Beranda blog Halaman 106

Dukung Potensi Kerjasama Ekonomi, Gubernur Penuhi Undangan Kedubes Belanda Di Jakarta

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Jakarta,  Maluku.news – Gubernur Maluku Irjen. Pol (Purn) Drs. Murad Ismail memenuhi undangan Kedubes Belanda untuk membicarakan potensi kerja sama ekonomi di Maluku dan juga kemungkinan membuka konsulat kehormatan Belanda di Ambon. Pertemuan dilaksanakan di ruang kerja Lambert Grijns di Kantor Kedutaan Besar Kerajaan Belanda-Jakarta, pada Jumat (01/03/2024).

Pada kesempatan itu Gubernur disambut hangat oleh Duta Besar Kerajaan Belanda, Timor Leste dan Asean Lambert Grijns serta rombongan.

Lambert dalam kesemoatan tersebut menyampaikan bahwa pertemuan yang dilakukan untuk memperkuat lagi hubungan yang sudah ada, dan diharapakan mungkin bisa membuka konsulat di Ambon sebagai langkah pertama.

“Kerjasama yang dibangun mulainya dari masalah sampah, salah satunya pada pusat pengelolaan sampah di Toisapu, hanya saja masih dalam skala kecil, diharapkan nantinya bisa semakin aktif dan bisa menarik lebih banyak hal.” Terangnya.

Selain itu juga pihaknya, mau merambatkan kerjasama ke bidang ilmu pendidikan, dengan bersinergi bersama Universitas Pattimura, baik melalui pemberian beasiswa maupun pertukaran pelajar.

“Rencananya beberapa minggu kedepan kami akan ke Ambon untun melihat berbagai peluang untuk membangun kerjasama dengan Pemerintah Daerah maupun Pengusaha, baik dalam bidang budaya, energi terbarukan, dan hal lainnya.” Ujarnya.

Gubernur pada kesempatan itu menerima masukan yang baik dalam hal kerjasama dengan Kedubes Belanda, dan dirinya akan mengkomunikasikan lebih lanjut srgala hal yang telah dibahas.

Untum diketahui hadir juga pada kesempatan itu mendampingi Gubernur, Sekretaris Daerah Maluku, Kepala Badan Penghubung Provinsi Maluku, dan Perwakilan Pengusaha.

Pemkot Raih Dukcapil Prima Award

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, meraih penghargaan Dukcapil Prima Award Kategori Khusus.

Hal tersebut disampaikan, Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Hanny Tamtelahitu, kepada Tim Media Center, Jumat (01/03/2024).

“Jadi Dukcapil Prima Award kategori Khusus diterima oleh Disdukcapil Kota Ambon, pencapaian ini juga melalui penilaian yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Ditjen Dukcapil,” ungkapnya.

Berikut diuraikan Tamtelahitu empat penilaian yang membawa kota ini mendapatkan penghargaan bergengsi tersebut, Pertama; Pencapaian IKD tertinggi untuk wilayah Timur sebanyak 12.104.

Kedua; Menunjang pelaksanaan Pemilu serentak 2024 dengan melakukan Pelayanan Perekaman dan penerbitan e- KTP menjelang Pemilu 2024, pada hari libur tgl 09-12 Februari 2024 bahkan pada hari-H Pemilu, 14 Februari.

Ketiga; Menjalin kerjasama yang baik dengan pihak Keamanan; Dandim, Kapolres, Babinsa/Bhabinkamtibmas, KPU dan Bawaslu, SatLinmas, dalam mempersiapkan Pemilu yang damai.

Keempat; Selalu menjalin hubungan yang baik dan intens dengan pusat (Ditjen Dukcapil) dalam melakukan koordinasi tentang kendala-kendala pelayanan, baik sistem, jaringan, dan kendala pelayanan yang lain.

Tamtelahitu berharap, penghargaan yang diterima dapat menjadi motivasi dan penyemangat jajaran Disdukcapil,agar dapat melakukan pelayanan publik lebih baik lagi. Selain itu dirinya, secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Sekretaris Kota (Sekkot) Agus Ririmasse, yang telah banyak melakukan perubahan dan pembenahan Disdukcapil Ambon dalam pelayanan kepada masyarakat.

