Beranda blog Halaman 191

Gubernur Maluku Apresiasi Sosialisasi FOLU Net Sink 2030 Kementerian LHK

0

Ambon, Maluku.news – Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 merupakan langkah nyata komitmen Indonesia untuk makin berkontribusi dalam menjaga suhu global melalui penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) pada sektor kehutanan dan lahan.

Program ini merupakan agenda nasional yang berorientasi global.

Guna memastikan keberhasilan pelaksanaan agenda nasional tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (LHK RI) melakukan sosialisasi Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 pada Regional Maluku di Aula lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Senin (20/2/2023)

Sosialisasi dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie mewakili Gubernur Maluku Murad Ismail. Pembukaan sekaligus ditandai dengan penabuhan tifa secara bersama oleh Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Dr. Tasdiyanto, SP, M.Si dan Dirjen Planologi Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Murad Ismail dalam sambutannya yang disampaikan Sekda Maluku Sadali Ie mengapresiasi atas komitmen yang diiringi langkah kerja nyata dari ibu Menteri LHK RI beserta jajarannya yang sangat konsen terhadap isu pengendalian perubahan iklim sehingga pada UNFCCC tahun lalu di Glasgow yang telah memperkenalkan kepada dunia tentang target dan ambisi Pemerintah Indonesia melalui SK menteri LHK tentang Rencana Operasional Indonesia’s Folu Net Sink 2030 yang di launching pada bulan Maret tahun 2022 yang lalu.

“Dewasa ini, isu lingkungan hidup sudah menjadi isu strategis yang menyita perhatian serius, baik pada tataran lokal, nasional, maupun global. Pencemaran lingkungan hidup, akan semakin serius, kalau tidak dipikirkan bersama. Dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya terkait pada satu atau dua segi saja, tetapi saling berkaitan satu dan lainnya, sesuai dengan sifat lingkungannya, serta saling mempengaruhi secara sub sistim. Artinya, apabila satu aspek dari lingkungan terkena masalah, maka aspek-aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibat,” jelasnya.

Ia juga mengatakan, upaya Pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi GRK sebesar 29% atau setara 834 juta ton CO2, dimana sektor kehutanan mempunyai porsi terbesar yaitu 17,2% sementara sektor lain yaitu 11% pada sektor energi, 0,32% pada sektor pertanian, 0.10% pada sektor industri, dan 0.38% pada sektor limbah.

“Dalam rangka akselarerasi implementasi rencana Operasional Indonesia’s Folu Net Sink 2030 salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan menyebarluaskan informasi dengan mensosialisasikan secara luas pada stakeholder hingga ke tingkat paling rendah terhadap rencana Operasional Indonesia’s Folu Net Sink 2030,” jelasnya.

Untuk itu, Gubernur berharap, semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan akademisi dapat bekerja bersama secara kolektif melalui aksi percepatan dan implementasi langkah-langkah mitigasi domestik, serta peran penting untuk melindungi, melestarikan dan memulihkan alam dan ekosistem dalam memberikan manfaat untuk adaptasi dan mitigasi iklim sambil memastikan perlindungan sosial dan lingkungan.

Pemerintah Provinsi Maluku, tegas Gubernur, memiliki komitmen yang sama mendukung terselenggarananya penyusunan rencana Operasional Indonesia’s Folu Net Sink 2030 sub Nasional Provinsi Maluku. Dengan selalu mendukung setiap kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan yang tetap berpihak kepada masyarakat dan senantisa melibatkan masyarakat dalam upaya mengelola hutan yang berkelanjutan.

“Saya percaya, sekecil apapun usaha yang kita lakukan hari ini, tentunya sangat besar manfaatnya bagi kita semua untuk mewujudkan lingkungan yang lebih baik di masa yang akan datang. Karena itu, saya berharap kiranya moment pertemuan ini akan melahirkan hasil rumusan yang cerdas sebagai kontribusi bagi pembangunan lingkungan hidup di Wilayah Timur Indonesia,” tandas Gubernur.

