Beranda blog Halaman 229

Wagub Orno Hadiri Dies Natalis ke-37 UKIM

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, MALUKU.News – Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno menghadiri Rapat Senat Terbuka Luar Biasa dalam rangka Dies Natalis ke-37 Univetsitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM), Kamis (01/09/2022) di Kampus UKIM.

Wagub yang menyampaikan sambutan Gubernur Maluku, Murad Ismail menyampaikan, eelamat merayakan Dies Natalis, Hari Ulang Tahun ke-37 kepada seluruh civitas akademika Universitas Kristen Indonesia Maluku.

“Tepat tanggal 1 September 2022, UKIM telah berusia yang ke-37.
Usia yang tidak lagi muda, usia yang semakin matang sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di Maluku dan Maluku Utara. Kehadiran UKIM untuk membentuk dan menghasilkan sumber daya manusia berilmu dan berkompeten adalah satu keniscayaan,” kata Gubernur.

Karena itulah, ia berharap, untuk terus melakukan perubahan dan pengembangan, hendaknya UKIM selalu melandasi pengelolaan mengacu pada UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Terkait dengan perayaan ini, Gubernur juga menyampaikan beberapa hal penting diantaranya, Dies Natalis Ke-37 dengan mengusung tema “UKIM Mengkonsolidasikan Potensi Almamater Dalam Mengembangkan Tridarma Perguruan Tinggi di Era Digital”.

Tema ini, kata jelas Gubernur, telah menentukan arah perjalanan UKIM Satu Tahun mendatang dengan mengkosolidasi potensi almamater. UKIM akan melakukan berbagai kegiatan tridarma yang melibatkan stakeholders internal dan eksternal secara berkelanjutan.

“Tidak dapat diabaikan bahwa tantangan bagi UKIM saat ini dan kedepan, semakin komplek dan menantang, apalagi kurikulum Pendidikan tinggi dengan konsep Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), yang dicanangkan Bapak Anwar Makarim Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, mendorong UKIM untuk segera mungkin mengimplementasikannya pada semua program studi,” ujarnya.

Untuk itu, momentum Dies Natalis Ke-37 UKIM, harap Gubernur, tidak hanya dijadikan acara seremoni semata, tetapi hendaknya dapat dijadikan motor penggerak untuk melakukan kontemplasi akademik sepanjang usia ini. Dengan suatu harapan, agar UKIM terus bergerak lebih maju.

“Seluruh potensi almamater didayagunakan secara professional untuk bergerak Bersama-sama sebagai satu komunitas akademik yang memungkinkan UKIM semakin terdepan,” kata Gubernur mengingatkan.

Untuk itu, ia pun berharap semoga momentum Dies Natalis Ke-37, akan selalu meningkatkan semangat keluarga besar UKIM, para mahasiswa dan civitas akademika maupum alumni UKIM untuk bersemangat dalam berkarya, meningkatkan dedikasi dan berkomitmen mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya.

Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku Luluskan 170 Wisudawan

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, MALUKU.News – Politeknik Keluatan dan Perikanan Kampus Maluku meluluskan 170 wisudawan Diploma III (D3) Tahun Akademik 2021/2022. Sidang Senat yang berlangsung di Aula SUPM Waiheru, Ambon, Kamis (01/09/2022), dibuka Kepala Pusat Pendidikan (Kapusdik) Kelautan dan Perikanan, Dr. Bambang Suprakto, A.Pi, S.Pi, MT.

Pj. Sekretaris Daerah Maluku, Sadali Ie hadir dalam acara tersebut. Kedatangannya disambut Wakil Koordinator Politeknik Perikanan dan Kelautan Kampus Maluku, Dr. Achmad Jais Ely, ST, M.Si saat menuju Aula Politeknik Kelautan dan Perikanan Kampus Maluku untuk mengikuti acara wisuda Diploma III.

