Beranda blog Halaman 227

Wenno : Ingatkan Pejabat Daerah Tidak Mutasi ASN Sesukanya

0

Ambon, MALUKU.News – Wakil Ketua Komisi I DPRD Maluku Yantje Wenno mengingatkan Penjabat Kepala Daerah tidak seenaknya menggunakan kewenangan untuk balas dendam kepada birokrat yang bersebrangan dan mengganti Aparatur Sipil Negara (ASN) sesukanya.

“Dengan terbitnya keputusan Mendagri, diharapkan Penjabat Kepala Daerah tidak menggantikan ASN sesukanya alias menggunakan kewenangan untuk balas dendam kepada birokrat yang bersebrangan,” tegas Wenno kepada Watawan di Baileo Rakyat karang panjang Ambon, Selasa (20/09/2022).

Menurutnya, Penjabat pada dasarnya bersifat sementara bukan dipilih oleh rakyat, tapi diangkat oleh Mendagri, sehingga ini yang harus diperhatikan jangan sampai disalahgunakan.

Lebih lanjut Politisi Partai Perindo ini memaparkan, memasuki tahun politik, memang bisa dikatakan ini merupakan suatu design politik sistematis dari pusat ke daerah, mengingat kewenangan yang diberikan cukup besar.

Wenno : Ingatkan Pejabat Daerah Tidak Mutasi ASN Sesukanya

0

Ambon, MALUKU.News – Wakil Ketua Komisi I DPRD Maluku Yantje Wenno mengingatkan Penjabat Kepala Daerah tidak seenaknya menggunakan kewenangan untuk balas dendam kepada birokrat yang bersebrangan dan mengganti Aparatur Sipil Negara (ASN) sesukanya.

“Dengan terbitnya keputusan Mendagri, diharapkan Penjabat Kepala Daerah tidak menggantikan ASN sesukanya alias menggunakan kewenangan untuk balas dendam kepada birokrat yang bersebrangan,” tegas Wenno kepada Watawan di Baileo Rakyat karang panjang Ambon, Selasa (20/09/2022).

Menurutnya, Penjabat pada dasarnya bersifat sementara bukan dipilih oleh rakyat, tapi diangkat oleh Mendagri, sehingga ini yang harus diperhatikan jangan sampai disalahgunakan.

Lebih lanjut Politisi Partai Perindo ini memaparkan, memasuki tahun politik, memang bisa dikatakan ini merupakan suatu design politik sistematis dari pusat ke daerah, mengingat kewenangan yang diberikan cukup besar.

Kalau dengan berdalih efisiensi birokrasi, sa pikir menciderai demokrasi, ini hanya bersifat sementara alias melanjutkan kebijakan kepada daerah sebelumnya, jika main ganti-ganti saja tentunya akan menciptakan iklim birokrasi yang tak sehat,”tegas Legislator Dapil Ambon ini.

Dikatakan, seharusnya penjabat kepala daerah lebih berfokus untuk urgensi permasalahan mendasar yang terjadi di daerahnya, misalnya ketertinggalan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, inflasi akibat melonjaknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM), dan tata kelola pemerintahan.

Wenno menambahkan, semoga semua proses sesuai kewenangan yang diberikan Mendagri, married system atau sesuai kualifikasi dan kompetensi dan sesuai kebutuhan.

“Sehingga ASN ditempatkan di posisi yang pas sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya, tidak semata-mata karena kewenangan itu lalu dilakukan seenaknya saja,”kata Wenno mengingatkan.

Sesuai dengan Surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian yang mengizinkan pelaksana tugas (pit), penjabat (pj), maupun penjabat sementara (pjs) kepala daerah (Kada) untuk memberhentikan hingga memutasi aparatur sipil negara (ASN).

Para plt, pj, dan pjs dapat mengambil keputusan tersebut tanpa izin dari Kemendagri, aturan itu tertuang jelas m Surat Edaran (SE) Nomor 82 5492/SJ yang diteken Mendagri Tito Karnavian pada 14 September 2022.

