Tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan dari 17,44% pada Maret 2020 menjadi 16,42% pada Maret 2023, capaian lainnya adalah Indeks Pembangunan Manusia pada Tahun 2023 mencapai 72,75 poin naik 1,41 poin dari Tahun 2020 capaian ini menunjukan bahwa Maluku telah berada pada kategori tinggi.” Jelas Sekda.

Sekda juga menyampaikan, prevalensi stunting di Provinsi Maluku juga mengalami penurunan dari 30,38% di Tahun 2019 menjadi 26,1% di Tahun 2022.

“Forum ini juga merupakan suatu tahapan substansial yang wajib dilalui dalam penyusunan RPD yang bertujuan untuk mendapat saran dan masukan dari seluruh unsur pemangku kepentingan Pembangunan daerah, yang hasilnya akan menjadi input dalam proses penyempurnaan rancangan RPD menjadi rancangan akhir RPD Provinsi Maluku Tahun 2025-2026.” Ucap Sekda.

Ia menegaskan, Pembangunan Daerah akan terus dilanjutkan untuk mewujudkan Maluku yang Maju dan Berkelanjutan.

“Untuk itu kami harapkan konsultasi publik pada hari ini yang merupakan forum strategis dapat dimanfaatkan secara maksimal serta menjadi ruang diskusi yang menghasilkan saran dan masukan konstruktif terhadap arah kebijakan Pembangunan Maluku Tahun 2025-2026.”pungkasnya.

Sekda Sadali Sambut Kehadiran Wakil Jaksa Agung Ri Di Maluku

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Mwluku.news – Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, turut menyambut kedatangan dari Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Dr. Sunarta, dan rombongan yang tiba di Bandara Pattimura Ambon dengan menggunakan Pesawat Garuda Boeing 737-86N yang tiba sekitar pukul 15.18 WIT, pada Rabu (31/01/2024).

Hadir juga pada kesempatan itu Ketua DPRD Provinsi Maluku, Kapolda Maluku, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Maluku, beserta unsur Forkopimda Plus Lainnya.

Setelah penyambutan, Rombongan melanjutkan perjalanan untuk ramah Tamah di Ruangan VVIP Pemda Bandara Pattimura Ambon.

Sebagai informasi kedatangan Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia di Provinsi Maluku ini, untuk melaksanakan agenda Kunjungan Kerja internalnya selama 2 Hari, dan dijadwalkan bertolak kembali ke Jakarta pada Jumat (02/01/2024), dengan meggunakan Pesawat Batik Air ID- 6171, pukul 08.55 WIT.

Ini Penjelasan Direktur PDAM Malra Terkait Laporan Kinerja Perumdam Tirta Evav Sejahtera

Penulis
redaksi.MN
-
0

Langgur, Maluku.news – Direktur PDAM Malra Fatma Talaohu, menyatakan untuk mengukur laporan kinerja, dibutuhkan dua indikator penilaian yakni dari Kementerian PUPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jika menggunakan indikator Kementerian PUPR, perusahaan dinilai berdasarkan empat indikator yakni keuangan, pelayanan, operasional dan sumber daya manusia.

“Pada indikator ini, perusahaan (PDAM) itu kurang sehat karena baru mencapai nilai 2,38. Kalau sehat itu nilainya 2,8 (artinya masih sisa 0,44 baru perusahaan disebut sehat),” katanya di Langgur, Senin (29/1/2024).

Berada pada level kurang sehat, maka pada aspek pelayanan masih bermasalah dengan jaringan. Diketahui, jaringan induk perusahaan (PDAM) itu dibangun tahun 1972 (usia diatas 40 tahun).

“Jadi katong (kita) lakukan pengembangan sambungan rumah (SR) dalam rangka peningkatan cakupan pelayanan air minum tapi tidak diimbangi dengan pengembangan jaringan induk. Karena jaringan induk dibangun sejak tahun 1972, jadi yang diperiksa itu pelanggan-pelanggan distribusi bukan transmisi,” beber Talaohu.

