Beranda blog Halaman 102

Pemkot-Telkom Teken Kerjasama Penyediaan Layanan Internet

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosandi) bersama dengan PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom) melakukan penandatangan perjanjian kerja sama guna menyediakan layanan internet yang memadai di kota ini.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Manager Government Relation Pt Telkom Regional VII Makassar, Johan Titaley, yang disambut langsung oleh Plt. Kepala Diskominfosandi, Ronald H. Lekransy, pada Ruang Rapat Command Center, Balai Kota, Senin (18/03/2024).

Dalam pertemuan tersebut Lekransy berharap Telkom mampu membantu Pemkot dalam upaya optimalisasi layanan internet bagi warga kota ini.

“Kota ini harus bisa mengupayakan pelayanan public berbasis digitalisasi, dan itu harus menjadi budaya dalam relasi yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat. Tahun ini kita evaluasi dokumen Master Plan Smart City Kota Ambon , artinya fasilitas-fasilitas Telkom yang di gunakan adalah bagian dari konsep penguatan infrastruktur ambon menuju Kota yang smart. Saya berharap melalui kerja sama ini dapat memudahkan pemerintah dalam memberikan pelayanan yang optimal bagi rakyat di kota ini,” tandasnya.

Menjawab permintaan itu, Titaley mengungkapkan pihaknya siap menyanggupi permintaan dari Pemkot, guna memberikan layanan internet yang memadai bagi kota ini, sekaligus membantu mewujudkan Smart City.

“Jadi prinsipnya kasi sudah mendengar semu harapan. Kami mendukung semua program Penerintah Kota Ambon, khususnya terkait dengan layanan internet untuk OPD dan warga. Selain itu kedepan mungkin bisa ada bundling-bundling atau bisa saja kerja sama untuk paket-paket kerja yang lain juga,” pungkasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Diskominfosandi Kota Ambon, juga melakukan kerjasama penyediaan layanan internet dengan PT. Sinar Mas Dirgantara.

Gubernur Lantik 22 Pejabat Eselon 3 Dan 4 Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Gubernur Maluku Irjen. Pol (Purn.) Drs. Murad Ismail melantik 22 Pejabat Administrator dan Pengawas lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, berpusat di Ruang Kerja Gubernur Maluku, pada Senin (18/03/2024).

Dalam sambutannya Gubernur menyampaikan Pelantikan yang dilaksanakan ini, dimaknai sebagai regenarasi birokrasi dalam tubuh Pemerintah Provinsi Maluku yang bertujuan untuk transformasi organisasi Sumber Daya Manusia Aparatur dan sistem kerja

“Pejabat yang baru dilantik diharapkan Adaptif dengan tugas dan tanggung jawab serta budaya kerja yang baru, karena perubahan budaya kerja dapat mendukung terciptanya inovasi-inovasi yang mendorong terwujudnya transformasi birokrasi.” Ujarnya.

Dirinya juga menegaskan untuk, meningkatkan kompetensi dan kemampuan, serta dituntut bukan hanya bisa bekerja, tetapi juga menjadi ahli di bidangnya masing-masing, guna mendukung terselenggaranya tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

“Bagi saudara-saudara yang baru dilantik, diharapkan, senantiasa menjaga rahasia jabatan serta berkomitmen terhadap tugas dan tanggungjawab yang diemban.” Harap Gubernur.

Menutup sambutannya, Gubernur mengucapkan selamat bagi para pejabat yang baru dilantik.

“Saya yakin dan percaya bahwa saudara-saudara akan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan dengan sebaik-baiknya.” Tutupnya.

