Beranda blog Halaman 106

Dinsos Ambon Laksanakan Rehabilitasi Sosial Korban Tindak Pidana

0

Ambon, Maluku.news – (Dinsos) Kota Ambon melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi korban kasus tindak pidana pencabulan anak di bawah umur.

KaDinsos kota Ambon, Sirjhon Slarmanat, dalam rilis yang diterima Tim Media center, Jumat (15/02/2024) menyatakan, Rehabilitasi Sosial dimaksud meliputi kegiatan Bimbingan dan Penguatan Bagi Anak dan Keluarga dari Kementerian Sosial melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial, serta pemberian bantuan, di Kantor Dinsos Kota Ambon, pekan lalu.

“Rehabilitasi sosial berbasis keluarga, komunitas dan residensial. Selain itu adanya bantuan dukungan proses untuk membantu seseorang agar dapat kembali seperti sedia kala,”katanya.

Tujuan dilakukannya Rehabilitasi Sosial, jelasnya, pertama; untuk memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya; Kedua; memulihkan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara menyeluruh; serta terakhir; Adanya penyembuhan secara fisik juga penyembuhan keadaan sosial secara menyeluruh.

“Selain adanya proses rehabilitasi sosial maka penting juga Atensi bagi anak dan keluarga. Atensi merupakan layanan rehabilitasi sosial dengan pendekatan pemenuhan hidup layak, perawatan sosial dan atau pengasuhan anak dan dukungan keluarga. Bantuan bertujuan untuk pemenuhan aspek layanan dasar bagi anak dan keluarga,” tambahnya.

Slarmanat mengungkapkan, dalam Rehabilitasi Sosial tersebut Dinas Sosial Kota Ambon menyerahkan Kementerian Sosial bersama Sentra Wasana Bahagia dalam rangka pengembalian fungsi sosial dan pemulihan psikologi anak, serta pemberian nutrisi dan kewirausahaan bagi anak dan keluarga.

Bantuan Sosial yang diberikan dari Kementerian Sosial berupa nutrisi, perlengkapan kebersihan, alat edukasi dan sandang (tempat tidur, selimut dan bantal).

Sedangkan Bantuan dari Sentra Wasana Bahagia berupa bantuan kewirausahaan yaitu 2 (dua) paket bantuan usaha jualan minuman, 2 (dua) paket bantuan usaha jualan gorengan dan satu paket bantuan usaha jualan makanan siap saji.

“Selain bahan pokok yang diberikan, Sentra Wasana Bahagia juga memberikan bahan dan alat untuk berwirausaha. Bantuan tersebut diberikan dengan tujuan agar orang tua korban dapat berusaha secara mandiri guna meningkatkan pendapatan keluarga sehingga dapat memenuhi kebutuhan anak,” bebernya,

Kadinsos berharap orang tua dapat memberikan perhatian terhadap tumbuh kembang anak dan juga pendidikan anak agar anak dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

“Dinsos Kota Ambon juga akan terus memantau dan memonitoring setiap bantuan yang diberikan dari Kementerian Sosial dan Sentra Wasana Bahagia agar bantuan tersebut tetap berjalan dan bermanfaat bagi anak dan keluarga,” pungkasnya.

DPRD Maluku Minta Kemenhub Segera Operasikan KMP Lelemuku

0

Ambon, Maluku.news – Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Ferry Marsela, telah karam dan tidak lagi dioperasikan BUMD Kalwedo. BUMD Kalwedo saat itu Direkturnya, Benyamin Thomas Noach yang saat ini menjabat Bupati Maluku Barat Daya (MBD), selama ini tidak ada upaya untuk menggantikan KMP tersebut.

Akibatnya, masyarakat setempat sering kesulitan berlayar maupun kesulitan mobilisasi hasil sumber daya alamnya untuk dipasarkan di Kota Ambon, untuk meningkatkan ekonomi.

Atas dasar itu, anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias, ketika rapat dengan Ditjen Perhubungan Darat (Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Jakarta, 17 Januari 2024 lalu, dirinya mengusulkan agar KMP Marsela yang sudah karam agar diganti.

“Ketika itu, saya minta rute KMP Marsela yang karam dihidupkan kembali dengan KMP Lelemuku yang sengaja di bakar salah satu ABK di pelabuhan Saumlaki, beberapa waktu lalu,”kata Yeremias, kepada awak media, Jumat (15/03/2024).

