Beranda blog Halaman 107

Lusikooy Minta Kepastian dari Bawaslu Ambon Terkait Laporan Pelanggaran Pemilu

Penulis
redaksi.MN
-
0

Ambon, Maluku.news – Kuasa Hukum Henry S. Lusikooy menekankan perlunya kejelasan dan transparansi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Ambon terkait laporan dugaan pelanggaran pemilu berupa praktik money politics yang dilakukan oleh salah satu calon anggota legislatif (Caleg) atas nama Patrick Moenandar saat pemilu pada tanggal 14 Februari lalu.

“Hari ini merupakan kelanjutan dari laporan yang kami ajukan kepada Bawaslu Ambon dan telah diterima oleh staf, Jesse Akihary, pada tanggal 4 Maret lalu. Sebagai kuasa hukum yang mewakili masyarakat yang menyoroti adanya indikasi pelanggaran money politics dalam pemilu pada tanggal 14 Februari, kami telah mengajukan laporan pada tanggal 4 Maret lalu,” ungkapnya di Ambon, pada hari Rabu (12/03/2024).

Menurut Lusikooy, pada tanggal 7 Maret, pihaknya dihubungi untuk menandatangani laporan yang telah terdaftar, namun hingga saat ini, belum mendapat kabar apapun dari pihak Bawaslu Kota Ambon.

“Namun, kami diinformasikan oleh Bawaslu Kota Ambon hari ini bahwa mereka hanya beroperasi pada hari kerja, bukan pada hari libur. Oleh karena itu, kami baru akan mendapatkan kesempatan pada hari Rabu, Kamis, atau Jumat untuk memperoleh kabar lebih lanjut,” ujarnya.

Lusikooy menambahkan bahwa kemungkinan pertama yang akan dipanggil adalah pelapor dan saksi-saksi untuk memberikan klarifikasi kepada Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu), yang terdiri dari pihak kepolisian dan kejaksaan.

“Langkah ini diambil untuk mendapatkan kejelasan terhadap laporan yang kami ajukan, dan dengan bukti-bukti yang ada, Gakkumdu dapat melanjutkan proses penanganan terhadap laporan ini,” katanya.

“Ia menegaskan bahwa terdapat indikasi kuat mengenai praktik money politics dalam kasus ini yang dilakukan oleh salah satu caleg yang berpartisipasi dalam pemilihan legislatif pada tanggal 14 Februari lalu,” tambahnya.

Pers Jadi Pilar Demokrasi, Wattimena Minta Wartawan Perkuat Wawasan Kebangsaan

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Peran Pers sebagai salah satu pilar Demokrasi selain lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, sangat krusial guna menjaga perwujudan demokrasi itu sendiri.

Demikian disampaikan Pj. Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena dalam sambutannya saat membuka Workshop Penguatan Wawasan Kebangsaan Untuk Wartawan di kota Ambon Jelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Tahun 2024.

Kegiatan ini digelar oleh Ameks Institute, Senin (11/03/2024) di Media Cafe, Gedung Ambon Ekspress.

“Pers dianggap dapat memberikan kontribusi dalam rangka mewujudkan demokrasi di Indonesia karena dari ketiga lembaga ini, belum tentu kita bisa mewujudkan demokrasi yang baik sebab masing-masing ada dengan kepentingannya, tetapi pers dianggap sangat objektif, independen, dan bisa menjaga ketiga pilar yang lain,” ungkapnya.

Dijelaskan Wattimena, Pers selama ini sudah berperan luar biasa dalam menjaga integrasi bangsa. Namun ada juga yang dipengaruhi oleh kepentingan – kepentingan diluar itu. Sehingga dirinya sangat mengapresiasi kegiatan ini guna penguatan wawasan kebangsaan bagi wartawan sehingga dapat mendalami peran demi tujuan bangsa yang lebih besar.

“Ini cara untuk bagaimana memahami bagaimana posisi kita kedudukan, peran, dengan tanggung jawab kita untuk bersama-sama menuju ke perbaikan demokrasi, bersama empat pilar kebangsaan dalam menjaga mempertahankan, melestarikan, demokrasi,” bebernya.

Wattimena berharap dengan adanya Workshop ini para peserta yang notabene berprofesi sebagai “kuli tinta” dalam melaksanakan tugasnya tidak menjadi orang yang meredupkan semangat kebhinekaan di antara perbedaan yang ada.