Wakil Koordinator Politeknik Keluatan Perikanan Kampus Maluku, Dr. Achmad Jais Ely, ST, M.Si melaporkan, berdasarkan hasil evaluasi Tahun Akademik 2021/2022, telah dinyatakan lulus sebanyak 170 wisudawan, antara lain 57 orang Program Studi Teknik Penangkapan Ikan, 55 orang Program Studi Teknik Pengolahan Produk Perikanan dan 58 orang Program Studi Teknik Budidaya Perikanan.

Ia juga menyampaikan atas kepercayaan dunia usaha dan industri kelautan dan perikanan sebanyak 46 dari 170 lulusan yang diwisuda hari ini, telah masuk permintaan tenaga kerja dari beberapa perusahaan.
Perusahaan tersebut masing-masing PT. Wahana Lestari Investama, PT. Indobenur Utama, Takalar-Sulawesi Selatan, CV. Siana Marina Service, Tangerang, CV Asmin Jumahir Sejahtera Galala-Ambon, PT Perikanan Nusantara Galala-Ambon dan PT Trinanda Selaras Lestari Jakarta Selatan.

Sementara itu, Gubernur Maluku, Murad Ismail dalam sambutannya yang disampaikan Sekda memberikan apresiasi yang tinggi kepada Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku, yang senantiasa mendukung upaya dan langkah Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dalam mewujudkan peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing di bidang kelautan dan perikanan dalam rangka menggerakkan sumberdaya terutama kelautan dan perikanan, sekaligus menjadi pilar pembangunan kemaritiman di daerah ini.

Percepatan pembangunan Maluku berbasis kemaritiman, sebut Gubernur, merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan, mengingat Maluku berciri archipelago/kepulauan dengan luas lautan mencapai 92,4% serta jumlah pulau kurang lebih 1.340.

“Hal ini berimplikasi ke semua bidang pembangunan, karena tantangan kita kepulauan di Maluku cukup kompleks,”imbuhnya.

Kendati demikian, meskipun layak disebut sebagai daerah maritim, namun kenyataannya SDM kemaritiman yang berkualitas di daerah ini masih sangat terbatas.

“Inilah sesungguhnya tantangan terbesar kita di Maluku. Saya berharap, Politeknik Kelautan dan Perikanan Kampus Maluku harus mampu menunjukkan kapasitasnya dalam membentuk SDM kemaritiman yang berkualitas, profesional, berintegritas serta memiliki disiplin yang tinggi, guna mentransformasikan seluruh potensi sumberdaya perikanan dan kelautan secara optimal melalui jalur pendidikan,”harap Gubernur.

Politeknik Kelautan dan Perikanan Kampus Maluku juga, harap Gubernur harus melakukan pembinaan serta pembenahan kurikulum yang lebih bermuatan lokal dan spesifik, agar lulusan yang dihasilkan mampu berkompetisi dan bersaing dalam pengembangan sumberdaya manusia di bidang kelautan dan perikanan.

Berkaitan dengan momentum wisuda ini, mantan Dankor Brimob Polri ini mengingatkan, jika ini bukanlah akhir dari suatu perjuangan, tetapi merupakan awal dari karya dan pengabdian yang sesungguhnya.

“Karena itu, saya berharap saudara-saudara tidak cepat berpuas diri dengan apa yang telah dicapai hari ini, dan harus terus belajar untuk mengasah kemampuan dan penguasaan ilmu dan teknologi di bidang kelautan dan perikanan yang terus berkembang, sebagai modal dalam memasuki dunia kerja yang penuh dengan tantangan,”tandas Gubernur.

Wattimuri : Angkat Bicara Terkait Pemberitaan Miring Tentang Dirinya

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, MALUKU.News – Ketua DPRD Provinsi Maluku, Lucky Watimury angkat bicara terkait pemberitaan dari salah satu media online Kabar Timur, yang telah menyudutkan dirinya terkait penipuan uang sebesar Rp.115 juta beberapa tahun lalu.

Dengan beredarnya pemberitaan yang menyatakan bahwa saya telah melakukan penipuan terhadap saudara HM, untuk itu saya akan menyampaikan klarifikasi kepada media, “ujarnya di Ambon Kamis (01/09/2022).

“Dirinya membantah telah melakukan tindakan penipuan seperti yang diberitakan oleh media Kabar Timur tersebut”.

