Ambon, MALUKU.News – DPRD Provinsi maluku, telah menyurati pemerintah pada 1 November 2022 untuk segera ada pembahasan, mempersiapkan dokumen KUAH dan PPAS APBD tahun 2023.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Melkianus Sairdekut, saat di wawancarai media di Ruang Kerjanya, Selasa (08/11/2022).
“Kami berharap untuk sebelumnya, di pertengahan bulan ini kita sudah mulai membahasnya agar bisa dapat waktu yang cukup untuk kita menyelesaikan.” harap Sairdekut.
Akan tetapi secara prinsip tanggal 1 November kemarin secara kelembagaan Provinsi Daerah terkait dengan APBD 2023 harus di bahas, tidak ada rumusan lain.
“Tidak bisa disamakan dengan APBD perubahan waktu untuk APBD 2023,”katanya menegaskan.
Ia pung menambahkan, cepat atau lambat harus dibahas, pok, tidak bisa disamakan dengan APBD Perubahan.
Sardekut mengaku belum ditentukan soal batas waktu penyerahan APBD 2023 dari Pemda Maluku ke DPRD.
“Itu surat pertama yang dikirim ke Pemda Maluku, kami akan menunggu hingga tanggal 10-15 November, jika tidak dimasukan maka kami akan mengirim surat kedua,”tegas Sardekut.
Dirinya juga mengatakan bahwa, pihaknya telah mengundang Sekda Maluku, Sadali Ie untuk membahas APBD 2023 dan memastikan tanggal 30 November 2022 semuanya bisa terselesaikan.
