Ambon, Maluku.news – Pj. Ketua TP- PKK Kota Ambon, Lisa Wattimena terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Rekreasi Indonesia (KORMI) pada Musyawarah KORMI Kota Ambon Tahun 2023, yang berlangsung Sabtu (24/06/2023) di Pattimura Park.

Selaku ketua KORMI kota Ambon periode 2023- 2027, Wattimena katakan, dirinya memiliki visi untuk memajukan olahraga Rekrekasi masyarakat kota Ambon menuju Indonesia Bugar 2045.

“Olahraga rekreasi ini merupakan hal yang baru bagi kita di Ambon, sehingga bagaimana kita secara bersama dapat memperkenalkan olahraga rekreasi ini kepada masyarakat karena sebenarnya masyarakat sudah sering melakukannya hanya belum ada organisasi yang mewadahi,” bebernya.

Dalam rangka itu, Lisa menandaskan ada 7 (tujuh) hal yang akan dilakukan yakni, pertama; meningkatkan pemahaman tentang olahraga rekreasi, kedua; membangun dan memelihara fasilitas olahraga; ketiga melaksanakan program dan acara komunitas, keempat; pembebasan biaya atau subsidi program olahraga.

Selanjutnya, Kelima; kampanye Aktif dan Sehat, keenam; kemitraan dengan sektor Swasta, serta yang ketujuh; Program Pelatihan dan Sertifikasi.

Sebelumnya Ketua KORMI Maluku, Widya Pratiwi Murad dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Kepala Bidang Organisasi KORMI Maluku Dr. Yan Aslan Noor, meminta agar pemberian mandat sebagai ketua KORMI merupakan amanah yang harus dijunjung tinggi dengan penuh rasa taggungjawab.

“Semoga kepengurusan KORI Kota Ambon dapat membangkitkan lagi olagraga rekreasi masyarakat serta mengaktifkan induk organisasi yang ada di kota ini,” tandasnya.

Ambon. maluku.news – Menepis issu sebagian pedagang menggunakan jalan raya sebagai area parkir kendaraan perusahan tidak mauh membayar retribusi parkir hal ini mendapat kecaman keras Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Robby Sapulette.

Menurutnya, jalan raya adalah milik negara, siapapun yang parkir di jalan umum wajib membayar retribusi parkir sesuai dengan Undang-Undang jalan, pernyataan Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Robby Sapulette di Ambon, Jumat (23/6/2023) menanggapi issu sebagian pedagang di Kota Ambon ingin tidak membayar retribusi parkir.

” Kalau ada yang parkir di jalan umum wajib membayar retribusi parkir karena mereka menggunakan fasilitas umum, pemerintah menyediakan ruang jalan masayarakat menggunakan jalan itu membayar pajak kendaraan bermotor, sedangkan bagi menggunakan parkiran tetap bayar retribusi parkir mengingat jalan umum,” pinta Sapulette.

Kata Sapulette, dengan adanya retribusi parkir bila mana ada orang ingin menggugat persoalan yang ada maka pemerintah siap menghadapi selain lahan parkir adalah milik pribadi orang dengan jelas pemerintah tidak bisa mencampuri, pintanya.

Lebih lanjut jelas Sapulette, semua orang parkir di jalan umum wajib membayar retribusi parkir tidak bisa gratis walau daerah itu wilayah pertokoan, mengingat toko itu milik pribadi orang tapi jalan adalah milik negara jadi tidak ada dasar hukum jelas kalau ada gugat pemerintah soal retribusi jalan dilaksanakan pemerintah kota Ambon.

” Soal pembayaran oleh pihak pengelolah retribusi jalan ke pemerintah kota Ambon mestinya dari bulan januari 2023 sampai sampai mey 2023 hal ini Dinas Perhubungan telah melayangkan surat permintaan pembayaran untuk segera yang bersangkutan melunasi sisa belum terselesaikan dalam massa pungutan dan mereka akan segera membayar,” kata Sapulette.

