Ambon, MALUKU.News – Dalam rangka meningkatkan pemahaman SKPD mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Maluku menggelar bimbingan teknis (Bimtek) SAKIP, Kamis (23/6/2022).

Kegiatan itu dibuka langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Sadli Ie didampingi Kepala BPSDM setempat Hadi Sulaiman.

Gubernur dalam sambutan yang disampaikan Pj. Sekda mengatakan, beberapa fenomena permasalahan yang timbul seiring dengan diimplementasikannya SAKIP antara lain, adanya paradigma yang keliru dari aparatur pemerintah bahwa keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan yang dilaksanakan hanya berdasarkan penyerapan anggaran.

“Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP, red) yang dianggap formalitas dan rendahnya kualitas substansi, keakurasian informasi, dan pengukuran kinerja pemerintah yang dilaporkan pada LAKIP, sehingga hal inilah yang kemudian mengakibatkan sulitnya menyusun LAKIP,” ujarnya.

Menurut Gubernur, permasalahan yang melanda organisasi pemerintah saat ini yaitu adanya pemikiran aparatur pemerintah bahwa ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya hanya bertumpu pada kemampuan instansi dalam menyerap anggaran yang dialokasikan, yakni keberhasilan instansi hanya ditekankan pada aspek input tanpa melihat tingkat output maupun dampaknya yang kemungkinan masih jauh dari standar.

“Oleh sebab itu, Bimtek SAKIP ini, sebagai tuntutan utama dalam peningkatan kompetensi ASN yang membidangi pelaporan dan evaluasi kinerja instansi yang menunjang penyusunan LAKIP, sehingga dapat tercapai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas yang sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujarnya.

Ditegaskan pula, visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku periode 2019-2024 untuk mewujudkan Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan terlayani, terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan memerlukan kesiapan yang matang dari pemerintah daerah, dimana salah satu hal yang perlu dipastikan adalah terwujudnya birokrasi yang kapabel dan berdaya saing, yang dapat menggerakkan roda pemerintahan serta menjalankan program-program pemerintahan secara efektif, efisien dan akuntabel.

Gubernur mengatakan setiap program dan kegiatan berdampak langsung dalam pencapaian sasaran, sehingga setiap anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya kepada masyarakat.

“Inilah yang disebut dengan prinsip akuntabilitas berorientasi hasil melalui implementasi penganggaran berbasis kinerja sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,” paparnya.

Ditekankan, SAKIP dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Diterangkan, penyusunan laporan kinerja dalam SAKIP, dilakukan melalui proses penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana kinerja serta pengukuran kinerja dam evaluasi kinerja. Dan media akuntabilitas tersebut dibuat secara periodik memuat informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang memberikan delegasi wewenang.

Lanjutnya, pelatihan ini merupakan salah satu langkah strategis yang diambil oleh pemerintah daerah Provinsi Maluku dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ASN dalam penyusunan dan pengimplementasian SAKIP.

“Terkait hal ini, saya meminta perhatian dari seluruh peserta BIMTEK agar memilki komitmen yang kuat, sehngga pada saat berakhirnya pelatihan ini, saudara-saudara dapat mengimplementasikan SAKIP secara intensif,” tandas Gubernur.

Ambon, MALUKU.News – Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Anthon Lailosa menegaskan, pemerintahan dibawah kepemimpinan Gubernur Murad Ismail dan wakilnya Barnabas Orno (MI-BO), selama tiga tahun terakhir sesuai jalur yang benar dan melampaui target.

“Selama 3 tahun pemerintahan MI – BO sesuai jalur yang benar. Banyak capaian indikator-indikator pembangunan dan dampak sosial ekonominya. Banyak progres yang dicapai dalam pemerintahan keduanya. Banyak juga rencana kita kedepan untuk membangun daerah ini ke arah yang lebih baik,”ungkap Lailosa, saat diskusi publik dengan tema “Tiga Tahun Kinerja Pemerintah Daerah Maluku dibawah kepemimpinan MI-BO” di warung katong, Selasa (21/6/2022).

