Beranda blog Halaman 230

Polresta Ambon Tangkap Delapan Tersangka Judi Online

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, MALUKU.News – Reserse Kriminal Polresta Ambon telah berhasil menangkap delapan (8) tersangka tindak pidana judi online di lokasi yang berbeda.

Para pelaku yang telah ditetapkan tersangka yakni FL alias I (31) FER alias R (29), dan WP alias I (21). Tiga tersangka ini perempuan. Sementara laki-laki yaitu M alias D (45), JL alias J (21) AHM alias A (38), OP alias O (42) dan S (34).

FL diciduk di sekitar Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon pada Senin (22/08/2022) sekira pukul 15.30 WIT. Berselang 10 menit berlalu di lokasi yang sama, polisi kembali meringkus FER.

Sebelumnya, di hari itu juga dan di tempat berbeda, yakni di sekitar jalan Setia Budi, Kecamatan Sirimau, polisi sudah menciduk WP diringkus sekitar pukul 15.00 WIT.

Berselang 4 jam kemudian, tersangka lainnya ditangkap, yaitu S dibekuk di sekitar Pasar Batu Merah, Kecamatan Sirimau, sekitar pukul 19.30 WIT.

Dua hari kemudian atau tepatnya Rabu (24/08/2022), tersangka lain ditangkap di kecamatan Sirimau, sekitar pukul 14.00 WIT. Mereka adalah AHM dan OP. Pada malam harinya sekitar pukul 20.30 WIT, giliran M, diciduk di sekitar Wara, Kecamatan Sirimau.

Dan esok harinya, Kamis (25/08/2022) polisi kembali menangkap JL sekitar pukul 14.00 WIT dan iamankan di sekitar jalan Yan Pays Kecamatan Sirimau.

Kasat Reskrim Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, AKP. Mido Manik kepada Maluku.News Selasa (30/08/2022) menjelaskan “Delapan pelaku ini sudah ditetapkan sebagai tersangka perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat 1 KUHP.

Kata Mido, penjualan Togel dilakukan dengan cara tersangka menerima dan merekap nomor togel beserta uang pemasangan dari pelanggan. Setelah itu mereka menginputnya ke website judi togel melalui akun member yang dimiliki para tersangka di HP-nya masing-masing.

Barang bukti yang berhasil disita dari kedelapan tersangka yakni uang tunai total senilai Rp 963.000, delapan unit HP berbagai merk milik para tersangka, lembaran-lembaran kertas putih berisikan huruf togel, dan lembaran screenshot berbagai website judi togel online, diantaranya 98 TOTO, KINGDOM TOTO, DIREKTUR TOTO,”ucapnya.

“Jadi dari delapan tersangka terdiri dari lima laki-laki dan tiga perempuan telah dilakukan penahanan, bertempat di Rutan Polresta Ambon. Sedangkan untuk tahanan perempuan di Rutan Polsek KPYS”.

Maluku Tempati Urutan Keempat Endemi Kusta Tertinggi Di Indonesia

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, MALUKU.News – Indonesia masih menempati peringkat ketiga dunia dalam jumlah kasus kusta tahunan antara 15.000 hingga 17.000 kasus selama lebih dari satu dekade. Jumlah berasal dari sebaran kasus di beberapa provinsi, salah satunya Maluku, yang kini menempati posisi keempat jumlah kasus kusta tertinggi.

Pengelola Program Kusta Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Johan Pakaila, mengakuinya disela-sela webinar campus to campus oleh NLR di Fakultas Kedokter, Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, selasa (30/08/2022). Dibawah sorotan tema peran kampus dan mahasiswa sebagai agent of change dalam upaya Indonesia bebas kusta “Yang Mudah Berkarya.

“Jumlah penderita kusta di Maluku mencapai 300-400 kasus/tahun. Bahkan di triwulan II tahun 2022, penderita kusta telah mencapai 113 tahun. Jumlah tersebut tersebar merata di 11 kabupaten/kota, terbanyak di Pulau Buru, dan wilayah tenggara, seperti Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), dan kota Ambon. Untuk kota Ambon kebanyakan penderita kusta merupakan pendatang, baik dari beberapa kabupaten/kota, maupun dari luar Maluku,”ungkapnya.

Sementara itu, Asken Sinaga selaku Executife director NLR Indonesia mengakui tingginya kasus kusta di Maluku per Desember 2021, dari 6 Provinsi Endemik, atau masih berstatus belum eliminasi Kusta, Maluku berada di urutan 4 setelah Provinsi Papua, Papua Barat, dan Maluku Utara.

“Bahkan dari 11 kabupaten/kota yang ada di negeri seribu pulau ini, baru satu kabupaten yang masuk dalam eliminasi kusta, yaitu Maluku Tengah, sedangkan 10 kabupaten/kota lainnya, yaitu Kota Ambon, Kota Tual, Kabupaten SBB, Kabupaten SBT, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten MBD, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kabupaten Kepulauan Aru masih berstatus belum eliminasi kusta,” ujarnya.

Menurut Asken, Bupati/Walikota di 10 kabupaten/kota harus didorong untuk memberikan perhatian serius terhadap persoalan itu, dengan melakukan berbagai langkah konkrit melibat seluruh pihak, termasuk tenaga kesehatan. Sehingga kedepan sebelum tahun 2024 Maluku bisa berstatus eliminasi Kusta sesuai target Kementerian Kesehatan.