Pj. Sekda Maluku Buka Pelatihan Kepemimpinan Administrator

0

Ambon, MALUKU.News – Untuk membentuk dan mengembangkan kepemimpinan dan manajemen kinerja, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Daerah Provinsi Maluku, menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan V (Kelima), bagi PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Sorong Selatan, Kota Ambon, Kota Tual, Kota Sorong dan KPU RI Tahun 2020.

Pelatihan ini dibuka pelaksanaannya oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku, Sadali Ie, melalui pemukulan tifa, didampingi Ketua BPSDM Maluku Hadi Sulaiman dan Kepala Bidang
Pengembangan, Kompetensi Manajerial dan Fungsional (PKMF) Provmal, Faizal Ahmad.

Berlangsung di Hall Kantor BPSDM Daerah Provinsi Maluku, Senin, (19/9/2022), pelatihan ini diikuti 30 peserta yang berasal dari Kabupaten SBT 13 orang, Kota Ambon 1 orang, Kabupaten Bursel 3 orang, Kota Tual 10 orang, Kabupaten Sorong Selatan 1 orang, Kota Sorong 1 orang dan Kabupaten Kepulauan Aru 10 orang.

Gubernur Maluku Murad Ismail dalam sambutannya yang dibacakan Pj. Sekda Maluku, Sadali Ie mengatakan, pada hakekatnya keberadaan suatu organisasi pemerintah harus mendeskripsikan tujuannya dengan jelas. Hal ini untuk menjadi tolak ukur keberhasilan atau kegagalan dalam proses pencapaiannya. Untuk mengawal pencapaian tujuan tersebut maka menjadi tugas pemimpin organisasi, yang diwujudkan dalam suatu manajemen kinerja.

“Untuk dapat menampilkan kinerja organisasi yang memuaskan, diperlukan perubahan organisasi yang bersifat strategis. Cara kerja organisasi yang masih menganut asas seperti sediakala, tidak lagi memadai di saat ini dan di masa yang akan datang, ditengah persaingan yang bersifat lokal, domestik dan regional serta global,” katanya.

Menurut kepala daerah, organisasi yang ingin meningkatkan produktivitas dan efektivitasnya pada akhirnya akan menghadapi berbagai masalah yang timbul di masa depan. Untuk itu sangat diperlukan cara berpikir dan bertindak yang inovatif.
Inovasi dapat menyangkut penciptaan produk baru, struktur baru, hubungan baru dan bahkan juga kultur baru. Singkatnya, yang bercirikan organisasi masa depan ialah fleksibilitas, kreativitas dan inovasi.

“Dalam rangka mendukung terwujudnya birokrasi kelas dunia pada tahun 2005, pada setiap instansi pemerintah diperlukan sosok pegawai ASN yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik secara administrasi, pemerintahan dan pembangunan bagi keberlangsungan unit organisasi,” ujar Gubernur.

Olehnya itu, menurutnya sosok pegawai ASN yang dapat memainkan peran tersebut adalah pegawai yang telah memenuhi standar kompetensi, sehingga cepat atau lambatnya peningkatan kinerja organisasi akan ditentukan oleh kualitas manajemen kinerja, yang dilakukan pejabat pimpinan tinggi administrator pengawas dan pelaksana.

“Untuk itulah, pelaksanaan pelatihan ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi pejabat-pejabat administrator, dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan administrator, dengan sasaran adalah terwujudnya kompetensi kepemimpinan manajemen kinerja, bagi pejabat administrator dalam melaksanakan tugas jabatannya,” pungkas Gubernur.

Di akhir sambutannya, Gubernur menegaskan, peserta dituntut memiliki kompetensi untuk menerapkan kepemimpinan Pancasila dalam mentransformasikan perubahan di sektor publik, melalui prinsip manajemen mutu dan rencana suksesi perubahan kinerja organisasi, dengan mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya dalam memimpin aksi perubahan kinerja organisasi pada unit kerja masing-masing.