Wattimury, memberi waktu 1×24 jam kepada, media Kabar Timur untuk memberikan bukti-bukti terkait pemberitaan tersebut.

“Media KT harus memberikan bukti kalau memang benar telah melakukan tindak pidana penipuan, jangan cuma cerita saja padahal buktinya tidak ada”.

Watimuri menegaskan, akan melaporkan yang bersangkutan apabila dirinya juga dilaporkan ke pihak Kepolisian.

Lanjut Wattimury, akan Polisikan KT sesuai dengan adanya pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar terhadapnya, jika mereka mempolisikan saya, karna selama ini tidak ada bukti, jadi jangan dia memaksa saya melakukan sesuatu yang sebetulnya secara rasional, itu bisa diselesaikan dengan baik-baik,”tuturnya.

Watimury juga mengaku mengenal pemilik akun yang menaikan pemberitaan tersebut.

“Anak itu saya kenal, dia mantan anak murid saya, tetapi yang paling utama itu adalah kita musti buktikan siapa yang salah dan siapa yang benar,”tambahnya.

Watimuri menduga, hal ini ada kaitannya dengan target politik, “Kita punya kesabaran, apalagi saya ini pejabat publik, jangan jangan ini semua ini ada target-target politik,” ucapnya.

Ia mengaku memiliki bukti-bukti dan akan mengumpulkan bukti tambahan, orang yang menaikan kabar tak sedap tentang dirinya di Facebook ataupun di Whattaapp.

Karena itu sangat keterlaluan, harga diri saya ada disitu karna saya juga tidak kenal sama orang yang namanya Husein, sudara juga bukan, dia hanya mitra kerja, saya tidak main-main saya akan buktikan,” pungkas Watimury.

Wattimury Berikan Apresiasi Kepada Presiden Jokowi Atas Kunjungan ke Tanimbar

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, MALUKU.News – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Lucky Wattimury, memberikan apresiasi kepada Presiden RI Joko Widodo. Yang akan berkunjung ke Maluku, dan fokusnya di Kabuten Kepulauan Tanimbar (KKT).

Ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, kata Wattimury merasa bangga. Karena kunjungan Jokowi ini tidak di Kota Ambon, melainkan di KKT sesuai dengan agenda yang dilakukan.

Kunjungan dilakukan pada proyek-proyek yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, “ungkap Wattimury di Ambon, Kamis (01/09/2022).

“Rangkaian kunjungan kerja dimulai dengan menyapa pedagang, sekaligus menyerahkan bantuan sosial kepada para penerima manfaat di Pasar Olilit”.

Bantuan sosial yang diberikan berupa bantuan modal kerja (BMK) dan bantuan langsung tunai (BLT).

Selain itu, Presiden juga akan menyerahkan bantuan sosial berupa BLT bahan bakar minyak (BBM) kepada masyarakat di Kantor Pos Saumlaki.

Yang paling utama adalah kehadiran presiden di KTT itu pasti ada punya manfaat, paling tidak masalah-masalah yang menjadi persoalan masyarakat di sana itu akan terlihat secara langsung,”ujar Wattimury.

Lanjut Wattimury, yakin dan percaya setelah beliau kembali dari KKT, ada hal baik yang akan diterima masyarakat disana, apakah itu blok Masela akan dipercepat dengan langkah yang tepat, atau dengan anggaran untuk penyelesaian pembangunan yang lain.

“Dia juga menambahkan, Maluku bisa maju dan berkembang, bagaimana caranya saya sangat percaya itu pasti terjadi. Karena itu mari kita doakan supaya kunjungan presiden ini bisa berjalan lancar, sukses, dan bisa bermanfaat bagi masyarakat Maluku”.

Komisi II DPRD Provinsi Maluku Gelar Rapat Bersama Mitra

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, MALUKU.News – Komisi II DPRD Provinsi Maluku gelar rapat kerja bersama mitra dengan PT Pertamina.