“Kami mendorong bupati/walikota tolong melihat daerahnya yang belum berstatus eliminasi, dan perlu sentuhan pemerintah untuk memberantas ini. Karena tanpa komitmen pemerintah, tenaga kesehatan digaris depan tidak bisa, karena banyak sekali permasalahan, khususnya stigma dan diskriminasi,”pintanya.

Dijelaskan Asekn, melalui kegiatan webinar campus to campus diharapkan dapat menarik minat generasi muda khususnya mahasiswa kesehatan, khususnya di Fakultas Kedoktetan Unpatti untuk melakukan aksi-aksi dalam penanganan kusta, sesuai Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengembangan masyarakat.

“Belakangan ini, Indonesia kekurangan tenaga muda yang tertarik bekerja di isu ini. Kita mau mendorong mahasiwa berkolaborasi dengan NLR melalui Universitas untuk melakukan riset, penelitian terkait kusta,”ucapnya.

Askenz menambahkan, untuk mendukung hal tersebut NLR siap memberikan dukungan non financial berupa keahlian atau data, dan finacial dengan membahas proposal itu secara bersama sembari dirinya berharap kepada mahasiswa agar dalam proses pendidikan, penelitian dan pengembangan masyarakat terkait kusta.

“Jadi setidaknya mulai sekarang, mereka punya informasi yang cukup dan mereka nanti mengolahnya dan mudah-mudahan mereka tergerak mengabdikan dirinya untuk penanganan kusta, dan berbagai persoalan kesehatan lainnya,” tandasnya.

Fraksi Gerindra Beri Catatan Kritis Terhadap Pertanggungjawaban APBD Provinsi Maluku TA 2021

Penulis
redaksi.MN
-
0

Ambon, MALUKU.News – Fraksi Partai Gerindra memberikan catatan kritis terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran (TA) 2021.

Selain catatan kristis, pendapat fraksi Partai Gerindra yang dibacakan Andi Munaswir pada rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi, di rumah rakyat karang panjang, Ambon, senin (29/08/2022), juga memberikan saran dan masukan yang tajam terhadap kinerja Pemda Maluku.

Ada 13 masukan, saran dan catatan kritis dari Fraksi Partai Gerindra Ke Pemda Maluku :

1. Berdasarkan PP RI Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, pada Pasal 194 ayat 1 dinyatakan Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Tapi nyatanya Pemerintah Daerah masih terlambat seperti tahun sebelumnya. Padahal dalam Pasal 194 ayat 3 dinyatakan Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Tapi nyatanya Persetujuan bersama rancangan Perda ini masih juga sampai akhir bulan ke delapan.

“Mohon perhatian Pemerintah Daerah agar keterlambatan seperti ini tidak lagi terulang; dan jangan lagi terulang di tahun-tahun mendatang,”pintanya.

2. Sekalipun penyampaian Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2021 kepada DPRD sudah molor, namun 3 dokumennya belum juga tertata dengan baik, ada halaman yang kurang, ada angka-angka yang tidak sesuai sehingga membingungkan. Ini harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah di waktu mendatang, sebab dokumen negara harus dibuat secara baik dan teliti agar bisa dipertanggungjawabkan secara jelas.

3. terkait angka-angka atau nilai-nilai yang tertera dalam dokumen Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2021, Pihaknya tidak mendapatkan jawaban yang sesuai dari Pemerintah daerah terkait jumlah Aset Tetap Provinsi Maluku dalam hasi audit LKPD sebesar Rp4.768.030.755.525,69, sedangkan di dalam LPJ APBD pada Lampiran XII dan XIII disampaikan dalam Daftar Rekapitulasi Aset Tetap sebesar Rp7.740.928.097.917,07 atau ada perbedaan nilai Aset Tetap sebesar Rp2,97 Trilyun rupiah yang telah disampaikan dalam DIM. Karena itu, diharapkan Pemda lebih teliti dalam menghitung aset daerah agar bisa diketahui dengan jelas dan tepat.

4. penggunaan pinjaman dana SMI tidak melalui mekanisme perencanaan yang baik sehingga penempatan program-program yang direalisasikan tidak mampu menjadi solusi pemulihan ekonomi nasional dan tidak menjadi solusi dalam mengatasi keterisolasian daerah-daerah di Maluku dari sektor infrastruktur jalan.

5. Penurunan angka kemiskinan yang disampaikan hanya sebatas data statistikal, fakta empiriknya masih banyak masyarakat yang belum sejahtera, jumlah penduduk miskin di desa-desa pada 11 kabupaten/kota masih dominan.

6. intervensi Anggaran bencana yang disiapkan masih di bawah standard kebutuhan, leading sector yang menangani bencana perlu diberikan porsi APBD yang proporsional karena Maluku memiliki tingkat bencana yang cukup tinggi.

7. Mengingat pengembangan potensi SDA lam Maluku yang memiliki prospek ke depan, maka BUMD yang berorientasi bisnis pada bidang energi dan sumber daya alam harus disupport secara maksimal untuk mengatasi pengangguran, kesejahteran, meningkatkan PAD, dan harus dikelola secara profesional, efektif dan efisien

8. Ditemukannya penyaluran bantuan Perikanan kepada masyarakat pada tahun 2021 yang baru direalisasikan pada awal tahun 2022, hal ini tidak sesuai dengan mekanisme yang ada. Fraksi Gerindra berharap kejadian seperti ini tidak terulang kembali.