Ia berpesan, para peserta membangun tekad untuk memperbaiki, mengkoreksi cara berpikir dan cara memandang persoalan. Bila dulunya lebih banyak dilihat dari kepentingan sendiri, kelompok instansi dan sektornya, namun kini, merubah pandangan dari perspektif kepentingan publik yang lebih besar dalam menyelesaikan persoalan.

“Marilah kita bangun komitmen bersama-sama untuk memberikan kontribusi terhadap perbaikan kualitas instansi masing-masing. Marilah kita tingkatkan semangat dan keberanian untuk mengambil tindakan dan resiko, dalam rangka menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi kepentingan publik,” pesannya.

Acara dilanjutkan dengan penyematan tanda peserta kepada dua perwakilan peserta oleh Pj. Sekda.

Sadali Le Ingatkan Masyarakat Bentengi Diri, Tolak Berafiliasi Dengan Kelompok Radikal dan Teroris

0

Ambon, MALUKU.News – Penjabat Sekda Maluku, Sadali Ie membuka acara Sosialisasi Deteksi Dini Masuknya Radikalisme dan Terorisme serta Pencegahannya di Maluku, yang diselenggarakan Yayasan Baku Kele Maluku (YBKM), yang berlangsung di Sekretariat YBKM, Kelurahan Tihu, Senin, (19/09/2022).

Sosialisasi yang mengusung tema “Perangi Radikalisme Intoleransi Separatisme Maluku Aman atau disingkat PRISMA”, menghadirkan pembicara, Kol. Inf. Ade EP dari Kodam XVI/Pattimura, Handy. H.S, perwakilan Polda Maluku, Ketua YBKM, Rusli Amiluddin dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maluku, Abdullah Latuapo. Sosialisasi diikuti 30 orang peserta yang berasal dari beberapa kelompok elemen masyarakat.

Dalam sambutannya, Sekda atas nama Pemerintah Provinsi Maluku memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Sosialisasi Deteksi Dini Masuknya Radikalisme dan Terorisme serta Pencegahannya.

“Mengatasnamakan pemerintah daerah, saya menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada pengurus YBKM yang telah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi ini dalam rangka meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan bagi masyarakat,” ujar Sekda saat membuka acara sosialisasi tersebut.

Dikatakan, paham radikalisme dan terorisme senantiasa mewarnai perjalanan sejarah bangsa Indonesia, dimana aktivitas kelompok radikal dan teroris melalui aksi dan ancaman kekerasannya, kerap menghantui kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang tidak hanya menimbulkan kerugian material dan nyawa serta menciptakan rasa takut di masyarakat, melainkan telah mengoyak keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara, karena telah membuat kita saling curiga dan memusuhi, serta telah mencabik ikatan persaudaraan dan nilai-nilai toleransi yang sejatinya menjadi kultur bangsa ini.

Bahkan, saat ini perkembangan aksi kelompok radikal dan terorisme terus mengalami perubahan, baik menyangkut modus bentuk ancaman, jaringan maupun sasaran dan target aksi teror, mengingat telah terjadi pergeseran paradigma dari sasaran arah fisik kepada pola pikir masyarakat melalui pemahaman ideologi radikal, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya media sosial sebagai media propaganda, rekrutmen dan kepentingan aksi teror lainnya yang perlu diwaspadai.
“Dampak ini tentunya akan berdampak negatif terhadap ikatan persaudaraan dan nilai toleransi yang sudah menjadi kultur negara,” kata Sekda mengingatkan.

Terkait dampak ini, Sekda pun mengingatkan masyarakat, khususnya di Provinsi Maluku untuk membentengi diri serta membangun kesadaran wawasan kebangsaan. Ia juga meminta untuk tidak mudah terhasut dengan ajakan orang dan atau kelompok tertentu yang berafiliasi dengan kelompok radikal dan teroris, sehingga dapat meminimalisir perkembangan paham tersebut.

