Beranda blog Halaman 107

Pj Bupati Malra: MUsrenbang Penting Untuk Bahasa Secara Komprehensif Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat

Penulis
redaksi.MN
-
0

Langgur, Maluku.news – Penjabat (Pj) Bupati Maluku Tenggara (Malra), Jasmono menyatakan Musrenbang penting sekali untuk membahas secara komprehensif aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Rekomendasi yang dihasilkan haruslah tepat sasaran, tepat guna, dan tepat hasil untuk kemajuan daerah dan masyarakat.

“Saya berharap semua pihak, terutama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, serius dalam pelaksanaan Musrenbang ini,” ujarnya dalam sambutan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan untuk Kabupaten Maluku Tenggara di Langgur, Rabu (28/02/2024) .

Dijelaskan Jasmono, musrenbang tidak dianggap sebagai formalitas belaka tanpa makna. Hasil Musrenbang akan ditindaklanjuti dengan surat penegasan dari bupati kepada OPD terkait. Setiap usulan yang telah disepakati harus dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Renja) Perangkat Daerah, dan Bappedalitbangda bertanggung jawab untuk memastikannya. Semua usulan yang memenuhi kriteria wajib ditindaklanjuti.

“Musrenbang Tahun ini memiliki tujuan untuk merencanakan tahun 2025, yang merupakan awal dari masa transisi periode perencanaan. Ini mencakup akhir periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 dan dimulainya pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) baru untuk periode 2025-2029,” ungkapnya.

Menurut Jasmono, dalam dokumen perencanaan pada tahun transisi ini, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 harus memperhitungkan sejumlah kebijakan strategis, baik dari segi regulasi maupun kebutuhan nyata masyarakat.

“Isu-isu seperti stunting, kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, dan lainnya masih harus menjadi prioritas dalam perencanaan 2025. Data tentang kemiskinan ekstrem dan stunting yang telah tersedia harus menjadi dasar bagi penentuan lokasi dan target intervensi,”katanya.

“Dalam perencanaan 2025 di Kabupaten Maluku Tenggara, stabilitas politik dan keamanan dianggap sebagai bagian integral dari agenda pembangunan. Pemerintah dari tingkat desa hingga kecamatan harus memastikan keamanan dan stabilitas daerah tetap terjaga. Masalah kenakalan remaja dan konsumsi minuman keras seringkali menjadi penyebab gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat,” katanya lagi.

Jasmono menambahkan, upaya pemulihan ekonomi yang masih diperlukan pada tahun 2025. Selain menjaga stabilitas inflasi, peningkatan ketenagakerjaan juga menjadi prioritas. Tingkat Pengangguran Terbuka selama periode COVID-19 hingga tahun 2023 menunjukkan tren kenaikan. Pada tahun 2023, tingkat pengangguran mencapai 6,08 persen.

“Oleh karena itu, upaya strategis untuk memperluas lapangan kerja perlu dilakukan secara sinergis dan terintegrasi. Peningkatan kompetensi, keterampilan, dan kemampuan kerja harus dilakukan secara massif,” pungkasnya.

Sekda Secara Resmi Menutup Festival Al Fatah 2024

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Setelah berlangsung selama 4 hari yakni sejak 24 – 28 Februari 2024, Festival Al Fatah, secara resmi di tutup oleh Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, yang ditandai dengan pemukulan rebana, pada Rabu (28/2/2024) malam, di halaman Masjid Raya Al Fatah.

Sekda atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, merasa bangga dan berbahagia karena rangkaian kegiatan Festival Al Fatah ini, dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta memberikan manfaat, baik bagi masyarakat pada umumnya, dan peserta pada khususnya, dalam upaya untuk syiar Islam, juga untuk menjaga dan melestarikan tradisi, budaya dan kebudayaan Islam di Provinsi Maluku.

“Masyarakat Maluku patut berbangga, bahwa daerah ini kaya dengan aneka seni, tradisi, budaya dan kebudayaan yang sangat unik dan beragam.” Ungkap Sekda

Ia menyampaikan, seni dan budaya yang dimiliki saat ini merupakan simbol dari prularitas budaya yang telah menciptakan identitas dan karakter masyarakat Maluku.

