Ambon, Maluku.news – Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena bersama ASN lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, melakukan aksi bersih pantai dalam rangka peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2024, di Desa Galala, Kecamatan Sirimau, Jumat (23/02/2024).

Wattimena dalam sambutannya mengawali aksi tersebut, mengatakan, Peringatan HPSN ini menjadi sumber daya produktif menuju Zero Waste, Zero Emission di Kota Ambon.

“Ini merupakan salah satu langkah dalam upaya mengelola sampah dari pola kumpul, angkut dan buang menjadi hindari, batasi, pilah, olah dan proses akhir yang menjadi kebutuhan kita bersama, sehingga sampah dapat memberikan manfaat lingkungan, sosial, ekonomi secara bersama,” tuturnya.

Dikatakan, sesuai surat edaran Menteri LHK Nomor 2/2024 tentang peringatan HPSN, maka di tahun ini mengangkat tema “Atasi Sampah Plastik Dengan Cara Produktif”.

“Tema tersebut memberi pesan buat kita semua bahwa urusan sampah plastik adalah urusan penting dan mendesak sehingga harus menjadi satu urusan prioritas,” kata Wattimena.

Dirinya menambahkan, menyelesaikan urusan sampah plastik tidak cukup dengan hal biasa – biasa saja, namun butuh cara luar biasa yang memerlukan gagasan dan inovasi baru, sehingga dapat memaduserarsikan antara kepentingan ekonomi dan sosial.

“Salah satu cara mengatasi sampah plastik antara lain; pemerintah perlu membkuiat peran aktif dalam mengatasi polusi akibat sampah plastik, serta perlu partisipasi masyarakat dalam perubahan perilaku gaya hidup minim sampah dan budidayakan memilah sampah,” pungkasnya.

Untuk diketahui, peringatan HPSN 2024 di Kota Ambon, selain diisi dengan aksi bersih, juga ada dialog, talkshow dan Podcast. Turut hadir pada aksi bersih di Desa Galala, DLHP Provinsi Maluku, BPJS Ketenagakerjaan, USAID – CCBO, dan PT Telkom Indonesia, yang memberikan bantuan satu unit Motor Tosa bagi Pemkot.

Ambon, Maluku.news – Guna membangun sinergitas dalam peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon melaksanakan tatap muka dengan perwakilan OPD yang memiliki keterkaitan dengan data dan Informasi Command Center (CC).

Pertemuan tersebut dilaksanakan Jumat (23/02/2024) di ruang Rapat CC dan dipimpin oleh Plt. Kepala Dinas Kominfo, Ronald H. Lekransy serta dihadiri OPD antara lain DLHP Dinas Perindag, Dinas PUPR, SatPol PP, BPBD, BPPRD dan Dishub.

Lekransy usai pertemuan mengakui, selama ini CC hanya dilihat sebagai salah satu ikon smart city di Kota Ambon, yang dilengkapi dengan teknologi yang canggih, sehingga pertemuan antar OPD terkait di hari ini, untuk mendekatkan semua infrastruktur dan data informasi sehingga memudahkan upaya pelayanan public yang dilakukan oleh masing-masing OPD.

“Secara normatif CC merupakan pusat kendali yang dapat mengontrol keadaan di ruang lingkup tertentu. Di pemerintahan, CC menjadi ruang kendali yang dapat mengamati kota secara terpusat. Bahkan, pemimpin daerah bisa mengambil keputusan di ruang kendali terpusat itu dengan basis data real time,” jelasnya

Dikatakan, selain melakukan pembahasan terkait tugas pokok dan fungsi CC, perwakilan OPD selanjutnya diajak untuk melihat lebih jelas tentang keterhubungan antara fungsi kontrol yang dilakukan pada ruang CC terhadap CCTV maupun aplikasi-aplikasi.

Pada kesempatan tersebut, Lekransy memaparkan bagaimana fungsi pengamatan terhadap tapping box yang dipasang pada tempat – tempat wajib pajak yang terkoneksi langsung dengan dashboard CC, untuk mempermudah petugas untuk mengawasi wajib pajak. Termasuk fungsi – fungsi lain dari CC seperti pemantauan CCTV pada Ruang public, Arus Lalu lintas, Titik pembuangan sampah, pengawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) , dan pengawasan fungsi aplikasi seperti SIMAK, SIMDATIK dan fungsi lainnya.

“Ini upaya untuk kita membangun sinergi dalam mewujudkan Ambon sebagai Kota Cerdas (Smart City) melalui tugas dan fungsi di OPD masing – masing,” terangnya.