“Terima kasih kami sampakan kepada Sekkot, bapak Agus Ririmasse yang telah memberikan perhatian khusus kepada Disdukcapil dalam melakukan pembenahan dan perbaikan pelayanan, kami berharap agar masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan Disdukcapil guna memenuhi dokumen administrasi kependudukan (Adminduk),” tandasnya.

Terkait dengan program Identitas Kependudukan Digital, Tamtelahitu menghimbau, agar masyarakat melakukan registrasi melalui Smartphone masing-masing, sehingga, tidak perlu membawa Dokumen secara fisik karena semua termuat di IKD untuk keperluan pelayanan publik (perbankan, pengurusan SIM, BPJS, dll) sesuai kebutuhan.

Ini Komitmen Pj Bupati Malra Terkait Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu

Penulis
redaksi.MN
-
0

Langgur, Maluku.news – Penjabat (Pj) Bupati Maluku Tenggara (Malra), Jasmono, menegaskan komitmen Pemerintah daerah memastikan transparansi, ketertiban, dan kejujuran dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di tingkat kabupaten.

“Pentingnya mekanisme hukum bagi pihak yang memiliki keberatan atau ketidakpuasan terhadap hasil pemilu. bahwa perbedaan pandangan tidak boleh mengganggu persatuan masyarakat, melainkan harus dianggap sebagai bagian dari proses demokrasi yang matang,” ujarnya dalam sambutan yang dibacakan Plt Sekda Malra, Nico Ubro di Langgur, Kamis (29/2/2024).

Menurut Jasmono, rapat Pleno Rekapitulasi merupakan tahapan penting setelah proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, yang nantinya akan menghasilkan data final tentang perolehan suara partai politik dan calon presiden serta legislatif.

“Pemilu adalah wujud kedewasaan berdemokrasi, di mana hasilnya merupakan pilihan Tuhan dan amanah rakyat Maluku Tenggara untuk lima tahun ke depan,” katanya.

“Usai pemilu, semua pihak harus bersatu untuk mewujudkan visi, misi, dan program-program yang telah dijanjikan kepada masyarakat,” katanya lagi.

Jasmono juga menyampaikan apresiasi atas kerja keras semua pihak terkait, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan aparat keamanan, yang telah memastikan berlangsungnya pemilu dengan tertib dan lancar. Meskipun diakui ada beberapa insiden kecil, namun kondisi keamanan selama pemilu secara umum dapat dikatakan aman.

“Kendati demikian hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut, ditakini dengan semangat, komitmen, dan disiplin yang tinggi, semua hal tersebut dapat diatasi dengan baik. Dengan penuh syukur, kita telah berhasil melewati tahap penting dalam perhelatan Pemilihan Umum serentak, dan kini kita melangkah menuju tahap akhir penentuan hasil pemilu,” pungkasnya.

Alfredo Bantah Naikan Tarif Retribusi Sampah, Ini Penjelasan Kadis

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Dinas LHP Kota Ambon, tidak menaikan tarif Retribusi sampah bagi pengusaha Rumah Potong Hewan/PKL/Lapak dan sejenis, namun berupaya memperluas penarikan retribusi tersebut diluar Pasar Mardika guna menaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Demikian penjelasan Kepala Dinas (Kadis) LHP Kota Ambon, Alfredo Hehamahua, menanggapi tuduhan bahwa pihaknya tidak berpihak kepada rakyat kecil karena menaikan Retribusi Sampah, seiring beredarnya Surat pemberitahuan yang ditandatanagni oleh Sekretaris Kota (Sekkot), Agus Ririmasse.

“Pertama, saya rasa, ini merupakan masukan baik, kalau ada masyarakat yang menanggapi surat Pemberitahuan nomor 974/466/SETKOT yang ditandatangani oleh Sekkot, sebab ini merupakan edaran yang disampaikan kepada mereka yang merupakan wajib retribusi Pemerintah Kota (Pemkot) dalam hal ini DLHP sehingga mengetahui besaran retribusi dimaksud,” ungkapnya saat dikonfirmasi Tim Media Center, Kamis (29/02/2024).

Kedua, lanjutnya, penetapan besaran retribusi PKL/Lapak, hingga Pengusaha rumah Potong Hewan, telah tertuang dalam Perda Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang dikategorikan dalam bisnis sangat kecil dengan besaran tarif retribusi sampah Rp.150 Ribu/bulan dan dikonversi menjadi Rp 5 ribu/hari.