9. Masih ditemukannya pembayaran upah guru honorer yang masih di bawah Standard, atau tidak sesuai Juknis BOS Nasional pada beberapa SLB, SMA/SMK di Maluku pada tahun 2021 dan 2022. Sehingga diharapkan di tahun mendatang tidak ada lagi kejadian seperti ini. Guru adalah pahlawan, abdi negara, pekerja keras untuk mendidik dan membangun SDM Maluku yang berkualitas di masa depan, kesejahteraan guru diharapkan menjadi perhatian serius dari pemerintah, karena kesejahteraan guru juga berpengaruh pada kualitas/ mutu pendidikan.

10. Dinas kesehatan Provinsi Maluku dan Manajemen RSUD Haulussy telah gagal mencairkan insentif COVID-19 tahun 2020 sampai dengan akhir tahun 2021 senilai Rp. 36 Miliar. Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dan manajemen RSUD sudah lalai dalam melaksanakan kewajibannya dan sangat mengecewakan tenaga kesehatan RSUD Haulussy sebagai ujung tombak dalam memerangi pandemi COVID-19 di Maluku karena RSUD Haulussy adalah RS Rujukan COVID-19 di Maluku. Tidak sampai di situ, hingga saat ini Manajemen RSUD Haulussy belum membayar jasa cleaning service /tenaga kebersihan, padahal mereka ini adalah masyarakat kecil yang bekerja pada RSUD Haulussy sejak tahun 2020.

11. masih berkaitan dengan hak-hak tenaga kesehatan, dana insentif COVID-19 tahun 2020 milik Tenaga Kesehatan (Nakes) RS Lapangan PPSDM Maluku yang seharusnya dibayarkan sejak awal tahun 2021 namun baru dapat direalisasikan di pertengahan tahun 2022, Dinas Kesehatan terus-menerus menunjukkan kelalaiannya dalam melaksanakan kewajibannya. Satu hal yang menjadi pertanyaan besar, sampai kapan tenaga kesehatan yang menjadi bawahan tuan dan puan sekalian dikorbankan??

12. Fraksi Gerindra meminta PT. Maluku Energi Abadi dan Pemerintah Provinsi untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah Pusat dan INPEX CORPORATION untuk mempercepat proyek LNG Abadi Blok Masela.

“Kami tidak mengharapkan dana penyertaan modal Rp25 Miliar di tahun 2021 menjadi sia-sia. Blok Masela dapat menjawab ketertinggalan kita, dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang masif, mengurangi pengangguran, menaikkan taraf perekonomian masyarakat dan menciptakan PAD yang signifikan. Kami berharap proses investasi di blok abadi Masela dapat berjalan lancar dan mewujudkan mimpi kita bersama,”ucapnya.

13. Otoritas Jasa keuangan (OJK) memastikan bank harus penuhi ketentuan kewajiban modal inti minimum senilai Rp. 3 triliun di penghujung 2024 bagi Bank Pemerintah Daerah sesuai pasal 8 Ayat 5 peraturan OJK NOMOR 12 /POJK.03/2020. Hal ini yang dikejar untuk bisa dipenuhi Bank Maluku – Maluku Utara. Jadi bila wacana penyertaan modal hanya 100 – 300 M, maka akan percuma saja karena tidak akan memenuhi ketentuan OJK tersebut.

Angka 100 – 300 Miliar, bisa saja sebagai tambahan dana bila pemegang saham lainnya, yaitu Pemerintah Provinsi Muluku dan Maluku Utara beserta kabupaten/Kotanya mau menambah nilai sahamnya, dengan nilai tambahan masing-masing antara Rp50-100 Miliar rupiah.

Bila keterlibatan penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Muluku dan Maluku Utara beserta kabupaten/Kotanya tidak bisa terealisasi maka perlu jalan keluar lain. Apakah nilai penyertaan modal dari Bank DKI atau Bank lainnya harus dinaikan sampai 1,5 Triliun Rupiah? Bila ini dilakukan maka kepemilikan saham mayoritas bukan lagi Pemerintah Provinsi Maluku, melainkan Bank penyerta. konsekuensinya Komisaris Utama akan berpindah tangan, dewan Direksi termasuk Direktur Utama akan ditentukan oleh Pemegang Saham mayoritas yaitu Bank DKI/Pemerintah DKI bila Bank DKI/Pemerintah DKI mau menjadi penyerta. Bahkan sangat mungkin namanya juga berubah,”tuturnya.

Karena itu, Fraksi Partai Gerindra meminta aga perlu ada kajian yang tepat karena bila tidak maka Bank Maluku Maluku Utara bisa collapse.

Untuk itu, Fraksi Gerindra mengusulkan usulkan agar Pemerintah Daerah sebagai Komisaris Utama melibatkan Konsultan Independen yang profesional sehingga dapat memberi solusi serta mampu meyakinkan para Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah daerah Kabupaten/kota di Maluku dan Maluku Utara agar mau mendukung dan menambah dana penyertaan modal bagi Bank Maluku dan Maluku Utara.

Kata Munaswir, Fraksi Partai Gerindra berharap kepada Pemerintah Daerah memperhatikan dan dengan serius menindaklanjuti catatan-catatan kritis dan krusial yang telah kami sampaikan di atas. Sehingga tidak ada lagi permasalahan yang berulang dari tahun ke tahun.

“Jangan lagi kita terantuk pada batu yang sama untuk kedua bahkan ketiga kalinya karena Keledai saja tidak akan terantuk pada batu yang sama lebih dari dua kali,”pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Barnabas Orno meminta kepada seluruh aparatur di masing-masing OPD untuk terus meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan, terutama berkaitan tata kelola keuangan daerah, dan barang milik daerah. Sehingga opini WTP terhadap laporan keuangan dapat dipertahankan secara berkalanjutan.