Untuk diketahui pada kesempatan tersebut turut dilantik :
1. Rio Zulkifli Mahdi Pellu, SH Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama dan Organisasi Kemasyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
2. Salmy Salle, S.Pd., M.Si Sekrearis Dinas Pariwisata Provinsi Maluku
3. Suryati Anwar, S.STP., M.Si Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku
4. Marisca L. N. Kakiailatu, S.STP., M.Si Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi Maluku
5. Nancy Nova Pakaila, S.Sos, M.Si Kepala Bagian Tata Laksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi Maluku
6. Edwin Tuatella, S.STP., M.Si Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan pada Dinas Pariwisata Provinsi Maluku
7. Zainall Abidin Lapulu, S.STP., M.Si Kepala Bidang Pengambangan Pemasaran Pariwisata pada Dinas Pariwisata Provinsi Maluku
8. Woody Timisela, S.Hut., M.Si Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku
9. Fadly Husain Latukolengsusu, ST., MT, Kepala Bidang Rumah Umum pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku
10. La Sita Lanisa, S.P., M.Eng, Kepala Bidang Keamanan Informasi dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku
11. Elisabeth Tan, SP., M.Si Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku
12. Daud Samal, SKM Wakil Direktur Pelayanan dan Perawatan pada RSUD dr. M. Haulussy Provinsi Maluku
13. dr. Sangsi Lamona Lumaha Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Provinsi Maluku
14. Rio Talama, SE.,AK., M.Si Kepala Bidang Keuangan pada RSUD dr. M. Haulussy Provinsi Maluku
15. Abdul Rahmat Patuhey, SE., M.Si Kepala Bidang Kuasa Bendaharawan Umum Daerah pada BPKAD Provinsi Maluku
16. Fahrudin Aslan Waleu, SE, Kepala Bidang Perencanaan Anggaran pada BPKAD Provinsi Maluku
17. Marsya Mahubessy, SV.,M.Si Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Sekretariat Dinas Pariwisata Provinsi Maluku
18. Ineke Theresia Samua, SH, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku
19. M. Sadhad Tahwa, SE, Kepala UPTD Pelayanan Pendapatan Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku
20. La Juma, S.Sos., Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Operasional pada Bidang Pajak Daerah pada Bapenda Provinsi Maluku
21. Ernawati Kaimudin, SE., M.Si Kepala Seksi Penetapan dan Penagihan pada UPTD Pelayanan Pendapatan Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku
22. Novita Estervina Kiljanin, S.Sos.,M.Si, Kepala Seksi Penyantunan dan Bimbingan pada UPTD Panti Sosial Tresna Werda Ina Kaka Provinsi Maluku

Pelantikan yang dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 272 Tahun 2024 tanggal 15 Maret 2024, ini dihadiri juga oleh, Ketua TGPP Provinsi Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, serta pihak berkepentingan lainnya.

Gubernur : Forum OPD DPMD, Wujud Bergerak Bersama Menuju Desa Mandiri Untuk Maluku Sejahtera

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku, menggelar Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang bertempat di Hotel Grand Avira Ambon, pada Senin 18 Maret 2024.

Forum OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakan dan Desa Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2024 ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, yang diikuti oleh Ketua TGPP Provinsi Maluku, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku beserat Jajaran, Perwakilan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Kepala Dinas PMD dan Bappeda Kabupaten Kota se-Maluku, Narasumber dan para peserta Forum OPD.

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan oleh Sekda, dirinya menyampaikan bahwa, membangun desa tidak hanya mencakup upaya-upaya untuk mengembangkan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat desa di bidang sosial, ekonomi, lingkungan dan kebudayaan, tetapi juga terkait dengan penguatan kelembagaan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa mulai dari perencanaan, penganggaran yang efektif dan efisien, sampai dengan evaluasi dan pelaporan.

“Apresiasi dan penghargaan disampaikan kepada berbagai pihak atas dukungan dan kerjasama dalam proses membangun dan mengembangkan desa-desa di Maluku.” Ujarnya.

Sekda menjelaskan, berdasarkan data pada awal RPJMD Tahun 2019 jumlah desa mandiri hanya 10, namun ada terjadi peningkatan dan di awal 2024 desa mandiri telah mencapai 82 desa, sementara untuk desa maju saat ini sudah, 291, berkembang 569, tertinggal 254 sangat tertinggal 4 desa.