“Angka ini didapat berdasarkan perhitungan Permendagri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Dasar Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam penyelenggaraan penanganan sampah,” tambahnya.

Hehamahua menandaskan, implementasi besaran retribusi ini telah ditetapkan dalam wilayah pelayanan pasar Mardika dan sekitarnya, dan tidak pernah menjadi persoalan, sedangkan wilayah pelayanan diluar itu belum pernah dilakukan penarikan retribusi.

“Keliru, kalau dikatakan kita menaikan tarif Retribusi, sebab tidak pernah ada penarikan di luar wilayah Mardika oleh Petugas DLHP, sehingga ini baru pertama kalinya dilakukan penarikan Retribusi yang didahului surat pemberitahuan sebagai bentuk sosialisasi,” pungkasnya.

Dukung Program Baznas, Wattimena Terima Penghargaan

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Jakarta, Maluku.news – Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena kembali menerima apresiasi dalam bentuk penghargaan di tingkat nasional.
Kali ini penghargaan diterima yakni Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Award 2024 dalam kategori “Kepala Daerah Terbaik Yang Mendukung Program Baznas”, yang diserahkan, Kamis (29/02/2024) di Hotel Bidakara, Jakarta, bertepatan dengan Peringatan HUT ke 23 Baznas.

Wattimena ditemui usai menerima penghargaan menjelaskan penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, dalam kerjasama dengan Baznas maupun stakeholder lainnya terkait bagaimana memaksimalkan pengumpulan dan pengelolaan Zakat di Kota Ambon.

“Mudah – mudahan penghargaan ini menjadi motivasi kita dalam peningkatan pengumpulan dan pengelolaan zakat di Kota Ambon,” ujarnya.

Wattimena berharap Zakat yang dikumpulkan dapat dimanfaatkan sebaik – baiknya dalam rangka peningkatan kesejahteraan umat iIlam dan akan turut mendukung pemberdayaan masyarakat secara umum di kota ambon.

“Pemerintah kota mengucapkan terima kasih Baznas kota Ambon yang telah bekerja keras, juga kepada seluruh umat Islam di kota ambon yang mengumpulkan zakat, serta memberi dukungan dalam pelaksanakan berbagai program Baznas di kota Ambon,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Baznas Kota Ambon, Nur Kiat, yang turut mendampingi dalam menerima penghargaan mengakui, sudah tepat penghargaan diberikan kepada Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena dalam kiprahnya selama ini selalu mendukung program Baznas.

“Beliau (Wattimena) sangat peduli dengan jalan memperlancar program kami, sebagai bentuk kepedulian kepada kaum miskin di kota Ambon,” pungkasnya.

Sekda Buka Raker Regional Ekoregion Se-sulawesi Dan Maluku Tahun 2024

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Masohi, Maluku.news – Dalam rangka sinergitas dan akselerasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di daerah, maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sekretariat Jenderal Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Sulawesi dan Maluku, melaksanakan Rapat Kerja Ekoregion se-Sulawesi dan Maluku di Hotel The Natsepa, Kamis (29/02/2024), yang akan berlangsung sampai Jumat, (01/03/2024).

Raker itu dibuka oleh Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si, IPU, yang didampingi oleh Sekretaris Jendera KLHK Dr. Ir, Bambang Hendroyono, MM, dan Kepala P3E Sulawesi dan Maluku Ir. Jusman.

Sekda atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, pada kesempatan itu mengucapkan selamat datang di Kota Ambon kepada seluruh peserta dan para narasumber dan terima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas pelaksanaan kegiatan di Kota Ambon Provinsi Maluku Bumi Raja-Raja.

“Rapat kerja ini mengangkat tagline : Gerak Cepat Kolaborasi P3E Berkinerja Berdampak, yang merupakan wadah untuk berbagi informasi sehingga akan teridentifikasi data dan rencana program dari Kementerian lembaga serta Pemerintah Daerah, sebagai upaya meningkatkan Produktifitas Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Sulawesi dan Maluku.” Jelasnya.

Ia berharap, Raker ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif dalam menjamin kebutuhan lingkungan hidup.

“Untuk itu Kerjasama dan kolaborasi para pihak perlu diintensifkan, kita semua memahami bersama pemanfaatan Sumber Daya Alam, tidak bisa dihindari namun dampak negatifnya perlu diminimalisir dan dikendalikan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, yang merupakan bagian dari landscape yang menjadi acuan, dalam konsep Pembangunan berkelanjutan (sustainable development).”Terang Sekda.