Di kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Ekonomi Sumber Aya Alam Dr. Tasdiyanto, SP, M. mengharapkan sosialisasi yang dilaksanakan ini, dapat menjadi sarana komunikasi , koordinasi dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta berbagai pihak terkait proses perencanaan dan implemenasi Indonesia’s Folu Net Sink di Provinsi Maluku.

“Untuk itu, itu partisipasi dan kerjasama dari berbagai pihak untuk membahas, menyepakati dan menyusun target Indonesia’s Folu Net Sink 2030 di Provinsi Maluku sangat diharapkan,” tandas Tasdiyanto.

RUU Kepulauan Diganti RUU Desa, Wakil Ketua DPRD Maluku Kecam DPD RI

0

Ambon, Maluku.news – DPRD Maluku mengecam Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI yang telah menarik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Kepulauan dan diganti dengan RUU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

“Kami menyayangkan langkah DPD RI yang menarik RUU tentang Daerah Kepulauan dan diganti dengan RUU Desa,” kecam Wakil Ketua DPRD Maluku Abdullah Asis Sangkala di Ambon, Senin (20/2/2023).

Menurut Sangkala, hal itu perlu dijelaskan DPD RI kepada Pemerintah daerah dan masyarakat Maluku, karena sudah tiga tahun sidang DPD RI mengusulkan RUU tentang Daerah Kepulauan, namun akhirnya diganti dengan RUU Desa.

“Yang perlu dijelaskan adalah dasar pertimbangan apa sehingga RUU tentang Desa dinilai begitu mendesak dan akhirnya kepentingan untuk memperjuangkan RUU tentang Daerah Kepulauan akhirnya kandas di tengah jalan,” katanya.

“Sementara kita sendiri masih terus memperjuangkan agar RUU Daerah Kepulauan bisa disahkan menjadi UU,” katanya lagi.

Sangkala menambahkan, RUU tentang Provinsi Kepulauan ini justru sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

“Semestinya dapat ditetapkan sebagai Undang-Undang, tetapi bukan ditarik dan digantikan dengan RUU tentang Desa,” tegasnya.

Sementara anggota DPR RI asal daerah pemilihan Maluku, Hendrik Lewerissa sebelumnya mengatakan, DPD RI hanya mengusulkan satu RUU dalam Prolegnas 2022 yaitu RUU Daerah Kepulauan.

Bahkan salah satu anggota DPD RI asal daerah pemilihan Maluku, Novita Anakotta sangat aktif memperjuangkan RUU dimaksud agar bisa masuk dalam Prolegnas.

“Ketika rapat untuk menentukan Prolegnas tahun 2023, panitia perancang UU DPD RI itu menyampaikan dalam forum rapat secara resmi, bahwa DPD akan menarik RUU Daerah Kepulauan dan menggantinya dengan RUU Nomor 2014 tentang Desa,” ungkap Lewerissa.

Dalam pertemuan antara anggota DPR RI, DPD RI dan DPRD Provinsi Maluku, beberapa waktu lalu, Hendrik yang juga anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini menjelaskan, DPD RI dalam hal ini tidak melakukan hal yang salah karena DPD sebagai lembaga yang mengusulkan RUU itu kemudian mengambil inisiatif untuk menariknya.

Walikota Vlissingen Bass Van Den Tillaar Berkunjung Ke Pemprov Maluku

0

Ambon, Maluku.news – Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Anthon Lailosa mewakili Gubernur Maluku, Jumat (17/2/2023) menerima kunjungan Walikota Vlissingen Bass Van Den Tillaar dan Wakil Walikota Vlissingen Albert Vader di ruang rapat lantai II Kantor Gubernur Maluku.

Vlissingen, adalah sebuah gemeente Belanda yang terletak di provinsi Zeeland telah menjalin Kerjasama sister city (kota kembar) dengan Kota Ambon sejak 1996 dalam bentuk operasi katarak, operasi urologi maupun kulit dilanjutkan dengan pembangunan klinik mata, guna membantu peningkatan Kesehatan mata masyarakat Kota Ambon.