Saat itu,tutur wakil rakyat dari daerah pemilihan KKT-MBD itu, Ditjen Perhubungan Darat (Hubdat) langsung mengiyakan agar setelah KMP Lelemuku, selesai perbaikan dapat melayari MBD.”Jadi dalam waktu dekat KMP Lelemuku sudah melayari MBD,”tandas politisi Partai Golkar yang selama ini fokus memperjuangkan persoalan perhubungan laut.

Kandidat kuat Bupati MBD ini kemudian mengaku, jika KMP Ferry melayari MBD, setidaknya mendongkrak perekonomian warga didaerah yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste dan Australia itu.”Kita tahu bersama bahwa masuknya KMP Ferry, sangat berdampak positif dan mendorong perekonomian warga MBD,”terangnya.

Dia mencontohkan, KMP Ferry yang melayari Ambon ke Namlea dan Waipirit ke Hunimua pulang pergi, sangat membantu perekonomian warga Buru dan Seram. “Kita juga berjuang agar lintasan dari Seram Bagian Timur ke Papua. Ini agar mobilisasi barang dan jasa berjalan lancar, sehingga ekonomi warga didaerah itu dapat ditingkatkan,”jelasnya.

Soal, Komisi III khusus dirinya, selama ini sibuk mengurusi perhubungan laut, dia mengaku, Maluku terdiri dari kepulauan, sehingga butuh perhatian ekstra, agar masyarakat mudah berlayar ke daerahnya.”Selain itu, kita juga fokus perjuangkan infrastruktur jalan dan jembatan, pasar, serta infrastruktur lainya. Jadi bukan perhubungan laut saja,”pungkas Yeremias.

DPRD Maluku Bakal Lakukan Pengawasan Tahap I di Enam Kabupaten

0

Ambon, Maluku.news – DPRD Provinsi Maluku telah menetapkan 6 Daerah yang menjadi tujuan pengawasan tahap I.

Keenam daerah dimaksud, Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Maluku Tenggara.

“Ini melalui rapat pimpinan DPRD bersama Ketua Fraksi, dan Ketua Komisi yang telah disepakati Badan Musyawarah,”ujar Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (15/03/2024).

Dikatakan, pengawasan yang akan berlangsung dari tanggal 16 Maret – 9 April mendatang dalam rangka memastikan seluruh realiasasi program kerja yang dibiayai APBD/APBN tahun anggaran (TA) 2023 di tingkat kabupaten/kota berjalan atau tidak.

Untuk itu, dirinya berharap partisipasi seluruh anggota DPRD Maluku, agar program pengawasan dapat berjalan sesuai jadwal yang ditentukan.

“Memang kita menyadari sungguh bersamaan dengan rekapitulasi suara di tingkat Provinsi termasuk masih ada di kabupaten/kota, tetapi kita upaya semua agenda DPRD berjalan tepat waktu,”ucapnya.

Proses pengawasan tepat waktu, kata Sairdekut juga berkaitan dengan Laporan pertanggung jawaban Gubernur terhadap APBD 2023, yang direncanakan berlangsung usai lebaran.

“Semoga selesai sebelum lebaran, sehingga abis lebaran bisa menyampaikan laporan pertanggung jawaban 2023,”ucapnya.

Pansus RTRW DPRD Maluku Butuh Ketelitian Untuk Ranperda

0

Ambon, Maluku.news – Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DPRD Provinsi Maluku membutuhkan ketelitian bersama terutama di tingkat internal Pansus, untuk pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Pansus membutuhkan seluruh materi-materi dalam pembentukan Ranperda bersama dengan naskah seluruh materi teknis di serahkan dari Pemerintah Daerah (Pemda) kepada DPRD dan itu butuh pendalaman serius dari anggota Pansus.

Setelah Pemilihan Umum (Pemilu) tanggal 14 Februari kemarin kita sudah lagi maraton untuk melakukan agenda rapat internal Pansus revisi RTRW,” kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Melkianus Sairdekut pada wartawan di Ambon, Jumat (15/03/2024).

Menurutnya, sampai hari ini Pansus terus mendalami semua agenda-agenda materi yang telah disiapkan oleh Pemda, karena di Pansus RTRW ini masih banyak fraksi yang memberikan pikiran terhadap revisi RTRW tersebut.