“Saya yakin seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku, akan terus mendukung seluruh upaya yang ditempuh Pemda Maluku dalam membangun daerah ini,”tandasnya.

Delapan Fraksi DPRD Maluku Setuju Pertanggungjawaban APBD Provinsi Maluku TA 2021

Penulis
redaksi.MN
-
0

Ambon, MALUKU.News – Delapan fraksi di DPRD Provinsi Maluku Yakni Golkar, Perindo Amanat Berkarya, PDI Perjuangan, Hanura, Fraksi Pembangunan Bangsa, Gerindra, PKS dan Demokrat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran (TA) 2021, yang diusulkan Pemda Maluku untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan Ranperda dimaksud ditetapkan dalam nomor 31 tahun 2022 tentang Rancangan Keputusan DPRD Maluku tentang persetujuan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD TA 2021, melalui rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi dipimpin Wakil Ketua DPRD Maluku, Azis Sangkala di rumah rakyat, karang panjang, Ambon, senin (29/08/2022). Turut hadir Wakil Gubernur Barnabar Orno, Penjabat Sekda Sadli Ie, dan seluruh pimpinan OPD Pemprov Maluku.

Wakil Ketua DPRD Maluku Azis Sangkala mengatakan pesertujuan pertanggungjawaban APBD Promal TA 2021 yang disertai berbagai catatan kritis, masukan dan saran, bahkan koreksi bersifat konstruktif dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya terkait pelaksanaan APBD.

“Olehnya itu, hendaknya berbagai masukan yang telah disampaikan tersebut dapat diakomodir dan ditindaklanjuti seluruh jajaran pemerintah daerah lewat perbaikan secara komprehensif,”pintanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Barnabas Orno mengatakan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2021 yang telah dibahas secara komprehensif, dan diwarnai dinamika dalam semangat kemitraan menunjukan komitmen dan tanggungjawab semua pihak untuk mengawal suksesnya pemerintahan daerah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dirinya menyadari sungguh terdapat banyak hal yang dialami dalam pelaksanaan APBD Provinsi Maluku TA 2021 antara lain, terjadinya pergeseran dan refocusing anggaran guna penyesuaian program dan kegiatan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

Selain itu, juga terdapat pendanaan kelanjutan program dan kegiatan yang bersumber dari pinjaman dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah, sebagai dampak dari Pandemi Covid-19.

Kondisi ini, menurutnya membutuhkan penanganan secara tepat guna, dan tepat sasaran dalam upaya memboboti Ranperda dimaksud yang selanjutnya diseteujui bersama untuk ditetapkan menjadi Perda.

Orno menyakini seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku, akan terus seluruh upaya yang ditempuh Pemda Maluku dalam membangun daerah ini.

“Kepada aparatur pemda Maluku dirinya berharap untuk terus meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan, terutama berkaitan tata kelola keuangan daerah, dan barang milik daerah, sehingga opini WTP terhadap laporan keuangan dapat dipertahankan secara berkalanjutan,”pintanya.

Fraksi Gerindra Beri Catatan Kritis Terhadap Pertanggungjawaban APBD Provinsi Maluku TA 2021

Ambon, MALUKU.News – Fraksi Partai Gerindra memberikan catatan kritis terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran (TA) 2021.

Selain catatan kristis, pendapat fraksi Partai Gerindra yang dibacakan Andi Munaswir pada rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi, di rumah rakyat karang panjang, Ambon, senin (29/08/2022), juga memberikan saran dan masukan yang tajam terhadap kinerja Pemda Maluku.

Jelang Kedatangan Presiden Jokowi, Gubernur Bertolak Cek Kesiapan di Tanimbar

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Saumlaki, MALUKU.News – Gubernur Maluku Murad Ismail didampingi Ibu Widya Pratiwi Murad dan sejumlah Pimpinan OPD Pemerintah Provinsi Maluku, bertolak menuju Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Minggu (28/8/2022), jelang kedatangan Presiden RI Joko Widodo, di Bumi Duan Lolat, pada 1 September mendatang.

Selain Gubernur, tampak Kapolda Maluku, Irjen Pol Lotharia Latif, Pangdam XVI/ Pattimura, Mayjen Ruruh Aris Setyawibawa yang ikut bertolak ke Bumi Duan Lolat ini untuk mengecek kesiapan jelang kedatangan orang nomor satu di republik ini.

Setibaya di Bandara Batlayeri, Saumlaki, Gubernur dan rombongan disambut Penjabat Bupati KKT, Danny Indey, bersama sejumlah pimpinan Forkompinda dan OPD setempat. Dalam penyambutan, Gubernur, Kapolda dan Pangdam dikalungkan kain tenun khas Tanimbar dan disuguhkan dengan Tarian Doa Penjemputan dari Sanggar Tari Malisngorar.

Selama berada di KKT, Gubernur akan meninjau kesiapan beberapa lokasi yang akan dikunjungi Presiden Jokowi dan Ibu negara yakni, peninjauan Pasar Olilit dan tiga lokasi proyek Kementerian PUPR.

Untuk mempersiapkan kedatangan Presiden Jokowi, Gubernur dan rombongan akan berada di Tanimbar selama empat hari sebelum kedatangan Presiden.

