Ambon, MALUKU.News – Rapat Koordinasi Daerah penyusunan peta jalan (Roadmap) Hilarisasi Investasi Strategis sektor minyak bumi, gas bumi, dan perikanan tahun 2022, maluku, Kamis (08/09/22).

Turut hadir dalam kegiatan ini: Mentri Investasi/BKPM yang diwakili oleh PLT. Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis secara Virtual oleh kepala bidang tata usaha Ibu Elfamira, Staf khusus bidang peningkatan pengusaha Nasional yang secara Virtual Bpk. Pradana Indra Putra, Sekda Provinsi Maluku Sadali Lee, Kepala OPD Lingkup pemerintahan Provinsi Maluku, Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Maluku, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Maluku, Kepala Perwakilan SKK Migas wilayah Papua dan Maluku, Kepala Pelaku Usaha atau Asosiasi, TIM KSO Sucofindo Indef Amythas.

Dalam sambutan Sekda Provinsi Maluku Sadali Lee ia menyampaikan bahwa “Secara umum potensi sumber daya alam (SDA) Provinsi Maluku terbagi dalam lima sektor utama yaitu perikanan, perkebunan, pariwisata pertambangan, dan energi.

Lima sektor ini belum tergarap secara maksimal, baik oleh masyarakat dan juga investor. Potensi inilah bisa dimanfaatkan dalam maupun luar Negeri sehingga sehingga menimbulkan multiplier effect bagi pertumbuhan perekonomian Maluku, khususnya masyarakat Maluku di masa mendatang, “ujarnya.

Provinsi Maluku memiliki potensi perikanan mencapai 4.8 juta Ton per Tahun dari sembilan wilayah Fishing ground utama Indonesia, tiga diantarannya berada di Provinsi Maluku yaitu Laut Banda, Laut Arafuru dan laut Seram.

Provinsi Maluku sangat potensial dalam bidang pertambangan mineral yang mana terdapat beberapa jenis bahan galian bernilai tinggi pada beberapa pulau di wilayah maluku, seperti logam dasar, mika, pasir kuarsa, dan nikel. Sebagian daerah sudah dieksplorasi dan sudah produksi.

Dirinya menambahkan, Provinsi Maluku juga memiliki 16 cekungan Migas yang potensi pengembanganya sebagai cadangan energi Nasional jangka panjang, salah satunya adalah Blok Masela.

Ditempat yang sama Sekertaris MALUKU Energi Abadi (MEA), Muhammad Mohyin menyampaikan, dari launching 500 mega watt nya pak Gubernur Maluku di bulan Maret tahun lalu. Seperti yang saya sampaikan tadi kan sebetulnya kalau potensi produksi lapangan login milik sitik itu dioptimasi untuk.

Produksi untuk mendukung gasifikasi di Maluku itu sebetulnya kebutuhan listrik di Maluku itu bisa terpenuhi.

“MEA sebetulnya masih lama Blok Masela itu. Saya berharap kita ngak akan memfokuskan energi ke Masela. Tapi fokuskan Energi kita di depan mata, Tahun depan sudah bisa beroperasi, “bebernya.

Di depan mata itu produksi sitik itu 1/3 masela, jadi 1.2-3.6 triliun kaki kubik. Marseli itu di umumkan 9, kalau ini 3 ya 1/3nya Marsela. Jadi 1/3nya marsela aja agar bisa terang benderang dan kita alikan aja energi ke 2 agar bisa pemerintah pusat mendukung Maluku Ini terang benderang. Punya listrik, dari listrik masyarakat bisa berproduksi.

“Harapan agar program Hilarisasi ini next, Maluku sudah mengambil kebijakan bahwa kita butubutuh listrik. Biar PJMD maluku 2019-2024 kita hanya butu listrik. Jadi listrik terpenuhi, baru kita berbicara hulu dan hilir risasi,”pungkas Mohyin.

Ambon, Maluku.News – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Maluku, Titus F. L. Renwarin menegaskan, Gubernur Maluku, Irjen Pol (Purn) Murad Ismail, tidak tahu menahu kalau ada tagihan kepada para pengusaha, membawa-bawa namanya.

Bahkan, orang pertama didaerah ini tidak pernah memerintahkan siapapun untuk mengambil dana kepada pihak manapun termasuk kepada para pengusaha.

