Beranda blog Halaman 111

Amankan TPS, Wattimena Pimpin Apel Kesiapan Pasukan

0

Ambon, Maluku.news – Tepat 7 (tujuh) hari jelang Pemilu 14 Februari, digelar Apel Kesiapan Pasukan Pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdiri dari unsur TNI, Polri, dan Satuan Linmas di Lapangan Merdeka, Rabu (07/02/2024).

Bertindak sebagai inspektur, Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, yang dalam amanatnya mengatakan Apel ini merupakan bentuk sinergitas dalam rangka menyukseskan Pemilu, sehingga terselenggara aman, damai, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

“Sinergitas antar seluruh komponen penyelenggara Pemilu dan unsur pendukung di daerah wajib dilakukan demi suksesnya kegiatan demokrasi 5 (lima) tahunan demi dan untuk kepentingan negara, daerah Maluku, dan kota Ambon kedepan,” ujarnya.

Menurutnya, dengan senantiasa berpedoman pada regulasi, maka dukungan menjaga ketertiban pada Tempat – tempat Pemungutan Suara harus dipersiapkan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Selain itu, seluruh unsur penyelenggara pemilu, TNI, Polri, ASN, maupun Satuan Linmas ungkapnya, wajib menunjukan kinerja obyektif, transparan, bersikap netral, serta memastikan semua warga yang sudah memiliki hak pilih dapat menyalurkan haknya pada 14 Februari nanti.

“Yang hadir disini bertanggungjawab pada pelaksanaan pemilu di wilayah kota Ambon, apabila ditemukan kerawanan dan hambatan yang berpotensi mengganggu ketertiban di TPS, maka harus diambil langkah tegas sesuai prosedur, untuk minimalisir gangguan keamanan,” bebernya.

Wattimena menghimbau agar seluruh petugas pengamanan di TPS dapat bekerja dengan baik, dan jujur, sebab tugas tersebut akan menentukan nasib bangsa ini 5 tahun kedepan. Diingatkan juga bahwa di era modern ini, semua hal dapat terpantau di media sosial sehingga perlu kehati – hatian.

“Suksesnya pemilu harus didikung oleh seluruh pemangku kepentingan demi terciptanya sinergitas yang kuat dan saling berkesinambungan,” harapnya.

Turut hadir dalam Apel dimaksud, jajaran Forkopimda Kota, KPUD, Bawaslu, serta pimpinan OPD Kota Ambon.

Wakili Maluku di Ajang Putri Indonesia, Pattipeilohy Kunjungi Balai Kota

0

Ambon, Maluku.news – Novita Pattipeilohy mewakili Maluku guna mengukuti ajang bergengsi Pemilihan Putri Indonesia Tahun 2024.

Sebelum melancong meninggalkan Kota ini, dirinya menyambangi Balai Kota, yang disambut langsung oleh Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin. M. Wattimena, di ruang kerjanya, Balai Kota, Rabu (07/02/2024).

“Jadi hari ini Pemkot merasa terhormat sekali dikunjungi salah satu calon Putri Indonesia Tahun 2024 utusan Provinsi Maluku atas nama Novita Pettipeilohy,” ungkap Wattimena kepada tim media Center, usai menjamu Novita.

Katanya, kita patut bangga karena nantinya pada ajang pemilihan itu, talent yang berasal dari kota bertajuk ‘Manise’ ini yang mewakili Provinsi Maluku. Oleh sebab itu, Pemkot patut memberi apresiasi, sebab ini merupakan bentuk ‘Kase voor Ambon’ dari anak muda berprestasi.

“Setiap generasi muda yang memperjuangkan keberhasilannya dan mewakili daerah kita, Maluku dan Kota Ambon, kami selalu memberikan apresiasi, kita tentu berharap bahwa ‘Ade Vita’ nantinya dapat mengeksplorasi semua kemampuannya dan ditampilkan pada ajang Putri Indonesia dan nantinya membanggakan kita semua sebaga masyarakat Maluku dan kota Ambon,” tandasnya.