Sebelumnya, PDAM menggunakan indikator Badan Peningkatan Penyelengaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) yang telah dibubarkan Presiden saat Covid-19 lalu.

Cakupan penilaian, misalnya ada jaringan yang telah dibangun di Kecamatan Kei Besar (Kota Elat dan sekitarnya). Itu dihitung berdasarkan jumlah penduduk yang ada di jaringan tersebut.

Namun, dengan menggunakan indikator Kementerian PUPR, dihitung berdasarkan jumlah penduduk (seluruh ohoi/desa) yang ada di kecamatan Kei Besar.

“Ini yang mengakibatkan katong pung nilai jatuh. Memang PDAM kabupaten Malra untuk pemberlakuan pembangunan jaringan ini ada intervensi melalui Pamsimas dan SPAM pedesaan. Namun itu tidak diperhitungkan oleh pihak kementerian PUPR dalam indikatornya, mereka tetap pembaginya itu berdasarkan wilayah pelayanan dari PDAM,” ungkap Talaohu.

Sebelum BPPSPAM dibubarkan, lanjut Talaohou, pihaknya sudah mencapai 68 %. Sekarang sudah turun karena berdasarkan indikator Kementerian PUPR

Dijelaskannya, kondisi ini menjadi sorotan semua PDAM di seluruh Indonesia akibat indikator tersebut.

Talaohou mengungkapkan, jika yang dipakai yakni indikator Kemendagri, maka PDAM Malra berada pada level BAIK.

Pada tingkat di Provinsi Maluku, hanya ada dua daerah saja yakni Malra dan Kota Tual berada pada level tersebut, sementara kabupaten/kota lainnya masih di kategori CUKUP.

Mantan Kepala Inspektorat Malra itu menyatakan, penanganan PDAM harus didukung pula dengan tersedianya anggaran yang cukup, bukan saja pendapatan murni dari perusahaan.

“Selama ini katong cuma harap dari pendapatan murni perusahaan. Memang katong paksakan belanjanya, baik itu untuk memenuhi peningkatan pelyanan untuk pelanggan (intervensi pemeliharaan jaringan yang banyak termasuk pengaduan),” tandasnya.

Selain itu, selama ini tarif air masih mengacu pada Peraturan Bupati Tahun 2013.

Jika kita menggunakan Angka Air Tak Berekening (ATR) / Non Revenue Water (NRW), standar nasionalnya 25 %.

Diakuinya, untuk perusahaan-perusahaan daerah capai angka 25 % memang agak susah.

Untuk itu pihaknya sementara mengajukan draf, karena tarif airnya itu belum FCR (Full Cost Recovery). Artinya bisa mengatasi biaya produksi.

“Jadi, misalnya katong pu hagra produksi itu 1 kubik Rp. 5.000, berarti harus sudah berada diatas (5.500 atau 6.000) agar ada keuntungan dalam penjualan air,” tukasnya.

Jika berdasarkan NRW 25 % beratai PDAM Malra secara tidak sadar itu ada subsidi terselubung ke pelanggan yakni 1 kubiksi itu Rp. 2.300 (artinya perusahaan tidak bisa memperolah laba).

“Kalau katong menggunakan kebocoran riil (NRW real) yang ada di PDAM Malra (saat ini 32%, sebelumnya 57%). Jika 57% dikalkulasi berarti 53 % bisa menghailkan pendapatan,dan 52 % itu mengalami kebocoran (air tidak berekening),” kata Talaohou.

“Jika pakai standar NRW Real maka katong subsidi terselubung itu sekitar Rp. 3.500 per kubik air,” tambahnya.

Ia menyatakan, berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tarif Air, diamanatkan setiap tahun harus ada surat keputusan (SK) tarif air dari kepala daerah (Bupati) yang merujuk pada SK Gubernur tentang tarif batas bawah dan batas atas.

Di PDAM Malra, tarif batas bawah Rp. 5.700 dan batas atas Rp. 11.000 (itu sesuai SK Gubernur). Saat ini PDAM Malra terapkan 1 kubik air Rp. 3.000 (berdasarkan Peraturan Bupati Tahun 2013).