Sambutan hangat disampaikan Kepala Bappeda Maluku, Anthon Lailosa mewakili Gubernur Maluku Murad Ismail.

“Terimakasih atas kunjungan ini. Kami (Pemprov Maluku) sangat berterimakasih untuk kerjasama yang selama ini telah terjalin dengan Kota Ambon di bidang kesehatan. Kerjasama ini telah memberikan dampak yang luas terhadap masyarakat Kota Ambon,” kata Lailosa.

Pada kesempatan itu, Lailosa menjelaskan bahwa, kawasan Provinsi Maluku memiliki potensi sektor perikanan cukup baik, begitupula dengan potensi perikanan budidaya di wilayah Maluku juga tidak kalah penting.

“Tak hanya itu, Maluku juga memiliki potensi di sector perkebunan, yang dikenal dengan penghasil cengkih dan pala. Unggulan lainnya yaitu wisata bahari serta minyak dan gas bumi,” papar Lailosa.

Lailosa pun berharap, kedepan kerjasama ini dapat diperluas di bidang lain selain kesehatan yang saat ini telah terjalin bersama Kota Ambon

“Jika memungkinkan kerjasama ke beberapa sektor yang menjadi unggulan daerah yaitu kelautan dan perikanan, perkebunan, pariwisata, energi dan sumber daya mineral antara Pemprov Maluku dengan New Zealand (Belanda). Akhirnya, kami berharap kunjungan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Maluku maupun Kota Vlissingen,” tandas Lailosa.

Sementara itu, Walikota Vlissingen Bass Van Den Tillaar mengaku, senang dapat bertatap muka dengan Pemprov Maluku, dimana pihaknya bisa sharing terkait upaya-upaya penjajakan kerjasama di sektor lainnya.

Sebenarnya Duta Besar Belanda ingin berkunjungan bersama-sama kami di Kota Ambon, hanya dikarena kesibukan beliau.

“Tetapi, setelah kami dari sini (Ambon) kembali ke Jakarta, kami akan melaporkan hasil yang kami bicarakan ini kepada pak Duta Besar Belada di Jakarta. Kami juga akan bertemu dengan pemerintah provinsi kami dan menyampaikan apa yang telah kami diskusikan berasama pada hari ini,” tandas Bass.

Dewan Setujui Ranperda Penyertaan Modal Daerah pada PD Panca Karya menjadi Perda

0

Ambon, Maluku.news – Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku, bertempat di ruang sidang DPRD, Jumat (17/2/2023).

Rapat Paripurna Dewan ini dalam rangka Persetujuan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Panca Karya menjadi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Maluku.

Rapat paripurna dibuka dan dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun dan dihadiri para Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

Wagub yang saat itu menyampaikan sambutan Gubernur Murad Ismail mengatakan, Dengan semangat kebersamaan, Pemda Provinsi Maluku tetap memiliki komitmen yang kuat untuk mengabdi dan berbakti kepada kepentingan bangsa dan negara terutama Masyarakat Maluku melalui kebijakan pembentukan regulasi daerah sesuai semangat otonomi daerah, yang dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan sampai dengan penyebarluasan Perda, yang kesemuanya berawal dari Penetapan program pembentukan Perda Provinsi Maluku saat ini.

Dikatakan, Sesuai amanat Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah maka Program Pembentukan Perda Provinsi disusun oleh DPRD dan Gubernur.

“Untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan ranperda, setelah melalui pembahasan dan kajian yang mendalam oleh Badan Pembentukan Perda melalui pansus bersama-sama dengan Pemda Provinsi Maluku, maka pada hari ini telah disetujui bersama 1 (satu) buah ranperda Provinsi Maluku yang akan ditetapkan menjadi Perda, yaitu Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahan Umum Daerah Panca Karya,” ungkap Wagub.

Terkait dengan persetujuan tersebut, Wagub menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang terhormat.

“Perkenankanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih atas ditetapkannya Paripurna Persetujuan Bersama atas 1 (satu) buah ranperda, saya yakini sepenuhnya sebagai pengemban aspirasi rakyat, semua upaya ini semata-mata didasarkan pada amanah untuk kepentingan masyarakat Maluku guna terwujudnya Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan,”tandas Wagub.

Buka Sasi Gurita di SBT, Sekda Sadali Titipkan Pesan Gubernur

0

Kataloka, Maluku.news – Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie, membuka acara Sasi Gurita di Soa Grogos, Negeri Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Kamis, (16/2/2023). Saat kedatangannya, Sekda disambut masyarakat Grogos, dengan Tarian Gabus yang merupakan tradisi daerah setempat.

Pembukaan Sasi Gurita dilakukan hari ini, namun masyarakat baru boleh memanen pada Jumat, (17/02/2023).

Hadir di acara pembukaan sasi, Wakil Bupati SBT Idris Rumalutur, sejumlah pimpinan OPD Lingkup Pemprov Maluku, Asisten I Pemkab SBT, pimpinan OPD lingkup Kabupaten SBT, para tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.

Sebelum membuka Sasi, Sekda menyampaikan dua hal penting yang dititipkan Gubernur Maluku Murad Ismail dalam sambutan tertulisnya, untuk disampaikan kepada masyarakat

Pertama, menjaga dan memelihara tatanan adat dan tradisi Sasiyang guna diwariskan secara turun temurun kepada anak cucu.

Kedua, mengambil pengalaman tentang Sasi Gurita di Soa Pulau Grogos, Gubernur menghimbau Raja Kataloka beserta jajaran maupun seluruh raja-raja dan pemerintah negeri di Kabupaten SBT, agar lebih kreatif untuk berdiskusi bersama perangkat adatnya masing-masing tentang cara penerapan Sasi terhadap hasil alam yang ada di laut maupun darat agar dapat memberikan daya/hasil guna yang lebih besar bagi masyarakat.

Menurut Gubernur, tradisi Sasi bukan saja bermanfaat bagi kelestarian ekosistem laut, namun harus juga memberi dampak ekonomis bagi pendapatan masyarakat setempat. Sebab, hasil melimpah yang diperoleh ketika dilakukan buka Sasi, perlu diatur pengelolaannya secara baik sehingga dapat dipasarkan dengan harga yang bersaing dan memberikan keuntungan besar.

“Kita patut mensyukuri kekayaan alam dengan tetap mengingat bahwa bumi bukan diberikan hanya bagi generasi kita saja, tetapi merupakan warisan untuk manusia dari generasi ke generasi. Di saat yang sama, saya juga ingin mengingatkan tentang aspek pengawasan terhadap pemberlakuan Sasi agar tidak dilanggar sehingga kesucian aturan adat benar-benar terjamin,” ujarnya.

Mengatasnamakan pemerintah dan masyarakat Maluku, Gubernur pun menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Raja Kataloka, pemerintahan negeri dan Yayasan Baileo Maluku, yang berinisiatif memberlakukan Sasi Gurita di Soa Pulau Grogos. Ia menilai, tindakan ini adalah langkah arif dan bijaksana dari seorang pemimpin guna menjaga kelestarian ekosistem laut, khususnya Gurita demi kepentingan masyarakatnya.

“Jangan sampai kita sebagai masyarakat adat justru dinilai tidak mampu menjaga dan menegakkan aturan adat yang telah kita buat dan sepakati bersama dalam tatanan kehidupan masyarakat hukum adat di SBT,” tutup Gubernur.

Di tempat yang sama, Raja Kataloka, Enverd Abd. Wattimena menerangkan, salah satu tujuan diterapkannya aturan Sasi adalah agar saat memanen, ukuran Gurita di panen sudah cukup besar juga sekaligus menjaga kelestarian keanekaragaman hayati pesisir dan laut, terutama terumbu karang dan bakau.