Sementara itu, Pattipeilohy mengucapkan terimakasih kepada Pemkot yang telah menerima kunjungan dirinya dan mendukungnya. Dirinya berharap dapat mengharumkan nama Provinsi dan Kota di ajang tahunan yang terbilang sangat bergengsi tersebut.

“Saya berterimakasih atas kesempatan yang diberikan, dan saya berterimakasih juga atas dukungan dari Pemkot, Pemerintah Provinsi, dan seluruh masyarakat Maluku yang sudah mendukung. Harapannya di ajang Putri Indonesia Tahun 2024 saya bisa mengharumkan dan membanggakan Masyarakat Maluku,” pungkasnya.

Wujudkan Satu Data Indonesia, BPS Pemkot Gelar Pembinaan Statistik Sektoral

0

Ambon, Maluku.news – Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Dinas Kominfo dan Persandian, serta Bappeda Litbang, menggelar kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral, dalam upaya mewujudkan Satu Data Indonesia (SDI).

Kegiatan yang dilaksanakan, Rabu (07/02/2024) di Ruang Rapat Command Center ini dibuka oleh Plt. Kepala Dinas Kominfo, Ronald H. Lekransy serta turut dihadiri Pranata Komputer Ahli BPS Kota Ambon, Hisbul Wathoni, selaku pemateri.

Wathoni dalam penjelasannya, mengatakan, SDI adalah Kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.

Tujuan SDI, lanjutnya, adalah guna mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan

“SDI mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 39 Tahun 2019,” tandasnya.

Sementara itu, Lekransy dalam arahannya mengakui bahwa terkait SDI Pemkot Ambon telah memiliki regulasi dalam bentuk Peraturan Wali Kota (Perwali) yakni Perwali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan SDI di Kota Ambon.

Dalam Perwali, pembina Data adalah BPS Kota Ambon yang bertugas memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data dan melakukan pembinaan penyelenggaraan SDI tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan, Walidata adalah Dinas Kominfo dan Persandian yang bertugas memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia dan menyebarluaskan data dan metadata di Portal Satu Data Indonesia.

Selanjutnya, Sekretariat adalah Bappeda Litbang yang bertugas memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Kota Ambon.

“Produsen Data adalah Semua OPD di lingkup Pemkot Ambon, yang bertugas menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia dan menyampaikan data dan metadata kepada walidata,” terangnya.

Lekransy pun berharap agar kedepan sinergitas serta integritas penyelenggaraan serta pengolahan data statistik Sektoral Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dapat lebih optimal dan terintegrasi berbasis sistem aplikasi sehingga mendukung implementasi SDI.

“Untuk itu, dalam waktu dekat akan segera diselenggarakan Forum Satu Data Indonesia tingkat Kota Ambon serta Rangkaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2024 akan dimulai pada April mendatang,” pungkasnya.

SatPol-PP Ambon Sosialisasikan Pemberdayaan Satuan Linmas

0

Ambon, Maluku.news – Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol-PP) Kota Ambon menyambangi Negeri Batumerah guna melaksankan sosialisasi “Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas)”, di Balai Negeri, Selasa (06/02/2024).

Setelah Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena mengukuhkan satuan Linmas, pada Desember tahun lalu, Satpol-PP menindaklanjuti itu dengan program kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka.

“Dua hari kami lakukan sosialisasi ini mulai dari Kecamatan Baguala berikutnya Kecamatan Teluk Ambon. Hari ini di Sirimau dan Leitimur Selatan (Leitisel), jadi selama kurang lebih tiga hari kedepan kami ada ditengah-tengah saudara- saudara sekalian (para anggota linmas yang telah dikukuhkan),” ungkap Assisten III Setda Ambon, Roby Sapulete, dalam sambutannya.