“Untuk itu marilah kita selalu memelihara dan menjaga khasanah budaya sebagai modal untum membangun generasi muda yang berkualitas dan kompetitif.” Ajak Sekda.

Dirinya berharap, agar kegiatan ini, harus mampu mendorong transformasi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, terutama bagi generasi muda, agar semakin mencintai seni, tradisi dan budaya lokalnya, serta tidak mudah terpengaruh ke dalam budaya asing, yang bertentangan dengan nilai-nilai dan kultur masyarakat Maluku.

“Saya mengajak semua pihak, para budayawan, seniman, dan sejarahwan di Maluku, untuk saling bekerjasama, mengembangkan seni, tradisi, budaya dan kebudayaan Maluku, kearah yang semakin produktif, profesional, sehingga di masa mendatang, semua warga dunia, bisa mengenal dan menikmati sajian seni, tradisi, budaya dan kebudayaan Maluku.” Tutupnya.

Hadir juga pada kesempatan itu, Forkopimda Provinsi Maluku, Pengurus Yayasan Al Fatah Ambon, Ketua Panitia Festival Al Fatah Ambon, Pimpinan OPD dan Instansi Vertikal Provinsi Maluku dan Kota Ambon, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, serta panitia Penyelenggara.

Gubernur Kukuhkan Gugus Tugas Daerah, Bisnis Dan Ham Provinsi Maluku Periode 2024-2026

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Gubernur Maluku Irjen. Pol. (Purn.) Drs. Murad Ismail mengukuhkan Gugus Tugas Daerah, Bisnis dan Hak Asasi Manusia Provinsi Maluku Periode 2024-2026, pada Rabu (28/02/2024) bertempat di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku.

Hadir secara langsung pada kesempatan itu Forkopimda Provinsi Maluku, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Maluku beserta jajaran staf, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, serta Direktur Jenderal HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI yang mengikuti secara virtual.

Atas nama Pemerintah Daerah, Gubernur pada kesempatan itu menyampaikan apresiasi atas dikukuhkannya Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Provinsi Maluku.

“Semoga saudara-saudara mampu mengaktualisasikan tugas dan fungsinya dalam pencapaian strategi nasional bisnis dan HAM di Provinsi Maluku dengan optimal.” Ungkap Gubernur.

Di era globalisasi dewasa ini, Gubernur mengatakan penting untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM, ke dalam semua lapisan operasional bisnis.

“Untuk itu dalam mengembangkan bisnis, perlu melibatkan proses konsultasi dengan semua pemangku kepentingan, memastikan bahwa kebijakan dan praktek bisnis, sejalan dengan standar HAM internasional, serta berkomitmen untuk memperbaiki ketidak seimbangan sosial dan ekonomi di dalam serta di sekitar Perusahaan kita.” Terang Gubernur.

Dirinya yakin dengan memprioritaskan nilai-nilai HAM, kita tidak hanya akan mencapai kesuksesan bisnis yang berkelanjutan tetapi juga menjadi contoh inspiratif bagi dunia bisnis dan membentuk tren positif yang lebih besar di tengah-tengah Masyarakat.

Untuk diketahui Pengukuhan tersebut berdasarkan pada Keputusan GUbernur Maluku Nomor 132 Tahun 2024, dimana Gubernur Maluku bertindak sebagai Ketua Gugus, Wakil Ketua yakni Sekretaris Daerah Maluku, dan dikukuhkan sebagai Sekretaris ialah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku.

Sekda Hadiri Pengukuhan 3 Guru Besar Iain Ambon

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Institut Agama Islam Negeri Ambon pada Rabu (28/02/2024), menggelar Acara Pengukuhan 3 Guru Besar, di Auditorium IAIN Ambon.