“Kalau kita memahami wawasan kebangsaan kita akan bertindak objektif dalam pemberitaan sebab kita terpanggil bersama untuk membangun kota Ambon yang kita cintai untuk Indonesia Emas yang menjadi tujuan bersama kita,” tandasnya.

Sementara itu, Direktur Ameks Institute, Nasri Dumula, menyatakan kegiatan ini diselenggarakan pihaknya dalam rangka meningkatkan kualitas pemberitaan terkait Pemilukada di Kota Ambon guna mencegah terjadinya kekeliruan, dan kemungkinan adanya kesalahan penafsiran, terhadap suatu angel berita yang berpotensi melanggar kode etik jurnalis.

“Untuk itu dalam prosesnya kami menghadirkan para narasumber yang berkompeten untuk bertukar pikiran mengenai regulasi Pemilukada sesuai dengan keberadaan dan tugas masing-masing. Inilah bentuk kontribusi kami dalam rangka mendorong sistem demokrasi yang akuntabel,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Workshop ini menghadirkan narasumber Komisioner Bawaslu Kota Ambon, Reno Pattisina, Plt. Kepala Badan Kesbangpol Kota Ambon, Yan Suitela, Akademisi Said Lestaluhu, serta Tokoh Pers Maluku, Novi Pinontoan.

TP PKK Provinsi Maluku Menggelar Peringatan HKG Ke-52

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Di bawah Sorotan Tema : “Bergerak Bersama PKK, Mewujudkan Keluarga Sejahtera Menuju Indonesia Maju”, Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku menggelar Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-52 di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku.

Peringatan yang jatuh setiap tanggal 4 Maret ini, digelar oleh TP-PKK Provinsi Maluku pada Sabtu (09/03/2024), yang dipimpin oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku Widya Pratiwi Murad.

Hadir juga pada kesempatan itu, Perwakilan Forkopimda, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku mitra Kerja TP-PKK, Ketua Organisasi Wanita se-Maluku, Kader PKK se-Maluku, dan Awak Media.

Dalam sambutannya Widya selaku pribadi dan Ketua Umum Tim Penggerak PKK mengucapkan Selamat Hari Kesatuan Gerak PKK ke-52, dan selamat atas terlaksananya kegiatan ini, yang dapat membawa semangat dan energi baru pada setiap langkah seluruh kader PKK untuk bergerak bersama mensukseskan program-program pemerintah.

“Dengan tema Bergerak Bersama PKK, Mewujudkan Keluarga Sejahtera Menuju Indonesia Maju, Bergerak bersama mengandung makna keserempakan gerak kader PKK bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga Rakyat Indonesia.” Jelasnya.

Ia juga menjelaskan, sebagaimana Visi TP PKK yaitu, terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera lahir dan batin, dirinya berharap agar kiranya, dapat mengembangkan program-program PKK di daerah masing-masing sehingga senantiasa sejalan dengan program-program pemerintah dan pemerintahan di daerah.

“Melalui 10 program pokok PKK, TP PKK dapat menjadi motor utama dalam menggerakan kader dan menjalin koordinasi serta sinergitas dengan para stakeholder baik pemerintah daerah maupun lembaga non pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.”

Untuk memperkuat hal itu, dirinya menyampaikan ada 3 hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu :
1. Pemantapan pemahaman mengenai filosofi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga
2. Mengoptimalkan potensi masyarakat untuk bersinergi dalam mempercepat pembangunan nasional dan daerah
3. Pencapaian PKK dalam pelaksanaan rencana induk gerakan PKK tahun 2021-2024.

Di tempat yang sama Kasrul Selang Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku, saat membacakan Sambutan Gubernur Maluku menyampaikan, atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, mengucapkan selamat atas peringatan ke-52 tahun Gerakan PKK.

“Mari kita jadikan momentum ini untuk mengevaluasi program-program kerja, sekaligus menambah semangat juang Tim Penggerak PKK, di daerah ini.” Ujar Gubernur selaki Pembina TP PKK Provinsi Maluku dalam sambutan tertulisnya.

Dirinya mengharapkan, Tema Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK tahun ini, hendaknya dimaknai sebagai gerakan bersama yang difokuskan pada keberpihakan terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga, masyarakat dan bangsa Indonesia.

“Saya berharap kepada anggota PKK Provinsi dan kabupaten kota se-Maluku agar menjadi garda terdepan dalam mewujudkan dan meningkatkan keluarga yang berkualitas, dimulai dari lingkungan sekitar tempat tinggal, hingga mencapai lingkup yang lebih luas.” Terangnya.