“Saya harap, Sasi dapat memberikan manfaat dan pembelajaran bagi kita dari aspek ekonomi, ekologis, sosial, dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya tata kelola adat bagi perlindungan dan pemanfaatan berkelanjutan sumberdaya alam,” harap Wattimena.

Jasa Raharja Raih Penghargaan Indonesia’s Popular Digital Product 2023 dari The Iconomics

0

Jakarta, Maluku.news – Jasa Raharja berhasil meraih penghargaan dalam ajang Indonesia’s Popular Digital Product Awards 2023 (Financial Industry) yang diselenggarakan The  Iconomics, di Jakarta, Jumat (17/02/2023).

Dalam ajang tahunan itu, Jasa Raharja meraih penghargaan sebagai Indonesia’s Popular Digital Product 2023, kategori E-Claim asuransi sosial. Apresiasi tersebut diterima oleh Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi  Jasa Raharja, Dwi Sasono, mewakili Direksi Jasa Raharja.

Direktur Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi Jasa Raharja Amos Sampetoding mengatakan, bahwa penghargaan tersebut merupakan salah satu cerminan dari keberhasilan transformasi digital yang telah dilakukan Jasa Raharja dalam beberapa tahun terakhir. “Digitalisasi proses bisnis adalah salah satu concern kami dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat,” ujar Amos.

Amos menyampaikan, bahwa salah satu keberhasilan Jasa Raharja mempertahankan eksistensi dalam industri asurasi nasional, adalah dengan terus berupaya menghadirkan berbagai terobosan inovasi digital. “Inovasi dan kolaborasi adalah salah satu upaya kami untuk dapat menghadapi tantangan zaman,” ujarnya.

Atas penghargaan tersebut, Amos menyampaikan terima kasih serta apresiasi tinggi kepada seluruh Insan Jasa Raharja yang berhasil menjalankan inovasi ini, apresiasi terima kasih juga  di berikan kepada pihak penyelenggara atas penghargaan ini. “Tentunya penghargaan ini memicu kami untuk lebih adaptif dan terus menghadirkan terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan kinerja perusahaan, yang akan bermuara pada peningkatan pelayanan,” ungkapnya.

DPRD Maluku Akhirnya Tetapkan Ranperda Penyertaan Modal Daerah PD Panca Karya

0

Ambon, Maluku.news – DPRD Maluku akhirnya menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pernyetaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah (PD) Panca Karya menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Ranperda usulan Pemerintah Daerah Maluku itu, ditetapkan berdasarkan keputusan bersama seluruh anggota DPRD Maluku, dalam paripurna di rumah rakyat, karang panjang, Ambon, jumat (17/02/2023).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Maluku, Azis Sangkala, turut hadir dalam paripurna, Wakil Gubernur Barnabas Orno, perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku, serta pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku.

Wakil Ketua DPRD Maluku, Azis Sangkala dalam sambutannya, berharap dengan ditetapkan Perda ini, PD PAnca Karya dapat mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam rangka penigkatan kesejahteraan masyarakat Maluku.

“PD Panca Karya juga harus mampu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan, serta dapat berfungsi untuk bersama-sama menyelesaikan berbagai permasalahan ekonomi ditengah-tengah masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Baranbas Orno dalam sambutannya, menyampaikan ucapkan terima kasih atas ditetapkannya Ranperda Pernyataan Modal Daerah PD Panca Karya menjadi Perda.

“Tentu, penetapan Perda ini semata-mata untuk kepentingan masyarakat Maluku, guna terwujudnya Maluku terkelola secara jujur, bersih dan melayani, terjamin dalam kesejaheraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan,” katanya.

“Saya yakin sepenuhnya sebagai pengembang aspirasi rakyat semua upaya ini semata-mata di dasarkan pada amanah untuk kepentingan masyarakat Maluku, guna terwujudnya Maluku terkelola secara jujur, bersih dan melayani, terjamin dalam kesejaheraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan,”katanya menambahkan.