“Jadi kalau ada rumor atau informasi, bahkan pemberitaan kalau Pak Gubernur tahu ada tagihan atau perintah ambil uang kepada para pengusaha atau pihak lain tidak benar sama sekali,”tegas Renwarin, di ruang kerjanya, Kamis (08/09/2022).

Pernyataan Renwarin, sekaligus menepis pemberitaan yang beredar di media bahwa, Ketua HIPMI Maluku Asiz Tuni, diduga menagih pengusaha untuk disetor ke Gubernur Maluku.

“Tidak benar itu. Pak Gubernur tidak pernah memerintahkan Azis Tuny untuk menagih uang kepada pengusaha Asosiasi Pedagang Pasar Mardika Ambon (APMA),”tegasnya.

Dia menjelaskan, pihaknya sudah melakukan komunikasi via aplikasi Whatsapp dengan Azis Tuny. Kata diadakan, Azis Tuny, sudah mengklarifikasi semua pemberitaan media terkait dirinya yang meminta sejumlah uang ke pedagang dengan membawa-bawa nama Gubernur Maluku.

“Azis Tuny, mengatakan bahwa berita tersebut informasinya tidak benar dan fitnah, karena sebagai pribadi dan Ketua HIPMI Maluku termasuk orang dekat Pak Gubernur, tidak pernah mengatasnamakan Bapak Gubernur untuk minta uang di pedagang Mardika,”tandasnya.

Meski begitu, Renwarin mengaku, Azis Tuny, punya hubungan sangat baik dengan para pedagang Pasar Mardika, khususnya yang berhimpun di Asosiasi Pedagang Pasar Mardika Ambon (APMA).

“Sejak terjadi relokasi lebih dari 2.000 pedagang direlokasi saat gedung Pasar Mardika Ambon, direhabilitasi lewat dana APBN. Azis Tuny saat itu, ikut mengadvokasi para pedagang untuk mendapat tempat jualan yang layak,”terang Renwarin menirukan pernyataan Azis Tuny.

Tak hanya itu, lanjut Renwarin, Azis Tuny minta kepada Ketua APMA, Alham Valeo, segera memberikan penjelasan dan klarifikasi sehingga tidak menimbulkan opini yang semakin membias di masyarakat dan Azis juga menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Gubernur.

“Atas nama pribadi (Azis Tuny), saya minta maaf kepada Gubernur Maluku Bapak Murad Ismail, karena berita ini telah membawa nama Pak Gubernur. Beliau saya sudah anggap bukan saja sebagai pemimpin di daerah ini, tapi sudah sebagai orang tua saya. Pak Gubernur orang baik, dan saya tidak akan berkhianat kepada beliau dengan masalah seperti ini” jelas Titus, kembali menirukan pernyataan Azis Tuny .

Bahkan, ketika diruang kerja Kadis Kominfo Maluku, Alham Valeo, Ketua APMA, menegaskan Gubernur Maluku, tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan ini sekaligus meminta maaf kepada Gubernur Maluku Murad Ismail.

“Jadi sekali lagi beta (AI) tegaskan bahwa permasalahan ini seng ada sangkut pautnya dengan Pak Gubernur, karena sampai sekarang ini pula saya belum pernah bertemu langsung dan bertatap muka dengan Pak Gubernur, ini yang perlu beta tegaskan kepada masyarakat dan teman-teman media.”paparnya.

“Terakhir saya (Al) sangat memohon maaf kepada pak gubernur atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat berita ini, mudah-mudahan beliau memaklumi dan memaafkan saya karena benar-benar ini diluar beta punya perkiraan, saya juga tidak tahu kenapa sampai terjadi berita viral seperti ini.” jelas Titu.

Untuk itu, Renwarin, mengharapkan kepada semua pihak agar tidak lagi mempolemikan persoalan ini karena Azis Tuny dan Al telah menegaskan bahwa Bapak Gubernur Maluku Murad Ismail, tidak tahu menahu terkait persoalan tersebut.

Ambon, MALUKU.News – Dalam rangka memberikan pengetahuan bagaimana cara mengkaji kebutuhan pasca bencana dan penyusunan renaksi rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana secara cepat, tepat dan terpadu, BPBD Provinsi Maluku menyelenggarakan Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Paska Bencana atau Jitupasna, Rabu, (07/09/2022) di Grand Avira Hotel, Batu Merah, Ambon.

Tujuan pelatihan ini, tak lain untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) BPBD dan SKPD terkait serta stkeholder dalam rangka penerapan prinsip-prinsip dan sistem serta manajemen JIitupasna dalam kegiatan Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana di Maluku.