Dalam rapat tersebut membahas tentang kelangkaan minyak tanah (Mitan) yang terjadi hampir di seluruh pelosok kota Ambon.
Dalam rapat tersebut terjadi jajak pendapat untuk mencari satu solusi agar kelangkaan bisa di atasi oleh pihak Pertamina.

Menurut Wilson Edy Wijaya Sales area manager Pertamina mengatakan bahwa, sangat berterima kasih kepada komisi II DPRD Maluku atas masukan ataupun atas saran-saran yang diberikan, “ungkapnya di Ambon, Kamis (01/09/2022).

Sehingga memberikan hal yang baik, untuk nanti masyarakat kota yang terkait dengan kebutuhan.

“Perlu kami sampaikan tadi bahwa memang setiap tahun ada peningkatan kecuali di tahun 2020,konsumsi nya memang turun karena ada Pandemi Covid-19”.

Kami juga sudah melakukan upaya terkait dengan kebutuhan, khusunya kebutuhan masyarakat terkait dengan Mitan
.jadi sekali lagi di sini kami tegaskan kepada masyarakat untuk tidak panik dan tidak termakan oleh brita-brita yang tidak dapat di pertanggung jawabkan,

“Bapa ibu bisa mengikuti sesuai surat edaran dari pada sekertaris kota Ambon, yang menyatakan bahwa beli lah 5-10 liter, sehingga semua masyarakat kebagian”.

Oleh sebab itu, dapat menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Dan kami selaku pihak Pertamina akan segera melakukan pemulihan yang cepat sehingga masyarakat juga tenang.

Kami juga mohon bantuan dari pada media juga menyampaikan yang baik kepada masyarakat tidak ada isu-isu lain, kami mohon lakukan pembelian Mitan secara antrian, atau mungkin nanti pembelian dalam jumlah yang cukup jangan melebihi. Biar semua masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan Mitan di kota Ambon,”tutupnya.

Ditempat yang sama ketua komisi II dari fraksi Gerindra Jhon Lewerrisa”sebanyak 1.600 pangkalan Mitan, kami DPRD provinsi Maluku sebagai fungsi pengawasan sampai di tingkat bawah untuk segera di bentuk satgas, dan meneliti apa yang terjadi sebenarnya.

Tadi Pertamina menyatakan Troping kepada ijin dan papan sudah melebihi, tapi apa yang disampaikan tapi faktanya memang kurang,”Pungkas Lewerrisa.

Ini Hasil Rapat Komisi III DPRD Maluku Bersama Mitra Bahas Penanganan Bencana

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, MALUKU.News – Komisi III DPRD Provinsi Maluku kembali menggelar rapat koordinasi bersama mitra terkait, membahas penanganan bencana di Kota Ambon, maupun di beberapa wilayah lainnya di negeri seribu pulau ini.

Rapat berlangsung di ruang paripurna, rabu (31/08/2022), dipimpin Wakil Ketua Komisi III Aleka Orno, serta dihadiri Dinas PUPR, Dinas PRKP, BPJN XVI Maluku, Balai Wilayah Sungai Maluku, ditambah tiga Kepala Desa (Kades) di kota Ambon, Masing-masing Kades Wayame, Waiheru dan Nania.

Wakil Ketua Komisi III Aleka Orno kepada wartawan, mengatakan dari hasil koordinasi, mitra telah menyampaikan berbagai upaya penanganan bencana yang telah dilakukan, terutama jalan, jembatan yang rusak maupun tertibun material longsor yang terjadi di ruas jalan SS penghubung Kabupaten SBT dan Maluku Tengah,

“Hari ini telah direspon oleh pihak BPJN, yang mana berkaitan cuaca ekstrem, sepanjang ruas jalan nasional mereka telah melakukan tugas mereka untuk mengatasi ruas jalan terdampak bencana,”ucapnya.

Begitu juga BWS, kata Orno titik bencana banjir, sebagai dampak meluapnya air sungai ke pemukiman juga telah diambil langkah konkrit terhadap hal dimaksud.

Pihaknya juga meminta Kepada BPJN maupun BWS agar terus mengawal berbagai program penanganan bencana yang telah diusulkan ke Kementerian PUPR, sampai pada tingkat realisasi.