Dikatakan kegiatan ini, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas anggota Linmas Desa/Negeri/Kelurahan yang telah dikukuhkan sehingga mereka mengerti sebagaimana tugas pokok dan fungsi mereka di lingkungan tempat mereka tinggal.

“Bahwa sesungguhnya tugas pokok dan fungsinya memberikan ketentraman kenyamanan kepda masyarakat tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, unsur Kepolisian Negara dan TNI. Linmas ini membantu dalam rangka mengantisipasi adanya gangguan bencana, kemudian memberikan informasi dan penanganan sebelum pemerintah menyambangi lokasi tersebut,” jelasnya.

Lanjutnya, yang terpenting sebenarnya bahwa peran dari pada Linmas dalam menjaga ketertiban, keamanan, ketentraman perlu dibekali, Sehungga sosialisasi ini tentunya akan menghasilkan petugas yang siap siaga dalam situasi dan kondisi.

“Intinya dari pada Linmas itu adalah bagaimana menjaga keamanan dan ketertiban pada saat yang pertama pemilihan kepala desa, harus independen untuk menjaga ketertiban, kenyamanan,” tandanya.

Harapannya, para Satuan Linmas dapat mengikuti kegiatan pemberdayaan ini sampai selesai agar terbekali dan terlengkap dengan tugas pokok, aturan, regulasi sebagai dasar untuk menjalankan tugas yang akan dilaksnakan kedepan.

25 Kandidat Ikut Uji Kompetensi Seleksi JPT Pratama

0

Ambon, Maluku.news – 25 orang kandidat, mengikuti tahapan Uji Kompetensi seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.

Pj. Wali Kota, Bodewin M. Wattimena yang diwakili Asisten III Setda, Roby Sapulette saat membuka kegiatan, Selasa (05/02/2024) di Ambon, mengatakan, uji kompetensi digelar untuk mengisi 10 JPT Pratama (Eselon II) yang masih lowong.

Jabatan-jabatan tersebut yakni, yakni Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik; Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat; Staf Ahli Walikota Bidang Politik, Hukum dan Aparatur; Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; Asisten Perekonomian dan Pembangunan; Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pj. Wali Kota meyakini, proses ini mempunyai nilai positif sebab dilakukan oleh Panitia Seleksi (Pansel) daerah, yang punya pengalaman dengan intelektual yang tinggi dipandu dengan asesor yang kapabel, sehingga hasilnya tidak diragukan lagi.

“Pemkot Ambon membuka ruang untuk pejabat administrator dapat berkompetisi untuk mengisi dan menduduki JPT Pratama bila memenuhi syarat administrasi, kompetensi, bahkan tak kalah penting mempunyai prestasi, serta jujur dalam melaksanakan tugas,” tambahnya.

Hasil seleksi ini, katanya, akan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) guna diberikan pertimbangan teknis yang akhirnya akan diterbitkan surat untuk pelantikan.

Khusus hasil uji kompetensi Jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang hampir 15 Tahun lamanya diisi oleh Pelaksana Tugas, ujarnya, akan sedikit berbeda dengan JPT lainnya, sebab akan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri Cq Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna mendapatkan persetujuan/rekomendasi.

“Rekomendasi ini akan disampaikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan kemudian Dirjen mengeluarkan pertimbangan teknis untuk selanjutnya dilantik,” tandasnya.

Untuk diketahui, para peserta uji kompetensi tidak hanya Pejabat Administrator di lingkup Pemkot Ambon tetapi juga dari Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, masing-masing 1 (satu) orang.

Kota Ambon Raih Penghargaan Badan POM RI

0

Jakarta, Maluku.news – Kota Ambon meraih penghargaan sebagai Kota terbaik Ke- III yang aktif mendukung program pengendalian Program Resistensi Antimikroba (AMR) pada rangkaian kegiatan peringatan HUT Badan POM RI Tahun 2024, di Jakarta, Minggu (04/02/2024).