Sekda mengatakan, untuk mewujudkan hal tersebut, sangat ditentukan oleh strategi implementasi yang dilakukan oleh institusi yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan secara terintegrasi dalam menangai permasalahan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan perubahan yang begitu cepat.

“Upaya koordinasi mutlak diperlukan secara horizontal dan vertikal untuk mencapai sinkronisasi kebijakan dan penyelenggaraan program yang efektif dan tepat sasaran antara pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi dan Maluku.” Tegas Sekda.

Sadali mengatakan, melalui sinergitas berbagai sektor dapat mendorong peningkatan kualitas lingkungan dan kehutanan sekaligus dapat memberikan jaminan bahwa program dan kegiatan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat terintegrasi dengan baik.

“Kami berharap para peserta dapat memanfaatkan momentum raker ini dengan sebaik-baiknya guna mewujudkan tagline : Gerak Cepat Kolaborasi P3E Berkinerja Berdampak.” Tutupnya.

Ditempat yang sama juga, Hendroyono, dalam sambutannya sempat menyampaikan untuk, Mengatasi berbagai pencemaran dan pemunahan, kuncinya ada pada sistem sosial manusia dan sistem ekologi.

“Karena dari situlah Pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di semua sektor dilakukan, dan tugas kita semua melakukan pencegahan penanggulangan dan pemulihan, itulah pengendalian yang sesungguhnya.” Tegasnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan Stand Pameran oleh Sekda, Sekjen dan rombongan.

Hadir pada Raker tersebut, Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Bupati Walikota lingkup Sulawesi/Maluku, Rektor Perguruan Tinggi Sulawesi/Maluku, Kepala Biro Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulawesi/Maluku, Kepala Pusat Studi Lingkungan Sulawesi/Maluku, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kepala Dinas Kehutanan Sulawesi/Maluku, UPT KLHK Sulawesi/Maluku, KPH Sulawesi Maluku, Dewan Kehutanan Maluku,Lembaga Swadaya Masyarakat, para narasumber dan unsur terkait lainnya, baik secara langsung maupun secara virtual.

KPK-Pemkot Rakor Program Pemberantasan Korupsi

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Satgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V (Maluku dan Papua), menyambangi Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Kamis (29/02/2024) guna mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2024″.

Satgas yang diketuai oleh Abdul Haris, diterima oleh Asisten III Setda, Robby Sapulette bersama pimpinan dan perwakilan OPD di Ruang Rapat Vlissingen, Balai Kota.

Sapulette, yang ditemui sela-sela Rakor Sesi pertama mengungkapkan, ada beberapa catatan penting terkait dengan penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Kota Ambon sehingga itu harus segera diselesaikan.

“Setelah kami rapat bersama dengan tim MCP dari KPK, ada beberapa catatan yang mesti kita selesaikan. Salah satunya integrasi sistem dalam optimalisasi penerimaan daerah antar mitra, internal maupun eksternal Pemkot harus kits kejar mengingat deadline waktu yang diberikan. Dengan adanya peningkatan ini maka kita mengurangi tingkat kebocoran kalau dikelola secara parsial harusnya terintegrasi ini menjadi catatan penting yang harus kami kelola dalam waktu dekat,” urainya.

Sementara itu Ketua Satgas KPK, Abdul Haris, menjelaskan, berdasarkan program MCP terdapat 8 (delapan) area intervensi yang menjadi indikator penilaian yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pelayanan terpadu satu pintu, peningkatan kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa.

Katanya, Kota Ambon jika dibandingkan dengan Kota/Kabupaten di Provinsi Maluku pencapaiannya terkait dengan delapan area intervensi masih lebih baik dari lainnya.

“Terus terang saja kota Ambon termasuk bagus (Capaian MCP) dari kabupaten/kota lain, tapi perlu perbaikan, banyak yang harus kita benahi baik dari SDM, kemampuan pendapatannya, kemampuan mengolah SDM dan sebagainya,” ungkapnya.

Disinggung, terkait dengan evaluasi Rakor tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya apakah mengalami peningkatan, Haris mengatakan fluktuatif ada yang mengalami peningkatan namun juga ada yang mengalami penurunan lantaran imbas dari Pandemi COVID-19 yang sempat menggemparkan dunia, termasuk Indonesia dan Ambon di dalamnya.