Untuk persoalan banjir yang terjadi di tiga desa di Kota Ambon, yaitu Wayame, Waiheru dan Nania telah disampaikan masing-masing Kades, kata Orno dalam waktu komisi akan memanggil Pemerintah Kota Ambon, untuk membahas usulan penanganan dampak bencana di ketiga desa tersebut.

“Yang pasti seluruh persoalan yang disampaikan Kades, telah kami catat, dan akan disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Pemkot Ambon,”pungkasnya.

Munaswir: Kepemilikan Saham Bank Maluku – Malut Terancam Dikuasai Bank Lain

Penulis
redaksi.MN
-
0

Ambon, MALUKU.News – Bank Maluku – Malut sementara ini lagi mencari solusi untuk menambah modal inti, sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 12 /POJK.03/2020, yang akan mulai diberlakukan tahun 2024.

Pasalnya modal inti minumum yang ada di bank plat merah itu masih jauh dibawah modal inti yang ditetapkan sebesar Rp3 triliun. Untuk mencukupi hal tersebut, Bank Maluku Malut sementara ini menjajaki penyertaaan modal dari Bank lain, salah satunya dari Bank DKI.

Namun upaya ini ditentang Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Maluku, dikarenakan jika nilai penyertaan modal dari Bank DKI atau Bank lainnya harus dinaikan sampai 1,5 Triliun, sebagai dampak dari tidak terealisasi keterlibatan penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Maluku dan Maluku Utara beserta kabupaten/Kota selaku pemegang saham, maka kepemilikan saham Bank Maluku Malut bukan lagi Pemerintah Provinsi Maluku, melainkan Bank penyerta.

“Konsekuensinya Komisaris Utama akan berpindah tangan, dewan Direksi termasuk Direktur Utama akan ditentukan oleh Pemegang Saham mayoritas yaitu Bank DKI/Pemerintah DKI bila Bank DKI/Pemerintah DKI mau menjadi penyerta. Bahkan sangat mungkin namanya juga berubah,”tutur Jubir Fraksi Gerindra Andi Munaswir.

Dijelaskan Munaswir, pihaknya meminta agar perlu ada kajian yang tepat karena bila tidak, maka Bank Maluku Maluku Utara bisa collapse. Fraksi Gerindra juga mengusulkan agar Pemerintah Daerah sebagai Komisaris Utama melibatkan Konsultan Independen yang profesional sehingga dapat memberi solusi serta mampu meyakinkan para Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah daerah Kabupaten/kota di Maluku dan Maluku Utara, agar mau mendukung dan menambah dana penyertaan modal bagi Bank Maluku dan Maluku Utara.

“Pemerintah Daerah memperhatikan dan dengan serius menindaklanjuti catatan-catatan kritis dan krusial yang telah kami sampaikan di atas. Sehingga tidak ada lagi permasalahan yang berulang dari tahun ke tahun,”harapnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama (Dirut) Bank Maluku – Malut, Syahril Salimbar mengatakan permintaan dana ke bank swasta lainnya, bukan merupakan pinjaman, melainkan penyertaan modal.

“Jadi kalau diberitakan pinjaman itu hoax, melainkan penyertaan modal. Kondisi ini bukan hanya terjadi pada Bank Maluku – Malut, tetapi 14 bank swasta lainnya, yang belum mencapai modal inti Rp3 triliun,”ungkap Dirut.

Dijelaskan, untuk memenuhi modal inti, ada dua skenario yang dipakai Bank Maluku Malut, yaitu adanya stor modal dari pemegang saham dari Pemkab/Pemkot dan Pemprov Maluku, namun karena tidak jalan, sehingga diambil skenario kedua, yaitu kelompok usaha bank (KUB), artinya bekerjasama denga baik lain.

“Kita kelebihan dana Bank Maluku, jadi kita tidak pinjam, tetapi penyertaan modal.  Hal ini pernah dilakukan Bank Maluku – Malut pada tahun 1998-2000, bekerjasama dengan BNI. Jadi ini hanya KUB,”ucapnya.