Penghargaan tersebut adalah hasil Kolaborasi BPOM di Ambon dan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, dalam upaya peningkatan kesadaran (awareness) yang lebih masif dan terimplifikasi lebih luas terkait urgensi pengendalian resistensi antimikroba.

Hal ini sesuai amanat Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Pengendalian Resistensi Antimikroba dan Peta Jalan Pengendalian Resistensi Antimikroba Badan POM tahun 2020-2024.

Penghargaan bagi kota Ambon diserahkan langsung oleh Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin, didampingi Plt. Kepala Badan POM, Dr. Rizka Andalusia, Kepada Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena.

“Penghargaan yang diberikan merupakan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pimpinan daerah yang telah menunjukkan komitmen dan konsistensi nyata dalam mewujudkan dukungannya,” ungkap Wattimena di sela – sela kegiatan.

Dirinya berharap, dengan penghargaan ini dapat menambah semangat kolaborasi dalam pengawasan dan pengendalian AMR, serta menjadi pengingat akan komitmen yang harus dilaksanakan dan diimplementasikan dalam edukasi Pengendalian Antimikroba kepada tenaga kesehatan dan masyarakat luas.

“Kolaborasi antara Pemkot dengan BPOM dengan stakeholder terkait lainnya harus terus dilaksanakan,” tambahnya.

Ditandaskan, penghargaan ini menjadi pemicu bagi kabupaten/kota lainnya di Provinsi Maluku untuk bersinergi dalam meningkatkan perannya dalam pengendalian Antimikroba.

Pemkot – Balai POM Bahas MoU Pengawasan Obat dan Makanan

0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) bersama dengan Balai POM di Ambon melaksanakan “Pembahasan Nota Kesepahaman (MoU) dan Rencana Kerja Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan”, di ruang rapat Vllisingen, Balai Kota, Jumat (02/02/2024).

Pj. Wali Kota, Bodewin M. Wattimena saat membuka pembahasan, mengungkapkan obat dan makanan menjadi hal sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Sehingga dengan nota kesepahaman ini minimal dapat memberikan pemahaman komperhensif.

“Pemkot berkepentingan untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat yang ada di kota ini terjaga, terlindungi, dalam berbagai hal upaya untuk menjaga masyarakat,” ungkapnya.

Lanjutnya, tujuan dari kegiatan ini adalah Pemkot dapat membantu Balai POM dalam rangka melakukan pengawasan obat dan makanan yang beredar di pasaran.

“Efektivitas tidak bisa terjadi kalau Balai POM berjalan sendiri butuh Pemkot dan stakeholder lainnya. Satu hal yang paling penting bahwa nota kesepahaman ini mesti memberikan langkah-langkah konstruktif terhadap peran masing-masing pihak,” urainya.

Dirinya menegaskan, masyarakat kota ini harus terlindungi agar tidak mengkonsumsi makanan dan obat-obatan yang kadaluarsa bahkan belum bersertifikat halal dan Balai POM.

“Kita harus memastikan masyarakat terlindungi dari bahaya makanan kadaluarsa, dan melalui nota kesepahaman ini saya berharap dapat mengatur tentang langkah-langkah koordinatif yang bisa dilakukan oleh Pemkot dengan Balai POM supaya memudahkan para pelaku UMKM supaya memperoleh ijin edar dan bersertifikasi halal,” pungkasnya.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir, Sekretaris Kota (Sekkot) Agus Ririmasse, bersama pimpinan OPD terkait.

Bantu Masyarakat, Disperindag Gelar Operasi Pasar di Hative Kecil

0

Ambon, Maluku.news – Guna membantu warga kota Ambon memenuhi kebutuhan bahan-bahan pokok, Dinas Perindag Kota Ambon, melaksanakan Operasi Pasar di kawasan Wara, Negeri Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kamis (01/02/2024).

