Beranda blog Halaman 111

Komisi II DPRD Maluku Siapkan Usulan Penyampaian Aspirasi ke Pempus

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Komisi II DPRD Provinsi Maluku telah mengagendakan untuk penyampaian aspirasi ke Pemerintah Pusat. Agenda yang akan berlangsung ini, berkaitan dengan usulan program untuk nantinya bisa diakomodir dalam APBN.

“Penyampaian aspirasi ke kementerian besok dalam Minggu ini,”ujar Ketua Komisi II DPRD Maluku, Johan Lewerissa kepada wartawan usai rapat bersama dengan mitra komisi di ruang kerjanya, Senin (27/02/2024).

Dikatakan, penyampaian aspirasi bukan hanya baru dilakukan tahun ini, tetapi setiap tahun yang merupakan agenda DPRD Maluku.

Hanya saja, dalam penyampaian aspirasi banyak program yang tidak diakomodir kementerian/lembaga ke dalam program prioritas karena terbentur anggaran dan lain sebagainya.

Namun sebaliknya ada juga program yang diakomodir pemerintah seperti persoalan kelistrikan oleh Kementerian ESDM.

“Khususnya listrik sudah terealisasi kemarin ada kurang lebih 3 ribu rumah mendapatkan pemasangan instalasi gratis. Kemarin kita sampaikan kepada Kementerian ESDM didampingi PLN sudah terealisasi,”ungkapnya.

Lewerissa berharap kedepan Pemda Maluku melalui OPD terkait dalam hal ini Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, maupun Dinas Kehutanan, dapat mengajukan program ke Pemerintah Pusat

“Untuk lingkungan hidup, tahun ini sudah ada bantuan dari kapal keruk sampah dari Francis, mungkin bulan juli akan tiba. Ini yang kita inginkan supaya pemerintah pusat melihat hal ini, terutama dalam penyampaian aspirasi ke kementerian nantinya,”pungkas Lewerissa.

Bkkbn Gelar Rakorda Program Bangga Kencana & Penurunan Stunting Provinsi Maluku

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Dalam rangka meningkatkan sinergitas dan kolaborasi bersama dalam upaya percepatan penurunan stunting, maka Pemerintah Provinsi Maluku bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar, Rapat Koordinasi Daerah Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Maluku Tahun 2024, yang bertempat di Hotel Santika, pada Selasa (27/02/2024).

Kegiatan itu dibuka oleh Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, didampingi Sekretaris Utama BKKBN RI Drs. Tavip Agus Rayanto,M.Si, dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Dra. Renta Rego, ditandai dengan pemukulan tifa.

Hadir juga pada kesempatan itu Forkopimda Provinsi Maluku, , Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, TP-PKK Provinsi Maluku, Pimpinan Perguruan Tinggi dan Instansi Vertikal, Para Ketua Organisasi Wanita/LSM, dan berbagai pihak lainnya.

Berdasarkan Hasil Studi Survei Gizi Indonesia Tahun 2022, Sekda dalam sambutannya menyampaikan, angka prevalensi stunting di Provinsi Maluku Tahun 2022 adalah 26,1 turun sebesar 2,6 dari hasil SSGI 2021 sebesar 28,7%.

“Untuk tahun 2023, kita masih menunggu rilis hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI), kita semua berharap agar Prevalensi Stunting 2023 bisa turun lagi, sehingga target Nasional 14% dan target Provinsi 20% dapat kita capai di Tahun 2024 ini” Ungkapnya.

Ia mengatakan, semua yang dicapai ini berkat kolaborasi dan Kerjasama berbagai pihak, baik Instansi Vertikal, Mitra, Swasta, OPD, Perguruan Tinggi, Tokoh Agama, Masyarakat, dan tidak terlepas adalah peran Duta Perangi Stunting (Duta Parenting) beserta seluruh jajarannya, yang selalu membuat terobosan-terobosan untuk percepatan-percepatan penurunan stunting di Provinsi Maluku.

“Untuk itu, atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, kami memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi, kepada para pihak terutama Duta Parenting atas kontribusi, bagi Pembangunan kualitas sumberdaya manusia Provinsi Maluku dalam program penurunan prevalensi stunting.” Terangnya.

