Ambon, MALUKU.News – Sejak beroperasi secara ilegal sejak 2011, banyak persoalan yang ditemukan di tambang emas, Gunung Botak (GB), Kabupaten Buru. Selain menimbulkan korban akibat konflik antar penambang, juga menimbulkan kerusakan lingkungan. Bahkan di tahun 2018, hewan ternak milik warga tiba-tiba mendadak mati lantaran limbah merkuri dan sianida dibuang begitu saja, hingga tercecer dan masuk mengaliri sungai-sungai yang mengarah ke laut Pulau Buru.

Terhadap peristiwa tersebut, aparat Keamanan bersama Pemerintah kemudian mengambil langkah menutup tambang emas rakyat itu. Namun sayangnya, langkah ini hanya bersifat sementara, pasalnya hingga saat ini masih terlihat aktivitas penambangan. Kondisi ini membuat lingkungan sekitar gunung botak kembali tercemar, seperti yang terjadi baru-baru ini di sungai Hanahoni yang berubah warna menjadi biru.

Menurut peneliti Universitas Pattimura Ambon Dr. Yusthinus Male berubahnya air di sungai Hanahoni menjadi biru,, akibat reaksi kimia sianida dan ion besi di dalam tanah, atau yang biasa disebut Heksasiano. Sianida yang mencemari sungai diduga berasal dari bak rendaman yang dingunakan penambang untuk memisahkan emas dari material tanah.

Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Ikram Umasugi menduga ada permainan dari aparat keamanan dalam memback-up pendistribusian limbah B3 ke gunung botak.

“Ini bukan barang baru lagi, pasti ada oknum-oknum yang terlibat disana,”ucapnya.

Untuk itu, dirinya berharap kepada Kapolda dan Pangdam untuk segera mengusut tuntas keterlibatan anggota dalam membantu pendistribusian limbah Bahan Berbahay Beracun (B3).

“Jika hal ini dilakukan, dan proses penagakan hukum di gunung botak berjalan dengan baik, maka kedepan tidak akan lagi terjadi peristiwa seperti ini,”ucapnya.

Tak hanya itu, Umasugi juga menilai pemerintah lalai. Seharusnya pemerintah menyiapkan perangkat aturan untuk melegalkan Gunung Botak, sehingga dapat terkelola dengan baik.

“Gunung bukan persoalan baru, selama ini seakan-akan ada pembiaran, atau pemerintah lalai. Jadi melihat kondisi disana, maka pemerintah dapat menyiapkan ruang ini untuk melegalkan gunung botak, sehingga persoalan pencemaran bisa diminimalisir sekian mungkin sehingga masyarakat diberikan kesempatan untuk bekerja,”tuturnya.

Kedepan, Umasugi berharap adanya koordinasi lintas sektoral pemerintah, aparat keamanan, dan DPRD dalam menyelesaikan persoalan gunung botak.

“Saya rasa kalau tidak sama-sama maka dipastikan sampai kapanpun persoalan ini tidak bisa diselesaikan,”pungkasnya.

Ambon, Maluku posting.com – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah salah satu badan usaha yang seharusnya memiliki peran sangat penting dalam perputaran ekonomi sebuah daerah. BUMD didirikan oleh pemerintah daerah dengan beragam tujuan. Salah satunya adalah bisa menjadi profit center bagi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui penerimaan dividen. Pemerintah daerah sebagai pemilik BUMD tentu mengharapkan adanya pemasukan dari BUMD untuk meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun sayangnya, harapan besar dengan hadirnya BUMD dalam peningkatan PAD belum berjalan baik di Maluku. Dari empat BUMD dibawah naungan Pemerintah Provinsi Maluku, yaitu Perusahaan Daerah (PD) Panca Karya, PT Dok Waiame, PT Bank Maluku Maluku Utara dan, PT Maluku Energi Abadi (MEA) belum memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan PAD.

“Memang dari sisi kinerja bagus, namun sayangnya belum memberikan kontribusi baik dalam PAD,”ungkap Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Richard Rahakbauw di Ambon, rabu (10/08/2022).