“Ini Perda yang akan disahkan untuk jangka panjang, kerena itu butuh ketelitian bersama terutama di tingkat internal Pansus,”ujar Sairdekut

Segera Diumumkan, Seleksi Terbuka Calon Direktur Perumdam Tirta Yapono

0

Ambon, Maluku.news – Guna mendapatkan Pimpinan Perumdam Tirta Yapono yang defenitif, Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, Agus Ririmasse, menyatakan dalam waktu dekat akan diumumkan proses seleksi terbuka Calon Direktur dan Dewan Pengawas Perusahaan Air Minum Milik Pemerintah daerah itu.

“Rencananya pada 18 Maret mendatang akan kita umumkan pendaftaran calon, selama 2 (dua) minggu, dengan perpanjangan satu minggu jika peminat masih kurang,” kata Ririmasse, Kamis (14/03/2024) di Balai Kota.

Dikatakan, Selaku Ketua Tim Pansel sesuai SK Wali Kota, dirinya telah melaksanakan rapat bersama tim guna membahas persyaratan, dan mekanisme pendaftaran, termasuk jadwal seleksi hingga penentuan siapa calon yang nantinya memenuhi syarat menduduki posisi, baik Direktur maupun Dewan pengawas Perumdam Tirta Yapono.

“Semua proses seleksi ini terbuka untuk umum, sepanjang yang bersangkutan memiliki standar kualifikasi yang dimintakan, misalnya ada sertifikasi khusus, sebab ini memimpin perusahaan,” ungkapnya.

Terkait calon pelamar dari kalangan ASN Ririmasse akui pendaftaran ini juga dapat diikuti oleh ASN sepanjang dapat memenuhi persyaratan yang dimintakan, antara lain batas usia.

“Semua ini dilakukan, agar dalam waktu dekat diharapkan Perumdam Tirta Yapono dapat memiliki direktur dan dewan pengawas yang defenitif,” tandasnya.

Untuk diketahui, Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena pada Jumat (8/3/24) lalu telah mengangkat Pieter Saimima sebagai Plt Direktur Perumdam Tirta Yapono menggantikan Plt sebelumnya, Rina Purmiasa.

Susun Kebijakan Strategis, DPPKB Gelar Rapat Bangga Kencana

0

Ambon, Maluku.news – Rapat pengendalian Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), menjadi agenda penting guna menyusun dan menyepakati berbagai kebijakan strategis dan langkah operasional Program Bangga Kencana di Tahun 2024 ini.

Demikian disampaikan Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena dalam sambutan tertulis, yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Setda Kota Ambon, Robby Sapulette, saat membuka rapat dimaksud, Kamis (14/03/2024) di Hotel Marina.

Hal ini, lanjutnya, dalam rangka mewujukan sinergitas dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana antara Pemkot bersama BKKBN serta para mitra kerja, terkait kesehatan ibu, bayi dan anak, ketersediaan kontrasepsi, serta penurunan angka Stunting.

“Pelayanan kepada masyarakat harus terus diperhatikan, agar semua keluarga dapat terlayani dengan baik,” tukasnya.

Khusus untuk masalah stunting, Wattimena meminta DPPKB dapat mengambil langkah-langkah strategis yang tepat dalam upaya percepatan penurunannya hingga mencapai angka prevalensi sebsar 14 persen di tahun ini.

Menurutnya, upaya tersebut perlu kerja keras dan penanganan serius lintas sektor, melalui peningkatan sinergitas dan komitmen antara pemangku kepentingan dan mitra kerja dalam implementasi Bangga kencana.

“Tinggalkan cara – cara rutin yang sangat birokratis dalam melayani masyarakat, memperkuat semangat kemitraan, tempuh inovasi yang memiliki dampak positif, serta jangan berhenti melakukan hal-hal baik bagi masyarakat,” imbaunya.

Sebelumnya, kepala DPPKB, J.W Patty dalam laporannya mengatakan kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari melibatkan 300 peserta yakni mitra kerja DPPKB tingkat kota, OPD Terkait, para Camat, Kades dan Lurah, Pj. Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Ambon, Lisa Wattimena serta Sekretaris BKKBN Provinsi Maluku, Mincie Ubro.

Dalam Kegiatan Rapat Bangga Kencana ini juga diserahkan secara simbolis bantuan Stadiometer (alat pengukur tinggi badan) Infantometer (alat pengukur panjang badan), Pita pengkur lingkar lengan dan kepala, Alat timbang berat badan digital, serta Timbangan Bayi Digital dari BKKBN Provinsi Maluku kepada sejumlah Posyandu.