Menurutnya, keterlambatan dalam pembayaran terjadi semacam tidak pemahaman berkaitan dengan kewenangan untuk melakukan pungutan retribusi dari titik jalan umum di pasar mardika Ambon dan setelah persoalan ini dilaporkan ke pihak Kejaksaan dan mereka siap untuk melunasi.

Ambon, Maluku.news – Tim Visitasi Smart Fisheries Village (SFV) Desa Poka, melakukan kunjungan ke Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon. Kehadiran tim disambut Sekretaris Dinas (Sekdis) Kominfo, Ronald Lekransy, yang mewakili Kepala Dinas dalam pertemuan yang berlangsung pada ruang rapat Command Center lantai IV, Balai Kota Ambon, Kamis (23/06/2023).

“Kegiatan ini melibatkan Tim dari Badan Riset dan SDM Kementerian Kelautan dan Badan pelatihan Penyuluhan Perikanan Ambon guna menyampaikan konsep Membangun Desa Perikanan Cerdas yang merupakan bagian dari konsep besar Negara menuju Indonesia Maju 2045, maka fokus Kominfo dari tingkat pusat sampai di kabupaten/kota adalah Transformasi digital,” ungkap Sekdis saat menjelaskan tujuan visitasi kepada tim Media Center.

Ditambahkan juga, bahwa penerapan teknologi informasi, serta manajemen tepat guna menjadi pilihan dalam meningkatkan ekonomi masyarkat saat ini, dan karena itu Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon terus berbenah untuk bisa melakukan trasformasi digital dalam upaya optimalisasi pelayanan publik di Ambon dalam menopang program kebijakan perioritas Pj. Walikota Ambon Tahun 2023-2024 melalui upaya inovasi dan digitalisasi pelayanan.

Lekransy menyebutkan, hal itu telah dimulai dengan menyiapkan infrastruktur jaringan (Fiber Optik) secara merata hingga tingkat desa/negeri.

“Pemkot juga menyiapkan Free Hotspot (penyediaan WIFI gratis), kemudahan perijinan, pemberian rasa aman, sistem pengaduan terintegrasi (Omni Channel), kemudahan memperoleh perijinan melalui OSS maupun SIMANTAP, serta Ambon Satu Akses (ASA) atau yang dikenal dengan Ambon Access dalam mendukung Smart Publick Service dan Smart Officer service. Dimana diharapkan ini dapat membantu upaya digitalisasi pasar, modernisasi pasar yang efektif dan efisien, serta peningkatan layanan , dan upaya pelayanan publik lainnya yang terintegrasi,” ulasnya.

Lekransy, yang didampingi Kepala bidang IKP dan Kepala Bidang persandian statistik mengharapkan, Visitasi ini menjadi sarana tukar informasi untuk memperkaya khazanah berpikir Dinas Kominfo Kota Ambon, tetapi juga Tim Visitasi yang hadir untuk sama-sama membangun konsep strategis dalam menopang Desa Perikanan Cerdas yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Sementara itu, Ketua Pokja Penyuluhan, Balai Pelatihan Penyuluhan Perikanan (BP3) Ina Sopahelawakan, berharap melalui pertemuan dan koordinasi dengan Diskominfo Kota Ambon, ini dapat mengimplementasikan MoU yang telah diteken antara Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) beberapa waktu lalu.

“Siapa tahu di tahun ini kita mendapatkan dukungan dari Kominfo untuk mendapat spot-spit WiFi di Desa Poka, khususnya di lokus pengembangan perikanan, dan wisata,” harapnya.

Sementara itu, Risnafiah staf BRSDM yang turut hadir mengikuti pertemuan tersebut mengungkapkan point penting dari mewujudkan desa perikanan cerdas dimana kunjungan ini guna menginisiasi kerja sama, koordinasi, serta kolaborasi.

“Kami harapkan ditahun ini bukan saja sebatas koordinasi tetapi sudah ada aplikasi teknis, entah berupa ruang publik dengan akses internet gratis di Desa Poka, atau mungkin aplikasi pemasaran produk perikanan atau mungkin untuk aplikasi sarana produksi melalui internet,” pungkasnya.