“Ya itu bertahap ada yang naik, ada yang turun, apalagi kemarin kan sempat COVID – 19, otomatis pendapatan daerah turun kondisi kemarin,” pungkasnya.

Dirinya berharap, Pemkot Ambon, dapat membenahi MCP, terutama dengan sistem yang terintegrasi, sehingga dalam waktu dekat dapat tercapai seluruh area intervensi penilaian.

“Kita kasih deadline untuk sistem terintegrasi pada 31 Maret sudah harus kelar. Sekarang ini kita berharap dilakukan perbaikan lagi agar pemerintah mandiri terus,” harapnya.

Terpisah, Sekretaris Kota (Sekkot) yang hadir dalam sesi kedua Rakor dimaksud, dalam arahannya memberikan apresiasi yang tinggi atas kehadiran tim Satgas KPK di Pemkot Ambon.

Untuk itu, dirinya meminta kepada Seluruh pimpinan OPD agar memperhatikan masukan – masukan serta melakukan perbaikan yang telah direkomendasikan.

DPRD Maluku Bahas Persoalan Kelistrikan Bersama PLN

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – PT PLN (Persero) UIW Maluku dan Maluku Utara didesak untuk segera memetakan persoalan kelistrikan di negeri seribu pulau ini.

Desakan ini disampaikan DPRD Maluku mengingat masih terdapat 205 desa di negeri raja-raja ini yang belum juga teraliri listrik.

“Tadi pak GM menjelaskan ada 205 desa yang belum teraliri listrik. Ada kendala teknis Yang saya tangkap, jalan dan jembatan untuk akses masuk ke desa itu.

Nah yang saya ingin tahu dari pak GM karena ini harus dipetakan, jalan dan jembatan mana di daerah mana, supaya kita mendudukkan status jalan dan jembatan itu,”ujar Sekretaris Komisi II DPRD Maluku, Ruslan Hurasan dalam pertemuan bersama General Manager (GM) PLN, Awat Tuhuloula di rumah rakyat, karang panjang, Ambon, kamis (29/02/2024).

Dikatakan, pemetaan terhadap persoalan penunjang kelistrikan perlu dilakukan, sehingga dapat diketahui secara pasti jalan maupun jembatan mana saja sesuai status, apakah itu provinsi maupun kabupaten/kota.

Jika hal ini diketahui, menurutnya DPRD akan mendorong sesuai kewenangan yang ada pada masing-masing pemerintah daerah, termasuk berkoordinasi dengan Komisi III yang merupakan mitra kerja dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku.

“Kalaupun akses itu menjadi status jalan provinsi maka kewenangan provinsi harus bertanggung jawab, saya kira ini juga harus dibicarakan, termasuk berkoordinasi dengan Komisi III, ketika mereka menyampaikan aspirasinya ke dinas PUPR maka kita bisa sisipkan teman-teman untuk disampaikan terkait hambatan yang dialami PLN,”tuturnya.

Begitu juga saat berkunjung ke Kabupaten/Kota dalam agenda reses maupun pengawasan, menurut Hurasan Komisi dapat menyampaikan langsung persoalan yang ada kepada Bupati/Wali Kota agar secepatnya langsung ditangani sesuai status jalan maupun jembatan.

“Oleh karena itu dalam upaya untuk menghadirkan pelayanan listrik ke desa, pak GM kita butuh data itu, perlu ada pemetaan dari PLN terhadap persoalan dilapangan,”ucapnya.

Terkait persoalan infrastruktur akses listrik di Manusela, Politisi PKB itu mengaku pernah menyampaikan langsung ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hanya saja masih perlu dibahas lagi secara bersama-sama guna memetakan mana hutan lindung yang bisa diizinkan untuk akses infrastruktur kelistrikan.

“Komisi II juga pernah menyampaikan ke kementerian terkait status hutan lindung, saya kira ini harus ada duduk bersama, supaya PLN leluasa masuk melistriki daerah-daerah di seputaran Manusela,”pungkasnya.

Pj Bupati Malra Tekankan Pentingnya Kreativitas dan Inovasi dalam Mengelola Potensi Desa

Penulis
redaksi.MN
-
0

Langgur, Maluku.news – Penjabat (Pj) Bupati Maluku Tenggara (Malra), Jasmono, menekankan pentingnya kreativitas dan inovasi dalam mengelola potensi desa sebagai upaya meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Peningkatan kualitas hidup dan sumber daya manusia, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan, harus menjadi perhatian bersama,” ungkapnya di Langgur, Rabu (28/03/2024) saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (MUsrenbang) RKPD Tahun 2024.