“Mudah-mudahan katong bisa atur harga tarif yang wajar dengan mangacu pada peraturan perundang-undnagan yang berlaku teristimewa SK Gubernur (terkait tarif batas bawah dan batas atas),” pungkasnya.

Pemerintah Ohoi Langgur Dukung Pemilu Bersih Dari Transaksional

Penulis
redaksi.MN
-
0

Langgur, Maluku.news – Pemerintah ohoi (desa) Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) melakukan terobosan baru yang positif jelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024.

Terobosan dimaksud yakni dengan cara mendekatkan para Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Malra Daerah Pemilihan (Dapil) I yang berdomisili di ohoi Langgur untuk berdialog bersama warga ohoi setempat.

Kegiatan yang dipusatkan di balai ohoi setempat, Senin (29/1/2024) dibuka oleh Kepala Ohoi Langgur Hyronimus J. S. Dumatubun.

Hadir pula dalam kegiatan tersebut yang mewakili Ketua Bawaslu Malra bersama staf, Panwascam Kei Kecil, serta Ketua dan anggota BSO/BSA ohoi Langgur.

Dumatubun dalam sambutannya mengatakan, sesungguhnya kegiatan ini muncul dari sebuah refleksi terhadap perjalanan politik Malra.

Menurutnya, Undang-Undang Partai Politik hari ini tidak memungkinkan seleksi kader secara baik.

“Karena itu, caleg yang masuk mayoritas mendekati pendaftaran baru direkrut. Itu menjadi soal serius bagi demokrasi kita. Sistem kampanye yang menurut hemat kami tidak memberikan politik yang baik,” jelas Dumatubun.

Dumatubun yang juga mantan anggota DPRD Malra tiga periode (2004-2009, 2009-2014 dan 2014-2019) tersebut mengungkapkan, saat ini mulai marak muncul politik transaksional.

“Saya sudah dengar itu. Informasi yang masuk ke saya ini sudah banyak. Ada caleg yang sudah bagi-bagi bahan bangunan seperti daun zenk. Ada juga yang sudah tawar sejumlah uang kepada beberapa orang warga,” tuturnya.

Menurutnya, politik transasksional jelang pemilu seperti ini harus diputuskan, karena jika tidak maka Malra (Kei) ada dalam persoalan serius. Pengalaman membuktikan, hasil dari transaksional menghasilkan orang yang tidak serius. Ia hanya bekerja memikirkan bagaimana mengembalikan uang

Karena itu, lanjut Dumatubun, pihaknya melakukan sebuah kegiatan yang difasilitasi oleh pemerintah ohoi yakni dialog antara masyarakat dengan para Caleg Dapil I domisili Langgur.

“Dalam data kami, Caleg Dapil I yang berdomisili di ohoi Langgur kurang lebih 37 orang. Ke-37 caleg tersebut kami undang seluruhnya. Pada pertemuan awal itu yang datang cuma 20, kemudian disusul 3 orang yang menghubungi kami. Sementara sisanya tidak ada kabar,” tandas Dumatubun.

Dijelaskannya, selaku kepala ohoi, dirinya telah menegaskan kepada perangkat ohoi bahwa semua caleg adalah sama-sama penduduk Langgur.

“Kita tidak membedakan para caleg itu bermarga asli Langgur atau bukan. Kita juga tidak membedakan para caleg itu Katolik, Islam atau Protestan. Sebagai kepala adat ohoi Langgur, saya ingin memastikan bahwa Langgur berperan untuk memutus politik tidak fair (tidak benar). Langgur ini harus menjadi contoh politik yang berkualitas,” ungkapnya.

Caleg Yang Lakukan Politik Uang dan Barang (Transaksional) Akan Ditindak

Pada kesempatan itu, Hyronimus Dumatubun juga mengingatkan seluruh warga masyarakat Langgur agar jangan melibatkan diri untuk menerima uang atau barang sebagai transaksi jual-beli suara saat pemilu.
“Siapapun dia, saya akan proses anda. Ingat, caleg hanya 5 tahun, tapi saya akan tetap disini selaku kepala ohoi Langgur. Jadi, jika ada da caleg bersama timnya melakukan politik transaksional (uang dan barang) kepada penduduk Langgur maka saya akan memprosesnya ke jalur hukum,” pungkasnya.