Pelatihan dibuka secara resmi oleh Pj. Sekda Maluku, Sadali Ie didampingi Plt Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Maluku, Syarif Hidayat di tandai dengan pemukjlan tifa.

Pj. Sekda saat menyampaikan sambutan Gubernur Maluku menyampaikan, kegiatan ini merupakan salah satu kebutuhan dasar mengingat wilayah timur Indonesia , khususya Provinsi Maluku merupakan salah satu daerah yang rawan terhadap bencana, sehingga tentunya membawa dampak yang besar, karena selain merusak infrastruktur juga dapat memakan korban jiwa.

Berkaca pada bencana gempa bumi berkekuatan 6,5 skala Richter yang terjadi di Provinsi Maluku tahun 2019 yang melanda Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Barat dan Kota Ambon, di mana data kerusakan dan kerugian serta kebutuhan pasca bencana sangat besar sehingga perlu dan penting dalam hal pemulihan dampak pasca bencana.

“Oleh karena itu, diperlukan pengkajian kebutuhan pasca bencana (Jitupasna) untuk mempermudah pengambilan kebijakan dalam melakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah bencana,”harap Sekda.

Jitupasna, jelas Sekda, merupakan instrumen pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan program serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang berlandaskan pada informasi yang akurat dari para pihak yang terdampak bencana dalam bentuk dokumen Rencana Aksi (RENAKSI).

Hal ini, sebut Sekda, selaras dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
Lanjutnya, pada pasal 4 penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi, memerlukan dokumen Jitupasna, perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pengalokasian sumber daya dan dana, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

Begitu juga Renaksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana adalah dokumen perencanaan pemulihan pasca bencana berupa rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan dalam periode waktu tertentu yang disusun secara bersama antar BPBD dan OPD terkait dan pemangku kepentingan lainnya,” papar Sekda.

Untuk itu, sehubungan dengan pelatihan ini, Sekda menyampaikan apresiasi kepada BPBD yang telah menyelenggarakan pelatihan Jitupasna ini.

“Ucapan terima kasih juga , kami sampaikan kepada narasumber dari BNPB RI yang telah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu kepada para peserta di Provinsi Maluku,” tandas Sekda.

Sementara itu, Plt Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Maluku, Syarif Hidayat menyampaikan, penanggulangan bencana dilakukan dengan prinsip dasar membangun yang lebih baik (build back better) dan pengurangan risiko bencana (disaster risk reduction) dan diwujudkan dalam bentuk Renaksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

Rangkaian proses penilaian kerusakan, kerugian dan kebutuhan dilakukan melalui Pengkajian Kebutuhan Pascabencana atau Post Disaster Need Assesment/Jitupasna.

Pengkajian ini, jelas Syatif Hidayat, merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menetapkan kebijakan program maupun kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Sehingga untuk mewujudkan komitmen tersebut, maka pada hari ini BPBD Maluku melakukan Kegiatan Pelatihan Jitupasna dengan mendatangkan Narasumber dari BNPB dan Peserta kegiatan berasal dari berbagai instansi terkait di Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku,”imbuhnya.

Jitupasna/Post Disaster Need Assessment (PDNA), sebutnya, adalah suatu rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, dan perkiraan kebutuhan.

“Jitupasna penting dilakukan karena, berfungsi sebagai catatan mengenai kerusakan yang disebabkan oleh bencana yang sudah terjadi, Memberikan perkiraan kerugian untuk digunakan pada proses penghitungan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi, Memberikan gambaran atau bukti, manfaat yang akan didapat dari kegiatan mitigasi, Memberikan informasi bagi (stakeholder) masyarakat yang rentan atau berpotensi menjadi korban,” tuturnya.

Untuk itu, harap Syarif, setelah mengikuti pelatihan Jitupasna, peserta memiliki pemahaman yang sama terkait sistem dan manajemen kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Maluku dengan prinsip “bulid back better”(membangun yang lebih baik),” tandasnya.

Terkait penyelenggaraan pelatihan ini, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Maluku, M. Jen Tomagola selaku ketua panitia, menyebutkan, pelatihan diikuti sebanyak 20 orang, terdiri dari BPBD Provinsi Maluku dan SKPD Teknis Terkait di Lingkungan Provinsi Maluku. Kegiatan akan berlangsung selama tiga hari sejak tanggal 7 hingga 9 September mendatang.