Ia mengatakan, tahun 2024 adalah tahun terakhir untuk menilai keberhasilan program percepatan penurunan stunting sesuai arahan Presiden RI dalam menurunkan angka prevelensi stunting yakni target nasional 14%, dan target Provinsi Maluku 20%.

“Untuk itu saya mengajak kita semua, agar proses percepatan penurunan stunting di seluruh tingkatan Kabupaten Kota, dapat dimaksimalkan.” Ajaknya.

Sadali menegaskan, berbagai penanganan permasalahan stunting harus ditangani secara paripurna, komprehensif, terpadu dan bersifat multisektoral.

“Kepada seluruh jajaran, tingkatkan sinergitas, koordinasi dan kolaborasi antara OPD, instansi vertikal, TNI/Polri, swasta, mitra kerja, organsiasi Wanita, organisasi kemasyarakatan lainnya serta Perguruan Tinggi, agar dapat meningkatkan strategi yang berbasis kearifan lokal untuk mewujudkan upaya percepatan penurunan stunting.” Tegas Sekda.

Dirinya berharap produk Bangga Kencana dapat lebih digencarkan untuk menjangkau generasi muda sampai ke pelosok desa.

“Kita ingin membangun keluarga yang Sejahtera lahir dan batin serta harmonis dalam kehidupan bermasyarakat.” Tutupnya.

Di tempat yang sama Rayanto mengatakan, hal yang lebih penting dan utama saat ini adalah sinkronisasi program-program khususnya terkait BANGGA KENCANA dan Penurunan Stunting secara teknis, yang mana pasca rakorda ini masih bisa dilaksanakan.

“Sumberdaya manusia di Provinsi Maluku luar baisa dan apa yang dilakukan selama ini merupakan komitmen Pemerintah Daerah dan Stakeholder sangat luarbiasa, atas nama BKKBN, kami memberikan apresiasi dan terima kasih” Ungkap Sekretaris Utama BKKBN RI.

Kegiatan dilanjutkan dengan Penandatanganan Perkin Tahun 2024/PKS/SMAP oleh Kabupaten Malteng, Malra, Kepulauan Tanimbar, SBB, SBT, MBD, Kepulauan Aru, Buru, Bursel, Kota Ambon dan Tual, serta penyerahan Antropometri KIT kepada Kabupaten Bursel, Kepulauan Tanimbar, Malteng dan Kota Ambon.

Sekda Harap Mcp Dan Spi Tahun 2024 Bisa Mencapai Target Yang Diharapkan

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Bertempat di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Survei Pelayanan Integritas (SPI) 2023 dan Tematik pada Pemerintah Daerah di Wilayah Maluku Tahun 2024, yang bertempat di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, pada Selasa (27/02/2024).

Kegiatan itu dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, dan dihadiri oleh Kasatgas Wilayah V.3 KPK RI beserta tim, Penjabat Bupati Buru, Sekretaris Daerah dan Inspektur Kabupaten Kota se-Maluku, dan Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

Dalam sambutannya Sekda menyampaikan, Program Pencegahan Korupsi, Monitoring serta koordinasi dan supervisi pencegahan yang dilaksanakan oleh KPK jangan dilihat dari sisi administrasi saja, sebagai pemenuhan bukti dokumen, tetapi filosofi utamanya adalah pencegahan korupsi.

“Persentase capaian MCP Korsupgah rata-rata Pemerintah Daerah Se Provinsi Maluku Tahun 2023 adalah 65,69%, padahal target yang diharapkan minimal 75%, dan ini mengalami penurunan dari tahun 2022 yang mencapai 67,19%, mudah-mudahan 2024 bisa mencapai target yang diharapkan.” Harap Sekda.

Sementara itu Sadali mengatakan, rata-rata nilai SPI tahun 2023 64,01% dimana masih di bawah rata-rata nasional 70,79%.

“Kondisi ini membutuhkan komitmen semua pihak untuk selalu berupaya meminimalisir atau mencegah terjadinya korupsi.” Terangnya.