Ambon, Maluku.news – PPID-HIV/AIDS, Tuberkolosis, dan Malaria (ATM) masih menjadi momok bagi kesehatan masyarakat Indonesia yang mesti diberantas. Dimana hingga saat ini, di kota Ambon terdapat 2.284 kasus HIV, dan untuk Tuberkolosis pada tahun 2022, tercatat 1296 penderita.

Melihat fenomena itu, Pemerintah telah menargetkan pemberantasan (ending) penyakit tersebut pada pada tahun 2030, sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024.

Dan guna memastikan bahwa Pencegahan dan Pengendalian HIV/AIDS, Tuberkolosis dan Malaria telah terintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan (RPJMD) baik provinsi maupun Kabupaten/Kota maka, Kamis (22/06/2023) di Balai Kota, diselenggarakan Pertemuan Kemitraan dan Kolaborasi Penanggulangan ATM di Kota Ambon.

Kegiatan yang melibatkan Dinas Kesehatan dan Bappeda Litbang, serta didukung oleh Global Fund ini, dibuka secara resmi oleh Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, Agus Ririmasse.

Dalam sambutannya, Ririmasse katakan, pencegahan dan pengendalian ATM yang telah teritegrasikan dalam dokumen RPJMD perlu pengawasan yang ruang lingkupnya meliputi perencanaan sumber daya di daerah dalam pembangunan kesehatan.

“Tujuan dari kegiatan ini adalah memperkuat integrasi ATM dalam dokumen perencanaan secara spesifik, meliputi adanya rumusan ATM pada RKA APBD 2024, perubahan Renja APBD 2024, Perubahan KPPD APBD 2024, dan perubahan renstra Dinas Kesehatan yang memuat ATM” jelasnya.

Dalam upaya menyelesaikan kasus penyakit menular, lanjut Ririmasse, disamping sudah menjadi kebijakan pemerintah dan pengambil keputusan politik, juga memerlukan dukungan kerja sama pihak swasta atau kolaborasi dari berbagai pihak dan stakehoder, diantaranya melalui dukungan OPD non kesehatan dan social Corporate S Responsibility (CSR).

“Saya berharap semua peserta pertemuan dapat mengikuti kegiatan ini secara aktif, sehingga dapat memberikan pemahaman yang baik tetang kemitraan dan kolaborasi penanggulangan ATM di Kota Ambon,” pungkas Sekkot.

Untuk diketahui, kegiatan ini diikuti 25 Orang peserta yang terdiri dari Kepala Puskesmas, RSUD dan RSKD, dan staf bidang perencanaan, serta dilaksanakan secara Hybird.

Ambon, Maluku.news – Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena memberi usulan agar daerah Kepulauan juga mendapat perhatian dan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Se-Indonesia (APEKSI) di Makassar, disamping 5 (lima) hasil Rekomendasi.

“Daerah kepulauan itu perlu diperjuangan juga oleh APEKSI. Memang tidak semua Anggota APEKSI bercirikan kepulauan. Tapi kalau kita kolaborasi bekerja bersama untuk menjadi perhatian, maka kita usulkan kalau bisa mengenai daerah kepulauan juga dibawa dan dibahas dalam Rakernas nanti,”kata Wattimena, pada Rapat Kerja Komisariat Wilayah VI (Rakerwil) APEKSI, Rabu (21/06/2023) di Papua Youth Creative Hub, Kota Jayapura.

Menurut Wattimena, selama ini banyak masyarakat Kota maupun kabupaten yang berada pada daerah kepulauan, mengalami kesulitan baik dalam hal sarana transportasi, infrastruktur, yang turut berdampak pada biaya yang besar untuk aktivitas ekonomi.

