Ambon, Maluku.news – Di bawah sorotan Tema : “Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kehutanan Dalam Menghadapi Perubahan Iklim Untuk Maluku Maju Dan Berkelanjutan”, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku menggelar Forum OPD, yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Maluku, Ir. Sadali Ie., M.Si., I.P.U., ditandai dengan pemukulan tifa, bertempat di Aula Dinas Kehutanan Provinsi Maluku yang berlangsung selama 2 hari, yakni 20-21 Maret 2024.

Hadir pada kegiatan ini, Para Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Korwil UPT LHK dan PLT Kadis Kehutanan, Biro Perencanaan Sekjen Kementerian LHK (Virtual), Kepala Dinas DLH, Kepala Dinas ESDM, Perwakilan OPD Kehutanan Kabupaten/Kota, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan UPTD Kabupaten/Kota UPT KLHK, juga sebagai narasumber pada kegiatan ini Biro Perencanaan Sekjen Kementerian LHK, (Virtual), Bappeda, UPT KLHK, dan UPT DKPH.

Mengawali sambutannya Sadali atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, menyambut baik dan memberikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan ini sebagai bentuk tanggung jawab bersama, dalam upaya mensinergikan penyelenggaraan pembengunan kehutanan dari pusat, daerah, sampai ke tingkat tapak di Provinsi Maluku.

“Kegiatan forum OPD Dinas Kehutanan Provinsi Maluku tahun 2024 dalam rangka singkronisasi program dan kegiatan kehutanan di Daerah, baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan sampai di Tingkat tapak. Karna ini yang harus kita lakukan supaya tidak tumpang tindih dalam perencanaan, terutama dalam penggunaan anggaran.” Jelasnya.

Sadali mengatakan, ada beberapa isu yang menjadi perhatian bersama, seperti perubahan iklim sesuai tema kegiatan ini, tingginya angka kemiskinan bagi Masyarakat yang bermukim di dekat laut dan dekat hutan, masih adanya klaim Masyarakat adat, dikarenakan memiliki landasan yang cukup kuat dengan lahirnya UU 4199 tentang kehutanan, lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi 35 tahun 2012, lahirnya UU 11 2020 yang dijabarkan dengan 49 aturan pelaksana 5 dalam bentuk Peraturan Presiden 44, dalam bentuk peraturan pemerintah, Dimana sekarang sudah diterbitkan Peraturan Menteri yang harus dicermati Bersama, dalam rangka menjaga keberadaan hutan kita demi kemaslahatan Masyarakat banyak yang bermuara pada kesejahteraan, terutama Masyarakat yang bermukim dekat dan dalam poros Hutan.

“Rapat ini adalah bentuk sinergitas, berarti tidak ada lagi dikotomi di antara kita, balai Kementerian yang ada di sini adalah bagian daripada unsur pemerintah yang bekerja untuk membangun Provinsi Maluku ini, itu berarti seluruh energi, kita dayagunakan untuk kemajuan Maluku yang merupakan bagian yang integral daripada pemerintah Republik Indonesia.” Terang Sadali.

Sadali juga mengatakan, Masih adanya lahan kritis yang belum rehabilitasi, belum optimalnya pemanfatan hasil hutan, dan masih adanya penebangan liar.

“Saya berharap forum ini membentuk tim kecil, sehingga Ketika ada kebakaran, itu bagian daripada sinergitas yang dibangun, ingat Hutan kita setiap saat berseru, minta agar perhatian kita untuk membela.” Ujarnya.

Ambon, Maluku.news – Membangun sinergitas yabg baik antara Pemerintah Provinsi Maluku dan Universitas Terbuka, maka dilaksanakan Penandatanganan Kesepakatan Bersama, pada Selasa (19/3/2024)

Kegiatan Penandatanganan ini berpusat di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, yang dihadiri oleh, Gubernur Maluku Irjen. Pol (Purn.) Drs. Murad Ismail, Forkopimda Provinsi Maluku, Sekda Maluku, Rekyor Universitas Terbuka beserta civitas akademika, Bupati/Walikota, Ketua MUI Provinsi Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Provinsi Maluku, dan unsur lainnya.

Gubernur dalam sambutannya menyampaikan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Maluku dan Pihak Universitas Terbuka Ambon, merupakan Langkah Maju dan Strategis.

“Kerjasama ini memberi ruang dan peluang kepada Aparatur Sipil Negara, untuk mengembangkan kapasitas dan kapabilitasnya, melalui proses belajar di Universitas Terbuka, dengan metode dan metodologi pengajaran yang kreatif, dan inovatif serta berbasis digital, sehingga mempermudah ASN dalam proses belajar mengajar.” Jelasnya.