Kominfo Malra Pastikan Ketersediaan Jaringan Telekomunikasi Hadapi Pemilu

Penulis
redaksi.MN
-
0

Langgur, Maluku.news – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) terus intens terkait jaringan saat pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) tahun 2024.

Kepala Dinas Kominfo Malra Antonius Walken Raharusun di Langgur, Senin (29/1/2024). Menyatakan pihaknya sudah berkoordinasi (lisan) dengan pihak Telkomsel maupun PT. Telkom terkait pileg maupun pilpres.

“Koordinasi dengan PT Telkom terkait dengan kabel optik, agar selalu ada di dalam pemeliharaan yang mumpuni sehingga tidak terjadi permasalahan pada saat pileg dan pilpres. Sedangkan dengan Telkomsel terfokus dengan masalah jaringan,” katanya.

“Karena ini juga program nasional sehingga mereka memang sudah tahu apa yang menjadi tugas mereka dalam menghadapi pileg dan pilpres. Yang jelas bahwa mereka (Telkomsel dan Telkom) sudah siap untuk menghadapi pemilu,” katanya lagi.

Dijelaskan Raharusun, untuk kondisi keterjangkauan jaringan telekomunikasi berbasis 4G di kabupaten Malra sudah 86 %. Artinya, dari 192 ohoi (desa), ada sekitar 28 ohoi (desa) yang masih berstatus blankspot (keadaan dalam suatu tempat atau wilayah yang tidak tersentuh atau tidak mendapatkan akses sinyal komunikasi seperti jaringan internet).

“Hal itu tetap menjadi perhatian serius bagi kami. Kemarin teman-teman dari KPU dan Bawaslu juga meminta data-data tersebut (blankspot) dan kami sudah serahkan sehingga bisa diantisipasi kebutuhan pada ohoi-ohoi dimaksud,”ungkapnya.

Menurut Raharusun, dari 28 ohoi yang blankspot tersebut, ada beberapa ohoi yang ada jaringan Visat (sekolah dan puskesmas). Itu bisa dimanfaatkan hanya untuk pengiriman data.

“Mungkin dalam pelaksanaan pileg dan pilpres belum ada penanganan lanjut (pembangunan baru) pada ke-28 lokasi blankspot tersebut, tapi setelah agenda nasional ini aka ada penambahan menara telekomunikasi di Malra,” bebernya

Raharusun menegaskan, terkait dengan publikasi dan pemantauan terhadap isu-isu dan penyebaran informasi hoaks dan sebagainya, pihaknya telah melakukan kerjasama dengan Bawaslu setempat, dimana Dinas Kominfo Malra juga tergabung dalam tim di Bawaslu untuk pemantauan isu-isu hoaks.

“Sementara untuk KPU kami belum ada komunikasi lanjut terkait ini,” tandasnya.

Raharusun menambahkan, pihaknya telah membentuk tim dalam menanggapi penyebaran informas-informasi hoaks. Tim dimaksud dibawah bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP).

“Mekanismenya adalah, jika isu-isu hoaks itu ada, kita cari kebenarannya dahulu. Kalau diyakini itu informasi hoaks maka akan dikirim ke Kementerian Kominfo untuk diterbitkan release, karena itu menjadi kewenangan mereka (Kementerian Kominfo),” pungkasnya.

Penjabat Bupati Malra Harap AMKEI Jadi Wadah Rajut Kebersamaan dan Tempat Berkarya

Penulis
redaksi.MN
-
0

Langgur, Maluku.news – Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Anak Muda Kepulauan Evav Indonesia (AMKEI) periode 2024-2029 resmi dilantik Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora) Dito Ariotedjo di Jakarta, Minggu (28/1/2024).