“Perkembangan desa mandiri ini berdampak pada penurunan jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal, hal ini dikarenakan salah satu program unggulan yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Maluku, yakni 1 OPD 1 desa binaan.” Jelas Sekda.

Ia mengatakan, Program 1 OPD 1 Desa Binaan diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi Kabupaten/Kota untuk menciptakan program desa, sehingga selaras dalam mewujudkan desa mandiri di Provinsi Maluku, karena dengan demikian kesejahteraan yang diharapkan bagi masyarakat bisa tercapai.

“Perencanaan jangka panjang 2025-2045 menuju Indonesia emas, dimana telah ditargetkan sampai 2045 seluruh desa dapat menjadi desa mandiri, dan hal ini memerlukan kerjasama dari para pihak untuk mencapai apa yang menjadi harapan Pemerintah Pusat terutama Pemerintah Provinsi Maluku.” Harapnya.

Gubernur dalam sambutan tertulisnya berharap, semoga forum ini dapat melahirkan konsep pemberdayaan yang terintegearsi sebagai wujud bergerak bersama menuju desa mandiri untuk Maluku sejahtera.

Pemprov Maluku Gelar Fgd Penyusunan IDI Tahun 2023

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si, IPU, membuka secara resmi Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2023 di Provinsi Maluku.

Kegiatan FGD ini bertempat di Ruang Rapat Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku pada Senin (18/03/2024).

Hadir pada kesempatan itu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, Pimpinan Perguruan Tinggi, Ombudsman Perwakilan Provinsi Maluku, Pimpinan Partai Politik, Unsur Kepolisian, Tokoh Agama, dan stakeholder terkait.

Atas Nama Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, Sekda menyambut baik serta mendukung kegiatan FGD ini, karena merupakan wujud nyata dari semangat partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, dalam menjaga integritas dan transparansi proses demokrasi di Provinsi Maluku.

“Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan alat ukur terhadap kondisi demokrasi politik di Indonesia, termasuk di Maluku untuk menilai aspek kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi, dengan 3 dimensi yakni sosial, ekonomi dan politik, untuk itu pada hari ini kami berharap, para peserta FGD dapat memberikan kontribusi pikir yang konstruktif dalam menyusun IDI Provinsi Maluku yang lebih baik dan berkualitas.” Harap sekda.

Sekda mengatakan, Nilai IDI Provinsi Maluku di tahun 2022 masih dalam kategori sedang dengan angka 75,26%, sehingga diperlukan komitmen dan sinergitas para pihak, pemangku kepentingan, sebagai upaya meningkatkan IDI di Provinsi Maluku untuk Tahun 2023 dan tahun-tahun kedepan.

Refra: Komitmen Perjuangkan Aspirasi Masyarakat

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Sebagai wakil rakyat, Mumin Refra di DPRD Maluku, secara berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya daerah pemilihan (Dapil) 6 Maluku Tenggara (Malra), Kota Tual dan Kepulauan Aru.

Komitmen anggota Komisi I DPRD Maluku ini, setelah dirinya terpilih kembali untuk yang kedua kalinya dalam pemilihan legislatif (Pileg) 2024 sebagai anggota DPRD Maluku dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Refra yang ditemui disela-sela kesiapan melakukan agenda pengawasan bersama anggota Komisi I lainnya, Senin(18/03/2024) menghaturkan terima kasih kepada masyarakat yang telah mempercayakan kembali sebagai wakil rakyat dari dapil 6.

“Yang pertama saya sampaikan terima kasih kepada masyarakat di dapil 6 yang kembali memberi kepercayaan kepada saya sebagai anggota DPRD Provinsi untuk periode yang kedua,”ucap Refra.

Menurutnya, dengan terpilihnya kembali, merupakan satu kepercayaan dan tidak secara langsung menjadi beban moral untuk terus bisa mewujudkan karya nyata yang dapat bermanfaat bagi kepentingan daerah dan masyarakat terlebih khususnya.