Sebagai informasi, pada Jumat (2/9/2022), Presiden dijadwalkan menuju Pasar Olilit untuk melakukan peninjauan dan penyerahan bantuan minyak goreng kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH), dimana penanggung jawab dari Kementerian Sosial/Dinsos provinsi dan Kabupaten), bantuan kepada Ppedagang Kaki Lima (PKL), penanggungjawab dari TNI / Polri dan penyerahan Bantuan Tunai (Modal Kerja) kepada pedagang basah di pasar yang merupakan bantuan dari Presiden Jokowi.

Presiden juga dijadwalkan akan meninjau lokasi Proyek 1 Kementerian PUPR (Penataan kawasan MTQ), lokasi proyek II Kementerian PUPR (Optimalisasi SPAM Wormomolin), kemudian ke lokasi proyek III Kementerian PUPR (Rusun Pemkab KKT).

Dan diakhiri dengan sholat berjamaah di Masjid Baiturrahman.

Sekda Sampaikan Pesan Gubernur Saat Buka Muswil ke IV KAMMI Maluku

Penulis
Andre Jarangga
-
0

Ambon, MALUKU.News – Penjabat Sekertaris Daerah Sadli Ie membuka secara resmi Musyawarah Wilayah (Muswil) ke IV Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Provinsi Maluku Tahun 2022.

Sadli mewakili Gubernur Maluku Murad Ismail, yang tidak sempat hadir membuka Muswil karena kondisinya saat ini tidak fit.

Gubernur dalam sambutannya yang dibacakan Sekda, menyampaikan selamat dan menyambut baik acara Muswil KAMMI Maluku ini sebagai generasi muda yang mengemban tugas untuk meneruskan kelanjutan hidup berbangsa dan bernegara.

“Saya patut menaruh harapan besar kepada saudara-saudara yang tergabung dalam KAMMI, yang memiliki semangat tinggi dalam memperjuangkan hakekat dari spiritualitas pemuda. Saya percaya bahwa KAMMI juga berada bersama-sama dalam spiritualitas tersebut,” ungkapnya, dalam giat bertempat di Asrama Haji Maluku, Waiheru, Jumat (27/8/2022).

Gubernur mengungkapkan beberapa hal penting yang perlu disampaikan dan menjadi perhatian kepengurusan KAMMI dalam rangka menata kelanjutan organisasi ini kedepan.

“Pertama, dalam setiap organisasi terlebih lagi organisasi kepemudaan, proses pengkaderan adalah suatu aktifitas yang mutlak dilakukan,” jelasnya.

Dikatakan, kaderisasi menjadi pintu masuk untuk terus menghidupkan sekaligus mempertahankan keberlanjutan hidup organisasi dimaksud. Dengan kaderisasi, akan diperoleh tokoh-tokoh muda yang dipersiapkan untuk memikul tanggung jawab organisasi di masa mendatang.

“Harapan saya, Muswil ini dapat melahirkan kepengurusan yang dapat bekerja dan menggerakkan roda organisasi ini. Selanjutnya, jalin kebersamaan dengan semua pihak, dan bangun komunikasi yang intens. Saudara-saudara harus memiliki kepekaan yang tinggi agar mampu mendengar berbagai aspirasi yang berkembang, sekaligus mampu menerjemahkannya menjadi sebuah target dan komitmen bersama yang dapat diterima semua pihak dan menjadi materi dasar misi perjuangan organisasi,” tuturnya.

Selanjutnya, setiap Kader KAMMI di daerah ini harus mampu menjadi kekuatan pemersatu dan pendamai ditengah pelbagai persoalan disintegrasi sosial yang melanda bangsa kita saat ini.

KAMMI sebagai organisasi yang mengembangkan Pendidikan dan Dakwah yang sesuai dengan Spirit Islam yang Rahmatan Lil’ Alamin, demikian halnya dengan komitmen terhadap ke-Indonesiaan kita yang multikultural.

“Ade-ade harus mampu mewarisi spirit nasionalisme yang pernah dicetuskan oleh para pendiri bangsa ini. Jadilah penenun Kebhinekaan Indonesia ini dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Gubernur juga menegaskan, bahwasannya peningkatan kualitas SDM yang dimiliki juga sangat diperlukan.

Untuk itu, ia mengajak seluruh anggota KAMMI di daerah ini untuk cepat berbenah diri menjadi orang yang terbaik kualitasnya di bidang masing-masing guna menghadapi tantangan masa depan yang sakin kompetitif.

“Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Dengan senantiasa mengharapkan Ridho Allah SWT, acara Muswil IV KAMMI Provinsi Maluku tahun 2022 saya nyatakan dibuka secara resmi,” pungkasnya.

Kolatlena Dorong Program Pembangunan 2023 Diarahkan Ke Kilmury

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, MALUKU.News – Anggota DPRD Provinsi Maluku, Alimudin Kolatlena kembali mendorong agar program pembangunan di tahun 2023 diarahkan ke Kecamatan Kilmury, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), yang sampai saat ini masih luput dari perhatian Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku.

Dorongan ini disampaikan Kolatlena dalam pembahasan LPJ bersama tim anggaran Pemda Maluku, di kantor DPRD Maluku, jumat (26/08/2022). Dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Maluku Sadli Ie, Kepala Bappeda Anthon Lailosa, dan Kepala Dinas PUPR Muhammad Marasabessy.

Dikatakan, dalam kepemimpinan Gubernur Murad Ismail, sampai saat ini belum terlihat pembangunan diarahkan ke masyarakat Kilmury.