Kepala Dinas Perindag Kota Ambon, Josias Loppies, kepada Tim Media Center menjelaskan, Operasi Pasar telah dilakukan di sepanjang bukan Januari di pasar Mardika, dan memasuki bulan Februari ini, dilanjutkan juga di kawasan lainnya yang lebih dekat dengan masyarakat.

“Jadi terkait kegiatan operasi pasar selama bulan Januari dilaksanakan di pasar Mardika, dan kemarin putuskan laksanakan juga di pemukiman masyarakat, guna membantu memenuhi kebutuhan mereka,” jelasnya.

Dikatakan, saat operasi pasar di Hative Kecil, pihaknya melibatkan distributor Gema Rejeki dengan bahan pokok yang dijual, antara lain, beras, telur, bawang putih dan bawang merah.

“Sistemnya dengan pembagian kupon yakni ada sebanyak 400-500 kupon yang kita sebar di masyarakat,” tambahnya.

Loppies mengakui, antusias masyarakat sangat besar terhadap operasi pasar yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, sebab harga bahan pokok yang dijual sangat murah, dibawah harga pasaran.

“Kita beri harga murah, sebab telah disubsidi oleh Pemkot. Misalnya untuk beras Bulog 5 Kg, dijual dengan harga Rp 55 Ribu, bawang Putih Rp 32 ribu/kg dan bawang merah Rp 34 ribu/kg,” bebernya.

Loppies menandaskan, Operasi pasar ini akan dilanjutkan ke Pasar Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, guna antisipasi dampak kenaikan harga sejumlah bahan pokok.

“Adanya kenaikan ini disebabkan karena kita bukan daerah penghasil, sehingga berharap pasokan dari luar, ketika pasokan terlambat menyebabkan harga naik,” tandasnya.

Sekda Hadiri Peluncuran Berita Resmi Statistik Provinsi Maluku Januari 2024

0

Ambon, Maluku.News – Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku pada Kamis (01/02/2024) Meluncurkan Berita Resmi Statistik Provinsi Maluku Januari 2024, berpusat di Aula Kantor BPS Maluku.

Hadir juga pada kesempatan itu Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Maritje Pattiwaelapia, SE., M.Si beserta seluruh jajaran, Pimpinan OPD Terkait Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, dan Tim Rilis BPS 2024.

Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, Sekda pada kesempatan itu memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh Jajaran BPS Provinsi Maluku, yang telah bekerja keras secara profesional dalam mengumpulkan dan menyajikan data yang akurat dan terpercaya.

“Peluncuran berita statistik serentak pada hari ini, memiliki makna yang sangat penting karena kita akan mendapatkan informasi mengenai Inflasi Januari, Nilai Tukar Petani, Perkembangan Ekspor Import dan Tingkat Kamar Hotel, Serta Transportasi, dimana Data ini perlu diketahui dalam rangka menentukan Langkah-Langkah kebijakan yang strategis terutama terkait dengan pengendalian inflasi.” Ungkap Sadali.

Pada kesempatan itu dirinya juga dikejutkan dengan Inflasi Maluku yang naik Menjadi 4,12% yoy, karena masuknya Kabupaten Maluku Tengah menjadi Daerah Penilaian Indeks Harga Konsumen beserta dengan Kota Ambon dan Kota Tual.

“Saya kaget inflasi Maluku naik jadi 4,12% karena ada penambahan Maluku Tengah, ini yang sangat berdampak pada ukuran kinerja Pemprov, dan ancaman juga bagi 3 Kabupaten/Kota IHK. Oleh karena itu Mendagri mengingatkan, jika dalam 3 bulan berturut-turut inflasi mengalami kenaikan maka akan dilakukan evaluasi.” Terang Sekda.

Ia menegaskan bahwa ini adalah data yang dirilis maka perlu dilakukan langkah koordinasi dengan ketiga pihak kabupaten kota untuk dilakukan berbagai kebijakan dalam menurunkan inflasi.