Upaya ini, menurut Salimbar tidak akan mengambil ahli peran dari Pemda Provinsi Maluku sebagai pemegang saham pengendali.

“Jadi pemegang saham pengendali 43 persen, kalaupun ada bank lain masuk, bukan meminjam kepada kita tetapi menyertakan modal. jadi dia hanya pinjam lalu kita sertakan modal kalau untung, maka dibagi. Jadi penjelasan tidak pinjam uang, tetapi penyertaan modal itupun dibawah Pemprov 43 persen, atau mungkin hanya 20 persen, tidak ada kosekuensi apa-apa. karena kalau Bank Maluku kuat, maka bank lain akan keluar, karena itu ada perjanjian,”tuturnya.

Rencana ini, kata Salimbar juga masih dalam penjajakan MoU, karena untuk sampai ke tahun 2024 haru melalui beberapa tahapan mulai dari RUPS, hingga peraturan daerah (Perda).

“Jadi itu tahapannya mungkin 2023-2024 baru dia masuk, Jadi bisa dibatalkan, kalau nga ada persetujuan Perda nga mungkin,”tegasnya.

Gubernur Maluku Pimpin Apel Gelar Pasukan Pengamanan Jelang Kedatangan Presiden di KKT

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

SAUMLAKI, MALUKU.News – Dalam rangka Kunjungan Presiden RI Bapak Joko Widodo beserta ibu Negara Iriana Joko Widodo dan rombongan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brigade Infanteri 27/Nusa Ina – Batalyon Infanteri (Yonif) 734/Satria Nusa Samudera (SNS) di Saumlaki, menggelar Apel Gelar Pasukan Pengamanan, Rabu (31/08/2022).

Batalyon Infanteri 734/Satria Nusa Samudera atau Yonif 734 SNS merupakan Batalyon Infanteri yang berada di bawah komando Brigif 27/Nusa Ina, Kodam XVI/Pattimura.

Apel gelar pasukan dipimpin langsung Gubernur Maluku, Murad Ismail. Ribuan personel disiapkan dalam apel, diikuti jajaran TNI termasuk Kodim 1507/Saumlaki dan Polri dari berbagai kesatuan dengan berseragam atribut lengkap.

Hadir dalam apel gelar pasukan ini, Forkopimda Maluku diantaranya, Kapolda Maluku Irjen. Pol. Lotharia Latif, Pangdam XVI/Pattimura Mayjen Ruruh Aris Setyawibawa, Komandan Lantamal IX Ambon.Brigjen TNI (Mar) Said Latuconsina, Penjabat Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Danniel. E. Indey serta Forkopimda Pemerintah KKT.

Apel gelar pasukan kemudian dilanjutkan dengan pengecekan pasukan oleh Gubernur bersama dengan Kapolda Maluku Irjen. Pol. Lotharia Latif dan Pangdam XVI/Pattimura Mayjen Ruruh Aris Setyawibawa.

Pada kesempatan itu, Gubernur meminta kerjasama yang baik semua pihak termasuk media dalam menyambut kedatangan orang nomor 1 di negara ini.

“Dengan adanya kerjasama yang baik diharapkan tidak ada kendala saat bapak Presiden RI Joko Widodo berkunjung ke KKT,” harap Gubernur.

Petugas keamanan, jelas Gubernur, telah melaksanakan berbagai kesiapan dengan mengadakan apel dan latihan-latihan gabungan.

“Kasihan, petugas keamanan cape-cape, karena sudah beberapa hari ini apel dan latihan gabungan. Memang menyatukan persepsi ini kan susah sekali. Jadi sekarang kita sudah satu. Ya saya minta tolong bantu, doain kita biar dalam pelaksanaan pengamanan tidak ada hambatan,”tutup Gubernur.

Semetara itu, Dansatgas Pamwil PAM VVIP, Brigjen TNI Muchidin menerangkan, pasukan yang terlibat dalam pengamanan kepala negara sebanyak 2.576 personel. Ribuan anggota ini berasal dari unsur TNI/Polri dan Pemda. Mereka ditempatkan di dua lokasi pengamanan, yakni di Kota Ambon dan KKT.