Untuk itu, sudah seharusnya di tahun 2023 mendatang, sebelum berakhirnya masa jabatan, Gubernur harus memberikan porsi pembangunan ke Kilmury.

Atas dorongan tersebut, Pemda Maluku melalui tim anggaran memberikan atensi untuk diprogramkan pada tahun 2023.

“Saya ingatkan pembangunan di SBT, Lebih khusus kecamatan Kilmury. Pemda juga telah memberikan atensi akan hal tersebut. Apalagi sekarang sudah ada di Banggar jadi kita bisa mengawal itu, minta ada alokasi pembangunan diarahkan kesana,”tuturnya.

Tak hanya Kilmury, dirinya juga mendorong untuk penanganan dampak bencana di Kecamatan Werinama.

“Tadi sudah dikomunikasi dan Pemda menyampaikan bahwa tahun 2023 ada kegiatan diarahkan kesana,”pungkasnya.

Gubernur Murad Launching Pelayanan Kesehatan yang Digelar Alumni SMPN 3 Ambon

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, MALUKU.News – Pemeliharaan atau peningkatan status kesehatan melalui pencegahan, pemulihan atau penyembuhan penyakit serta gangguan fisik lainnya terus diinisiasi semua pihak. Pelayanan kesehatan tersebut diberikan secara profesional oleh tenaga kesehatan beserta asistennya.

Hal ini karena pelayanan kesehatan, dianggap sebagai penentu penting dalam meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta kesejahteraan penduduk di seluruh dunia.

Berkaitan dengan hal diatas, Alumni SMP Negeri 3 Ambon, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Pemrov – Pemkot Ambon, Ikatan Bidan Indonesia dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Ambon, menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Umum untuk masyarakat, di Tribun Lapangan Merdeka, Kamis, (25/8/2022).

Targetnya, sebanyak 500 orang yang akan mendapat layanan kesehatan dimaksud.

Pelayanan kesehatan ini meliputi Vaksinasi Covid-19 pertama / kedua dan boster, imunisasi campak dan pemeriksaan kesehatan gigi / kandungan / mata / kulit serta penyediaan susu Entrasol untuk jantung / tulang dan kolesterol.

Pelaksanaan pelayanan kesehatan ini, merupakan rangkaian dari reuni akbar angkatan 1968-2022, dalam rangka HUT SMP Negeri 3 Ambon ke-67 tahun 2022, tanggal 1 September mendatang.

Gubernur Maluku Murad Ismail sebagai salah satu alumni angkatan ke-76, hadir melaunching pelayanan kesehatan dimaksud, yang ditandai pemukulan tifa.

Di kesempatan ini, kepala daerah mengatakan kegiatan pelayanan kesehatan merupakan kepedulian alumni kepada almamater, sekaligus memberikan kontribusi dalam membantu pemerintah daerah melayani hajat masyarakat.

“Kegiatan ini merupakan momentum yang sangat baik bagi seluruh keluarga besar SMP Negeri 3 Ambon,” katanya.

Gubernur pun memberikan apresiasi dan terima kasih kepada para panitia dan pihak terkait, atas pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat hari ini.

“Semoga berlangsung lancar, dan menjadi wahana kesatuan serta menjalin persaudaraan di antara kita,” harapnya.

Ditempat yang sama, menurut Ketua Alumni SMP Negeri 3 Ambon, Musalam Latuconsina, niat dari para alumni adalah memberikan kontribusi kepada masyarakat. Kontribusi prioritas mereka kali ini adalah menyediakan pelayanan dari sektor kesehatan.

“Harapan kami, kegiatan semacam ini bisa berlanjut agar melanjutkan program kerja para alumni maupun adik-adik siswa SMP. Saya kira kegiatan ini cukup bagus, karena ada kontribusi dari semua alumni,” Harap Musalam.

Pada kesempatan ini, Gubernur menyerahkan cendera mata secara simbolis kepada tiga orang purna bakti guru SMP Negeri 3 Ambon. Dilanjutkan peninjauan stand kesehatan.

Kegiatan pelayanan kesehatan tersebut dihadiri, Ketua TP-PKK Provinsi Maluku Ny. Widya Pratiwi Murad, Penjabat Sekda Maluku Sadali Ie dan sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov, Penjabat Walikota Ambon Boedewin Wattimena dan sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemkot.

Galakan Konsumsi Pangan dan Pakai Baju Lokal, Gubernur Maluku Terbitkan SE

Penulis
Andre Jarangga
-
0

Ambon, MALUKU.News – Berbagai terobosan dan inovasi terus digalakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku untuk memajukan daerah ini di berbagai sektor.

Usai memecahkan rekor MURI Sajian Makanan Olahan Sagu, Gubernur Maluku, Murad Ismail kembali menerbitkan Surat Edaran (SE) untuk konsumsi pangan dan memakai baju lokal daerah ini.

SE Gubernur ini berlaku di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Maluku.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Lutfi Rumbia mengatakan, saat ini Gubernur telah mengeluarkan SE tentang penggunaan konsumsi pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman).

“Ini dilakukan menindaklanjuti UU Nomor 18 Tahun 2018 tentang pangan, peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang kebijakan percepatan keanekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

Begitu juga dengan, Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 5 Tahun 2014 tentang pelestarian, pengelolaan dan pengembangan pangan lokal daerah Maluku, serta pencanangan rekor MURI pengajian makanan olahan terbanyak dari bahan Sagu, 20 Agustus 2022 lalu oleh pemerintah Provinsi Maluku bekerja sama dengan Ketua Tim Penggerakan PKK Provinsi Maluku.