“Tujuan pelatihan ini, tak lain untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) BPBD dan SKPD terkait serta stkeholder dalam rangka penerapan prinsip-prinsip dan sistem serta manajemen JIitupasna dalam kegiatan Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana di Maluku,” tandasnya.

Ambon, MALUKU.News – Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno didampingi Ibu Beatrix Orno menghadiri syukuran HUT ke-447 Kota Ambon, yang digelar Pemerintah Kota Ambon, di Kediaman rumah dinas Walikota Ambon, Rabu malam, (07/09/2022).

Turut hadir dalam acara syukuran, Sekot Ambon, Agus Ririmase, Rektor Unpatti Ambon, M. J. Sapteno, Penjabat Bupati Buru, Djalaludin Salampessy beserta isteri, Anggota DPRD Maluku, Elviana Pattiasina, sejumlah pimpinan OPD Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemkot Ambon serta tokoh agama, tokoh masyarakat.

Dalam kesempatan itu, atas nama Pemerintah Derah Provinsi Maluku, Wagub menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun ke 447 Kota Ambon.

“Kami dari Pemerintah Daerah Provinsi Maluku mengucapkan selamat hari ulang tahun Kota Ambon,” singkat Wagub.

Ditempat yang sama, Pj. Walikota Ambon, Boedewin Wattimena mengatakan, bila memaknai perayaan ulang tahun, pastinya akan melakukan syukuran kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Pemkot Ambon pun memilih menggelar syukuran sederhana saat ini.

Pihaknya, kata Bodewin memahami, bila Kota Ambon bisa sampai di usia sekarang, tentunya karena ada banyak kontribusi dari pimpinan Pemkot Ambon terdahulu untuk kemajuan kota.

“Maka tidak berlebihan kalau di acara syukuran ini kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan terdahulu dan seluruh pihak yang berkontribusi. Bila tanpa dukungan dari para raja, kota ini mungkin tidak seperti saat ini,” tutup Wattimena.

Ambon, MALUKU.News – Gubernur Maluku, Murad Ismail didampingi Ibu Widya Pratiwi Murad, menghadiri acara syukuran HUT Gereja Protestan Maluku (GPM) yang ke-87, Selasa, (06/09/2022) di Baileo Oikumene, Maranatha, Ambon.

Turut hadir dalam acara syukuran HUT GPM ke-87, Wakil Gubernur Maluku Barnabas N,. Orno beserta isteri, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Maluku diantaranya, Kapolda Maluku Irjen Pol. Lotharia Latif,
Danlantamal IX Ambon, Brigadir Jenderal TNI (Mar) Said Latuconsina,
Pj. Sekda Maluku Sadali Ie, serta sejumlah pimpinann OPD lingkup Pemprov Maluku/Pemkot Ambon, Ketua Sinode GPM Pendeta Elifas T. Maspaitella, Ketua BP MPH Sinode GPM, Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, para Ketua Klasis se-GPM, Pimpinan Tokoh Lintas Agama se-Maluku. Para pendeta, Penatua, Diaken serta seluruh jemaat GPM se-Maluku-Malut.

Gubernur dalam sambutannya mengatakan, perjalanan sebagai sesama anak negeri di bumi raja-raja ini telah mengukir kisah-kisah manis tentang warga GPM, yang hidup dan tumbuh bersama dengan basudara Muslim, Katolik dan umat beragama lain di Maluku.

Sehubungan dengan hal tersebut, mantan Dankor Brimob Polri ini pun menyampaikan tiga hal penting.

Pertama, momentum ulang tahun merupakan saat yang tepat, untuk bersyukur atas penyertaan Tuhan. “Ketika Tuhan ijinkan menapaki usia ke-87 tahun, maka pasti ada banyak sekali pelajaran yang diperoleh. Ibarat “Bahtera” Gereja diperhadapkan dengan ombak dan gelombang zaman, yang datang silih berganti ,” ujarnya.

“Di awal berdirinya, GPM tahun 1935, menempatkan gereja berada dalam pusaran kekuasaan kolonial Belanda. Dan atas rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, sepuluh tahun kemudian rakyat Indonesia termasuk warga GPM boleh menikmati alam kemerdekaan,”

Dikatakan, dalam kiprahnya, GPM telah benyak memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Ketika puncak pandemi Covid 19 melanda negeri ini, GPM bergandengan tangan dengan umat beragama lainnya di bawah arahan pemerintah, saling bahu membahu memutus mata rantai covid 19.