Terhadap hal tersebut, pihaknya akan mengundang keempat PD untuk mempertanyakan hal tersebut, mulai dari progres pekerjaan, maupun pengembangan ekspansi usahanya seperti apa.

“Kita akan panggil masing-masing PD, dalam rangka mendengar progres pekerjaan dan pengembangan espansi usaha seperti apa. Itu mesti diketuai komisi, sehingga dilakukan proses pengawalan. karena terkait pengembangan usaha, mereka juga harus berkontribusi. Karena semakin besar pengembangan usahanya, maka semakin besar juga kontribusi bagi peningkatan PAD, apalagi saat ini maluku masih berada nomor 4 termiskin di Indonesia. untuk itu, seharusnya memberikan kontribusoi nyata bagi peningkatan PAD dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat,”tuturnya.

Dari rapat tersebut, kata Richard komisi akan masing-masing PD untuk berinovasi sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam hal ini defiden bagi Maluku.

“Kontribusi PAD bukan hanya dari pajak dan retribusi, tetapi bagaimana upaya dan daya dorong dari BUMD dalam rangka meningkatkan daya kerja mereka. Kalau hanya tinggal penyertaan modal, tapi kemudian mereka tidak memberikan kontribusi ini juga patut dipertanyakan, dari pada rugi lebih baik ditutup,”tegasnya.

Walaupun demikian, ungkap Rahakbauw dari empat BUMD, hanya PD Panca Karya yang memiliki perkembangan usaha, sedangkan lainnya masih jauh dari harapan.

“Yang kita lihat maju PD PAnca KArya dalam pengembangan usaha, dengan PAD. Hal ini harus tetap dipertahankan dalam pengembangan usaha yang baik dan meningkatkan PAD untuk kepentingan rakyat,”pintanya.

Ambon, MALUKU.News – Pencemaran linkungan disekitar lokasi tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru, seperti yang terjadi baru-baru ini di sungai Hanahoni, bukanlah yang pertama, melainkan sudah berulang kali sejak beroperasi secara ilegal dari tahun 2011.

Bahkan berbagai upaya untuk meminimalisir dampak tersebut sudah dilakukan, salah satunya dengan penutupan tambang emas ini oleh aparat kepolisian. Namun upaya ini terkesan seremonial belaka, pasalnya sampai saat ini masih ada sekelompok masyarakat yang secara diam-diam melakukan penambangan.

Untuk itu, DPRD Provinsi Maluku meminta kepada aparat keamanan untuk segera melakukan proses penegakan hukum, seiring tercemarnya sungai Hanahoni.

“Kita akan bikin surat segera untuk aparat keamanan menindaklanjutinya,”ujar Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Jhon Lewerissa di Ambon, senin (08/08/2022).

Dikatakan, pencemaran yang terjadi di sungaiu Hanahoni sudah termasuk dalam tindak pidana, karena melanggar Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 pasal 60 dan 104 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

“Itu memang kesengajaan orang yang menggunakan zat-zat kimia berbahaya sehingga mencemari sungai, itu pidana dengan hukuman 3-9 tahun dan denda Rp3-9 miliar,”ucapnya.

Menurut Lewerissa, penanganan terhadap hal ini perlu dilakukan secepatnya, karena akan berdampak luas, baik kepada lingkungan maupun masyarakat setempat.

“Ini menyangkut kehidupan banyak orang disitu, apalagi airnya mengalir sampai ke laut, tentunya boita laut juga akan rusak, ikan-ikan juga akan mati, masyarakat juga kan mencari ikan untujk di kosumsi, tentunya akan berdampak kepada masyarakat. Sudah tentu harus secepatnya ditangani,”pintanya.

Lewerissa juga akan berjanji akan memanggil Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku untuk membicarakan hal ini, sehingga bisa diambil langkah upaya selanjutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, Roy Siauta dikonfirmasi mengenai hal ini, tidak mau memberikan statement apapun, karena menurutnya sebagai upaya telah dilakukan, termasuk penutupan oleh aparat keamanan, namun masih saja ada proses penambangan secara ilegal.