“Ini menunjukan bahwa masyarakat masih memberi kepercayaan kepada kita, sehingga kepercayaan ini harus dijaga agar terus menjalankan amanah rakyat secara optimal,”ujarnya.

Olehnya itu, dalam periode lima tahun kedepan, merupakan tantangan besar dalam menghadapi generasi baru, dimana dalam pileg tahun ini, banyak kaum milenial masuk dalam perlamen di masing-masing kabupaten/kota, provinsi dan DPR RI, sehingga secara tidak langsung telah terjadi perubahan total, sehingga akan menjadi inspirasi baru bagi anggota senior agar terus melakukan langkah-langkah kerja nyata.

Terhadap tantangan itu, sambung Refa, dirinya harus gigih untuk tetap melakukan langkah yang bermanfaat dan bermutu, untuk semata-mata kepentingan masyarakat, terlebih khusus masyarakat di dapil 6, sehingga dalam pembagian porsi APBD Maluku, hendaknya dapat terukur untuk 11 kabupaten/kota di Maluku.

“Sudah sepantasnya dalam anggaran pembangunan yang tercantum di APBD 2024, kita wujudkan dalam keputusan politik anggaran yang terukur dan nyata, agar dampaknya dapat dirasakan masyarakat secara baik di 11 kabupaten/kota, terlebih khusus dapil 6,”tandasnya.

Olehnya itu, harapan yang diberikan masyarakat harus tetap diperjuangkan, dalam bentuk berbagai aktifitas sebagai dewan, dalam menyikapi berbagai kondisi yang ada di tengah-tengah masyarakat, sehingga peran Pemerintah baik provinsi dan kabupaten/kota, perlu di backup DPRD agar roda pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.

“Target capaian kita, untuk menjawab berbagai kondisi yang ada, contohnya dalam penurunan angka kemiskinan yang mengalami grafik peningkatan, hendaknya kita terus melakukan pengelolaan secara kolektifitas, dengan terus mengedepankan prinsip-prinsip kesetaraan, sehingga kedepan pemerintah harus bisa hadir dengan konsep yang terukur dan jangan bermimpi besar, tapi faktanya, Maluku masih dalam perengkingan yang tidak berubah, sebagai provinsi termiskin sehingga target rangking keempat, dapat terjawab di periode berikutnya,”bebernya

BMKG Imbau Masyarakat Waspada Cuaca Ekstrim

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Maluku menghimbau masyarakat kota Ambon agar mewaspadai cuaca ekstrim selama sepekan ke depan.

Kepala BMKG Maluku, Djati Cipto Kuncoro dalam press release yang diterima tim Media Center, Minggu (17/03/2024), menyatakan cuaca ekstrim yang ditandai turunnya hujan dengan intensitas sedang – lebat dengan durasi waktu yang panjang, dapat menyebabkan bencana banjir rob, banjir bandang, dan tanah longsor.

“Wilayah dengan topografi curam/bergunung/tebing diharapkan dapat lebih waspada terhadap dampak yang ditimbulkan oleh cuaca ekstrim,” ungkapnya.

Berdasarkan pengataman BMKG, beberapa wilayah di Indonesia berpotensi mengalami dampak bencana Hidrometeorologi sebagai akibat signifikan dinamika atmosfer yang turut meningkatkan cuaca ekstrim.

“Tercatat adanya hujan dengan intensitas lebat hingga ekstrim pada beberapa wilayah di indonesia termasuk di Maluku,” bebernya.

Kuncoro merinci penyebab terjadinya cuaca ekstrim yakni aktivitas Madden Julian Oscilation (MJO) serta fenomena Gelombang Kelvin, dan Rossby Equatorial yang masih terpantau dan diprediksi aktif dalam beberapa hari kedepan.

Selain itu BMKG juga memantau adanya 3 (tiga) bibit siklon, yang salah satunya telah menjadi Siklon Tropis Megan.

Terkait Siklon Tropis Megan ini Kuncoro menghimbau masyarakat agar tidak panik, namun tetap waspada akan kemungkinan cuaca ekstrim.