“Kami berharap dokumen yang dirilis oleh BPS pada hari ini sebagai sesuatu yang berharga bagi kita semua dalam membuat suatu kebijakan dalam penanganan 4 unsur yang disampaikan, mari kita terus berkolaborasi demi mewujudkan Pembangunan yang infklusif dan berkelanjutan di Maluku bumi raja-raja yang sama kita cintai.” Harapnya.

Sekda menjelaskan kolaborasi ini perlu dilakukan untuk menganalisis, membicarakan, mendiskusikan apa yang harus dilakukan dalam melakukan penanganan inflasi ini, dimana inflasi nasional 2,57% yoy, untuk itu harus segera malakukan koordinasi, dan bulan depan bisa dilakukan Langkah-langkah dalam penanganan inflasi.

“Kami berharap forum ini akan menjadi agen-agen dalam memberikan informasi melakukan pengkajian terhadap berbagai perkembangan data, serta memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah dalam mengambil Langkah-langkah kebijakan strategi guna mengantisipasi apa yang menjadi tindakan kita, terutama dalam penanganan dan pengendalian inflasi di Provinsi Maluku.”tuturnya.

Untuk diketahui berdasarkan rilis BPS Januari 2024 Inflasi berdasarkan IHK yakni pada Kabupaten Maluku Tengah yakni sebesar 6,46% Yoy, Kota Ambon 2,74% Yoy, dan Kota Tual 2,88% Yoy, sehingga untuk inflasi Provinsi Maluku yakni sebesar 4,12% YoY.

Sadali le Buka Rapat Forum Penataan Ruang Provinsi Maluku

0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menggelar Rapat Forum Penataan Ruang Provinsi Maluku dalam rangka Percepatan Penyelesaian Revisi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), pada Kamis (01/02/2024), bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku.

Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU yang juga selaku Ketua Forum Penataan Ruang Provinsi Maluku, Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku Ir. Ismail Usemahu, MT, Perwakilan Kanwil BPN Provinsi Maluku, serta Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

Sekda dalam sambutannya memberi apresiasi dan menyambut baik pelaksanaan rapat pada hari ini sebagai bentuk komitmen bersama, dalam memfinalkan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku.

“RTRW Provinsi Maluku sudah 6x masuk dalam tahap pembahasan bersama Pansus DPRD tapi belum mendapat persetujuan dewan untuk melangkah ke tahap berikutnya yaitu pembahasan lintas sektor, karena menurut Dewan berbagai Daftar Inventarisasi Masalah yang disampaikan belum mendapat penjelasan secara maksimal dan Pansus menganggap ada inkonsistensi dokumen dari revisi RTRW dan ketidaksepahaman antara OPD dalam memboboti dokumen revisi tata ruang ini.” Terangnya.

Untuk itu Dirinya berharap melalui Forum ini semua peserta dapat memberikan kontribusi pikir yang konstruktif dalam penyempurnaan, terutama melihat berbagai persoalan dari masing-masing daerah Kabupaten Kota dimana memiliki permasalahan kompleks dan spesifik yang harus diboboti serta diberikan kesepahaman dalam membuat revisi tata ruang ini.

“Semua berhak menyampaikan pendapat dalam penyelesaian revisi ini, sehingga bisa segera dilaporkan sebagai tanggungjawab dari Tim Tata Ruang kepada Gubernur dalam mewujudkan Maluku yang terkolela secara jujur, bersih dan melayani terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan.” Jelas Sekda.

Ia menyampaikan Jika tata ruang ini sudah final, maka perkembangan berbagai sektor dapat dilaksanakan.

“Oleh karena itu kita perlu bekerja keras, demi kemaslahatan Maluku kedepan, serta demi kesejahteraan Masyarakat Maluku, lewat gagasan pikir yang disampaikan dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku ini.” Ungkapnya.