Jasa Raharja, Tingkatkan Digitasisasi Bisnis Dan Kolaborasi Hadapi Tantangan 2023

0

Jakarta, Maluku.news – Peningkatan kinerja dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, akan terus menjadi concern bagi Jasa Raharja di tahun 2023. Salah satu upaya yang dilakukan, adalah dengan terus menghadirkan berbagai inovasi digitalisasi proses bisnis dan inisiatif terobosan baru, yang berkolaborasi bersama dengan mitra kerja terkait dengan bentuk strategi stackholders engagement.

Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono, mengatakan, bahwa kolaborasi dan digitalisasi proses bisnis penting untuk terus dilakukan sebagai salah satu upaya perusahaan menghadapi tantangan zaman.

“Karena kalau itu tidak benar-benar dioptimalkan, maka eksistensi kita akan tergerus oleh perkembangan zaman,” ujar Rivan di Jakarta, Kamis (16/02/2023).

Rivan menyampaikan, bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Jasa Raharja di tahun 2022, telah terbukti efektif dalam mendongkrak kinerja perseroan. Berkat inovasi dan programprogram yang dijalankan bersama mitra kerja terkait di tahun lalu, Jasa Raharja mampu mencapai kinerja positif.

“Dari sisi pendapatan, kita patut apresiasi karena total penerimaan diperoleh 106%  dari RKAP dengan pertumbuhan 8,76%. Bahkan, 90% kantor cabang mencatatkan pertumbuhan hingga 2 digit,” ujar Rivan.

Dari sisi pelayanan, lanjut Rivan, kecepatan penyerahan santunan meninggal dunia bisa direalisasikan hanya 1 hari 6 jam atau lebih cepat 4 jam dari tahun sebelumnya. Sedangkan kecepatan penyelesaian berkas santunannya hanya 12 menit 2 detik. Peningkatan kecepatan santunan tersebut, antara lain buah dari kerja sama yang dilakukan Jasa Raharja dengan  2.453 rumah sakit, atau 100 persen dari rumah sakit yang berada di bawah naungan Kemenkes, dengan sistem layanan yang sudah kita integrasikan.

“Capaian ini tentu tidak membuat kita berpuas diri dan akan terus menjadi evaluasi. Namun, itu menjadi salah satu cerminan bahwa apa yang telah Jasa Raharja lakukan di tahun 2022 sudah pada jalur yang benar,” tambah Rivan.

Oleh sebab itu, Rivan mengatakan bahwa program-program yang memiliki dampak positif di tahun 2022 akan terus dikembangkan di tahun ini. “Manajemen dan insan Jasa Raharja berkomitmen untuk terus melakukan perubahan-perubahan dan inisiatif strategis, yang akan kita evaluasi secara berkala,” ujarnya.

Agar berbagai tujuan perusahaan dapat tercapai dengan maksimal, Rivan berpesan kepada seluruh insan Jasa Raharja untuk terus meningkatkan kompetensi dan selalu terjun langsung dalam proses pekerjaan. Sehingga, seluruh jajaran turut andil dan menjadi bagian dari proses keberhasilan perusahaan.

“Tentunya, kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh mitra kerja utama, seperti Korlantas Polri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Perhubungan, yang telah mendukung upaya Jasa Raharja dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,” tutup Rivan.

Sikapi Penghentian BOSDA Ke Madrasah Afifudin Angkat Bicara

0

Ambon, Maluku.news – Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk Madrasah Alawyah (MA) atau Sekolah swasta lainnya, kini telah dihentikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.

Penghentian bantuan tersebut yang bersumber dari APBD ke Sekolah yang bernaung dibawah Kementerian Agama itu kemudian mendapat respon dari DPRD Provinsi Maluku.

Sekretaris Komisi IV DPRD Maluku, Rofik Afifudin mengungkapkan telah mempertanyakan hal ini kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.

“Kemarin menurut Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bidang dari Kanwil Agama sudah bertemu dengan beliau. Ini sementara dibicarakan,” ungkapnya di Ambon, kamis 16/02/2023.