Menurut Jasmono, pengelolaan potensi desa secara kreatif dan inovatif dapat menjadi solusi dalam penanggulangan kemiskinan. Meskipun angka kemiskinan di Malra mengalami kenaikan pada 2023, kebijakan daerah harus difokuskan pada pemberdayaan masyarakat.

“Kita berupaya meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan dengan melibatkan sektor-sektor pemberdayaan seperti perikanan, pertanian, perindustrian, koperasi, dan UMKM,” katanya.

Jasmono menegaskan, penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan hanya bisa dilakukan melalui pemberdayaan. Masyarakat miskin perlu diidentifikasi, direkrut, dibina, dan didampingi untuk mendapatkan akses modal dan pemasaran hasil produksi.

“Tidak cukup hanya memberikan bantuan sosial, kita harus mendorong masyarakat untuk mandiri. Pemerintah memfasilitasi, bukan hanya memberikan ikan, tetapi juga memberikan kailnya,” tandasnya.

Dijelaskan Jasmono, dalam konteks peningkatan kesejahteraan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku Tenggara pada 2023 telah meningkat menjadi 67,57. Namun, masih ada beberapa permasalahan yang perlu ditangani, terutama dalam pelayanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat.

“Ke depan, pemerintah akan lebih mendorong inovasi pelayanan digital dari pusat hingga desa. Digitalisasi pelayanan di desa adalah keharusan, dan Dinas Komunikasi dan Informatika akan memberikan pendampingan agar pemerintahan desa mampu menjalankan pelayanan secara lebih efektif dan efisien,” bebernya sembari menambahkan pembangunan akan berhasil dengan dukungan dan partisipasi aktif masyarakat, termasuk pemerintah desa, pemuda, lembaga kemasyarakatan, unsur keagamaan, dan adat. Sinergi antara semua pihak akan menjadi kunci kemajuan daerah, dimulai dari partisipasi dalam perencanaan pembangunan.

Pemkot-Ormas Jalin Silahturahmi

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon bersama Organisasi Masyarakat (Ormas), Organisasi Kepemudaan (OKP), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melaksanakan pertemuan, Rabu, (28/02/2024) di Manise Hotel

Kegiatan yang digelar oleh Badan Kesbangpol guna menjalin silahturahmi dalam rangka membangun kota ini dihadiri langsung oleh Pj.Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena.

Ditemui usai kegiatan tersebut, dirinya mengungkapkan Pemkot sangat membutuhkan dukungan dari seluruh pihak guna membangun kota ini lebih maju ke depan.

“Pemerintah kota tidak bisa melakukan sendiri tetapi dibutuhkan kerja bersama sinergitas dan support dari seluruh elemen masyarakat di kota Ambon untuk terus membangun kota ini menuju ke arah yang kita dambakan bersama dalam rangka itu maka peran LSM, OKP, Ormas itu sangat penting,” ungkapnya.

Dirinya berharap dengan terjalinnya silahturahmi yang baik ke depan akan terbangun pemahaman yang sama bahwa kita terpanggil untuk membuat yang terbaik bagi pengembangan kota dan masyarakat.

“Saya bilang ada tantangan kita terkait dengan kebijakan Pemerintah Pusat (Pempus) guna mewujudkan Indonesia Emas, dan persoalan-persoalan masyarakat dan penyakit sosial lainnya yang terus dihadapi oleh sebab itu kami membutuhkan OKP, Ormas dan LSM,” tandasnya.

Wattimena pada kesempatan tersebut juga mengingatkan agar Ormas yang ada di kota Ambon dapat mendaftar di Kesbangpol agar keberadaannya mendapat legitimasi dan pengakuan dari pemerintah.

“Dari 2017 sampai sekarang yang baru terdaftar sekitar 97 padahal kalau kita terima proposal itu ratusan organisasi yang ada di kota Ambon untuk memperjuangkan aspirasi kepentingan anggotanya, maka organisasi itu harus terdaftar dan memenuhi persyaratan yang diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan,” pungkasnya.

1...105106107...280Halaman 106 dari 280