“Maka diperlukan langkah-langkah penanganan secara komprehensif guna mendorong diversikasi pangan lokal berbasis B2SA,”kata Rumbia membacakan SE yang ditandatangani Gubernur Maluku, kepada awak media di lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, Kamis (25/8/2022).

Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan, Hadi Basalamah yang ikut mendampingi Rumbia, ketika memberikan keterangan pers.

Lanjutnya, Untuk itu Gubernur telah menginstruksikan kepada lembaga pemerintah maupun non pemerintah untuk melakukan gerakan konsumsi pangan lokal berbasis B2SA, sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat, pada setiap kegiatan atau pertemuan minimal 1 kali dalam seminggu pada setiap hari Jumat.

“Ini dilakukan untuk mendorong peningkatan produksi dan pemasaran UMKM berbasis bahan baku lokal di Provinsi Maluku,” jelasnya.

Semua pihak juga diingatkan agar menggunakan dan menyajikan konsumsi berbagai varian menu makanan lokal pada setiap pertemuan dan kegiayan lainya pada skala instansi maupun antar instansi.

” Tujuannya untuk mengurangi ketergantungan-ketergantungan kebutuhan pangan dari luar daerah, sebagai upaya pengendalian inflasi yang bersumber dari vilatile food guna memacu pertumbuhan ekonomi dan memperkuat ketahanan pangan di Provinsi Maluku,” paparnya.

Begitu juga industri pariwisata yang bernauang dibawah Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maluku, diminta untuk menyajikan minuman lokal sebagai welcome drink dan menggunakan produk UMKM seperti Jus Pala, Jus Gandaria, aneka kue lokal, dan menyediakan minyak kayu putih dalam skala mini dikamar-kamar hotel.

“Dalam meningkatkan produk dalam negeri, yang dicanangkan oleh Bapak Presiden, maka diminta kepada pimpinan BUMN dan BUMD agar menggunakan uniform pada layanan frontine (castemer service) bernuansa khas Maluku (BatikTanimbar, Baju Cele, Maniang, dan lainya pada setiap hari Selasa dan Jumat, dan diselenggarakan musik nuansa daerah ,”ingatnya.

Diharapkannya, semua kegiatan yang dilaksanakan perlu dipublikasikan di media sosial (YouTube, Facebook, dan lainya) sebagai bahan dokumentasi dan promosi dan pengambilan kebijakan yang berbasis bukti, dikoordinis oleh Dinas Infokom Provinsi Maluku.

“Jadi SE Gubernur ini disampaikan ke seluruh kabupaten/ Kota, Bupati dan walikota, Forkopimda, DPRD kabupaten/kota dan BUMN serta BUMD. Sementara didistribusikan. Butuh waktu proses. Setelah instansi pemerintah daerah dan vertikal, semua sudah eksen. Apalagi siswa SEKITAR, SMP, dan SMA sudah pakai baju Cele. Kita akan lounching dalam waktu dekat,”jelas Rumbia.

Ketua TGPP, Hadi Basalamah mengatakan, pihaknya bersama instansi teknis terkait baru saja melakukan rapat membahas penanganan Inflasi di Maluku.

“Jadi sebagai bentuk Konsistensi dan komitmen Pemprov, sesuai arahan dan petunjuk bapak Gubernur, untuk terus melakukan upaya-upaya konkrit baik dari sisi pelayanan dan informasi serta inovasi yang berdampak kepada masyarakat,”kata Basalamah.

Diakuinya, saat ini di tingkat internasional terjadi krisis pangan dan krisis energi tentu akan berimplikasi terhadap Indonesia, sehingga harus dijaga didarah ini.

“Ini satu terobosan yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan Maluku,adalah gerakan mengkonsumsi pangan lokal. Kenapa kita harus mengkonsumsi pangan lokal, karena pangan lokal itu ditanam di Provinsi Maluku. Tentu ini berdampak pada nilai ekonominya,”terangnya.

Dijelaskannya ,baik itu sisi produksi, distribusi yang akan digunakan oleh konsumen. Kenapa dilakukan itu, karena pangan lokal ini ketergantungan kita pada karbohidrat sangat tinggi.

“Sehingga apa yang dicanangkan Pak Gubernur terkait rekor MURI, bersama ibu Ketua TP PKK Provinsi Maluku, bagaimana menyediakan makanan yang Bergizi dan seimbang serta aman,”jelasnya.

Diakuinya, setelah itu dilakukan lounching dan satu gerakan dan di flow up oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku.

Dirinya mencontohkan, setiap iven wajib menghadirkan pangan-pangan lokal Maluku yang akan disuplai oleh UMKM.

“Jadi tidak cukup sampai disitu, untuk memasarkan produk UMKM itu. Begitu juga hotel dan restoran semacam welcome drink minuman Jus Pala, Jus gandaria dan lainya,”paparnya.

Basalamah mengakui, semua inovasi yang dilakukan ini berdasarkan arahan dan instruksi Gubernur.

“Ini agar masyarakat dilayani dan diberdayakan dengan baik. Kita terus monitoring dan evaluasi. Kita berikan fleksibilitas. Saya yakin mereka sama-sama dengan kita. Saya yakin sangat semua berjalan dengan baik,” kata Basalamah.