Pada diskusi publik yang di gagas Dinas Kominfo Provinsi Maluku itu, live di LPP TVRI dan RRI, juga menghadirkan Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) Maluku, Hadi Basalamah, sebagai narasumber.

Sementara pemandu dialog Publik, yakni Monica Seipala dari LPP TVRI dan Theis de Cock dari LPP RRI.

Lailosa mengatakan, langkah-langlah yang dilakukan MI-BO selama ini, yakni pelayanan dasar terus dilakukan.

“Bahkan, indikator pembangunan 3 tahun terakhir ini sudah melampaui target kita pada tahun 2024 mendatang akan tetap kita jalankan, sementara yang sedang berjalan kita percepat. Sedangkan, program ekonomi seperti program komoditas unggulan baik itu pengembangan industri kecil menengah dan program terkait pemerintahan juga stabilitas daerah bekerja sama strategis dengan yang punya wewenang kami akan dorong terus,”paparnya.

Dipaparkannya, pemerintahan MI-BO kurun waktu kurang lebih 3 tahun banyak kendala seperti gempa dan pandemi Covid-19. Namun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat, angka kemiskinan dan pengangguran dapat diturunkan.

”Begitu juga dengan peningkatan kualitas di sektor pendidikan dan kesehatan terus ditingkatkan dari waktu ke waktu,” jelasnya.

Ketua TGPP Maluku, Hadi Basalammah mengatakan, pemerintahan MI-BO sangat inovatif dan banyak terobosan serta peningkatan kualitas birokrasi.

“Sebelumnya Maluku tidak inovatif. Namun, ketika Maluku dipimpin MI-BO diakui Kemendagri kalau Maluku ada peningkatan budaya inovatif,” jelasnya.

Begitu juga pemberian penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2021, Provinsi Maluku berada pada urutan ke 29 dan masuk pada kategori inovatif (skor 32,66) di atas Provinsi DI Yogyakarta urutan 30 (skor 30,41) dan terdapat 4 Provinsi yang kurang Inovatif yaitu nomor 31, Provinsi Bali (skor27,02), nomor 32, Provinsi Sulawesi Tenggara (skor 25,26), 33 Provinsi Maluku Utara (skor 24,44) dan Provinsi Kalimantan Tengah (skor 15,69).

Dijelaskan Basalammah, hasil penilaian Ombudsman RI terkait penghargaan kepatuhan tingkat standar pelayanan publik 2021 Provinsi Maluku, berada pada peringkat ke 6 dengan skor (90,83) dari 34 Provinsi di Indonesia, setelah Bangka Belitung dengan skor (91,86), Bengkulu dengan skor (91,91), DKI Jakarta dengan skor (97,37), Kalimantan Barat dengan skor (97,37) dan Provinsi Riau sebagai peringkat 1 dengan skor (98,12).

“Selain itu, di penghujung tahun 2021, Pemerintah Provinsi Maluku kembali mendapat pengakuan dalam hal tata kelola pemerintahan sebagai implementasi dari penerapan ISO (International Organization for Standardization) atau yang disebut juga dengan SNI (Standard National Indonesia),”paparnya.

Diantaranya, BPSDM dengan SNI-ISO 9001.2015 terkait sistem manajemen mutu, manajemen anti penyuapan SNI-ISO 21001.2018 terkait manajemen organisasi pendidikan.

“Dinas DPMPTSP juga memperoleh dua sertifikat SNI-ISO yakni 9001:2015 terkait sistem manajemen mutu dan SNI-ISO 37001:2016 terkait sistem manajemen anti penyuapan,” sambungnya.

Basalammah mengatakan , adanya kendala dalam membangun Maluku, hal ini mengingat geografis Maluku, adalah Kepulauan.

Diakuinya , membangun Maluku bukan hanya pemerintah provinsi, tapi butuh perhatian serius pemerintah pusat dan kabupaten/kota dan pihak lainya.