Hadir dalam acara pelantikan tersebut yakni Uskup Diosis Amboina Mgr. Senno Ngutra. Penjabat (Pj) Walikota Tual Akhmad Yani Renuat dan Pj Bupati Maluku Tenggara Jasmono.

Jasmono dalam sambutannya berharap, AMKEI sebagai organisasi anak muda Kepulauan Evav harus menjadi wadah untuk merajut kebersamaan dalam perbedaan, membangun silaturahmi serta tempat untuk berkarya bagi anak muda Kei.

Menurutnya, anak muda Kei memiliki potensi sama seperti dengan generasi muda lainnya di Indonesia, yang mampu memberikan kontribusi besar bagi pembangunan bangsa dan bumi Larwul Ngabal.

“Tidak ada yang tidak mungkin, jika kita semua mau bekerja keras dengan ikatan persaudaraan dalam bingkai ain ni ain, vuut ainmehe ngifun dan manut ainmehe tilur untuk mewujudkan tujuan berdirinya organisasi AMKEI,” katanya.

“Pulai Kei boleh Kecil, tetapi nama Kei harus besar. Kita semua termasuk AMKEI yang memiliki tanggung jawab untuk membesarkan nama Kei di tanah kita berpijak ini,” katanya menambahkan.

Bersama Penjabat Walikota Tual, Jasmono mendukung rencana AMKEI untuk menyiapkan tempat tinggal bagi mahasiswa Kei yang kurang mampu di Jakarta.

Relawan Permata 08 Gelar Senam Gemoy Bentuk Dukungan Prabowo – GIbran

Penulis
redaksi.MN
-
0

Ambon, Maluku.news – Relawan Maluku Tangguh (Permata) 08 yang merupakan pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Prabowo-Gibran, menggelar senam gemoy yang diikuti ratusan warga Kota Ambon yang didominasi para ibu rumah tangga (emak-emak), milenial, dan Gen-Z di Lapangan Merdeka (Lapmer), Minggu (28/01/2024).

Ketua Relawan Perempuan Maluku Tangguh (Permata) 08, Nova Senduk mengatakan warga yang antusias mengikuti senam gemoy didominasi oleh para ibu rumah tangga (emak-emak) dan kaum milenial.

“Kegiatan ini selain bentuk dukungan buat kemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 14 Februari 2024 nanti, senam gemoy ini juga sangat menyenangkan, sekaligus menyehatkan. Alhamdulillah, respon warga sangat positif atas terlaksananya senam gemoy di Lapmer Ambon atas inisiatif kami dari Relawan Permata 08 untuk Prabowo-Gibran,” ungkapnya.

Dijelaskan Nova, melalui kegiatan itu pihaknya berupaya memaksimalkan pemenangan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 agar menang Pilpres dalam satu putaran. Ia pun mengaku optimis, Relawan Permata 08 siap membantu Tim Kemenangan Daerah (TKD) untuk memenangkan Prabowo-Gibran di Provinsi Maluku.

“Apalagi anggota Relawan Permata 08 didominasi para ibu rumah tangga (emak-emak), milenial, dan Gen-Z. Hal ini diharapkan dapat menguatkan suara Prabowo-Gibran,”katanya.

“Relawan ini kami bentuk secara mandiri atas inisiatif sendiri guna mewadahi aspirasi kaum perempuan di Maluku karena kami yakin dan percaya, Indonesia akan semakin maju bila dipimpin oleh Prabowo-Gibran,” katanya lagi.

Menurut Nova, meskipun wadah Relawan Permata 08 bersifat di daerah Maluku saja karena tidak memiliki struktur di pusat, namun dia dan timnya merasa bersyukur keberadaan mereka mendapat atensi dan diasuh langsung oleh Ibu Anie Djojohadikusumo, istri Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo.

“Kami sangat berterima kasih kepada Ibu Anie Djojohadikusumo karena beliau berkenan menjadi Ketua Dewan Pembina, padahal kami hanya relawan di daerah. Selain menggelar senam gemoy di Lapmer yang berada di pusat Kota Ambon, Kami juga akan membagi-bagikan susu dan makanan sehat gratis kepada warga masyarakat di sejumlah titik,”ujarnya.