“BMKG akan terus melalukan pemantauan berkelanjutan 24/7 untuk perkembangan kondisi cuaca serta potensi pembentukan bibit siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia. Masyarakat diminta untuk selalu memonitor perkembangan peringatan dini cuaca ekstrim dari BMKG,” tandasnya.

Pemilu dan Trauma Ruci, Vang’ut, Lancung

Penulis
rudy.fofid
-
0
Lanjutkan

Dinsos Ambon Laksanakan Rehabilitasi Sosial Korban Tindak Pidana

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – (Dinsos) Kota Ambon melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi korban kasus tindak pidana pencabulan anak di bawah umur.

KaDinsos kota Ambon, Sirjhon Slarmanat, dalam rilis yang diterima Tim Media center, Jumat (15/02/2024) menyatakan, Rehabilitasi Sosial dimaksud meliputi kegiatan Bimbingan dan Penguatan Bagi Anak dan Keluarga dari Kementerian Sosial melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial, serta pemberian bantuan, di Kantor Dinsos Kota Ambon, pekan lalu.

“Rehabilitasi sosial berbasis keluarga, komunitas dan residensial. Selain itu adanya bantuan dukungan proses untuk membantu seseorang agar dapat kembali seperti sedia kala,”katanya.

Tujuan dilakukannya Rehabilitasi Sosial, jelasnya, pertama; untuk memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya; Kedua; memulihkan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara menyeluruh; serta terakhir; Adanya penyembuhan secara fisik juga penyembuhan keadaan sosial secara menyeluruh.

“Selain adanya proses rehabilitasi sosial maka penting juga Atensi bagi anak dan keluarga. Atensi merupakan layanan rehabilitasi sosial dengan pendekatan pemenuhan hidup layak, perawatan sosial dan atau pengasuhan anak dan dukungan keluarga. Bantuan bertujuan untuk pemenuhan aspek layanan dasar bagi anak dan keluarga,” tambahnya.

Slarmanat mengungkapkan, dalam Rehabilitasi Sosial tersebut Dinas Sosial Kota Ambon menyerahkan Kementerian Sosial bersama Sentra Wasana Bahagia dalam rangka pengembalian fungsi sosial dan pemulihan psikologi anak, serta pemberian nutrisi dan kewirausahaan bagi anak dan keluarga.

Bantuan Sosial yang diberikan dari Kementerian Sosial berupa nutrisi, perlengkapan kebersihan, alat edukasi dan sandang (tempat tidur, selimut dan bantal).

Sedangkan Bantuan dari Sentra Wasana Bahagia berupa bantuan kewirausahaan yaitu 2 (dua) paket bantuan usaha jualan minuman, 2 (dua) paket bantuan usaha jualan gorengan dan satu paket bantuan usaha jualan makanan siap saji.

“Selain bahan pokok yang diberikan, Sentra Wasana Bahagia juga memberikan bahan dan alat untuk berwirausaha. Bantuan tersebut diberikan dengan tujuan agar orang tua korban dapat berusaha secara mandiri guna meningkatkan pendapatan keluarga sehingga dapat memenuhi kebutuhan anak,” bebernya,

Kadinsos berharap orang tua dapat memberikan perhatian terhadap tumbuh kembang anak dan juga pendidikan anak agar anak dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

“Dinsos Kota Ambon juga akan terus memantau dan memonitoring setiap bantuan yang diberikan dari Kementerian Sosial dan Sentra Wasana Bahagia agar bantuan tersebut tetap berjalan dan bermanfaat bagi anak dan keluarga,” pungkasnya.

DPRD Maluku Minta Kemenhub Segera Operasikan KMP Lelemuku

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Ferry Marsela, telah karam dan tidak lagi dioperasikan BUMD Kalwedo. BUMD Kalwedo saat itu Direkturnya, Benyamin Thomas Noach yang saat ini menjabat Bupati Maluku Barat Daya (MBD), selama ini tidak ada upaya untuk menggantikan KMP tersebut.