51 Baduta di Ambon Ikut Wisuda Imunisasi

0

Ambon, Maluku.news – Sebanyak 51 (Lima Puluh Satu) Baduta (Bayi dibawah dua tahun) diwisudakan, di Kantor Desa Poka, Rabu (13/04/2024). Wisuda yang dimaksud ditandai dengan pemberian piagam serta sertifikat pertanda para Baduta tersebut tercatat sudah melakukan imunisasi dasar lengkap sesuai program nasional yang ditetapkan.

Ketua Tim Penggerak PKK (TP-PKK) Kota Ambon, Lisa Wattimena dalam sambutannya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan wisuda tersebut.

“Saya harus memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat, terlebih khusus kepada para orang tua dari ke 51 Baduta yang diwisudakan hari ini. karena dengan penuh kesadaran akan pentingnya kesehatan, sehingga membawa anak mereka ke Posyandu untuk diimunisasi,” ucap Wattimena.

Dirinya menambahkan, imunisasi dalam sistem kesehatan nasional menjadi salah satu bentuk investasi kesehatan yang efektif dalam menurunkan angka kematian bayi dan balita.

“Pada kenyataannya masih saja ada masyarakat atau orang tua yang masih enggan membawa anaknya ke posyandu untuk mendapatkan imunisasi. namun, kita akan terus berupaya untuk mensosialisasikan pentingnya imunisasi bagi bayi dan balita dengan harapan bahwa para orang tua akan menyadari sungguh pentingnya menjaga imunitas anak sejak bayi,” aku Ketua TP-PKK.

Pada kesempatan tersebut, Wattimena juga memberikan apresiasi kepada Kepala Desa Poka dengan Inovasi Wisuda Imunisasi yang dilakukan. dirinya berharap inovasi tersebut dapat ditiru oleh semua desa yang ada di Kota Ambon.

“Wisuda Imunisasi hari ini, merupakan Wisuda Balita pertama kali yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon buah kerjasama Kepala Desa Poka bersama seluruh staf, Ketua TP- PKK Desa Poka, Kepala Puskesmas Desa Poka dan seluruh Kader Posyandunya. ini luar biasa, dan saya harap inovasi ini dapat ditiru, dikembangkan dan dipelajari oleh seluruh Desa lainnya di Kota Ambon,” terangnya dengan bangga.

Sementara itu, Kepala Desa Poka, Martina Kelbulan dalam laporannya mengatakan Wisuda Imunisasi merupakan suatu bentuk komitmen bahwa seluruh perangkat Desa Poka serius dalam membantu meningkatkan kesehatan bayi dan balita di Kota Ambon, terkhususnya di Desa Poka. dirinya juga mengajak para orang tua untuk mau melakukan imunisasi dasar lengkap kepada anak-anaknya.

“Untuk kali ini ada 51 Baduta yang kita wisudakan, kami akan terus berupaya agar di kesempatan mendatang, akan lebih banyak lagi bayi-bayi yang diwisudakan karena sudah mengikuti imunisasi dasar lengkap. karena itu, kami mengajak para orang tua untuk mau melakukan imunisasi dasar lengkap kepada anak-anak, jangan setengah-setengah imunisasinya,” imbuh Kepala Desa.

Sejalan dengan apa yang diharapkan Ketua TP-PKK Kota Ambon, Kepala Desa Poka juga berharap adanya kesadaran dari para orang tua untuk terlibat aktif dalam pemberian imunisasi dasar lengkap bagi bayi dan balita.

DPRD Maluku Siap Lakukan Pengawasan Di 11 Kabupaten Kota

0

Ambon, Maluku.news – DPRD Provinsi Maluku berencana melakukan pengawasan realisasi APBD, APBN juga sejumlah program dan kegiatan yang didanai bersumber dari pembiayaan tahun anggaran 2023 di 11 kabupaten dan kota di Provinsi Maluku.

Sebelum lakukan pengawasan Komisi-komisi di DPRD Maluku melakukan rapat dengan dinas mitra untuk meminta data terkait program dan kegiatan yang didanai APBD, APBN dan sumber pembiayaan lain di tahun anggaran 2023.

Tak hanya itu, komisi-komisi juga meminta instansi teknis terkait agar mendampingi komisi ketika turun melakukan pengawasan agar memudahkan para wakil rakyat melihat langsung realisasi program dan kegiatan.

