Ambon, Maluku.news – Komisi III DPRD Provinsi Maluku berencana memanggil sejumlah instansi terkait guna mengklarifikasi polemik pembangunan Maluku Integrated Port (MIP). Pemanggilan tersebut dijadwalkan berlangsung setelah perayaan Idulfitri 2026.
Langkah ini dilakukan untuk mengurai keraguan publik terkait legalitas lahan serta perencanaan proyek strategis tersebut.
Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo, mengatakan pihaknya akan mengundang sejumlah instansi teknis, di antaranya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta Dinas Perhubungan Provinsi Maluku.
“Setelah Lebaran kami akan mengundang pihak-pihak terkait. Kami juga akan melakukan rapat gabungan dengan Komisi I dan Komisi II untuk memastikan berbagai aspek, termasuk legalitas lahan,” kata Alhidayat Wajo, Rabu (11/3/2026).
Menurutnya, DPRD perlu memastikan sejauh mana progres pembangunan proyek tersebut, termasuk status koordinasi antara pemerintah daerah dengan pihak terkait.
Rencana pemanggilan instansi tersebut juga merupakan tindak lanjut dari aspirasi yang disampaikan Aliansi Garda NKRI dan Aliansi Pemuda Peduli Hukum, yang mempertanyakan transparansi pembangunan proyek Maluku Integrated Port.
Selain melakukan pemanggilan dinas teknis, DPRD Maluku juga berencana meninjau kembali data lapangan terkait legalitas lahan proyek. Hal ini merujuk pada hasil pengecekan yang sebelumnya telah dilakukan Komisi I DPRD Maluku di Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun sebelumnya.
DPRD Maluku memastikan seluruh aspirasi serta laporan yang disampaikan kelompok mahasiswa akan diteruskan kepada pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti.
Langkah tersebut, kata Alhidayat, merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD guna memastikan proyek strategis di Maluku berjalan sesuai aturan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