Hadir juga pada kesempatan itu Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, Forkopimda Provinsi Maluku, Rektor, Wakil Rektor serta Pimpinan IAIN Ambon, Ketua dan Anggota Senat IAIN Ambon, Para Dosen dan Staf di Lingkungan IAIN Ambon, serta unsur lainnya.

Mengawali sambutannya Sekda menyampaikan bahwa dirinya mendapatkan informasi pada tahun 2023 lalu, IAIN Ambon telah menerima mahasiswa asing dari Thailand.

“Hal ini merupakan kabar baik, karena IAIN Ambon semakin kompetitif dan maju di dunia Pendidikan Tinggi.” Ujarnya.

Oleh karena itu, pada kesempatan itu Sekda atas nama Pemerintah Provinsi Maluku mengucapkan selamat dan sukses, kepada Para Guru Besar yang dikukuhkan pada hari ini, serta apresiasi atas kerja keras Rektor dan seluruh civitas akademika IAIN Ambon, dalam memajukan dan mengembangkan kualitas akademik secara terus menerus.

“Semoga pencapaian ini, semakin memperkokoh kelembagaan IAIN Ambon, menyambut proses alih status menuju Universitas Islam Negeri (UIN) A. M. Sangadji Ambon.” Ungkap Sekda.

Sekda berharap, semua dosen di IAIN Ambon, dari berbagai bidang ilmu dapat meningkatkan kapasitas keilmuannya, memperbanyak penelitian dan inovasi yang bermanfaat, bagi Pembangunan Masyarakat dan peradaban, serta memperbanyak karya-karya akademik yang berkualitas sehingga menambah daftar Guru Besar baru, di lingkungan IAIN Ambon, di tahun-tahun mendatang.

“Kita semua telah berusaha mendorong, agar alih status IAIN Ambon, menjadi Universitas, dapat segera dituntaskan pada waktu dekat.” Terang Sadali.

Dengan Demikian, Sekda menyampaikan, IAIN Ambon dapat memperkuat kualitas akademik dan membuka bidang-bidang keilmuan baru, yang sangat dibutuhkan dalam Pembangunan di Maluku.

“Sebelum mengakhiri sambutan ini, atas nama pribadi, keluarga dan Pemerintah Provinsi Maluku, saya ucapkan selamat dan sukses kepada Para Guru Besar yang baru dikukuhkan, semoga Allah SWT, senantiasa memberikan Ridho dan Karunia-Nya, dalam menjalankan tugas dan pengabdian bagi bangsa, negara dan Provinsi Maluku yang sama-sama kita cintai.”ujarnya.

Untuk diketahui para Guru Besar yang dikukuhkan yakni Prof. Dr. Abdullah Latuapo, M.Pd, Prof. Dr. Ismail Rumadan, MH, dan Prof. Dr. Adam Latuconsina, M.Si.

DPRD Maluku Minta Dishub dan BPTD Siapkan Data Penyampaian ke Pempus

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Komisi III DPRD Maluku mintakan Dishub Maluku dan BPTD untuk menyiapkan data dalam penyampaian aspirasi ke pemerintah pusat. Desakan tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Maluku Ricard Rahakbauw saat menggelar Rapat Kerja Rabu (28/02/2024).

Rapat kerja tersebut dipimpin Ketua Komisi III DPRD Maluku Richard Rahakbauw di hadiri Sekretaris Komisi Ayu H Hasanusi Anggota Anos Yermias, dan Fauzan Alkatiri

Rahakbauw mengatakan rapat ini berkaitan dengan subsidi BBM dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi Maluku terkait dengan kapal perintis dan KMP milik Perumda Panca Karya. untuk disampaikan kepada Kementerian Perhubungan.

Sementara itu Anggota komisi III Anos Yermias mejelaskan untuk penambahan lintasan KMP Marsela digantikan dengan KMP.l lainnya. Jadi usul saya tadi itu bisa diterima kedepannya semua bisa terlaksana dengan baik.”ungkapnya.

Lewerissa Minta Pemda Maluku Siapkan Skema Pemanfaatan Pangan Lokal

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Harga kebutuhan pokok di Provinsi Maluku mengalami kelonjakan, terutama komoditi beras.