Gubernur mengharapkan, Universitas Terbuka Ambon, akan terus bersinergi untuk menciptakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yankni Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

“Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen untuk terus mendorong riset-riset yang berbasis pada potensi Sumber Daya Manusia dan Alam, maupun Potensi Sosial, Budaya dan Lingkungan yang ada di Bumi Raja-Raja.” Tutup Gubernur.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Penandatanganan Kesepakatan Berasama antara Gubernur Maluku dan Rektor Universitas Terbuka, Penandatanganan antara Rektor Universitas Terbuka dengan Bupati MBD, Kep. Aru, Penjabat Bupati Maluku Tenggara dan Penjabat Bupati KKT yang disaksikan oleh Gubernur Maluku.

Pada kesempatan itu juga turut dilakukan Penyerahan Plakat antara Universitas Terbuka dan Gubernur serta Para Bupati.

Ambon, Maluku.news – Gubernur Maluku Irjen. Pol (Purn.) Drs. Murad Ismail melantik 22 Pejabat Administrator dan Pengawas lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, berpusat di Ruang Kerja Gubernur Maluku, pada Senin (18/03/2024).

Dalam sambutannya Gubernur menyampaikan Pelantikan yang dilaksanakan ini, dimaknai sebagai regenarasi birokrasi dalam tubuh Pemerintah Provinsi Maluku yang bertujuan untuk transformasi organisasi Sumber Daya Manusia Aparatur dan sistem kerja

“Pejabat yang baru dilantik diharapkan Adaptif dengan tugas dan tanggung jawab serta budaya kerja yang baru, karena perubahan budaya kerja dapat mendukung terciptanya inovasi-inovasi yang mendorong terwujudnya transformasi birokrasi.” Ujarnya.

Dirinya juga menegaskan untuk, meningkatkan kompetensi dan kemampuan, serta dituntut bukan hanya bisa bekerja, tetapi juga menjadi ahli di bidangnya masing-masing, guna mendukung terselenggaranya tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

“Bagi saudara-saudara yang baru dilantik, diharapkan, senantiasa menjaga rahasia jabatan serta berkomitmen terhadap tugas dan tanggungjawab yang diemban.” Harap Gubernur.

Menutup sambutannya, Gubernur mengucapkan selamat bagi para pejabat yang baru dilantik.

“Saya yakin dan percaya bahwa saudara-saudara akan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan dengan sebaik-baiknya.” Tutupnya.

Untuk diketahui pada kesempatan tersebut turut dilantik :
1. Rio Zulkifli Mahdi Pellu, SH Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama dan Organisasi Kemasyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
2. Salmy Salle, S.Pd., M.Si Sekrearis Dinas Pariwisata Provinsi Maluku
3. Suryati Anwar, S.STP., M.Si Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku
4. Marisca L. N. Kakiailatu, S.STP., M.Si Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi Maluku
5. Nancy Nova Pakaila, S.Sos, M.Si Kepala Bagian Tata Laksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi Maluku
6. Edwin Tuatella, S.STP., M.Si Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan pada Dinas Pariwisata Provinsi Maluku
7. Zainall Abidin Lapulu, S.STP., M.Si Kepala Bidang Pengambangan Pemasaran Pariwisata pada Dinas Pariwisata Provinsi Maluku
8. Woody Timisela, S.Hut., M.Si Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku
9. Fadly Husain Latukolengsusu, ST., MT, Kepala Bidang Rumah Umum pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku
10. La Sita Lanisa, S.P., M.Eng, Kepala Bidang Keamanan Informasi dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku
11. Elisabeth Tan, SP., M.Si Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku
12. Daud Samal, SKM Wakil Direktur Pelayanan dan Perawatan pada RSUD dr. M. Haulussy Provinsi Maluku
13. dr. Sangsi Lamona Lumaha Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Provinsi Maluku
14. Rio Talama, SE.,AK., M.Si Kepala Bidang Keuangan pada RSUD dr. M. Haulussy Provinsi Maluku
15. Abdul Rahmat Patuhey, SE., M.Si Kepala Bidang Kuasa Bendaharawan Umum Daerah pada BPKAD Provinsi Maluku
16. Fahrudin Aslan Waleu, SE, Kepala Bidang Perencanaan Anggaran pada BPKAD Provinsi Maluku
17. Marsya Mahubessy, SV.,M.Si Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Sekretariat Dinas Pariwisata Provinsi Maluku
18. Ineke Theresia Samua, SH, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku
19. M. Sadhad Tahwa, SE, Kepala UPTD Pelayanan Pendapatan Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku
20. La Juma, S.Sos., Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Operasional pada Bidang Pajak Daerah pada Bapenda Provinsi Maluku
21. Ernawati Kaimudin, SE., M.Si Kepala Seksi Penetapan dan Penagihan pada UPTD Pelayanan Pendapatan Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku
22. Novita Estervina Kiljanin, S.Sos.,M.Si, Kepala Seksi Penyantunan dan Bimbingan pada UPTD Panti Sosial Tresna Werda Ina Kaka Provinsi Maluku

Pelantikan yang dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 272 Tahun 2024 tanggal 15 Maret 2024, ini dihadiri juga oleh, Ketua TGPP Provinsi Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, serta pihak berkepentingan lainnya.