Menurut Afifudin, tidak diberikannya lagi Bosda ke Sekolah Madrasah dikarenakan tidak adanya perhatian serous dari Dinas Pendidikan, Karena seiring terkadinya pergantian Kepala Dinas.

“Dinas Pendidikan selama ini juga tidak pernah terbuka, termasuk besaran Bosda yang diberikan kepada Sekolah Madrasah kepada kami, Mungkin pada saat pergantian kepala dinas, ada hal-hal seperti ini tidak diperhatikan,”ujarnya.

Dijelaskan Afifudin, sebagai tindaklanjut pihaknya sementara mencari dasar hukum yang kuat, agar program yang telah dihentikan ini dapat dilanjutkan kembali. Kalaupun dilanjutkan, Bosda yang diberikan harus disesuaikan dengan kemampuan daerah, besaran anggarannya juga tidak sama dengan Sekolah-sekolah dibawah naungan Kementerian Pendidikan, hal ini dikarenakan Sekolah Madrasah merupakan kewenangan Kementerian Agama.

“Kita akan lihat kalau ada kemampuan keuangan daerah pasti berbagi, tetapi tidak sama dengan siswa siswi dibawah kewenangan Kementetian Pendidikan. Intinya ini soal kebijakan,” pungkasnya.

Optimalisasi Program TJSL Bentuk Kontribusi Jasa Raharja Bagi Keberlangsungan Ekosistem Masyarakat Tertib Berlalu Lintas

0

Ambon, Maluku.news – Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selalu mendukung pemerintah dalam hal ini, Jasa Raharja untuk terus berkomitmen mewujudkan pembangunan nasional, salah satunya melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Direktur Hubungan Kelembagaan Jasa Raharja Munadi Herlambang, mengatakan, bahwa sebagai salah satu dari ekosistem dalam Kementerian BUMN, Jasa Raharja tidak hanya concern dalam menjalankan tugas utama, yakni memberikan jaminan perlindungan dasar terhadap korban kecelakaan lalu lintas.

“Kami dari Jasa Raharja juga turut berkontribusi terhadap berbagai aspek pembangunan nasional melalui program TJSL,” ujar Munadi di Jakarta, melalui press rilis yang diterima Maluku.News, Kamis (16/2/2023)

Di tahun 2022, lanjut Munadi, Jasa Raharja telah menyalurkan dana program TJSL secara optimal.

Dana tersebutpun di kabarkan telah disalurkan melalui sejumlah kegiatan, antara lain pelatihan dan penguatan UMK, pelatihan dan pemberdayaan teman disabilitas, pelatihan dan pemberdayaan ahli waris korban kecelakaan lalu lintas, program dukungan keselamatan berkendara, penanaman pohon dan pelestarian alam, serta pemberdayaan nelayan.

“Kegiatan tersebut, tentunya telah kami selaraskan dengan apa yang menjadi titik fokus dari Kementerian BUMN dan program TJSL Jasa Raharja benar-benar berdampak positif terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat,” ujar Munadi.

Selain program-program tersebut, TJSL Jasa Raharja juga dilakukan dalam bentuk Created Share Value (CSV), atau sejumlah kegiatan yang secara langsung telah mendukung kinerja dari perusahaan, baik dalam peningkatan sektor pendapatan, maupun pencegahan kecelakaan lalu lintas, antara lain program Traffic Hero, Jasa Raharja Road Safety Innovation (JR-Rovation), JRku BERSIH (kampanye keselamatan berkendara), dan Jasa Raharja Road Safety Ranger Kids.

Lebih lanjut Munadi menyampaikan, bahwa program TJSL Jasa Raharja akan dilakukan secara berkelanjutan. Alokasi anggaran pun akan terus meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, Munadi mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya para pemilik kendaraan bermotor, agar dapat senantiasa tertib administrasi serta taat dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB).

“Sejatinya, apa yang dikeluarkan masyarakat dalam bentuk pajak, seperti pajak kendaraan bermotor, akan kembali lagi kepada masyarakat. Salah satunya melalui berbagai program TJSL tadi,” imbuh Munadi