Harga beras di pasar tradisional Mardika Ambon kini telah menembus Rp 415.000/karung dari harga normal Rp385.000/karung, sedangkan harga eceran naik dari Rp16.000 menjadi Rp18.000 sampai 19.000/kg.

Mengatasi hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku diminta untuk segera mengambil kebijakan, terutama dalam pemanfaatan pangan lokal.

“Pemerintah harus proaktif dalam melihat bagaimana pangan lokal ini harus dapat dipergunakan jangan hanya beras, kalau suatu ketika beras tidak ada masyarakat mau makan apa,” kata Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Johan Lewerissa kepada wartawan di rumah rakyat, Karang Panjang Ambon, Rabu (28/02/2024).

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Maluku dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan sudah seharusnya menyiapkan skema untuk pemanfaatan pangan lokal.

Hal ini dimaksudkan agar pangan lokal dapat mengimbangi kebutuhan pokok yang setiap waktu mengalami lonjakan.

“Jadi Pemda harus mengantisipasi dengan menyiapkan bagaimana pangan lokal harus dipergunakan, sehingga mengimbangi stok pangan selalu tersedia di masyarakat,” tandas Lewerissa.

Upaya lainnya kata Lewerissa, perlu adanya langkah konkrit dari Perum Bulog bersama Pemerintah dalam ketersediaan stok beras.

Walaupun lanjutnya, stok beras di Bulog masih tersedia sampai bulan April 2024 setelah impor beras sebanyak 10 ribu ton di September 2023.

“Akibat dari elnino, musti ada alternatif pemerintah dalam hal ini Bulog untuk menyiapkan tambahan stok,” ungkap Lewerissa.

Russel ungguli Mailuhu Di Dapil Ambon 1 Sesuai Hasil Rekap C1-kwk

Penulis
redaksi.MN
-
0

Ambon, Maluku.news – Partai Nasional Demokrat (NasDem) pada Pemilu 2024 ini khususnya untuk memperebutkan Kursi DPRD Kota Ambon periode 2024-2029 patut diacungkan jempol. Pasalnya komposisi calon legislatif (Caleg) yang diusung pada empat Daerah Pemilihan punya nilai jual yang cukup membuat pusing Partai Politik lainnya.

Tangan dingin Maurits Librecht Tamaela sebagai Ketua DPD NasDem Kota Ambon dalam meracik komposisi caleg kini bakal membuahkan hasil positif.

Dari pantauan media di arena rekapitulasi dan penghitungan suara hasil pada setiap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Partai NasDem diprediksi bakal menduduki posisi Pimpinan DPRD Kota Ambon untuk 5 tahun kedepan. Walau keputusan akhir nantinya setelah putusan KPUD Kota Ambon, namun NasDem bakal membuat sejarah baru. Pasalnya selama ini posisi Ketua DPRD Kota Ambon menjadi langganan PDI Perjuangan dan Partai Golkar, sehingga munculnya NasDem adalah prestasi gemilang pada Pemilu 2024 ini.

Salah satu darah pemilihan (dapil) yang menjadi pusat perhatian publik kota Ambon yang ingin mengetahui jagoannya lolos ataukah tidak adalah dapil Ambon 1. Dapil yang meliputi wilayah Sirimau 1 dan Leitimur Selatan juga menjadi pertarungan sengit dua caleg NasDem, yaitu Caleg nomor urut 5 Irene Maureen Russel dan Caleg nomor 7 yakni Body Wane Ruperd Mailuhu, S.E.

Namun data yang diterima media ini, Selasa (27/2/2024) sesuai hasil Pleno di PPK Leitimur Selatan Rekap C1-kwk pada wilayah Sirimau 1, Russel hampir pasti lolos dan menggusur Mailuhu dengan selisih suara yang tipis. Hasil pleno PPK Leitimur selatan yang berakhir pekan kemarin, Russel medapatkan 534 suara dan menjadi peraih suara terbanyak kedua seluruh Leitimur Selatan. Sementara Mailuhu sendiri hanya mendapatkan 132 suara saja.