Akibatnya, masyarakat setempat sering kesulitan berlayar maupun kesulitan mobilisasi hasil sumber daya alamnya untuk dipasarkan di Kota Ambon, untuk meningkatkan ekonomi.

Atas dasar itu, anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias, ketika rapat dengan Ditjen Perhubungan Darat (Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Jakarta, 17 Januari 2024 lalu, dirinya mengusulkan agar KMP Marsela yang sudah karam agar diganti.

“Ketika itu, saya minta rute KMP Marsela yang karam dihidupkan kembali dengan KMP Lelemuku yang sengaja di bakar salah satu ABK di pelabuhan Saumlaki, beberapa waktu lalu,”kata Yeremias, kepada awak media, Jumat (15/03/2024).

Saat itu,tutur wakil rakyat dari daerah pemilihan KKT-MBD itu, Ditjen Perhubungan Darat (Hubdat) langsung mengiyakan agar setelah KMP Lelemuku, selesai perbaikan dapat melayari MBD.”Jadi dalam waktu dekat KMP Lelemuku sudah melayari MBD,”tandas politisi Partai Golkar yang selama ini fokus memperjuangkan persoalan perhubungan laut.

Kandidat kuat Bupati MBD ini kemudian mengaku, jika KMP Ferry melayari MBD, setidaknya mendongkrak perekonomian warga didaerah yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste dan Australia itu.”Kita tahu bersama bahwa masuknya KMP Ferry, sangat berdampak positif dan mendorong perekonomian warga MBD,”terangnya.

Dia mencontohkan, KMP Ferry yang melayari Ambon ke Namlea dan Waipirit ke Hunimua pulang pergi, sangat membantu perekonomian warga Buru dan Seram. “Kita juga berjuang agar lintasan dari Seram Bagian Timur ke Papua. Ini agar mobilisasi barang dan jasa berjalan lancar, sehingga ekonomi warga didaerah itu dapat ditingkatkan,”jelasnya.

Soal, Komisi III khusus dirinya, selama ini sibuk mengurusi perhubungan laut, dia mengaku, Maluku terdiri dari kepulauan, sehingga butuh perhatian ekstra, agar masyarakat mudah berlayar ke daerahnya.”Selain itu, kita juga fokus perjuangkan infrastruktur jalan dan jembatan, pasar, serta infrastruktur lainya. Jadi bukan perhubungan laut saja,”pungkas Yeremias.

DPRD Maluku Bakal Lakukan Pengawasan Tahap I di Enam Kabupaten

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – DPRD Provinsi Maluku telah menetapkan 6 Daerah yang menjadi tujuan pengawasan tahap I.

Keenam daerah dimaksud, Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Maluku Tenggara.

“Ini melalui rapat pimpinan DPRD bersama Ketua Fraksi, dan Ketua Komisi yang telah disepakati Badan Musyawarah,”ujar Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (15/03/2024).

Dikatakan, pengawasan yang akan berlangsung dari tanggal 16 Maret – 9 April mendatang dalam rangka memastikan seluruh realiasasi program kerja yang dibiayai APBD/APBN tahun anggaran (TA) 2023 di tingkat kabupaten/kota berjalan atau tidak.

Untuk itu, dirinya berharap partisipasi seluruh anggota DPRD Maluku, agar program pengawasan dapat berjalan sesuai jadwal yang ditentukan.

“Memang kita menyadari sungguh bersamaan dengan rekapitulasi suara di tingkat Provinsi termasuk masih ada di kabupaten/kota, tetapi kita upaya semua agenda DPRD berjalan tepat waktu,”ucapnya.

Proses pengawasan tepat waktu, kata Sairdekut juga berkaitan dengan Laporan pertanggung jawaban Gubernur terhadap APBD 2023, yang direncanakan berlangsung usai lebaran.

“Semoga selesai sebelum lebaran, sehingga abis lebaran bisa menyampaikan laporan pertanggung jawaban 2023,”ucapnya.

1...101102103...280Halaman 102 dari 280