Ambon, MALUKU.News – Wakil Gubernur Barnabas Orno didampingi Penjabat Sekda Sadli Ie melepas Kontingen Maluku yang akan mengikuti Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional ke XIII Tahun 2022 di Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta.

Prosesi pelepasan berlangsung di Wisma Gonsalo, Karang Panjang, Sabtu (18/6/2022).

Wagub yang pada kesempatan itu menyampaikan sambutan Gubernur mengatakan, Pemerintah Provinsi Maluku memberikan atensi penuh terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan yang menonjolkan sisi religius, termasuk Pesparawi Nasional sebagai ajang memuji dan memuliakan kebesaran Tuhan Sang Khalik Pencipta Alam Semesta.

Dikatakannya, orang Maluku banyak memiliki suara yang indah dan merdu.

Tetapi perlu disadari bahwa untuk menjadi pemuji-pemuji Tuhan, maka bermodalkan bakat saja tidak cukup, harus diikuti dengan pembinaan dan pelatihan secara baik, terukur dan profesional.

“Karena itu, dengan selesainya program pemusatan latihan atau training center selama 3 minggu, saya berharap seluruh kontingen Pesparawi Provinsi Maluku siap menunjukan penampilan yang terbaik di ajang Pesparawi nasional ke XIII di Kota Yogyakarta,” ujarnya.

Menurutnya, setiap kontingen yang akan berpartisipasi di Pesparawi, pasti memiliki ekspektasi tinggi dalam meraih prestasi itu sangat rasional dan manusiawi. Karena siapapun juga pasti ingin meraih hasil maksimal atas usahanya. Namun hanya mereka-mereka yang mampu menunjukkan penampilan terbaik yang akan mendapatkan penghargaan tertinggi.

Dalam kesempatan itu, Gubernur menyampaikan beberapa pesan. Pertama, kepada para peserta, Gubernur mengingatkan, dalam menghadapi ajang perlombaan harus dapat mengendalikan diri dan menjaga emosional, sehingga mampu menguasai pembawaan lagu secara baik.

“Sadarilah bahwa sebagai sebuah paduan, maka tidak boleh ada sikap penonjolan diri, justru harmonisasi dan keterpaduan menjadi indikator utama dan menentukan hasil akhir.

Lebih dari itu, saudara-saudara terpilih ke Jogja adalah untuk memuji Tuhan Sang Khalik Pencipta Alam Semesta, dan bukan memuji manusia, apalagi diri sendiri,” kata Gubernur mengingatkan.

Kedua, kepada para pelatih, diharapkan melakukan pendampingan total sampai di titik terakhir, dan jangan menyerah apalagi menghindar dari komitmen dan tanggungjawab sebagai seorang pelatih.

“Berilah contoh sportivitas dan sikap tangguh walaupun harus menghadapi tantangan yang berat sekalipun. Bangun komunikasi yang hangat dan penuh perhatian kepada setiap anggota, sehingga mereka termotivasi dan memilih sikap memuji Tuhan dengan segenap hati dan perasaan. Saya percaya harapan bagi tim Pesparawi Provinsi Maluku dapat merebut kembali juara umum bukanlah sesuatu yang mustahil, sebab dengan upaya sungguh-sungguh tidak ada yang mustahil,” imbaunya.

Ketiga, kepada pengurus Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Provinsi Maluku, Gubernur berharap dapat berkoordinir dan mengkomunikasikan setiap agenda perlombaan secara baik dan cermat.

Begitu juga agenda-agenda pendukung lainnya yang diatur oleh panitia penyelenggara.

“Ingatlah kehadiran dan perfomance kontingen, baik secara individu maupun kelompok akan mendapat penilaian orang lain terhadap nama baik Provinsi Maluku.

Karena itu, jagalah sikap, perkataan dam tindakan selama berada di tanah orang. Kita orang Maluku adalah orang yang memiliki etika dan sopan santun serta tata krama yang tinggi,” tandasnya.