Kalau Russel merajai Kecamatan Leitisel, berbeda dengan Mailuhu yang berhasil menggusur Russel Sirimau 1. Ternyata sesuai dari data C1-kwk Mailuhu unggul dengan 951 suara, sementara Russel di posisi kedua dengan 566 suara. Dari 10 Kelurahan di Kecamatan Sirimau, Mailuhu unggul di delapan Kelurahan. Masing-masing Kelurahan Ahusen, Amantelu, Honipopu, Rijali, Soya, Uritetu, Waihoka dan Karang Panjang.

Russel hanya memimpin perolehan suara di dua Kelurahan yakni kelurahan Batu Gajah dan Kelurahan Batu Meja.
Keunggulan Russel di Kelurahan Batu Gajah dengan 106 suara sementara Mailuhu 50 suara, dan di Kelurahan Batu Meja Russel 116 suara dan Mailuhu 82 suara. Di Kelurahan Ahusen, Mailuhu 74 suara sedangkan Russel 18 suara, di Kelurahan Amantelu Mailuhu 106 suara dan Russel 50 suara. Kelurahan Honipopu Mailuhu 73 suara dan Russel 8 suara.

Demikian pula di Kelurahan Rijali Mailuhu 208 suara dan Russel 74 suara, Kelurahan Soya Mailuhu 74 suara dan Russel 69 suara. Kelurahan Uritetu Mailuhu 55 suara dan Russel 10 suara, Kelurahan Waihoka Mailuhu 50 Suara dan Russel 23 suara.

Sementara untuk Kelurahan Karang Panjang sesuai data C1-kwk, Mailuhu juga unggul dengan 130 suara sementara Russel mengantongi 78 suara. Kelurahan Karang Panjang ini sementara berlangsung pleno rekapitulasi dan penghitungan suara di PPK Sirimau yang berlokasi di Sport Hall Karang Panjang. 11 Kelurahan yang sudah digelar Pleno oleh PPK Sirimau hasilnya sama dengan C1-kwk yang ada.

Walau masih tetap menunggu hasil Pleno di KPUD Kota Ambon untuk akhirnya memutuskan dan menetapkan siapa yang bakal terpilih, namun dari hasil perolehan suara di Leitimur Selatan dan Sirimau 1 sesuai rekap data C1-kwk, Russel hampir meraih kursi DPRD Kota Ambon periode 2024-2029 dari Partai NasDem di Dapil Ambon 1. Total perolehan suara Russel yakni 1.100 suara, selisih tipis 17 suara dari Mailuhu yang mendapatkan 1.083 suara. (*)

Komisi II DPRD Maluku Siapkan Usulan Penyampaian Aspirasi ke Pempus

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Komisi II DPRD Provinsi Maluku telah mengagendakan untuk penyampaian aspirasi ke Pemerintah Pusat. Agenda yang akan berlangsung ini, berkaitan dengan usulan program untuk nantinya bisa diakomodir dalam APBN.

“Penyampaian aspirasi ke kementerian besok dalam Minggu ini,”ujar Ketua Komisi II DPRD Maluku, Johan Lewerissa kepada wartawan usai rapat bersama dengan mitra komisi di ruang kerjanya, Senin (27/02/2024).

Dikatakan, penyampaian aspirasi bukan hanya baru dilakukan tahun ini, tetapi setiap tahun yang merupakan agenda DPRD Maluku.

Hanya saja, dalam penyampaian aspirasi banyak program yang tidak diakomodir kementerian/lembaga ke dalam program prioritas karena terbentur anggaran dan lain sebagainya.

Namun sebaliknya ada juga program yang diakomodir pemerintah seperti persoalan kelistrikan oleh Kementerian ESDM.

“Khususnya listrik sudah terealisasi kemarin ada kurang lebih 3 ribu rumah mendapatkan pemasangan instalasi gratis. Kemarin kita sampaikan kepada Kementerian ESDM didampingi PLN sudah terealisasi,”ungkapnya.