Sadali menjelaskan, pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan hanya dengan komitmen semata tetapi juga aksi nyata, olehnya itu diharapkan Pemerintah Daerah se-Maluku akan segera melakukan perbaikan mendasar dan menyeluruh terhadap seluruh aspek resiko korupsi yang ada.

“Mari kita manfaatkan rakor ini sebagai forum diskusi, saling sharing berbagai pengetahuan dan pengalaman membincangkan berbagai permasalahan, memberikan dampak positif, dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayah Maluku.” Tutupnya.

Di tempat yang sama juga dalam sambutan Kasatgas KPK Koordinator Wilayah V.3 Abdul Haris, menyampaikan kegiatan yang dilaksanakan ini, untuk melihat tindaklanjut dari program terintegrasi tahun lalu, yang mana berdasarkan capaian MCP dan SPI 2023, memang Sebagian besar di wilayah Maluku Sebagian besar, belum mencapai target.

“Mudah-mudahan kendala yang dihadapi di daerah, sedikit banyaknya bisa diatasi dan bisa memperbaiki MCP maupun SPI di Tahun 2024.” Ujarnya.

DPRD Maluku Minta BPTD Laporkan Pengelola KMP Ke Aparat Penegak Hukum

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias meminta Balai Pengelola Tranportasi Darat (BPTD) Kelas II Maluku untuk melaporkan pengelola Kapal Motor Penyeberangan (KMP) ke aparat penegak hukum.

Pasalnya, pengelolaan dana subsidi dari total Rp 97 miliar yang dikucurkan kepada pengelola Kapal Motor Penyeberangan (KMP) yakni Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD) yang ada di beberapa kabupaten/kota, yang terserap hanya Rp 64 miliar mengakibatkan Rp 32 miliar dana subsidi Kementerian Perhubungan itu harus dikembalikan ke negara.

Adanya ketidakmampuan pengelolaan dana subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh BUMD di beberapa kabupaten kecuali Kota Ambon, terungkap saat rapat penyampaian aspirasi ke Pempus bersama BPTD Kelas II Maluku bersama mitra di ruang Komisi III DPRD Maluku, Selasa kemarin (27/02/2024).

Anos menjelaskan, selama ini rakyat selalu di rugikan terutama pengelola KMP yang dikelola BUMD dan itu terjadi hampir di semua kabupaten/kota kecuali Kota Ambon.

Yang lain itu ada uangnya di ambil tetapi macet dan kapalnya diterlantarkan.

“Tadi yang dilaporkan oleh Kepala BPTD bahwa penyerapan Rp 97 miliar yang bisa digunakan Rp 64 miliar sisa Rp 32 miliar dikembalikan, sehingga yang rugi orang Maluku. Dana sudah ada tetapi tidak bisa digunakan dengan baik.” kesal Anos.

Dewan Desak BPTD Laporkan Pengelola KMP ke Aparat Penegak Hukum

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Anggota Komisi III DPRD Maluku Amos Yermias desak Balai PengelolaTranportasi Darat Kelas II Maluku melaporkan pengelola kapal motor penyeberangan (KMP) ke aparat penegak hukum.

Pasalnya pengelolaan dana subsidi dari total sebesar Rp 97 miliar yang dikucurkan ke pengelola Kapal Motor Penyeberangan (KMP) yakni BUMD , yang terserap hanya Rp 64 Miliar mengakibatkan Rp 32 Miliar dana subsidi Kementerian Perhubungan ke Maluku harus dikembalikan.”ujarnya.

“Adanya ketidakmampuan pengelolaan dana subsidi BBM oleh BUMD di kabupaten kecuali kota Ambon terungkap saat rapat penyampaian aspirasi ke pempus bersama Balai Pengelola Tranaportasi Darat (BPTD)Kelas II Maluku bersama mitra di ruang Komisi III DPRD Maluku, Selasa (27/02/2024).

Dia menjelaskan selama ini rakyat selalu di rugikan terutama pengelola kapal motor penyeberangan ( KMP) yang dikelola oleh BUMD hampir semua kabupaten kota kecuali kota Ambon. Tetapi yang lain itu ada uangnya ambil tetapi macet kapalnya di terlantarkan .