Noba yang juga mantan Sekretaris Relawan Pepes Provinsi Maluku pada Pilpres 2019 lalu itu menambahkan, pembagian susu dan makanan gratis menjadi bagian penting yang selaras dengan program pasangan Prabowo-Gibran untuk menciptakan generasi Indonesia yang sehat dan cerdas menyambut Indonesia Emas tahun 2045.

”Pembagian susu gratis menjadi program unggulan Prabowo-Gibran guna mempersiapkan generasi emas, menuju Indonesia Emas tahun 2045. Ini juga menjadi salah satu program kami Relawan Permata 08 di Maluku di masa kampanye,” pungkasnya.

Ribuan Warga Flobamora Hadiri Syukur Natal, Ririmasse: Ini Luar Biasa

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Ribuan masyarakat asal Flores, Sumba, Timor, dan Alor, (Flobamora) provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang ada di Kota Ambon memadati Kediaman Pribadi Sekretaris Kota (Sekkot) Agus Ririmasse, di Dusun Toisapu, Negeri Hutumuri, Kecamatan Leitimur Selatan (Leitisel), Sabtu (27/01/2024) dalam rangka Syukur Natal dan Tahun Baru.

Dari pantauan, masyarakat Flobamora yang hadir tidak hanya beragama Kristen dan Katolik, tetapi juga beragama Islam, sehingga acara yang diawali dengan kebaktian ini, kental dengan suasana kebersamaan.

Ririmasse yang ditemui di sela – sela kegiatan, mengakui kekompakan masyarakat Flobamora di tanah rantau. Menurutnya, ini adalah satu hal yang sangat luar biasa, dimana masyarakat Flobamora tetap menunjukkan kecintaannya terhadap Provinsi NTT meskipun mereka saat ini tinggal di Ambon.

“Oleh karena itu, semua etnis NTT ada di sini, tadi kan saya mengecek ternyata ada dari Belu ada, Kefa, Soe, Kabupaten Kupang, kota Kupang, Sabu, Sumba, Ende, Alor, Bajawa, Manggarai, ya terus juga ada Flores, Lembata. Ini sangat luar biasa,” ungkapnya.

Dijelaskan Ririmasse walaupun berasal dari Maluku, namun dirinya memulai karir di NTT Tepatnya di Kota Kupang, dari jabatan Lurah hingga Asisten, bahkan mempersunting wanita asal Sumba, sehingga dirinya secara pribadi merasa bangga diterima dan dikukuhkan oleh Ketua dan Pengurus Flobamora Kota Ambon sebagai warga Flobamora.

“24 tahun lamanya saya mengabdi di NTT, Dan saya sudah berkeliling seluruh daerah di NTT, Mulai dari saya jadi lurah sampai jadi Asisten, dan hari ini saya menjadi Sekkot di Kota Ambon. Saya bangga dan diterima dikukuhkan sebagai warga Flobamora,” terangnya.

Ririmasse berharap dengan jumlah yang begitu banyak, masyarakat Flobamora di Kota Ambon ini dapat mendukung kebijakan pemerintah, serta turut membangun kota ini, menjadi kota yang lebih baik, kota maju, berlandaskan kasih Allah.

Dirinya berjanji, pada waktunya juga akan digelar kegiatan Halal Bi Halal masyarakat Flobamora usai Lebaran nanti.

“Diharapkan melalui kegiatan ini dapat menumbuhkan kebersamaan dan mempererat tali silaturahmi bersama warga Flobamora yang ada di kota Ambon,” tandasnya.

Perlu diketahui, Rangkaian kegiatan diawali dengan ibadah Natal Oikumene yang dipimpin Pastor Anthon Kewole, Vikjen Keuskupan Amboina dan Pendeta Wakanno.

Semua warga Flobamora yang datang, terlihat larut dalam suasana penuh kegembiraan.

1...111112113...280Halaman 112 dari 280