Lewerissa berharap kedepan Pemda Maluku melalui OPD terkait dalam hal ini Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, maupun Dinas Kehutanan, dapat mengajukan program ke Pemerintah Pusat

“Untuk lingkungan hidup, tahun ini sudah ada bantuan dari kapal keruk sampah dari Francis, mungkin bulan juli akan tiba. Ini yang kita inginkan supaya pemerintah pusat melihat hal ini, terutama dalam penyampaian aspirasi ke kementerian nantinya,”pungkas Lewerissa.

Bkkbn Gelar Rakorda Program Bangga Kencana & Penurunan Stunting Provinsi Maluku

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Dalam rangka meningkatkan sinergitas dan kolaborasi bersama dalam upaya percepatan penurunan stunting, maka Pemerintah Provinsi Maluku bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar, Rapat Koordinasi Daerah Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Maluku Tahun 2024, yang bertempat di Hotel Santika, pada Selasa (27/02/2024).

Kegiatan itu dibuka oleh Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, didampingi Sekretaris Utama BKKBN RI Drs. Tavip Agus Rayanto,M.Si, dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Dra. Renta Rego, ditandai dengan pemukulan tifa.

Hadir juga pada kesempatan itu Forkopimda Provinsi Maluku, , Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, TP-PKK Provinsi Maluku, Pimpinan Perguruan Tinggi dan Instansi Vertikal, Para Ketua Organisasi Wanita/LSM, dan berbagai pihak lainnya.

Berdasarkan Hasil Studi Survei Gizi Indonesia Tahun 2022, Sekda dalam sambutannya menyampaikan, angka prevalensi stunting di Provinsi Maluku Tahun 2022 adalah 26,1 turun sebesar 2,6 dari hasil SSGI 2021 sebesar 28,7%.

“Untuk tahun 2023, kita masih menunggu rilis hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI), kita semua berharap agar Prevalensi Stunting 2023 bisa turun lagi, sehingga target Nasional 14% dan target Provinsi 20% dapat kita capai di Tahun 2024 ini” Ungkapnya.

Ia mengatakan, semua yang dicapai ini berkat kolaborasi dan Kerjasama berbagai pihak, baik Instansi Vertikal, Mitra, Swasta, OPD, Perguruan Tinggi, Tokoh Agama, Masyarakat, dan tidak terlepas adalah peran Duta Perangi Stunting (Duta Parenting) beserta seluruh jajarannya, yang selalu membuat terobosan-terobosan untuk percepatan-percepatan penurunan stunting di Provinsi Maluku.

“Untuk itu, atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, kami memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi, kepada para pihak terutama Duta Parenting atas kontribusi, bagi Pembangunan kualitas sumberdaya manusia Provinsi Maluku dalam program penurunan prevalensi stunting.” Terangnya.

Ia mengatakan, tahun 2024 adalah tahun terakhir untuk menilai keberhasilan program percepatan penurunan stunting sesuai arahan Presiden RI dalam menurunkan angka prevelensi stunting yakni target nasional 14%, dan target Provinsi Maluku 20%.

“Untuk itu saya mengajak kita semua, agar proses percepatan penurunan stunting di seluruh tingkatan Kabupaten Kota, dapat dimaksimalkan.” Ajaknya.

Sadali menegaskan, berbagai penanganan permasalahan stunting harus ditangani secara paripurna, komprehensif, terpadu dan bersifat multisektoral.

“Kepada seluruh jajaran, tingkatkan sinergitas, koordinasi dan kolaborasi antara OPD, instansi vertikal, TNI/Polri, swasta, mitra kerja, organsiasi Wanita, organisasi kemasyarakatan lainnya serta Perguruan Tinggi, agar dapat meningkatkan strategi yang berbasis kearifan lokal untuk mewujudkan upaya percepatan penurunan stunting.” Tegas Sekda.

Dirinya berharap produk Bangga Kencana dapat lebih digencarkan untuk menjangkau generasi muda sampai ke pelosok desa.