Tadi yang dilaporkan oleh kepala Balai Pelaksana Transportasi Darat penyerapan Rp 97 miliar yang bisa digunakan Rp 64 miliar yang sisa Rp 32 Miliar dikembalikan , sehingga yang rugi orang Maluku. Dana sudah ada tetapi, tidak bisa digunakan dengan baik.”ungkapnya.

Wattimena Hadiri Buka Sasi Laut Negeri Rutong

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena menghadiri prosesi adat buka Pelarangan atau Sasi Laut yang digelar oleh Negeri Rutong, Kecamatan Leitimur Selatan, Selasa (27/02/2024).

Wattimena dalam sambutannya memberikan apresiasi bagi pemangku kepentingan di negeri tersebut, mulai dari Raja, Saniri negeri, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat yang telah melestarikan budaya tersebut.

“Negeri Rutong menurut kami mampu mempertahankan tradisi budaya, nilai adat-istiadat yang bertumbuh dan berkembang. Karena itu kalau kita menyaksikan sebuah proses buka Sasi ini adalah cara dari warga masyarakat, pemimpin, pemangku adat negeri Rutong untuk menjaga dan melestarikan alam ciptaan Tuhan yang dianugerahkan,” ungkapnya.

Kita tentu berharap, bahwa peluang kesempatan yang diberikan oleh Pemkot terhadap pengakuan negeri-negeri adat mesti dimanfaatkan dengan baik, dalam rangka kembali nilai-nilai budaya tradisi.

“Ini tidak saja akan menjadi sesuatu yang dapat kita jual untuk mengembangkan Pariwisata di kota ini, namun kolaborasi antara alam dan atraksi Budaya itu yang penting bagi kita hari ini. Harapannya kedepan seluruh Negeri-negeri adat bisa melakukan hal yang sama dengan negeri Rutong,” tandasnya,

Sementara itu, Raja negeri rutong, Reza Maspaitella dalam sambutannya mengakui pembukaan Sasi laut ini merupakan bentuk kearifan lokal yang menjadi simpul pengembangan program kelautan dan perikanan dan dirumuskan dalam rencana pembangunan negeri tersebut pada 2021-2026.

“Pelarangan atau sasi laut dilakukan tahun 2022 untuk menjamin kelestarian pertumbuhan biota laut seperti teripang dan lobster, sehingga buka Sasi ini sebagai agenda budaya dengan skema percepatan ekonomi negeri,” pungkasnya.

Benhur, Ingatkan Anggota DPRD Maluku Kembali Kerja

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Pemilu 2024 khususnya Pemilihan Legislatif (Pileg) telah usai, namun sayangnya masih banyak Anggota DPRD Maluku yang hingga kini belum juga kembali dari Daerah Pemilihan (Dapil).

Hal ini tentu akan menganggu jalannya kerja dewan terutama agenda yang telah ditetapkan Badan Musyawarah (Bamus) bulan Januari.

“Kita ingin teman-teman sudah harus kembali ke kota Ambon untuk melaksanakan tugas-tugas kita,”ujar Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (26/02/2024).

Dikatakan, ada beberapa agenda yang dianggap penting harus dilaksanakan, yaitu penyampaian aspirasi ke pemerintah pusat, pengawasan ke kabupaten/kota atas pelaksanaan APBD tahun 2023, verifikasi surat-surat masuk, dan pembahasan LKPJ.

Untuk penyampaian aspirasi, menurutnya akan disesuaikan berdasarkan hasil reses anggota DPRD pada masing-masing Dapil yang telah dilaksanakan sebelum Pileg.

“Kita memahami sungguh bahwa semua anggota DPRD pada pertarungan Pileg kemarin, katakanlah jelang itu mereka berada di Dapil, kita sudah punya gambaran terkait hasil hasilnya,”ucap Benhur.

Dari hasil Reses, lanjut wakil rakyat dari Dapil 6 itu akan diidentifikasi kembali apa-apa saja yang nantinya akan sampaikan sebagai aspirasi ke pemerintah pusat, dengan harapan dalam pembahasan APBN tahun 2025 nantinya, aspirasi rakyat Maluku bisa terakomodir.

