AMBON , Maluku.News – Proses rekrutmen tenaga kerja untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela yang dilakukan Petrosea mendapat sorotan tajam. Dinilai belum memberikan kesempatan yang adil dan setara bagi seluruh pencari kerja di Maluku, terutama masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) yang merupakan daerah penghasil.
Kritik ini disampaikan Anggota DPRD Provinsi Maluku dari Fraksi PDI Perjuangan daerah pemilihan Kepulauan Tanimbar–Maluku Barat Daya, Yan Zamora Noach, kepada media, Rabu (30/9/2026).
Yan menegaskan proyek berskala nasional ini seharusnya memberi ruang yang sama kepada seluruh putra-putri Maluku. Keterlibatan tenaga kerja lokal tidak boleh sekadar formalitas, melainkan melalui mekanisme yang transparan, terbuka, dan adil.
“Perekrutan yang dilakukan Petrosea ini sangat melukai hati kami,” ujar Yan.
Ia meminta Pemerintah Provinsi Maluku tidak membiarkan persoalan ini berkembang menjadi ketidakpuasan di tengah masyarakat. Pemprov harus hadir menjadi jembatan antara warga, perusahaan, dan pihak terkait. Yan pun telah meminta penjelasan serta perhatian serius dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku.
“Saya sudah minta tanggapan Kadis Nakertrans. Pihak penerima tenaga kerja harus dibimbing, dan pola rekrutmen ini diubah agar lebih adil,” katanya.
Secara khusus, Yan menekankan masyarakat Maluku Barat Daya berhak mendapat perhatian utama. Daerah ini adalah daerah penghasil, bukan sekadar daerah penyangga atau lokasi proyek.
“Kesempatan berkarier di Blok Masela harus terbuka bagi seluruh anak Maluku, khususnya MBD. Kami ini daerah penghasil, bukan sekadar pendukung,” tegasnya.
Yan mengingatkan, tidak cukup hanya menuntut perusahaan menerima tenaga lokal. Pemerintah wajib memastikan warga memiliki keahlian yang dibutuhkan melalui pelatihan, pendidikan, dan sertifikasi. Ia pun telah mendesak penyisiran anggaran dalam pembahasan APBD Perubahan 2026 untuk program peningkatan kualitas SDM.
“Kesenjangan antara kebutuhan industri dan kemampuan tenaga kerja lokal harus dijembatani. Anak Maluku tidak boleh hanya jadi pencari kerja, melainkan pekerja yang kompeten dan bersertifikat,” jelasnya.
Selain itu, Yan meminta Gubernur Maluku mendesak Inpex mempublikasikan kebutuhan tenaga kerja secara lengkap dan transparan — jumlah, jenis pekerjaan, kualifikasi pendidikan, keahlian, hingga sertifikasi yang dipersyaratkan. Tanpa data tersebut, persiapan SDM menjadi terhambat.
“Sampai saat ini belum ada informasi terbuka dari Inpex, terkesan tertutup. Padahal kami butuh waktu untuk menyiapkan masyarakat agar memenuhi standarnya,” ungkapnya.
Pada akhirnya, Yan berharap Gubernur Maluku turun tangan langsung memastikan seluruh proses berjalan jujur dan adil bagi semua anak Maluku.
“Harapan kami, Gubernur hadir memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Maluku,” pungkasnya.