“Kita bagi seperti ini, karena akan ada beberapa lokasi kunjungan yang akan dilaksanakan disini. Kita melaksanakan pengamanan secara terpadu yang dipimpin Paspampres, dan kita dari kewilayahan menyiapkan pasukan yang bersenjata maupun tidak bersenjata,” tutup Muchidin.

Pj. Sekda Maluku Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Secara Virtual

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, MALuKU.News – Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Sadali Ie mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi daerah bersama Kementerian Dalam Negeri, Selasa, (30/8/2022) secara virtual dari Kantor Gubernur Maluku.

Rakor inflasi ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian yang diikuti para gubernur, bupati/walikota, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Rakor yang digelar Kemendagri RI sebagai upaya menindaklanjuti arahan Presiden RI, Joko Widodo pada Rakor Nasional Pengendalian Inflasi 2022 di Istana Negara beberapa waktu lalu.
Dalam arahan, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan kenaikan inflasi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari di dunia termasuk Indonesia. Situasi global akibat pandemik Covid-19 ditambah lagi dengan perang Rusia-Ukraina mendorong terjadinya inflasi yang berdampak terhadap perekonomian dunia.

“kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Indonesia termasuk yang dianggap sukses oleh seluruh dunia menangani Covid-19 dan bisa survive secara ekonomi, karena semua kepala negara, semua kepala daerah berada para persoalan yang sama, yakni targetnya dalam menghadapi covid 19 bisa mengendalikan pandemi itu dengan berbagai indikatornya yang berdampak menurunanya kasus di bawah standard,”ucap Mendagri

Selain itu, Inflasi yang saat ini terjadi di dunia, cukup tinggi. Bahkan ada negara-negara di dunia yang sudah mengalami hyperinflasi.
“Negara sebesar Amerika Serikat saja inflasinya sudah mencapai 9 persen lebih bahkan Turki sudah sampai mencapai diatas 80 persen. Saya juga ingin menyampaikan yang mendekati 100 persen yaitu Srilangka, Afganistan, Pakistan sehingga telah menimbulkan persoalan persoalan yang banyak sekali,” jelas Tito.

Indonesia, lanjut Tito termasuk berhasil dalam pengendalian inflasi dibandingkan negara-negara lain. Inflasi Indonesia per Juli 2022 berada pada angka 4,94% (year on year). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan beberapa negara di dunia.
Namun demikian, ada hal yang perlu diwaspadai yaitu, ketidakmampuan negara-negara lain mengatasi Covid-19 dan ketidakmampuan negara lain menjaga ekonominya yang bisa berdampak ke Indonesia, karena Indonesia merupakan bagian dari system globalisasi ekonomi.

“Ditambah lagi Perang Rusia-Ukraina yang berdampak pada perekonomian dunia, dimana menyebabkan ekonomi global mengalami efek dari pertumbuhan yang lebih lambat dan inflasi yang lebih cepat. Dampak tersebut akan membuat system ekonomi global menjadi terganggu, berimbas kenaikan inflasi yang mengakibatkan kenaikan-kenaikan harga dan biaya hidup akan lebih tinggi,”paparnya.

Pemerintah Pusat saat ini, kata Tito tengah bekerja keras untuk mengendalikan inflasi dengan cara mempertahankan subsidi energi semaksimal mungkin, menahan laju suku bunga, mencari sumber energi yang harganya lebih murah, mengutamakan pangan yang bisa diproduksi di dalam negeri, mencari alternatif impor untuk sumber pangan yang tidak bisa diproduksi dalam negeri serta mendorong inovasi untuk mendapatkan sumber energi lain.

Terkait pengendalian inflasi, Tito menyampaikan beberapa hal penting antara lain ; pertama isu mengendalikan inflasi menjadi agenda prioritas para kepala daerah.

Kedua, mengaktifkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang melibatkan stakeholder lainnya, Polri/TNI, Forkopimda, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Perbankan dan seluruh kepala daerah kabupaten/kota.