Ditambahkan, semua OPD yang hadir sepakat bahwa ada banyak manfaat yang bisa diperoleh dari CC untuk memudahkan tugas pokok dan fungsi.

“Semua juga sepakat akan mensosialisasikan tugas dan fungsinya melalui media sosial resmi pemkot, agar masyarakat bisa mengetahui dan berpartisipasi secara aktif,” imbuhnya.

Lekransy berharap agar lewat pertemuan ini pengoptimalan infrastruktur IT CC yang merupakan aset Pemkot, dapat dimanfaatkan dengan baik oleh OPD yang mempunyai keterkaitan langsung, serta tidak menutup kemungkinan Dinas Kominfo akan memfasilitasi OPD melakukan pelayan publik berbasis elektronik dalam segala bidang.

“Mari kita bangun Maluku dan Indonesia dari Kota Ambon, berbasis data,” pungkasnya.

Ambon, Maluku.news – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku, menggelar “Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Pora) Tingkat Kota Ambon dan Kecamatan se- Kota Ambon Tahun 2024”, di Amaris Hotel, Kamis (22/02/2024).

Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum (Asisten III), Robert Sapulette mewakili Pj. Wali Kota, Bodewin M. Wattimena, yang dalam sambutan tertulisnya memberikan apresiasi terhadap pengukuhan TIM Pora Kota dan kecamatan yang telah dilaksanakan.

“Saya memgapresiasi setinggi-tingginya semua pihak yang pada hari ini telah bersama-sama berkomitmen untuk bahu- membahu bersama dengan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon dalam melakukan kegiatan Pora ini. Dan tim ini akan membawa penegakan hukum di bidang keimigrasian ke tingkat yang lebih baik lagi,” tuturnya.

Dikatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mengkoordinasi antara instansi terkait dalam rangka menyamakan presepsi dalam hal pengawasan kegiatan dan keberadaan orang ading khususnya di kota dan seluruh kecamatan yang berada di wilayah administrasi Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.

Pembentukan tim ini diharapkan dapat meningkatkan sinergitas antara berbagai pihak agar dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan keberadaan orang asing di Ibukota Provinsi Maluku ini.

“Sinergitas ini akan tercapai jika masing-masing instansi aktif mengambil peran dalam kegiatan pengawasan orang ading yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi pokok masing- masing instansi, dan juga aktif berupaya meningkatnya intensitas komunikasi dan kolaborasi dalam berbagai kegiatan,” pungkasnya.

Untuk diketahui dari data yang disampaikan oleh Kemenkum HAM Wilayah Maluku, saat ini terdapat 84 warga negara asing (WNA) di kota ini dan sementara melakukan aktifitas. Berikut uraiannya; Belanda (76), Thailand (1), Jerman (3), Malaysia (1), Amerika Serikat (1), China (1), Spanyol.

Ambon, Maluku.news – Upaya pelindungan data pribadi menjadi hal yang penting dilakukan, mengingat pada era digital saat ini data Pribadi, merupakan aset /komoditas yang bernilai tinggi.

Demikian disampaikan Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, dalam sambutanya pada kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) “Kesiapan Implementasi Pelindungan Data Pribadi bagi Badan Publik” Yang Dilaksanakan Oleh Kementerian Kominfo RI, Kamis (22/02/2024) di Suli.

“Data pribadi telah menjadi aset bernilai tinggi yang dapat bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan mendorong inovasi dalam berbagai sektor yang pada akhirnya dapat mendukung pembangunan ekonomi. Namun sebagai sebuah hak yang melekat pada diri pribadi maka langkah-langkah perlindungan data yang tepat harus dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan atau kesalahan penanganan data, yang berpotensi membahayakan pribadi orang tersebut,” ungkapnya.

Wattimena mencontohkan, penyalahgunaan data pribadi marak pada kasus pembobolan kartu kredit, ATM, maupun pinjaman online, oleh sebab itu diperlukan aturan mengenai pelindungan data pribadi.

“Atas dasar itu, pemerintah indonesia saat ini telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), tambahnya.

UU PDP, ujarnya, mengamanatkan kewajiban badan publik, untuk menunjuk petugas pelindungan data atau Data Protection Officer (PPDP/DPO), yang berperan dalam memastikan organisasinya memproses data pribadi pemilik data, sesuai dengan aturan pelindungan data yang berlaku.

“Agar pelaksanaan UU PDP berjalan optimal maka perlu dilaksanakan bimtek sehingga diharapkan badan publik dapat mempersiapkan penyelenggaraan pelindugan data pribadi secara komprehensif, agar tidak ada hambatan dalam implementasi undang-undang serta upaya kita dalam membentuk ekosistem PPDP/DPO yang profesional dapat terlaksana,” tandasnya.