GPM juga melakukan langkah-langkah pemberdayaan ekonomi umat, mengokohkan tatanan sosial budaya serta menyiapkan umat menghadapi era transformasi digital, yang begitu cepat berubah,” tuturnya.

Kedua, selain mengembangkan aspek internal, kehadiran GPM di ruang publik, turut membentuk tatanan toleransi dan pluralisme di Maluku bahkan di Indonesia.

“Karena itu, tepatlah tema HUT GPM Tahun ini “Bersyukur dan Bersukacitalah, Hendaklah Kebaikan Hatimu Diketahui Semua Orang”. Kebaikan merupakan salah satu nilai keutamaan hidup yang bersifat universal. Semua agama mengajarkan pemeluknya menjadi orang baik, suka menolong orang miskin, memperhatikan kelompok masyarakat rentan, menciptakan perdamaian, serta hsrmoni hidup, termasuk berjuang melestarikan alam lingkungan sekitarnya,”kata Gubernur mengingatkan.

Ketiga, usia 87 tahun berarti GPM, telah berada pada fase menuju periode satu abad, sehingga perayaan hari ini, menjadi momentum yang tepat, untuk meletakkan visi besar bergereja yang ingin dicapai, ketika nantinya Tuhan berkenan seratus tahun GPM.

“Agenda kebaikan menggugah umat dan pelayan agar tetap setia bersaksi dan melayani, dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera, berkeadilan dan toleransi diantara sesama ciptaan,” harap Gubernur.

Sebelum mengakhiri sambutanya, Gubernur menyampaikan ucapannya selamat merayakan HUT GPM ke-87 Tahun 2022.

“atas nama Pemerintah dan masyarakat Maluku, kami ucapkan selamat Hari Jadi ke 87 GPM, teruslah menanam dan menyiram, biarkan Tuhan yang memberi pertumbuhan,” tandasnya.

Ambon, MALUKU.News – Pemerintah Provinsi Maluku, menggelar operasi pasar untuk menjual sejumlah kebutuhan bahan pokok (Bapok). Operasi pasar digelar untuk menindaklanjuti instruksi Gubernur Maluku, Irjen Pol (Purn) Drs Murad Ismail, menekan Inflasi yang tinggi di daerah ini.

Ini setelah Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) menggandeng sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkup Pemprov Maluku dan sejumlah distributor, menggelar operasi pasar di 5 titik, Selasa (06/09/2022).

Operasi pasar dengan menjual sejumlah kebutuhan Bapok dibawah harga, yakni minyak goreng, gula pasir, Kangkung, Cabe kepiting, telur, beras premium dan Medium, Bawang Merah, serta ikan Cakalang di 5 titik, yakni depan Bank Mandri Pasar Mardika, Pasar Batu Merah, Pasar Passo, Wayame dan Gudang Arang.

Data resmi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku menyebutkan untuk lokasi Pasar Mardika depan Bank Mandiri , Pasar Batumerah, Pasar Passo, Pasar Wayame dan Pasar Gudang Arang menyediakan komoditi yang dijual berupa Minyak Goreng sebanyak 25 karton dengan harga per liter Rp. 13.000,- dengan distriburtor PT. Trisamudra, Gula Pasir per Kilo dengan harga Rp. 13.500,-, Beras Premium per kilo dijual dengan harga Rp. 11.000,- dengan distributor PT. Perum Bulog Divre, Telur per butir dijual dengan harga Rp. 1.900, Beras Medium per kilo dijual dengan harga Rp. 10.000, Bawang dijual dengan harga per kilo Rp. 23.000 yang disediakan oleh distributor CV. Gema Rejeki dan Telur juga disediakan oleh distributor PT. Mitra Aneka Niaga.

Tampak warga berbondong-bondong menyerbu membeli Bapok yang dijual murah di gerai Dinas Pertanian, Dinas Tanaman Pangan serta sejumlah gerai distributor dalam operasi pasar di 5 titik.”Harga Bapok yang dijual sangat murah. Sangat membantu karena harga murah. Sebab harga sejumlah Bapok hanganya sangat tinggi. Kita berharap operasi pasar terus digelar agar harga terjangkau,”harap, Maya, Beti Pariama, dua ibu rumah tangga, usai membeli Beras, Telur, Kangkung, dan Ikan Cakalang.