Ketua komisi II DPRD Provinsi Maluku, Johan Lewerissa kepada wartawan di Ambon, Rabu (13/03/2024) usia rapat dengan para mitra mengatakan, dalam rapat tersebut DPRD meminta pendamping agar mendampingi DPRD saat dilakukan pengawasan.

Tujuannya guna melihat langsung progres program dan kegiatan yang telah dilakukan tahun 2023 lalu, apakah berdampak bagi masyarakat atau tidak.

Dia mengaku, apabila ada temuan di lapangan terkait pengawasan maka pada waktunya instansi teknis terkait dipanggil untuk dimintai penjelasan, sehingga hasil pengawasan akan disampaikan kepada pemerintah daerah.

Usai Aspirasi, DPRD Maluku Lanjut Pengawasan

0

Ambon, Maluku.news – DPRD Provinsi Maluku, kembali mengagendakan perjalanan dinas keluar daerah. Sebelumnya, lembaga politik itu menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat.

Kali ini, DPRD Provinsi Maluku, berencana melakukan pengawasan realisasi APBD, dan sejunlah program dan kegiatan yang didanai bersumber dari pembiayaan tahun anggaran 2023. Karenanya, sebelum sempat komisi di DPRD Provinsi Maluku, turun melakukan pengawasan di 11 kabupaten dan kota, terlebih dahulu melakukan rapat dengan mitra terkait.

Rapat dilakukan untuk meminta data, terkait program dan kegiatan yang didanai APBD, APBN dan sumber pembiayaan lain di tahun anggaran 2023. Tak hanya itu, komisi-komisi juga meminta instansi teknis terkait agar mendampingi komisi ketika turun melakukan pengawasan agar memudahkan para wakil rakyat melihat langsung realisasi program dan kegiatan.

Komisi II DPRD Provinsi Maluku, misalnya menggelar rapat dengan mitra terkait.”Dalam rapat itu kita minta pendamping agar mendampingi kita melihat langsung progres program dan kegiatan itu. Apakah berdampak bagi masyarakat atau tidak,”kata Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Johan Lewerissa, kepada awak media usai memimpin rapat, Rabu (13/03/2024).

Dia mengaku, temuan di lapangan pada waktunya instansi teknis terkait dipanggil untuk dimintai penjelasan.”Jadi hasil pengawasan akan disampaikan ke pemerintah daerah,”pungkasnya

Pemkot-BPK RI Gelar Entry Meeting Pemeriksaan Rinci

0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Provinsi Maluku, melaksanakan “Entry Meeting Pemeriksaan Rinci” guna menindaklanjuti penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023.

Kegiatan ini digelar di ruang rapat Vlissingen, Balai Kota Ambon, Rabu (13/03/2024) dan dibuka langsung oleh Pj Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, yang dalam arahannya meminta kepada seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) agar dapat membantu BPK Dalam menjalankan proses pemeriksaan.

“Setelah penyerahan LKPD kita buat, pemeriksaan secara rinci ini dia akan masuk ke masing-masing OPD untuk menguji apa yang kita lakukan sesuai dengan rangkuman yang telah dimasukkan. Saya hanya berharap satu, bahwa setiap data yang diminta oleh teman-teman pemeriksa wajib diberikan karena inilah proses yang mesti kita jalani,” ungkapnya.

Pada prinsipnya, menurut Wattimena, BPK-RI selain menentukan sejauh mana laporan keuangan Pemda menurut standart akuntansi Pemerintah, juga memiliki tanggungjawab lain.

“BPK juga memiliki tanggung jawab untuk membina kita, memberikan arahan supaya terjadi perbaikan-perbaikan dalam pengelolaan keuangan,” tandasnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketia Tim Periksa BPK- RI Provinsi Maluku, Yogi Yogaswara, guna mempercepat pemeriksaan rinci, dalam 35 hari kerja, dirinya berharap ada kerja sama yang baik.

“Pada intinya laporan keuangan tersebut merupakan pernyataan dari Pemkot, terkait dengan angka-angka yang disisun melalui proses yang baik melalui sistem untuk disajikan bagi kami agar diuji. Oleh sebab itu, sangat mengharapkan kerja sama dari Bapak/Ibu dalam hal penyampaian dokumen pemeriksaan ini isinya sangat vital dan penting bagi kami dalam melakukan pengujian,” pungkasnya.

Untuk diketahui, laporan keuangan terdiri dari; Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Turut hadir dalam Entry Meeting dimaksud, Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, Agus Ririmasse yang mendampingi Pj. Wali Kota, Pimpinan OPD, Camat dan Lurah.