Ketiga, mengaktifkan Satgas Ketahanan Pangan di Daerah. Satgas ini akan melakukan pemantauan harga komuditas setiap hari. Begitu ada kenaikan cepat lakukan analisis pendalaman suplainya kurang atau distribusinya saja. Dan segera carikan solusi. Yang bisa dilakukan solusi oleh tingkat II silahkan berinovasi untuk itu sesuai dengan koridor hukum yang ada.

Yang tidak bisa diatasi karena memang barangnya tidak ada disana misalnya, maka lapor kepada Satgas yang ada di tingkat provinsi dalam hal ini gubernur untuk diintervensi oleh provinsi. Kalau provinsi kemudian tidak bisa, komunikasikan dengan kita,”ujarnya.

Selain itu, setiap bulan, pemerintah pusat akan mengumumkan inflasi nasional juga inflasi yang ada per-provinsi.

“Harapan kita teman-teman para kepala daerah tingkat provinsi juga berkompetisi untuk menunjukan kinerja masing-masing untuk mengendalikan inflasi di daerah. Saya juga akan meminta rekan-rekan gubernur bersama pihak BI dan BPS juga mengumumkan inflasi tingkat kabupaten/kota masing-masing di provinsi, sehingga kita tahu yang mana yang baik kinerjanya untuk mengendalikan inflasi. Dan semuanya yang kita lakukan ini akan disampaikan kepada publik,”pungkas Tito.

DPRD Maluku Bakal Panggil Mitra Kaji Solusi Antisipasi Dampak Kenaikan BBM di Ambon

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, MALUKU.News – Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku Saudah Tethol ​​​​​menyatakan segera mengagendakan pembahasan secara komprehensif dengan Disperindag provinsi selaku mitra untuk mengkaji dan menemukan solusi kebijakan khusus untuk mengantisipasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kota Ambon yang akan berdampak pada kenaikan harga barang.

“Otomatis komisi III juga akan turut melakukan pengawasan terkait kenaikan harga BBM dan dampaknya, termasuk memastikan stok barangnya mencukupi dan diharapkan kenaikan harga jangan melampaui batas kewajaran, Jadi harus disesuaikan dengan harga transportasi yang ada,”ujarnya di Ambon, Selasa (30/08/2022).

Dijelaskan Saudah, sebelum terjadi kenaikan harga BBM khususnya jenis minyak tanah akibat sulit didapatkan masyarakat Kota Ambon, ketika dirinya masih menjadi ketua komisi II DPRD Maluku sudah pernah melakukan pembahasan. Sejak akhir 2021, BBM jenis minyak tanah sudah diprediksi akan mengalami kelangkaan sehingga komisi II sudah memperjuangkan itu ke BPH Migas untuk mengusulkan penambahan kuota.

“Kami sudah melakukan langkah-langkah antisipasi kelangkaan ini namun ternyata di pertengahan Agustus hingga saat ini masih terjadi kelangkaan, termasuk juga BBM jenis solar namun diharapkan jangan sampai terjadi kelangkaan yang berlebihan,”tandasnya.

Menurut Saudah, Komisi III DPRD Maluku juga mengingatkan para pedagang yang akan menaikkan harga barang kebutuhan pokok masyarakat jelang rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi oleh pemerintah sebaiknya wajar dan bisa terjangkau.

“Rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM jelas tidak bisa dihalangi dan otomatis akan berdampak terjadi kenaikan harga-harga barang kebutuhan pokok sandang maupun pangan di pasaran,”ungkapnya.

Saudah berharap, kenaikan harga bahan kebutuhan itu harus yang wajar, jangan sampai ada pihak-pihak yang berupaya mengambil keuntungan besar dari kenaikan harga BBM.

“Karena bantuan sosial yang akan diberikan pemerintah pascanaiknya harga BBM bersubsidi ini untuk membantu kelompok penerima manfaat yang pendapatannya kecil, bahkan tidak menentu,” katanya.

“Perlu ada penetapan harga dari pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kemudian meningkatkan pengawasan atau kontrol pergerakan harga barang di pasar agar kenaikannya juga bisa dianggap wajar,”katanya menambahkan.

1...228229230...280Halaman 229 dari 280