Sebagai mitra kerja pemerintah, Gubernur mengatakan, PKK diharapkan dapat terus berperan aktif bersama OPD terkait guna meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

“Selaku Ketua Pembina PKK Provinsi Maluku, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada TP PKK Provinsi dan Kabupaten Kota Se-Maluku, secara khusus kepada kader PKK di desa kelurahan yang selalu memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.” Tutup Gubernur dalam sambutan tertulisnya.

Pada kesempatan itu juga dilakukan Penyerahan anakan pohon cabai dari Ketua TP PKK Provinsi Maluku, kepada beberapa Organisasi Wanita, yakni TP-PKK Provinsi Maluku, Bhayangkari Polda Maluku, Dharmayukti Karini Ambon, Adhyaksa Dharmakarini Maluku, Jalasenastri Lantamal IX Ambon, dan Dharmawanita Persatuan Provinsi Maluku.

Gubernur Murad Ikuti Entry Meeting Pemeriksaan LKPD TA 2023

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Jakarta, Maluku.news – Pada hari Jumat (08/03/2024) Gubernur Maluku Irjen. Pol. (Purn.) Drs. Murad Ismail didampingi Sekretaris Daerah Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU,, menghadiri acara Entry Meeting Pemeriksaan LKPD dan Koordinasi Pemeriksaan Laporan Keuangan/Lembaga dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023, bertempat di Aula Utama Tower BPK RI Jakarta.

Acara ini juga dihadiri oleh Menteri Kesehatan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Menteri Pendidikan yang di Wakili oleh Sekjen Kemendiknas dan para Gubernur dalam wilayah kerja AKN VI BPK RI.

Dalam sambutannya Anggota BPK RI, Prof. Dr. Pius Lustrilanang menyebutkan bahwa Opini WTP bukan menjadi tujuan pengelolaan keuangan daerah.

“Harapannya kepada pimpinan entitas yakni membangun komunikasi dan sinergi yang efektif, penyediaan database maupun aplikasi pendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Juga terhadap tim pemeriksa bisa berpegang pada nilai independensi, integritas dan profesional serta harus menegakkan kode etik BPK dan SPKN” ujarnya.

Ia menegaskan, penyusunan laporan keuangan hendaknya jangan dipandang sebagai kegiatan rutin semata, namun merupakan bagian penting dari upaya  pengelolaan keuangan negara/daerah yang akuntabel dan transparan secara berkelanjutan.

Untuk diketahui Selama masa Kepemimpinan Murad Ismail, Pemerintah Provinsi Maluku memperoleh Opini WTP, yang merupakan Opini tertinggi dari BPK sebanyak 4 kali berturut-turut.

Seleksi Paskibra Ambon Masuk Tahap Terakhir

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Proses seleksi Pasukan Pengibaran Bendera (Paskibra) Kota Ambon telah memasuki tahap terakhir yakni wawancarа.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kota (Sekkot), Agus Ririmasse, yang juga ketua Tim Seleksi, di Biz Hotel, Jumat (08/03/2024).

Diakuinya peserta yang lolos dan mengikuti tahap ini sebanyak 58 orang. Namun, pada saat registrasi yang kembali mengikuti seleksi tahap akhir ini hanya 52 orang.

“Hari ini kita melaksanakan wawancara, peserta yang masuk sampai di wawancara ini semuanya berjumlah 58 orang namun hari ini tidak hadir itu enam orang sehingga yang mengikuti tahap terakhir hari ini sebanyak 52 orang,” ungkapnya.

Lanjutnya, dari 52 orang ini akan disaring menjadi 20 orang sesuai dengan kuota permintaan Kesbangpol Provinsi Maluku.

“Ini kuota yang diterima menurut Provinsi itu 20 orang, sehingga dari total 52 orang itu akan dieliminasi 32 peserta untuk mendapatkan jumlah permintaan tersebut,” terangnya.

Ririmasse akui, peserta pada proses seleksi Paskibra Tahun 2024 ini luar biasa dalam semua aspek. Sehingga dirinya akan berupaya untuk memilih yang paling terbaik.

“Yang saya lihat mereka ini rata-rata bagus dalam semua aspek. Tetap akan ditentukan sesuai dengan peringkat 1-20 kita berusaha yang terbaik dan kita tidak mau mengecewakan ini anak-anak,” tegasnya.