“Pasti Pemda juga punya usulan, kita bersinergi bersama Pemda, maka saya kira kita akan senafas dalam proses penyampaian aspirasi, sehingga maksimal kemudian menitik pada persoalan yang diinginkan oleh masyarakat,”pungkasnya.

Apresiasi Guru Penggerak, Wattimena Beri Penghargaan

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambin, Maluku.news – Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena memberi apresiasi kepada 19 orang Kepala Sekolah selaku Guru yang berhasil menjalankan program Merdeka Belajar (Sekolah Penggerak).

“Ketika program sekolah penggerak dan merdeka belajar ini dilaksankan. Bapak/Ibu ini berinisiatif untuk mengikuti seleksi guru penggerak, maka itu kami memberikan penghargaan bagi mereka dengan harapan apa yang dilakukan ini nantinya akan berimbas ke seluruh satuan pendidikan yang ada di kota ini,” ungkap Wattimena, saat memimpin apel pagi, di Pattimura Park, Senins (26/02/2024).

Atas nama Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon beterimakasih kepada kepala Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menegah Pertana (SMP).

“Ini contoh kita memberikan apresiasi kepada mereka- mereka yang telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik,” tandasnya.

Sama halnya dengan Pj. Wattimena Kepala Dinas Pendidikan (Dindik), Ferdinandus Taso mengakui apresiasi layak diberikan lantaran melalui insiatif dan kerja keras maka sekolah-sekolah mereka dapat menjalankan kurikulum Merdeka Belajar.

“Mereka ini patut dikasih apresisi karena mereka belajar otodidak berusaha untuk upgrate kompetensinya, pengetahuannya, kerja keras mereka. Kepala-kepala sekolah ini tentu harus menjadi narasumber pada sekolah lain. Dan diharapkan dapat mengimbas ke Kota/Kabupaten lain yang ada di Maluku, bahkan ada juga hang telah menjadi narasumber nasional,” bebernya.

Lanjutnya, pembelajaran Kurikulum Merdeka, berorientasi kepada anak, yang artinya dibangun pendidikan yang ramah, bebas dari kekerasan, menyenangkan, asyik serta memiliki kualitas yang tinggi, dengan 5 (lima) aspek utama atau 5P yakni potensi diri, pemberdayaan diri, peningkatan diri, pemahaman diri, dan peran sosial, guna meningkatkan karakter para siswa.

“Pemberian penghargaan ini juga dalam rangka memberikan semangat dan motivasi agar ada sekolah-sekolah lain yang mengikuti jejak mereka guna implementasi kurikulum merdeka belajar. Ada tiga tipe pelaksanaan kurikulum tersebut diantaranya mandiri belajar, berubah, dan berbagi,” jelasnya.

Sehingga dirinya berharap kedepan tak hanya 19 kepala sekolah ini yang mendapat apresiasi namun akan ada sekolah-sekolah lainnya yang tentunya dapat melaksanakan kurikulum ini dan menghasilkan guru-guru penggerak lainnya.

“Kita berharap kedepan semua sudah bisa menjadi mandiri. Dan sekolah ini mendaftar di aplikasi yang telah dibuat oleh Kemendibud Ristek setelah itu akan dinilai dan ditetapkan sebagai sekolah yang kayak atau tidak dalam rangka menjalankan kurikulum merdeka belajar,” pungkas Taso.

Untuk diketahui, penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Sekolah TK (5), SD (4), SMP (10). Dan diberikan langsung oleh Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena bersama Sekretaris Kota (Sekkot), Agus Ririmasse.

Ririmasse Buka Turnamen Karate Inkado Maluku

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon yang juga Ketua Forki Kota Ambon, Agus Ririmasse membuka kegiatan, B.A.P Cup Inkado Maluku Karate Championship open turnamen dan Festival yang berlangsung di GOR Hotumese Universitas Pattimura, Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Senin (26/02/2024).

Ririmasse dalam kesempatan tersebut memberi apresiasi terhadap kegiatan yang terbagi dalam 4 (empat) kategori yaitu Kata dan Kumite open turnamen, Kata dan komite Festival untuk kelas pra usia dini hingga kelas Junior Putra dan Putri.