“Hal-hal ini juga patut mendapat perhatian kita bersama,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua APEKSI Komisariat Wilayah VI, Capt H. Ali Ibrahim, mengatakan usulan yang disampaikan pada Rakerwil yang berlangsung 21-22 Juni 2023 ini, akan ditampung sehingga dapat disampaikan dalam Rakornas APEKSI di Makassar.

Dirinya juga menjelaskan, ada 5 (lima) rekomendasi utama yang telah dirumuskan dalam Rakerwil yakni :
Pertama Pembagian Dana Bagi Hasil (DBH),Kedua; Persoalan tenaga Honorer harus dituntaskan,Ketiga; Dana Kelurahan, yang masih jauh dari harapan. Keempat; terkait Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) 33 tahun 2020, tentang Standar Harga Satuan Regional yang mesti ditinjau kembali, serta yang Kelima; harus ada Daerah Otonom Baru (DOB) kabupaten/kota pemekaran di Papua.

Diketahui, dalam mengikuti Rapat Kerja Wilayah VI APEKSI Pj.Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena didampingi Pj. Ketua TP-PKK Kota Ambon, Lisa Wattimena, Asisten Sekkot bidang Administrasi Umum, Rulien Purmiasa; Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Pieter Saimima; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang), Enrico Matitaputty; Kepala Inspektorat, Jacob Silanno; Kadis KominfoSandi, Joy Adriaansz; Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP), Alfredo Hehamahua; serta Kabag Pemerintahan, Alfian Lewenusa.

Jayapura, Maluku.news – Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Se-Indonesia (APEKSI) Pusat, Bima Arya Sugiarto mengharapkan apa yang dibicarakan di Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) VI APEKSI dapat disampaikan saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Makassar nanti.

“Izinkan saya menyampaikan harapan agar apa yang dibicarakan dan didiskusikan hari ini bisa kita bawa pada satu momen yaitu Rakernas nanti,” kata Bima Arya Sugiarto, saat memberikan sambutan Rakerwil VI APEKSI di Papua Youth Creative Hub, Rabu (21/06/2023).

Kata Bima Arya Sugiarto, hasil Rakenwil ini harus menyuarahkan suara-suara kritis tentang tenaga honorer, menyampaikan keberatan tentang Dana Bagi Hasil (DBH), dan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) 33 tahun 2020.
“Mari kita suarakan suara kritis kita saat Rakernas nanti,” ujarnya.

Dijelaskan, APEKSI fokus untuk memperjuangkan dan melakukan advokasi dengan membangun sinergi dan kolaborasi, sehingga tidak ada lagi masanya yang maju itu hanya kota-kota di Jawa, dan tidak lagi zamanya yang berkembang pesat hanya kota di Sumatera.

“Mari kita bekerja keras agar masa depan Indonesia akan membawa kesejahteraan di indonesia timur. Semua kota harus sama majunya sama hebatnya sama bersihnya,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Ketua APEKSI (Komwil) VI, Capt H. Ali Ibrahim mengatakan tahun ini ada beberapa program yang akan berjalan, dan Rakerwil VI ini merupakan agenda tahunan. Dalam kegiatan ini diharapkan usulan APEKSI sudah ditetapkan.

“Pada rapat kerja Rakenwil ini beberapa agenda pokok yang akan dibahas bersama. Program tersebut adalah program kerja yang akan disampaikan saat Rakernas,” terangnya.

Penjabat Wali Kota Jayapura Dr.Frans Pekey.M.Si, mengatakan ini pertama kali pihaknya menyelenggrakan sebuah acara yang pertemukan para Wali Kota khususnya di wilayah timur Indonesia.

“Saat ini kita semua ada di kota Jayapura. Tema yang diangkat dalam Rakenwil VI itu “Kolaborasi membangun Indonesia Timur” ini memiliki makna dan bangun daerah di wilayah timur,” jelasnya.

Sementara itu dari hasil Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) VI Asosiasi Pemerintah Kota Se-Indonesia (APEKSI) di Jayapura, diusulkan 5 (lima) rekomendasi yang bakal di bahas di Makasar pada saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas).