Dirinya berhadap akan ada perwakilan dari ke-20 peserta yang menjadi pasukan pengibar bendera Merah Putih di Istana Negara saat upacara Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus mendatang.

Dinas Kominfo – PT Sinar Mas Dirgantara Teken Kontrak Kerjasama Penyedia Layanan Internet

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon bersama PT.Sinar Mas Dirgantara, melakukan penandatanganan kontrak dalam hal jasa penyedia layanan internet di Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.

Penandatanganan ini dilakukan oleh Plt.Kepala Diskominfo dan Persandian Kota Ambon, Ronald H. Lekransy dan Plh Direktur Utama (Dirut) PT. Sinar Mas Dirgantara, Nanang Sutisna, Jumat (08/03/2024) di Ruang Rapat Command Center (CC) Lantai IV Balai Kota Ambon.

Lekransy di sela – sela penandatanganan tersebut mengatakan kegiatan ini menjadi momen penting dalam pembangunan kota Ambon, dalam hal jasa penyediaan layanan Internet, dimana kontrak kerjasama ini telah memasuki tahun kedua antara Diskominfo Persandian kota Ambon dan PT. Sinar Mas Dirgantara.

Dirinya berujar, kegiatan penandatanganan kali ini terasa spesial karena para pihak duduk bersama dalam satu meja, yang mana pada tahun – tahun sebelumnya hanya dilakukan melalui korespondensi surat menyurat.

“Saya memang berharap para pihak yang bekerjasama duduk bersama dalam penandatanganan ini, sebab kehadiran para pihak menandakan komitmen yang kuat dan legalitas dalam kerjasama tersebut, sehingga kali ini kami meminta pihak PT. Sinar Mas Dirgantara dapat datang ke Kota Ambon,” ungkapnya.

Menurutnya, saat ini Dinas Kominfo dan Persandian telah memilih mitra yang tepat dalam jasa penyediaan layanan internet, olehnya itu dirinya berharap PT. Sinar Mas Dirgantara dapat memberikan layanan internet yang prima bagi Pemkot Ambon guna kelancaran administrasi maupun pelayanan publik.

“Saya berharap layanan kerjasama ini dapat ditingkatkan ke depan, sehingga kita dapat terus meningkatkan bandwith Internet,” tandasnya.

Sementara itu, Nanang Sutisna mengatakan pihaknya terus berupaya meningkatkan layanan internet bagi Pemkot Ambon sebagai salah satu pelanggan.

“Kami terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi Pemkot Ambon, sesuai dengan perjanjian kontrak, demi kemajuan kota Ambon,” pungkasnya.

Untuk diketahui, dalam kontrak penyedia jasa layanan internet tahun ini, PT Sinar Mas Dirgantara akan menyediakan bandwith internet hingga 60 Mbps, lebih besar dari tahun lalu yang hanya 40 Mbps.

Dispora Ambon Usul Pembangunan Sirkuit,Buper,dan GOR Ke Pempus

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Upaya memajukan dunia kepemudaan dan olahraga, terus dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota (Dispora) Kota Ambon melalui pembangun infrastruktur serta sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

Terkait hal tersebut Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon, Rustam Simanjuntak, Jumat (08/03/2024) di Balai Kota, mengakui, pihaknya telah mengusulkan kepada Pemerintah Pusat (Pempus) dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Kementerian PUPR, guna pembangunan Sirkuit Balap, Bumi Perkemahan (Buper), dan Gedung Olah Raga (GOR) di kota Ambon.

“Terkait dengan usulan tersebut, saya telah bertemu staf khusus Menpora, bapak Veno Tetelepta, dan saya dorong melalui beliau, sehingga ada koordinasi antara Kemenpora dan Kementerian PUPR dalam hal ini Direktur Prasarana Strategis yang menangani pembangunan GOR,” kata Simanjuntak.

Disampaikan, usulan pembangunan ketiga hal tersebut telah disampaikan sejak Bulan September 2023 lalu, dengan harapan akan mulai dikerjakan dalam tahun ini.

“Selain ke Kemenpora dan PUPR, juga sudah disampaikan Ke Bappenas dan Komisi 10 DPR-RI selaku mitra Kemenpora,” ujarnya.

Ia menerangkan, alasan pengusulan pembangunan sirkuit, agar meminimalisir terjadi balapan liar di jalanan umum yang seringkali memakan korban jiwa. Sedangkan untuk Buper yang berlokasi di Negeri Tawiri juga akan difungsikan sebagai tempat nongkrong dan sentra UMKM bagi anak muda di kota Ambon.