Program SBP SMA As-sallam Pertama di Intim, Gubernur Maluku Apresiasi

Penulis
Andre Jarangga
-
0

Ambon, MALUKU.News – Asisten Administrasi Umum Habiba Saimima mewakili Gubernur Maluku, Murad Ismail meresmikan Sekolah Berbabis Pesantren (SBP) SMA As-sallam Ambon.

Peresmian yang berlangsung di halaman sekolah SMP Islam Terpadu yayasan As-sallam Ambon, di Kebun Cengkeh, Rabu (24/8/2022) ditandai dengan pemotongan pita.

Hadir pada kegiatan tersebut, Bunda Literasi Maluku Widya Pratiwi Murad, Wakil Ketua DPRD Maluku Asis Sangkala, Direktur Yayasan As-sallam Maluku Mokhamad Fathoni dan Kepsek SMA As-sallam Faturrahman.

Gubernur dalam sambutannya yang disampaikan Asisten Administrasi Umum, mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Direktur Yayasan As-sallam Ambon dan kepengurusan yang telah melaksanakan pendidikan Berbasis Pesantren di Provinsi Maluku pada salah satu tingkatan sekolah yang berada di naungan yayasannya, yakni SMA As-salam Ambon.

“Atas nama Pemda Provinsi Maluku, saya menyampaikan terima kasih, dam apresiasi kepada Direktur Yayasan As-sallam Ambon, yang telah melaksanakan pendidikan berbasis pesantren di Provinsi Maluku, khususnya di Kota Ambon.

Ini merupakan lembaga pendidikan berbasis pesantren pertama di Indonesia Timur (Intim), yang terlahir dari dua lembaga yaitu Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” ujarnya.

Dikatakannya , dengan dibukanya sekolah berbasis pesantren ini, merupakan bentuk keseriusan yayasan As-sallam Ambon dalam menggapai tuntutan sekaligus menjawab kebutuhan serta memberikan solusi kepada masyarakat Maluku, yang menginginkan pendidikan pesantren terintegrasi dengan sekolah formal.

Dijelaskannya ,sekolah berbasis pesantren, tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang memahami seluk beluk agama Islam saja, tetapi juga berfungsi sebagai lembaga kontrol sosial di masyarakat.

Untuk itu, dirinya berharap sekolah ini dapat terus mengembangkan diri, baik secara kelembagaan, kurikulum, metode, pendanaan maupun dalam penyediaan sarana dan prasarana.

“Sebagai lembaga pendidikan pencetak kader-kader pemimpin umat, pusat pengetahuan Islam, bahasa Al’Quran dan ilmu pengetahuan umum, diharapkan sekolah ini mampu mendidik dan mengembangkan generasi Islam yang berbudi tinggi, berpengetahuan luas, serta berkhidmat kepada masyarakat, menuju terbentuknya generasi muda yang intelek, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT,” tandas Gubernur.

Sementara , Bunda Literasi Maluku, Widya Pratiwi Murad menyampaikan apresiasi atas diresmikannya sekolah berbasis pesantren ini.

Menurutnya, Sekolah Berbasis Pesantren merupakan model pendidikan integrasi yang menggabungkan pelaksanaan sistem persekolahan yang mengembangkan kemampuan sains dan ketrampilan, dengan pelaksanaan sistem pendidikan pesantren yang mengembangkan sikap dan praktik keagamaan, peningkatan moralitas, dan kemandirian dalam hidup.

Widya mengatakan, dalam perkembangannya pada konteks Pendidikan, makna sekolah berbasis pesantren menjadi semakin luas. Sekolah berbasis pesantren mengintegrasikan kebenaran Nash (Al-Quran dan Hadits) dengan Sains (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), melalui pengembangan tiga dimensi Pendidikan unggul, yakni; memiliki landasan moralitas keagamaan yang kuat, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki dan menguasai ketrampilan bekerja yang akan menunjang kehidupan anak didik kita setelah selesai mengikuti pendidikan di sekolah.

“Sebagai Ina Latu Maluku, ibunya anak-anak Maluku sekaligus Bunda Literasi Maluku, saya mengapresiasi dan menyambut baik program pendidikan Sekolah Berbasis Pesantren yang dirintis oleh Yayasan As-Salam Ambon, sebagai ikhtiar kita bersama untuk mendidik anak-anak Maluku, yang bertujuan bukan saja untuk cakap secara intelektual, tapi juga cakap secara spiritual,” kata Widya.

Peresmian Sekolah Berbasis Pesantren SMA As-Salam Ambon ini, sebut isteri Gubernur Maluku ini, akan menjadi momentum penting untuk menyiapkan anak-anak didik kita dalam menghadapi perubahan sosial yang semakin pesat di era globalisasi yang semakin kompetitif.

Widya berharap, kehadiran Sekolah Berbasis Pesantren SMA As-Salam Ambon yang merupakan upaya memadukan Pendidikan sekolah formal dengan pondok pesantren, diharapkan akan menghasilkan sistem Pendidikan yang kuat dan lengkap.

“Keunggulan yang terdapat pada masing-masing Lembaga Pendidikan ini, akan semakin bermakna apabila keduanya diintegrasikan ke dalam satu model Pendidikan yang dikelola secara terpadu. Integrasi ini tentunya akan menjadi instrumen yang berharga bagi peningkatan mutu Sumber Daya Manusia, sehingga anak-anak didik kita diharapkan menjadi manusia yang kompetitif dan komparatif, serta mampu bersaing di era globalisasi, tanpa harus meninggalkan karakter bangsa,” harapnya.

1...229230231...280Halaman 230 dari 280