Ketua TGPP, Hadi mengatakan, pihaknya menggelar operasi pasar sesuai instruksi Gubernur Maluku, Murad Ismail, kendalikan Inflasi dengan gelar operasi pasar.”Operasi pasar digelar untuk menekan sejumlah kebutuhan yang sangat tinggi. Nah, ini yang ikut berkontribusi menaikan Inflasi. Ini langkah-langkah cepat yang komprehensif tekan harga kebutuhan di Kota Ambon secara khusus dan di Maluku secara umum,”kata Basalamah.

Dia mengaku, operasi pasar mulai digelar Selasa hari ini, hingga Selasa (13/09/2022) mendatang.” Operasi pasar ini dilakukan 1 minggu kedepan.
Kita akan evaluasi oleh tim Inflasi Maluku dan Kota Ambon. Dampak operasi pasar dilakukan hari ini. Kita juga berencana gelar operasi pasar terus menerus agar jaga pasokan dan harga bahan pokok khusus di pasar tradisional. Ini bukti keberpihakan kita kepada masyatakat, sebagaimana arahan bapak Gubernur untuk gelar operasi pasar tekan Inflasi,”paparnya.

Penjabat Walikota Ambon, Bodewin Wattimena mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi kepada Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Maluku, gelar operasi pasar kendalikan Inflasi.” Di Kota Ambon, sesuai data dibulan Agustus 2022 tingkat inflasi tinggi dan melebihi tingkat Inflasi rata-rata nasional. Dan yang paling penting bagaimana kita berusaha lakukan intervensi pemerintah kendalikan laju inflasi. Jadi kita apresiasi,”kata Wattimena.

Dia mengaku, tugas dan kewenangan Kota Ambon, yakni berkoordinasi denggan TPID Maluku, tekan Inflasi di Kota Ambon dan Maluku. ” Kota Tual dan Ambon, biasanya sumbang Inflasi. Memang ada kebutuhan pokok naik drastis. Suplai kurang masuk di Kota Ambon. Juga ada gagal panen. Ini yang pengaruhi tingkat Inflasi,”papar Wattimena yang juga Sekreraris DPRD Provinsi Maluku.

Dia mengakui, operasi pasar yang digelar Pemprov Maluku, sebagai wujud komitmen langkah-langkah untuk tekan Inflasi di Kota Ambon.”Terima kasih kepada para Distributor yang telah membantu gelar operasi pasar 1 minggu kedepan agar tekan Inflasi,”harapnya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Bakti Artanta mengaku, operasi pasar digelar sesuai arahan Presiden Joko Widodo soal tingginya Inflasi, sinergitas TPID pusat, Maluku, dan kota Ambon.

“Kita berharap operasi pasar terus didigelar agar jaga menjaga stabilitas dan dapat mengendalikan harga kebutuhan pokok karena Ini bagian dari sinergitas kita jaga pasokan di pasar,” tambah Artanta .

Ambon, MALUKU.News – Dukungan pemerintah kepada perkembangan pelaku Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terus dilakukan, salah satunya melalui pelaksanaan Mini Expo UMKM Tahun 2022, di Pattimura Park, Selasa (06/09/2022).

Gelaran ini merupakan event pameran dalam rangka HUT Kota Ambon ke-447, yang akan berlangsung hingga tanggal 8 September 2022, dengan tujuan utama memperluas pangsa pasar UMKM Kota Ambon serta ajang promosi produk.

Pameran ini melibatkan 50 UMKM yang menghadirkan berbagai produk khas Kota Ambon berupa Baju Tenun Kain Tanimbar, pernak-pernik serta produk kuliner lainnya.

Pemerintah Kota Ambon memanfaatkan pameran ini, sebagai salah satu misi sektor perekonomian dan kebudayaan dengan mengenalkan khas Kota Ambon kepada khalayak luas, dengan harapan dapat meningkatkan transaksi jual-beli produk UMKM Kota Ambon secara berkelanjutan di tahun-tahun ke depan, dan dapat menjadi ajang yang efektif untuk melestarikan kesenian asli Kota Ambon.

Seremoni pameran yang ditandai dengan pemukulan tifa oleh Ketua Dekranasda Provinsi Maluku Ny. Widya Pratiwi Murad ini, dihadiri Penjabat Sekda Maluku Sadali Ie, Penjabat Walikota Ambon Boedewin Wattimena dan sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemkot Ambon.