Senada, Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo RI, Aries Kusdaryono, dalam sambutannya secara daring, menyatakan untuk mengatasi berbagai implikasi penggunaan data pribadi maka Pemerintah memastikan bahwa subjek data mengetahui tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab pelindungan data mereka serta meningkatkan kesadaran tentang pelindungan data pribadi kepada subjek data.

“Salah satu hal utama yang perlu diperhatikan terkait persiapan UU PDP adalah bagaimana cara mengedukasi secara efektif pihak-pihak yang akan terkena dampak Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi,” pungkasnya.

Untuk diketahui, kegiatan ini on the spot diikuti oleh peserta dari Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara, juga dari daerah lainnya secara daring.

Ambon, Maluku. News – Komando Distrik Militer (Kodim) 1504 menggelar TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), yang berlokasi di Dusun Talaga Pange dan Dusun Bandari, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh, Pj Wali Kota, Bodewin M. Wattimena yang mengungkapkan rasa terima kasih Pemerintah Kota (Pemkot) kepada TNI melalui Kodim 1504 yang telah bekerja sama guna membangun sinergitas di kota ini melalui TMMD.

“Ini tentu bentuk sinergitas TNI dengan rakyat dan pemerintah guna melihat berbagi kekurangan yang ada. Termasuk di wilayah Kecamatan Teluk Ambon, khusus di Negeri Rumah Tiga, Dusun Talaga Pange dan Bandari,” kata Wattimena disela-sela kegiatan dimaksud, di Lapangan Dusun Air Ali Negeri Rumah Tiga, Selasa, (20/02/2024).

Lanjutnya, program kegiatan ini tentu akan mendapat support dan dukungan maksimal dari Pemkot sebab sasaran utama ada pada warga Kota, sehingga akan berimbas positif bagi warga Kota ini terkhususnya Dusun Talaga Pange dan Bandari.

“Mudah-mudah kegiatan ini dapat memberikan dampak yang luar biasa bukan saja soal membangun fisik, tetapi dalam upaya untuk menyadarkan masyarakat dalam wawasan kebangsaan, mengajarkan masyarakat untuk bagaimana membela negara ini, menjaga persatuan dan kesatuan, sehingga TMMD terwujud dengan baik,” pungaksnya.

Untuk diketahui, TMMD ini yang ke 119 di tahun anggaran 2024. Direncanakan akan berlangsung selama 1 (satu) bulan di dua dusun pada Negei Rumah Tiga, yang merupakan wilayah administrasi Pemkot Ambon.

Ambon, Maluku.news – Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Kota Ambon, Ferdinandus Taso, menegaskan kerjasama Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dan Pemerintah Kyoto, Jepang telah berakhir pada 2019 lalu, dan tidak diperpanjang.

Hal tersebut ditegaskannya saat Konfrensi Pers yang berlangsung di Unit Layanan Administrasi (ULA), Selasa, (20/02/2024).

Dirinya menjelaskan, dalam kerjasama yang dikemas Program “Study and Work in Japan” sejak 2014, Pemkot telah mengirimkan 15 orang mahasiswa, dan semuanya telah selesai melaksanakan studi hingga pulang dan mengabdi di kota Ambon.

Menurutnya, untuk perpanjangan kerjasama harus dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berakhir dan banyak persyaratan yang mesti dipenuhi, sebab melibatkan dua negara.

“Sesuai Permendagri Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri, menyatakan bahwa objek kerja sama itu urusan pemerintah. Kalau kita melanjutkan kerja sama pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, akan mengecek kembali,” bebernya.

Taso membantah tudingan bahwa pihaknya tidak serius dalam kerjasama ini sehingga dihentikan sepihak oleh Kyoto. Padahal faktanya, memang kerjasama tersebut telah usai.

“Kita diajak ke Jepang oleh pihak koordinator, untuk menyampaikan ucapan terima kasih secara formal dan sekaligus melanjutkan kerja sama, tanpa didahului dengan mekanisme atau berangkat tidak sesuai prosedur, jelas ini salah sasaran,” terangnya.

Taso menambahkan, saat kerjasama dengan Kyoto (2014), pendidikan menengah (SMA/SMK se-derajat) masih di bawah kewenangan Pemkot, sehingga ada dasar dalam mendukung pembiayaan (beasiswa). Namun saat ini kewenangan tersebut dialihkan ke provinsi, sehingga sudah tepat kerjasama ini tidak di perpanjang lagi, disaat ke 15 mahasiswa tersebut selesai studi.