Pertama Pembagian Dana Bagi Hasil (DBH). Yang mana DBH Kabupaten/kota dan provinsi mengalami keterlambatan, sehingga ada upaya dari pengurus APEKSI untuk dapat disampaikan pada Rakornas di Makasar nanti agar DBH itu tepat waktu.
Kedua Persoalan tenaga Honorer harus dituntaskan, yang mana Persoalan ini juga perlu disuarakan saat Rakernas di Makasar, agar dapat menjawab keresahan tenaga honorer.

Ketiga Dana Kelurahan, yang sudah berkali-kali diperjuangkan oleh pengurus APEKSI tetapi pelaksanaan di lapangan masih jauh dari harapan.

Keempat terkait Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) 33 tahun 2020, tentang Standar Harga Satuan Regional yang mesti ditinjau kembali, serta yang Kelima; harus ada Daerah Otonom Baru (DOB) kabupaten/kota di kota-kota pemekaran di Papua.

Diketahui, dalam mengikuti Rapat Kerja Wilayah VI APEKSI Pj.Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena didampingi Pj. Ketua TP-PKK Kota Ambon, Lisa Wattimena, Asisten Sekkot bidang Administrasi Umum, Rulien Purmiasa; Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Pieter Saimima; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang), Enrico Matitaputty; Kepala Inspektorat, Jacob Silanno; Kadis KominfoSandi, Joy Adriaansz; Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP), Alfredo Hehamahua; serta Kabag Pemerintahan, Alfian Lewenusa.

Ambon, Maluku.news – Tim Visitasi Smart Fisheries Village (SFV) Desa Poka, melakukan kunjungan ke Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon.

Kehadiran tim disambut Sekretaris Dinas (Sekdis) Kominfo, Ronald Lekransy, yang mewakili Kepala Dinas dalam pertemuan yang berlangsung pada ruang rapat Command Center lantai IV, Balai Kota Ambon, Kamis (22/06/2023).

“Kegiatan ini melibatkan Tim dari Badan Riset dan SDM Kementerian Kelautan dan Badan Pelatihan Penyuluhan Perikanan (BP3) Ambon guna menyampaikan konsep Membangun Desa Perikanan Cerdas yang merupakan bagian dari konsep besar Negara menuju Indonesia Maju 2045, maka fokus Kominfo dari tingkat pusat sampai di kabupaten/kota adalah Transformasi digital,” ungkap Sekdis saat menjelaskan tujuan visitasi kepada tim Media Center..

Ditambahkan juga, bahwa penerapan teknologi informasi, serta manajemen tepat guna menjadi pilihan meningkatkan ekonomi masyarakat saat ini, dan karena itu Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon terus berbenah untuk bisa melakukan trasformasi digital dalam upaya optimalisasi pelayanan publik di Ambon dalam menopang program kebijakan perioritas Pj. Wali Kota Ambon Tahun 2023 2024 melalui upaya inovasi dan digitalisasi pelayanan.

Lekransy menyebutkan, hal itu telah dimulai dengan menyiapkan infrastruktur jaringan (Fiber Optik) secara merata hingga tingkat desa/negeri.

“Pemkot juga menyiapkan Free Hotspot (penyediaan WiFi gratis), kemudahan perijinan, pemberian rasa aman, sistem pengaduan terintegrasi (Omni Channel), kemudahan memperoleh perijinan melalui OSS maupun SIMANTAP, serta Ambon Satu Akses (ASA) atau yang dikenal dengan Ambon Access dalam mendukung Smart Publick Service dan Smart Officer service. Dimana diharapkan ini dapat membantu upaya digitalisasi pasar, modernisasi pasar yang efektif dan efisien, serta peningkatan layanan, dan upaya pelayanan publik lainnya yang terintegrasi,” ulasnya.