Ketua Dekranasda Provinsi Maluku Ny. Widya Pratiwi Murad, di kesempatan ini menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Ambon dan Dekranasda Kota Ambon, yang menyelenggarakan kegiatan pameran.

“Sejak menjadi Ketua Dekranasda, saya terus mendorong pembentukan Dekranasda di seluruh kabupaten/kota. Ini penting karena Dekranasda adalah organisasi nirlaba yang menghimpun pencinta dan peminat seni, untuk memayungi dan mengembangkan produk kerajinan dan mengembangkan usaha tersebut, serta berupaya meningkatkan kehidupan pelaku bisnisnya yang sebagian merupakan kelompok usaha kecil dan menengah,” kata Widya.

Menurut Widya, sejarah panjang perekonomian Indonesia telah membuktikan, bila UMKM memiliki peran strategis serta mampu menjadi pilar ekonomi bangsa. Inilah yang menjadi alasan, kenapa Widya terus mendorong terbentuknya Dekranasda di tingkat kabupaten/kota, dan ingin memastikan bila Dekranasda benar-benar menjadi rumah bagi pelaku IKM dan UMKM.

Widya berharap, pameran Expo semacam ini, dapat dilaksanakan setiap tahun dan sedapat mungkin melibatkan seluruh pelaku IKM/UMKM yang ada di Kota Ambon serta diekspos agar dapat dikunjungi oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Ambon.

“Sedangkan kepada peserta Mini Expo, pameran ini semoga menjadi wahana pertemuan antar pelaku IKM/UMKM untuk saling belajar, membangun jejaring, bersinergi dan berinovasi untuk menghasilkan berbagai produk kerajinan yang unggul serta berdaya saing, sehingga masyarakat mencintai berbagai produk yang dihasilkan,” tutup Widya.

Ditempat yang sama, Penjabat Walikota Ambon Boedewin Wattimena menerangkan, kegiatan ini merupakan salah satu dari upaya Pemkot Ambon menyikapi masalah melonjaknya harga barang pasca pandemi Covid-19 dan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Ada juga sejumlah faktor yang mempengaruhi pereknomian di Kota ini. Makanya penting untuk Mini Expo dilakukan,” terang Wattimena.

Ia berharap, pelaksanaan Mini Expo, menjadi motivasi pelaku UMKM dalam meningkatkan kreativitas melalui pemasaran produk, demi meningkatkan perekonomian.

“Sekarang kita mulai berbenah, dengan menggelar Mini Expo,” harap Wattimena.

Ambon, MALUKU.News – Isteri Gubernur Maluku, Widya Pratiwi Murad menghadiri kegiatan Bakti Sosial (Baksos) 447 Sapu Lidi yang digelar Asosiasi Pedagang Mardika (APMA) dan paguyuban-paguyuban pedagang, Selasa (06/09/2022) di pasar Mardika Ambon.

Baksos tersebut dikemas dengan kegiatan bersih-bersih lingkungan pasar Mardika dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Ambon ke-447.

Selain bersih-bersih lingkungan, kegiatan juga dirangkaikan dengan jalan santai dengan mengawali start dari pasar mardika dan berakhir di Tribun Lapangan Merdeka, Ambon. Jalan santai pedagang ini turut dikuti isteri Gubernur, Widya Pratiwi Murad bersama-sama para pedagang.

Turut hadir dalam kegiatan Baksos, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kota Ambon, Fahmi Salatalohy, Pengurus TP PKK Provinsi Maluku beserta anggota, Ketua APMA Kota Ambon, Alham Valleo, Ketua Paguyuban Pedagang Terminal Mardika Ahmad La Ginjal, Ketua Paguyuban Pedagang Mardika Sentosa Muhammad Marasabessy,
serta para pedagang Pasar Mardika, Ambon.

Dalam kesempatan itu, Widya mengaku senang bisa bertemu dan bersilaturahmi dengan para pedagang kaki lima yang tergabung dalam APMA dan paguyuban-paguyuban pedagang kaki liman(PKL).

“Alhamdulillah, ketika didatangi ketua asosiasi dan paguyuban di rumah untuk memberikan undangan, jujur saya senang sekali, karena ini menjadi moment bisa bertemu langsung dan bersilaturahmi. Saya yakin, semua karena Allah SWT, tidak ada sesuatu tanpa kehendak Allah SWT,” kata isteri Gubernur Maluku ini saat ia memberikan sambutan.