“Kita ingin membangun keluarga yang Sejahtera lahir dan batin serta harmonis dalam kehidupan bermasyarakat.” Tutupnya.

Di tempat yang sama Rayanto mengatakan, hal yang lebih penting dan utama saat ini adalah sinkronisasi program-program khususnya terkait BANGGA KENCANA dan Penurunan Stunting secara teknis, yang mana pasca rakorda ini masih bisa dilaksanakan.

“Sumberdaya manusia di Provinsi Maluku luar baisa dan apa yang dilakukan selama ini merupakan komitmen Pemerintah Daerah dan Stakeholder sangat luarbiasa, atas nama BKKBN, kami memberikan apresiasi dan terima kasih” Ungkap Sekretaris Utama BKKBN RI.

Kegiatan dilanjutkan dengan Penandatanganan Perkin Tahun 2024/PKS/SMAP oleh Kabupaten Malteng, Malra, Kepulauan Tanimbar, SBB, SBT, MBD, Kepulauan Aru, Buru, Bursel, Kota Ambon dan Tual, serta penyerahan Antropometri KIT kepada Kabupaten Bursel, Kepulauan Tanimbar, Malteng dan Kota Ambon.

Sekda Harap Mcp Dan Spi Tahun 2024 Bisa Mencapai Target Yang Diharapkan

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Bertempat di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Survei Pelayanan Integritas (SPI) 2023 dan Tematik pada Pemerintah Daerah di Wilayah Maluku Tahun 2024, yang bertempat di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, pada Selasa (27/02/2024).

Kegiatan itu dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, dan dihadiri oleh Kasatgas Wilayah V.3 KPK RI beserta tim, Penjabat Bupati Buru, Sekretaris Daerah dan Inspektur Kabupaten Kota se-Maluku, dan Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

Dalam sambutannya Sekda menyampaikan, Program Pencegahan Korupsi, Monitoring serta koordinasi dan supervisi pencegahan yang dilaksanakan oleh KPK jangan dilihat dari sisi administrasi saja, sebagai pemenuhan bukti dokumen, tetapi filosofi utamanya adalah pencegahan korupsi.

“Persentase capaian MCP Korsupgah rata-rata Pemerintah Daerah Se Provinsi Maluku Tahun 2023 adalah 65,69%, padahal target yang diharapkan minimal 75%, dan ini mengalami penurunan dari tahun 2022 yang mencapai 67,19%, mudah-mudahan 2024 bisa mencapai target yang diharapkan.” Harap Sekda.

Sementara itu Sadali mengatakan, rata-rata nilai SPI tahun 2023 64,01% dimana masih di bawah rata-rata nasional 70,79%.

“Kondisi ini membutuhkan komitmen semua pihak untuk selalu berupaya meminimalisir atau mencegah terjadinya korupsi.” Terangnya.

Sadali menjelaskan, pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan hanya dengan komitmen semata tetapi juga aksi nyata, olehnya itu diharapkan Pemerintah Daerah se-Maluku akan segera melakukan perbaikan mendasar dan menyeluruh terhadap seluruh aspek resiko korupsi yang ada.

“Mari kita manfaatkan rakor ini sebagai forum diskusi, saling sharing berbagai pengetahuan dan pengalaman membincangkan berbagai permasalahan, memberikan dampak positif, dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayah Maluku.” Tutupnya.

Di tempat yang sama juga dalam sambutan Kasatgas KPK Koordinator Wilayah V.3 Abdul Haris, menyampaikan kegiatan yang dilaksanakan ini, untuk melihat tindaklanjut dari program terintegrasi tahun lalu, yang mana berdasarkan capaian MCP dan SPI 2023, memang Sebagian besar di wilayah Maluku Sebagian besar, belum mencapai target.

“Mudah-mudahan kendala yang dihadapi di daerah, sedikit banyaknya bisa diatasi dan bisa memperbaiki MCP maupun SPI di Tahun 2024.” Ujarnya.

1...106107108...280Halaman 107 dari 280