“Saya juga meminta masyarakat segera melaporkan kepada pihak terkait, jika ditemui orang per orang dan kelompok tertentu, yang menyebarkan paham radikalisme dan terorisme sehingga mendapatkan penanganan seperlunya,” imbau Sekda.

Menurutnya, mendeteksi paham dan gerakan radikalisme dan intoleransi yang menginfiltrasi di setiap sektor kehidupan masyarakat tentunya cukup rumit.
“Karena itulah, deteksi dini terhadap radikalisme harus dibangun dengan melibatkan peran seluruh elemen. Masyarakat, sekolah, perguruan tinggi, tempat kerja, organisasi dan pemerintah, sudah harus ada aturan-aturan dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi radikalisme dan terorisme,”imbau Sekda.

Masih kata Sekda, tanggung jawab pencegahan radikalisme dan terorisme yang dilakukan individu maupun kelompok, bukan semata-mata menjadi tugas pemerintah saja, tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, dengan demikian, perlu dilakukan langkah konstruktif dan komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Maluku.

“Untuk itu, kami harapkan, sosialisasi yang dilaksanakan di saat ini, tentunya merupakan momentum strategis untuk membangun kesadaran masyarakat dalam mencegah penyebaran paham radikalisme dan terorisme, serta melakukan gerakan penyadaran atas ancaman dan bahaya radikalisme dan terorisme secara berkelanjutan, terukur serta sesuai kearifan lokal masyarakat, yang menghormati dan menghargai keragaman dalam masyarakat,” tandas Sekda.

Ditempat yang sama, Ketua YBKM, Rusli Amiluddin, menjelaskan, kegiatan ini bertujuan, untuk meningkatkan kesadaran pentingnya Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia serta meningkatkan semangat nasionalisme dan patriotisme remaja dan pemuda.
“Inilah tujuan utama, sehingga kami menggelar sosialisasi ini,”terang Rusli .

Menurutnya, perlu dilakukan cara untuk mencegah radikalisme dan terorisme di Indonesia khususnya di Maluku. Pertama dengan toleransi terhadap sesama umat beragama, yang berarti hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain. Kedua, bersatu tanpa mengedepankan ego atau golongan.

“Selanjutnya, pelajari Pancasila sebagai dasar negara, terus sayangi saudara sebangsa dan setanah air, hindari doktrin kelompok yang radikal, dan yang terakhir jagalah perdamaian antar ras, suku, dan golongan,” tutup Rusli

Lating : Mengenal Pentingnya Berlalu Lintas Bagi Anak Usia Dini

0

Ambon, MALUKU.News – Untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, Polda Maluku melakukan pelatihan tentang Pendidikan Keselamatan Berlalu-Lintas (PKBL) untuk Anak Usia Dini.

Hal tersebut disampaikan, Kanit Sijemen Ofsreg Ditlantas Polda Maluku Akp. Ibrahim Lating di Hotel Manise, Senin (19/09/2022).

Polda Maluku bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, akan melakukan program baru yang dituangkan dalam MoU tentang PKBM untuk anak usia dini.

“Pendidikan sejak usia dini begitu penting dalam membentuk karakter seorang anak, sedari kecil mereka sudah harus diajarkan hal-hal baik semacam tertib lalu lintas,” ungkap Lating.

Masa kanak-kanak merupakan fase awal dalam kehidupan manusia, dan pada fase ini mereka cenderung lebih mudah untuk menyerap nilai-nilai. Termasuk pengetahuan berlalu lintas karena nantinya jika mereka memasuki usia sekolah, remaja dan dewasa mereka akan selalu berinteraksi dengan sistem lalu lintas dan jalan raya dalam menjalankan aktivitasnya.