“Pengda Inkado melaksanakan kejuaraan karate, ini suatu hal yang luar biasa dimana lewat kejuaran ini kita mendapatkan atlit berprestasi di cabang olahraga Karate,” ungkapnya.

Menurutnya, dengan banyaknya event kejuaraan yang dilakukan maka para atlit mendapatkan jam terbang yang tinggi, guna meningkatkan pengalamannya.

“Semakin banyak event yang dilakukan menghasilkan atlit yang bgaus karena tergantung jam terbang, semakin banyak ikut (kejuaraan) maka semakin banyak pengalaman dalam bertanding,” terangnya.

Selaku Ketua Forki, dirinya mendukung pelaksanaan kejuaraan seperti ini, sehingga ia pun berharap semua perguruan dapat melaksanakan event yang sama, dan menjadi event tetap tahunan di kota ambon.

“Saya mendorong agar semua berlomba – lomba melaksanakan kejuaraan karate sehingga menghasilkan atlet berprestasi di Kota Ambon dan Maluku,” beber Ririmasse.

Terkait dengan pengembangan cabang olahraga karate di Maluku, Ririmasse menandaskan sudah dalam jalur yang tepat sebab selaku ketua Forki kota Ambon dirinya juga merupakan mantan atlet karate yang beprestasi.

“tentunya event seperti ini bagus untuk pengembangan prestasi sebab tidak ada prestasi tanpa event, dan karate di Kota Ambon dan Maluku telah menunjukan perkembangan, sebab dipimpin oleh orang yang tepat,” pungkasnya.

Untuk diketahui kejuaran yang memeperbutkan piala Bergilir Forkio Kota Ambon, Piala Tetap ketua KSH Inkado Maluku, Ketua Pengurus Cabang Inkado Kota Ambon dan ketua Dojo B.A.P Kota Ambon ini, diikuti oleh 15 Kontingen dan total 271.

Ini Syarat TPP Dibayarkan, Kepala BPKAD : Tidak Ada Yang Sulit

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon berupaya memenuhi hak PNS berupa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) secara rutin.

Di tahun 2024 ini, pembayaran TPP di lakukan dengan melengkapi Bukti Pelunasan PBB, luran sampah, dan Pembayaran Bantuan Orang Tua Asuh Anak Stunting bagi pejabat Struktural. Hal itu tertuang dalam surat edaran pj. Wali Kota, Nomor 841.9/03/SE/2024 tertanggal 16 Januari 2024.

Terkait tersebut, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ambon, Jopie Silano, menjelaskan, permintaan TPP untuk bulan Januari dari OPD sudah masuk, dengan melengkapi pesyaratan yang diminta.

“Ada beberapa OPD yang sudah menindaklanjuti ketiga persyaratan itu. Kalaiu sudah lengkap langsung kita proses pembayaran,” katanya ketika ditemui usai Apel Pagi ASN Pemkot, Senin (26/02/2024) di Pattimura Park.

Menurut Silano, tidak ada yang sulit dari persyaratan tersebut, terutama untuk bukti pembayaran PBB dan luran Sampah, karena setiap orang memiliki tempat tinggal, baik rumah pribadi, rumah orang tua, ataupun mengontrak/kost.

“Jika nama berbeda dengan SPPT bisa minta surat keterangan dari Ketua RT setempat, demikian juga yang kost atau mengontrak dapat meminta bukti pelunasan PBB dan Iuran Sampah kepada pemilik. Karena ini tahun 2024, maka bukti pelunasan yang diminta adalah tahun 2023,” jelasnya.

Sedangkan untuk bantuan orang asuh Stunting, lanjutnya, hanya diwajibkan bagi pejabat sturuktural.

“Yang non struktural tidak diwajibkan untuk Bantuan Stunting,” imbuhnya.

Silano berharap semua semua PNS Pemkot Ambon dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk pelunasan PBB dan luran Sampah, guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebelumnya, Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena dalam arahannya pada apel pagi, meminta Semua PNS agar dapat memenuhi persayaratan yang sudah disepakati bersama agar TPP bulan Januari dapat dibayarkan BPKAD.

1...110111112...283Halaman 111 dari 283