“Untuk GOR akan dipergunakan bagi masyarakat umum, bukan untuk disewakan sebab merupakan bagian dari pengembangan olahraga,” jelasnya.

Selain pembangunan infrastruktur tersebut, Simanjuntak juga mengakui pihaknya telah mengusulkan permohonan bantuan Mobil Operasional Dispora.

Dirinya menandaskan,terkait semua usulan tersebut telah mendapat restu dan dukungan dari Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Watimena, yang telah mengarahkan agar Dispora Kota Ambon dapat melaksanakan program dan kegiatan yang dapat dinikmati dan memberi manfaat kepada masyarakat luas.

Attapary: Kondisi RSUD dr Haulussy Masuk Stadium Akhir

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Samson Attapary mengatakan sejak Mulai dipimpin hingga ditinggal Nazarudin selaku Direktur Umum (Dirut), kondisi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. M. Haulussy Ambon semakin parah.

Bahkan RS yang beralamat di Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon telah dikategorikan kronis, atau dalam medis sudah memasuki stadium 4 (akhir).Hal ini disebabkan karena kondisi pelayanan serta manajemen di RS berplat merah itu carut-marut.

“Tadi sudah disampaikan pak Direktur lalu ditanya kondisi terkini sekarang, kalau dalam bahasa medis sudah stadium 4, utang begitu banyak, pendapatan hampir tidak ada, uang yang tersisa kurang lebih 130 juta, karena kondisi manajamen, pelayanan, semua carut marut akibatnya pasien menjadi berkurang,”ujarnya, kepada wartawan di Ambon, Jumat (08/03/2024).

Dikatakan, kondisi RS yang memprihatinkan tentu menjadi tantangan bagi Plt Dirut Haulussy, Dr. Adonia Rerung, untuk mengembalikan sejarah RSUD Haulussy sebagai RS rujukan dalam melayani seluruh masyarakat Maluku, yang merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

“Ini menjadi tantangan bagi direktur baru dan tadi coba dipresentasikan, dan apa yang disampaikan sudah disampaikan ke Gubernur, tetapi kita mengharapkan RSUD BLUD dengan kondisi keuangan yang dikategori utang kurang lebih Rp50 miliar, jika dibandingkan pendapatan minim sekali untuk menyelesaikan,”tuturnya.

Terhadap semua hal tersebut, menurut Samson Plt Dirut Haulussy meminta adanya intervensi langsung dari Pemerintah Daerah Maluku lewat bantuan dana sebesar Rp5 miliar untuk melakukan pembenahan terhadap pelayanan, terutama obat habis pakai.

“Ini bisa dieksekusi oleh Gubernur, tapi kita mengharapkan Gubernur kalau menganggap ini serius mestinya dibuat rapat terbatas khusus untuk memecahkan persoalan ini,”ucapnya.

Samson juga mendorong agar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku, Biro Hukum Setda Maluku untuk menerbitkan perubahan retribusi untuk biaya perawatan sesuai dengan tipe B dari RS.

“Ini belum terlaksana, kita mengharapkan diujung masa jabatan ini Gubernur serius mengundang Bappeda, Biro Hukum Dinkes untuk Direktur menguraikan pokok-pokok permasalahan lalu kira-kira eksekusi oleh kepala daerah seperti apa untuk menyelamatkan ini. Dukungan Gubernur power full dengan pembenahan untuk Direktur,”pungkasnya.

Wattimena Buka Talkshow Show IWD

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena membuka Talkshow Internasional Woman’s Day (IWD) Maluku Bagandeng Tahun 2024, di pelataran Balai Kota Ambon, Jumat (08/03/2024).

Dalam sambutannya disampaikan, kegiatan ini merupakan representasi dari Tema Perayaan HUT Kota Ambon ke-448 “Ambon par Samua”. Yang artinya setiap warga memiliki hak yang sama untuk menunjukkan rasa memiliki terhadap kota bertajuk “Manise” ini.

“Betapa banyak perempuan yang eksis di berbagai bidang, berada dalam semua lini. Hal ini menunjukkan perempuan mengambil peran yang sangat besar. Yang terpenting bukan gender tetapi perempuan lewat upaya untuk memberdayakan dirinya dan ikut terlibat dalam berbagai hal membangun kota ini,” ungkapnya.

Katanya, terpenting adalah perempuan harus diberi ruang yang luas guna mengembangkan diri mereka agar berguna bagi Bangsa dan Negara, termasuk didalamnya Provinsi dan Kota ini.