Lating menjelaskan, bagaimana caranya berjalan di zebracros sesuai dengan aturan lalu lintas, karena kita lihat anak sebagai penerus bangsa.

Lanjut Lating, kecelakaan bukan hanya terjadi untuk orang dewasa saja, tetapi anak-anak juga cukup banyak.

Harapan Lating kedepan, semoga yang disampaikan ini bisa ditindaklanjuti oleh guru-guru, dan kami dari Ditlantas Polda Maluku siap apabila dibutuhkan oleh sekolah.

Untuk memberikan pencerahan tentang ilmu lalu lintas tentang tatib lalu lintas, kita akan siap selama ini sudah dilaksanakan oleh unit kamsel, baik di tingkat Polda maupun tingkat Polres.

“Ada juga yang namanya polisi go to school tingkat TK, SD, SMP dan SMA kemudian Perguruan Tinggi. Ada juga polisi cilik (pocil) bertujuan untuk menanamkan kedisiplinan dan memberikan proses pembelajaran tentang tata tertib berlalu lintas serta cara baris berbaris, “ujarnya.

Oleh karena itu kami juga menanamkan ke disiplin untuk bekerja, bertutur kata dan bertingkah laku di jalan pada saat mau ke sekolah maupun pulang dari sekolah, ” pungkas Lating.

Dalam kegiatan Pelatihan ini, Polda Maluku menggandeng Jasa Raharja, dan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku. Turut hadir dari Guru-guru Sekolah Dasar (SD) dan Taman Kanak-Kanak (TK).

Turun Reses di KKT, Yeremias Terima Keluhan dan Permintaan Masyarakat

0

Ambon, MALUKU.News – Anggota DPRD Provinsi Maluku Anos Yeremias, melakukan reses di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) banyak menerima keluhan dan permintaan saat melakukan reses.

Di Desa Lorwembu kecamatan Kormomolin, masyarakat menyampaikan keluhan akibat setiap tahun selalu mengalami langganan banjir, “ungkap Yeremias di Ambon, Senin (19/09/2022).

Sehingga banjir yang terjadi akibat dari sedimen yang cukup tinggi dan juga saluran yang memang perlu pembedahan.

Setelah mendengar keluhanan masyarakat, dirinya turun langsung dan meninjau daerah aliran sungai di desa itu, dan memang betul, “ujar Yeremias.

“Masyarakat juga berharap mudah-mudahan anggaran yang akan datang tahun 2023, ada intervensi program dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku ke Desa Lorwembun Kecamatan Kormomolin Kabupaten KKT”.

Menurutnya peristiwa banjir, bukan baru kali ini, tapi sejak dari tahun 70-an sudah terjadi yang selama ini memang tidak ada penanganan,”Ucapnya

Olehnya itu, ketika melakukan reses disana, masyarakat berharap dan sangat agar tahun 2023 dapat di akomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Maluku.

Hasil Reses Hasanussi, Temukan Keluhan Masyarakat

0

Ambon, MALUKU.News – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Ayu Hindun Suhitta Hasanusi, mengakui ada sejumlah keluhan yang disampaikan masyarakat saat melakukan reses di daerah pemilihannya.

Menurutnya, keluhan masyarakat pada umumnya berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, pasalnya setelah Pandemi Covid-19, masyarakat hampir sebagian besar mengalami kesulitan ekonomi.

“Ada beberapa hal yang kami tanyakan langsung kepada masyarakat, apa aja yang mereka butuhkan,”ujarnya di Ambon, Senin (19/09/2022), kepada awak media.

Diungkapkan, masyarakat meminta pengadaan alat-alat yang bisa membantu untuk melakukan usaha secara mandiri agar mendapatkan penghasilan, seperti misalnya, peralatan masak memasak, peralatan buat adonan kue, peralatan bengkel, dan lain sebagainya.