Lekransy, yang didampingi Kepala bidang IKP dan Kepala Bidang persandian statistik mengharapkan, visitasi ini menjadi sarana tukar informasi untuk memperkaya khazanah berpikir Dinas Kominfo Kota Ambon, tetapi juga Tim Visitasi yang hadir untuk sama-sama membangun konsep strategis dalam menopang Desa Perikanan Cerdas yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Sementara itu, Ketua Pokja Penyuluhan, Balai Pelatihan Penyuluhan Perikanan (BP3) Ina Sopahelawakan, berharap melalui pertemuan dan koordinasi dengan Diskominfo Kota Ambon, ini dapat mengimplementasikan Memorandum of Understanding (MoU) yang telah diteken antara Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) beberapa waktu lalu.

“Siapa tahu di tahun ini kita mendapatkan dukungan dari Kominfo untuk mendapat spot-spit WiFi di Desa Poka, khususnya di lokus pengembangan perikanan, dan wisata,” harapnya.

Sementara itu, Risnafiah staf BRSDM yang turut hadir mengikuti pertemuan tersebut mengungkapkan point penting dari mewujudkan desa perikanan cerdas dimana kunjungan ini guna menginisiasi kerja sama, koordinasi, serta kolaborasi.

“Kami harapkan ditahun ini bukan saja sebatas koordinasi tetapi sudah ada aplikasi teknis, entah berupa ruang publik dengan akses internet gratis di Desa Poka, atau mungkin aplikasi pemasaran produk perikanan atau mungkin untuk aplikasi sarana produksi melalui internet,”pungkasnya.

Ambon, Maluku.news – Polresta Pulau Ambon & P.P Lease menggelar Apel Ketua Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) Tahun 2023, yang merupakan percepatan upaya revitalisasi Satkamling. Hal ini diberi apresiasi yang tinggi oleh Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, Agus Ririmasse.

“Pemkot Ambon memberikan Apresiasi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mana hari ini melalui Polresta Pulau Ambon & P. P Lease, Pak Kapolresta, Kombes Pol. Raja Arthur Lumongga, memimpin apel pagi terkait dengan Satuan Keamanan Lingkungan atau Satkamling, ini sangat dibutuhkan dalam menjaga tugas-tugas Kamtibmas di kota ini,” ungkap, Ririmasse, usai mengikuti apel, di Mapolresta P. Ambon & P. P Lease, Rabu (21/06/2023).

Untuk diketahui, Satkamling memiliki peran sentral dalam upaya pemeliharaan kamtibmas, kehadiran Satkamling diyakini dapat menjadi coolling system di lingkungan masing.

Karena keberhasilan ini dapat menjadi lompatan besar bagi negara ini untuk mewujudkan demokrasi yang mapan dalam menyongsong visi Indonesia emas yang dicita-citakan.

Oleh sebab itu, Ririmasse mengharapkan komunikasi yang intens dan baik anta Bhabinkamtibmas dengan stakeholder dalam hal di bidang pemerintahan, dapat terjalin dengan baik agar keamanan serta ketertiban terus terjaga dengan baik.

“Ini sangat baik sekali dan memang selama ini kolaborasi antara Bhabinkamtibmas, Babinsa, dengan para camat maupun Lurah, Raja, Kades itu berjalan dengan baik. Diharapkan melalui apel ini, tetap kita semua sama-sama menjaga situasi keamanan di kota ini,” tandasnya.

Dirinya juga menambahkan, dari apel yang dilaksanakan dua negeri dan satu desa yang berada di kota ini mendapatkan penghargaan Bhabinkamtibmas terbaik. Diantaranya, Negeri Hukurila, Negeri Latuhalat, dan Desa Galala. Untuk itu, Ririmasse berharap penghargaan ini dapat terus dipertahankan bahkan akan ada Bhabinkamtibmas lainnya yang mengikuti jejak tersebut.

“Tadi juga diserahkan piagam penghargaan kepada Bhabinkamtibmas yang telah melaksanakan tugas selama ini secara baik, dan berkolaborasi dengan semua pihak. Yang juara Satu, Bhabinkamtibmas Hukurila, Kedua; Latuhalat, dan yang Ketiga; Galala,“ pungkas, Ririmasse.