Ambon, Maluku.news – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku, menggelar Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang bertempat di Hotel Grand Avira Ambon, pada Senin 18 Maret 2024.

Forum OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakan dan Desa Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2024 ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, yang diikuti oleh Ketua TGPP Provinsi Maluku, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku beserat Jajaran, Perwakilan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Kepala Dinas PMD dan Bappeda Kabupaten Kota se-Maluku, Narasumber dan para peserta Forum OPD.

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan oleh Sekda, dirinya menyampaikan bahwa, membangun desa tidak hanya mencakup upaya-upaya untuk mengembangkan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat desa di bidang sosial, ekonomi, lingkungan dan kebudayaan, tetapi juga terkait dengan penguatan kelembagaan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa mulai dari perencanaan, penganggaran yang efektif dan efisien, sampai dengan evaluasi dan pelaporan.

“Apresiasi dan penghargaan disampaikan kepada berbagai pihak atas dukungan dan kerjasama dalam proses membangun dan mengembangkan desa-desa di Maluku.” Ujarnya.

Sekda menjelaskan, berdasarkan data pada awal RPJMD Tahun 2019 jumlah desa mandiri hanya 10, namun ada terjadi peningkatan dan di awal 2024 desa mandiri telah mencapai 82 desa, sementara untuk desa maju saat ini sudah, 291, berkembang 569, tertinggal 254 sangat tertinggal 4 desa.

“Perkembangan desa mandiri ini berdampak pada penurunan jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal, hal ini dikarenakan salah satu program unggulan yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Maluku, yakni 1 OPD 1 desa binaan.” Jelas Sekda.

Ia mengatakan, Program 1 OPD 1 Desa Binaan diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi Kabupaten/Kota untuk menciptakan program desa, sehingga selaras dalam mewujudkan desa mandiri di Provinsi Maluku, karena dengan demikian kesejahteraan yang diharapkan bagi masyarakat bisa tercapai.

“Perencanaan jangka panjang 2025-2045 menuju Indonesia emas, dimana telah ditargetkan sampai 2045 seluruh desa dapat menjadi desa mandiri, dan hal ini memerlukan kerjasama dari para pihak untuk mencapai apa yang menjadi harapan Pemerintah Pusat terutama Pemerintah Provinsi Maluku.” Harapnya.

Gubernur dalam sambutan tertulisnya berharap, semoga forum ini dapat melahirkan konsep pemberdayaan yang terintegearsi sebagai wujud bergerak bersama menuju desa mandiri untuk Maluku sejahtera.

Ambon, Maluku.news – Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si, IPU, membuka secara resmi Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2023 di Provinsi Maluku.

Kegiatan FGD ini bertempat di Ruang Rapat Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku pada Senin (18/03/2024).

Hadir pada kesempatan itu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, Pimpinan Perguruan Tinggi, Ombudsman Perwakilan Provinsi Maluku, Pimpinan Partai Politik, Unsur Kepolisian, Tokoh Agama, dan stakeholder terkait.

Atas Nama Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, Sekda menyambut baik serta mendukung kegiatan FGD ini, karena merupakan wujud nyata dari semangat partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, dalam menjaga integritas dan transparansi proses demokrasi di Provinsi Maluku.

“Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan alat ukur terhadap kondisi demokrasi politik di Indonesia, termasuk di Maluku untuk menilai aspek kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi, dengan 3 dimensi yakni sosial, ekonomi dan politik, untuk itu pada hari ini kami berharap, para peserta FGD dapat memberikan kontribusi pikir yang konstruktif dalam menyusun IDI Provinsi Maluku yang lebih baik dan berkualitas.” Harap sekda.

Sekda mengatakan, Nilai IDI Provinsi Maluku di tahun 2022 masih dalam kategori sedang dengan angka 75,26%, sehingga diperlukan komitmen dan sinergitas para pihak, pemangku kepentingan, sebagai upaya meningkatkan IDI di Provinsi Maluku untuk Tahun 2023 dan tahun-tahun kedepan.