“Tentunya di dalam Kota Ambon sendiri fasilitas air bersih masih minim, contohnya di daerah-daerah seperti Waiheru dan Batu Merah yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih,”imbuhnya.

Selain itu ada juga permasalahan terkait infrastruktur jalan di dalam kota yang rusak, “Terkait hal ini kita akan koordinasikan dengan dinas terkait supaya jalan tersebut bisa di perbaiki kembali,”ujarnya.

Ditambahkan selain jalan atau air bersih, sektor Pertanian juga sangat membutuhkan pengadaan bibit-bibit serta peralatan pertanian juga pupuk.

“Apalagi pupuk sekarang ini sudah tidak ada subsidi, sehingga para petani agak kesulitan mendapatkannya, padahal kita sendiri ini harus mengakui, sebagai masyarakat juga butuh sayuran setiap hari untuk di konsumsi,” kata Hasanusi lagi.

Terkait masalah infrastruktur, Ia menegaskan hal tersebut harus menjadi perhatian pemerintah, karena akibat musim hujan bangak talud yang jebol, salah satunya di Wayamme, Nania, bahkan jalan air yang tadinya sesuai dengan alurnya itu sudah berpindah ke pemukiman masyarakat.

“Sebagai Sekertaris Komisi III, saya sudah memanggil beberapa kepala desa sesuai dengan laporan dan surat permohonannya ke DPRD Maluku untuk bergandengan tangan, bekerja sama supaya bisa menanggulangi masalah masalah ini,”pungkasnya.

Wenno : Desak Pemerintah Segera Atasi Angka Kemiskinan

0

Ambon, MALUKU.News – Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Yantje Wenno secara tegas, meminta perhatian Pemerintah Kota Ambon maupun Pemerintah Provinsi Maluku, segera mengatasi angka kemiskinan di Kota Ambon yang saat ini masih relatif naik.

Saat dirinya melakukan reses di Wilayah Kota Ambon, masyarakat yang sampai saat ini dikatakan katagori miskin, rata-rata hidup dibawa garis kemiskinan, inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah, baik kota maupun provinsi.

Selain itu masyarakat Kota Ambon yang tinggal di pesisir pulau Ambon, seperti di Mahia dan Ema, yang mengalami kendala transportasi.

“Sehingga sampai saat ini tidak ada angkot sampai di desa tersebut, Itu menjadi kendala. Terus jalan juga masih relatif rusak, dan ketersediaan air bersih,” ungkap Wenno di Ambon Senin (19/09/2022).

Bahkan masih banyak terdapat rumah warga yang kategori miskin, sehingga dibutuhkan sentuhan renovasi rumah. “Ini keluhan masyarakat yang kita temui di lapangan. Dan ini menunjukan angka kemiskinan mengalami kenaikan di Kota Ambon belakang ini,”ungkapnya.

“Wenno berharap, masalah ini menjadi perhatian pemerintah kota dan pemerintah provinsi untukbmemback up”.

Gubernur Murad Pimpin Upacara Peringatan Harhubnas

0

Ambon, MALUKU.News – Gubernur Maluku, Murad Ismail, menjadi Inspektur upacara dalam rangka Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) Tingkat Provinsi Tahun 2022, yang di pusatkan di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, Sabtu (17/09/2022).

Sekitar pukul 7.30 Wit, Gubernur terlihat tiba di lokasi upacara, dengan menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) lengkap.

Dalam upacara tersebut hadir Forkopimda Provinsi Maluku, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, para pimpinan instansi vertikal dan lingkup Pemerintah Provinsi Malku, pimpinan perbankan, BUMN/BUMD, jajaran pegawai dari Dinas Perhubungan Maluku serta perwakilan TNI/Polri, Satpol PP setta insan transportasi.

Gubernur Murad Ismail, saat membacakan amanah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan, di tengah masa pemulihan dari pandemi, banyak negara mengalami krisis ekonomi dengan tingkat inflasi yang melambung tinggi.