“Mudah-mudahan lewat festival Bagandeng ini berbagai hal bisa ditampilkan, ditonjolkan, dan itu merupakan bukti dari perjuangan perempuan untuk mengisi pembangunan Kota Ambon,” jelasnya.

Dirinya berharap, semua yang dilakukan termasuk upaya menunjukkan potensi dan kemampuan guna memajukan kota ini ke depan, dapat memberikan kontribusi positif bagi kota ini.

Untuk diketahui, Narasumber kegiatan tersebut diantaranya Anggota DPRD Maluku. Ayu. H. Hasanussi, DPR Kota Ambon, Gerald Mailoa, Raja Negeri Rutong, Reza Maspaitella, serta kepala DP3AMD Kota Ambon, Maggie Lekatompessy.

Tak Sampai Rp 400 Juta, Kabag Umum Jelaskan Realisasi Pakaian Dinas Pj. Wali Kota.

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Kepala Bagian (Kabag) Umum dan Perlengkapan, Sekretariat Daerah (Setda) Kota Ambon, Herman Tetelepta, angkat bicara soal anggaran pakaian dinas Pj. Wali Kota Ambon, tahun 2023 yang diberitakan nilainya mencapai Rp 400 juta.

“Jadi terkait dengan pemberitaan salah satu media online yang mengatakan bahwa Berpotensi Korupsi Jika Tahun 2023, Dana Pakaian Dinas Penjabat Wali Kota Ambon Rp 400 Juta, saya tegaskan tidak sepenuhnya benar,” katanya kepada Tim Media Center di ruang kerjanya, Balai Kota Ambon, Kamis (07/03/2024).

Tetelepta mengklarifikasi, dalam perencanaan anggaran Bagian Umum dan Perlengkapan Tahun 2023, untuk keseluruhan kegiatan, termasuk Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kepala Daerah dengan nilai sebesar Rp. 400 juta, sudah sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.

“Artinya anggaran yang kita rencanakan, dibawa ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dibahas, mendapat persetujuan DPRD, barulah ditetapkan. Itu artinya, apa yang kita anggarkan, diketahui dan disetujui oleh TAPD dan DPRD melalui pembahasan,” jelasnya.

Selanjutnya, khusus untuk untuk anggaran Penyediaan Pakaian Dinas Dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah, ada 2 (dua) item belanja atau pengeluaran, dimana yang pertama adalah belanja jahit pakaian dinas dan atribut kepala daerah itu sendiri dan yang kedua adalah belanja kain, yaitu berupa bahan.

“Belanja kain ini, diantaranya belanja kain di UMKM atau para pengrajin. Misalnya kelompok tenun ikat Mayar di Wayame, itu yang menjadi penyedia kain tenun. Selain itu saat melakukan kunjungan, pameran atau Expo di luar daerah, ada kain khas dari daerah tersebut yang dibeli, selain untuk kenang – kenangan, nantinya juga akan dibuatkan pakaian untuk kepala daerah,” beber mantan Camat Sirimau itu.

Dari 2 item ini, Tetelepta membeberkan realisasi anggaran sebenarnya untuk kegiatan Belanja Penyediaan Pakaian Dinas Dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah, berjumlah Rp.197.321.848, sementara untuk belanja kain/bahan sebesar Rp.74.353.342 untuk kepentingan expo dan lain – lain, sehingga totalnya mencapai Rp.272.676.290.

Angka tersebut, imbuhnya, sudah termasuk PPH dan PPn. Dengan demikian Tidak menghabiskan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 400 juta.

Tetelepta menambahkan, Kepala Daerah merupakan representasi atau citra dari Pemerintah Kota (Pemkot) sehingga dalam penampilannya di hadapan publik harus rapi, baik, dan sopan. Sehingga untuk mendapatkan penampilan seperti itu maka kualitas pakaian dan atribut kepala daerah perlu diperhatikan, dan sudah pasti akan berpengaruh pada anggaran yang disediakan.

Dirinya berharap, informasi ini menjadi penjelasan kepada masyarakat supaya tidak ada salah tafsir terhadap pemanfaatan pagu anggaran yang ada.

“Kami juga berharap agar dalam menulis berita, sebaiknya dikonfirmasi terlebih dahulu, sehingga tidak merugikan pihak lain dalam pemberitaan yang dikomsumsi publik” pungkasnya.

1...106107108...283Halaman 107 dari 283