Widya pun menghibur para pedagang itu dengan sepenggal nyanyian lagu “Ale Rasa Beta Rasa” bertujuan untuk menghibur.

“Saya ini Inalatu Maluku, ibunya orang orang Maluku. Jadi bapak/ibu semua jangan takut, “Beta (saya) janji beta jaga ale (kamu) untuk selamanya. Beta janji akan setia, untuk kalian semua.
Saya rasa lagu ini sudah cukup ya pak Ketua Asosiasi dan ketua-ketua paguyuban, selain bisa membangkitkan semangat dan menggambarkan kasih sayang saya terhadap bapak ibu pedagang semuanya, juga menjawab semua pertanyaan yang disampaikan,” kata Widya dengan penuh keharuan.

Moment Baksos ini, sebut Widya, adalah moment yang sangat luar biasa.

“Saya sangat yakin pasti ada hal yang terbaik yang Allah SWT titipkan untuk kita semua . Yang penting satu pesan saya, tetap semangat, karena ibu bapak pedagang ini adalah pilar-pilar pertumbuhan ekonomi di Kota Ambon, Provinsi Maluku,” ujarnya.

Menurutnya, sudah sewajarnya kita semua menghargai para pedagang kaki lima. “Kalau tidak ada bapak ibu, sayur tidak ada, beras tidak ada, bawang tidak ada. Lalu kita mau makan apa,” ungkap Widya.

Oleh sebab itu, sekali lagi Widya mengingatkan, para pedagang kali lima ini adalah pejuang-pejuang, pahlawan-pahlawan yang perlu disuport dan di dukung bersama.

“Mudah-mudahan tidak hanya hari ini kita bisa bersilaturahim. Insha Allah, kita bisa silaturahim lagi. Kita bisa makan-makan bersama, sambil duduk-duduk di pasar. Saya senang kok bersama seperti ini. Untuk itu, sekali lagi, terimakasih atas penyambutan dan segala hal yang membuat saya hari ini bahagia.

Mudah-mudahan di moment ulang tahun Kota Ambon ini, menjadikan Kota Ambon makin sejahtera, damai, tentram, aman, baku gandeng, baku sayang untuk Maluku yang kita cintai,” tandas Widya.

Ambon, MALUKU.News – Dampak dari kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) mulai dirasakan. Puluhan sopir Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) Salahutu melancarkan aksi mogok, Senin (05/09/2022). Mereka menuntut Dinas Perhubungan Provinsi Maluku segera menaikkan tarif angkutan.

Saat ini tarif angkutan Suli Malteng sebesar Rp 6.000 per penumpang. Menurut para sopir tarif tersebut sudah tidak sebanding dengan pendapatan yang mereka terima.

Sekitar 20 sopir memarkirkan angkutan mereka di ruas Jalan Raya Waitatiri Desa Suli Kecamatan Salahutu. Mereka sengaja tidak mengoperasikan angkutan kota sebagaimana hari-hari sebelumnya.

Koordinator Lapangan (korlap) Fendy Nikiulu mengatakan, beracu dari empat bulan kemarin terjadinya kenaikan tarif angkutan dari harga 6000 menjadi 7000 itu, khususnya jalur suli. Sehingga ada inisiatif dari saudara Ino Sapulette,

Untuk turun langsung ke Dishub Provinsi Maluku, untuk menanyakan langsung tarif angkutan yang naik, itupun tidak ada respon balik.

“Jadi katong hadir dijalan ini berpikir jangan sampai terjadi seperti hal yang kemarin, akhirnya katong berjalan dengan tarif angkutan yang ada, sementara BBM sudah naik Rp 10.000”.

Karena selama ini tidak ada tanggapan yang serius terkhususnya untuk jalur AKDP, sangat lambat menaikkan tarif angkutan.

Dia juga menambahkan, Dishub Provinsi jangan cuma perhatikan angkutan dalam kota saja, tetapi untuk jalur Malteng juga diperhatikan karena kami juga butuh makan.

Sebagaimana diketahui pemerintah mengeluarkan kebijakan kenaikan BBM pada Sabtu (03/09/2022) pukul 14.30 WIB. Pertalite dari Rp 7.650 perliter menjadi Rp 10.000 perliter. Pertamax dari Rp 12.500 perliter menjadi Rp 14.500 perliter. Solar dari Rp 5.150 perliter menjadi Rp 6.800 perliter.