“Namun kita patut bersyukur Indonesia termasuk negara yang mampu menghadapi krisis global ini,” kata Menhub.

Di sektor transportasi nasional, sebut Menhub Budi Karya, kebangkitan itu mulai tetlihat, dimana, data BPS menunjukan sektor transportasi telah berhasil tumbuh 21, 27 persen di kuartal kedua tahun 2022, dan memberi sumbangan positif, terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,44 persen.

“Pencapaian ini, harus kita syukuri ditengah tantangan, sektor transportasi masih memberi kontribusi yang berarti bagi Indonesia,” ujarnya.

Untuk itu, Menhub menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada seluruh insan transportasi di manapun berada, yang bertugas di kota, di desa, di perbatasan dan di pulau pulau terpencil, yang telah mengabdi demi menjaga konektivitas di seluruh penjuru negeri.

Menhub mengajak untuk tetap mengenang jasa-jasa para pendahulu, yang telah gugur dalam tugas memajukan transportasi Indionesia.

“Kita kenang mereka semua sebagai pahlawan trasportasi,” ujarnya.

Menhub juga mengingatkan, di tengah pencapaian yang baik ini, harus diakui masih banyak hal yang harus dibenahi. Dikatakan, ada banyak pembangunan yang harus dituntaskan untuk meningkatkan konektivitas di seluruh nusantara.

“Masih banyak pekerjaan rumah untuk meningkatkan keselamatan trasportasi, perlu lebih agresif lagi, untuk menciptakan integrasi antar moda di seluruh Indonesia, dan juga tantangan-tantangan lainnya,” tuturnya.

Tantangan tersebut, tegas Menhub, tidak akan bisa dihadapi, tanpa kolaborasi, tanpa sinergi antara pemangku kepentingan di sektor transportasi.

Oleh karena itulah, Hari Perhubungan tahun ini mengambil tema “Bangkit Maju Bersama”, kita tak akan cepat bangkit jika kita tidak bersama dan tidak bersatu. Ibarat kata pepatah, “Sebatang lidi akan mudah dipatahkan, tapi segenggam lidi akan sulit diruntuhkan”.

“Begitu juga seluruh stakeholders harus bahu membahu, untuk membangkitkan kembali sektor transportasi, tentu dengan peran kita masing-masing. Semuanya untuk menopang berbagai sektor kehidupan masyarakat, yang akan berdampak pada tetwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, sesuai cita cita bersama,” ujarnya.

Jokowi Minta Penyaluran BLT BBM di Percepat

0

Tiakur, MALUKU.News – Presiden Joko Widodo meminta penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) untuk dipercepat, sehingga saat ini penyaluran BLT BBM mencapai 40 persen, dari target yang ditetapkan oleh pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi usai meninjau penyerahan BLT BBM, sembako, dan BLT kepada peserta program keluarga harapan (PKH) di Kantor Pos Cabang Pembantu Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kamis (15/09/2022).

“Di seluruh Indonesia telah tersalurkan kurang lebih 40 persen, memang masih banyak yang belum, masih 60 persen. Ini akan terus kita dorong agar itu bisa segera cepat diselesaikan,” ujar Presiden.

Presiden juga memastikan bahwa BLT BBM tersebut akan diserahkan kepada seluruh masyarakat penerima manfaat hingga ke pelosok Tanah Air. Presiden menyebut saat ini Kabupaten Maluku Barat Daya yang merupakan salah satu kepulauan terluar Indonesia telah memulai penyaluran BLT BBM tersebut.

“Ini Kabupaten Maluku Barat Daya termasuk kepulauan terluar yang berdekatan dengan Timor Leste, yang berdekatan juga dengan Australia,” ungkap Presiden.

“Ini sudah kita serahkan BLT BBM di wilayah ini telah dimulai,” tandas Presiden.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana Joko Widodo dalam kegiatan tersebut adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Bupati Maluku Barat Daya Benyamin Thomas Noach.