Beranda blog Halaman 116

DPRD Maluku Ingatkan Pemprov Tidak Membuat Kebijakan Merugikan Masyarakat

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Maluku diingatkan untuk tidak membuat atau mengambil kebijakan yang nantinya akan merugikan masyarakat dan daerah.

Penegasan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Maluku, Jantje Wenno menanggapi upaya Pemda Maluku untuk mengosongkan ruko di Pasar Mardika, Ambon.

“Itu sama sekali diluar logika kita, semata-mata dibuat untuk menguntungkan pihak ketiga, namun merugikan masyarakat dan daerah,”ujar Wenno kepada wartawan di rumah rakyat, karang panjang, Ambon, Jumat (12/01/2023).

Dijelaskan, dalam kerja DPRD melalui Panitia Khusus (Pansus) telah merekomendasikan beberapa hal sebagai upaya penyelesaian persoalan pasar Mardika.

Rekomendasi yang telah disampaikan kepada Gubernur, Murad Ismail, salah satunya mengkaji perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini PT Bumi Perkasa Timur (BPT) yang dianggap sangat merugikan daerah.

Bahkan menurutnya, kerjasama tersebut terdapat pelanggaran hukum, sehingga DPRD telah mendorong agar dilakukan penyelidikan terhadap hal tersebut.

Politisi Perindo juga mengaku keberatan atas upaya Pemda Maluku, dalam hal ini Gubernur untuk pengosongan ruko. Sebaliknya ditengah inflasi yang tinggi, mestinya Pemda menjadi pedagang sebagai mitra pemerintah dalam upaya pengadilan inflasi

Terkait permintaan pedagang agar pemerintah membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk pengelolaan ruko dan pasar Mardika, Wenno mengaku setuju atas permintaan tersebut, dari pada harus dikelola oleh pihak ketiga.

“Itu jauh lebih baik sesungguhnya, bukan dikasi ke pihak ketiga.Masa sewa menyewa musti pakai pihak ketiga, apa yang susah, nga (tidak) ada, toh bisa ditangani OPD Terkait,”pungkasnya.

Hari Ini, DPRD Malra Gelar Paripurna Penjelasan Bupati Tentang Ranperda Pembentukan Dua Ohoi

Penulis
redaksi.MN
-
0

Langgur, Maluku.news – Pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) Tahun 2023-2042 akhirnya selesai.

Selanjutnya, DPRD setempat akan melanjutkan dengan paripurna tentang Penjelasan Bupati Malra terkait dengan Ranperda Pembentukan Ohoi Ohoijang dan Watdek Kecamatan Kei Kecil.

Informasi yang dihimpun media ini menyebutkan, paripurna tersebut akan digelar pagi ini, Jumat (12/1/2024).

Kepastian tersebut tertuang di dalam surat undangan Nomor 005/12 tertanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Malra, Minduchri Kudubun.

Pelaksanaan paripurna dimaksud juga untuk mendapatkan nomor register dari Kementerian Dalam Negeri terkait pembentukan Ohoi Ohoijang dan Watdek.

Diberitakan media ini sebelumnya, bahwa pada tahun 2023 lalu terdapat beberapa Ranperda yang sifatnya khusus dan dimasukan kedalam Propemperda tahun 2023 diantaranya adalah ranperda tentang pajak dan retribusi daerah serta ranperda tentang ohoi (desa) Ohoijang dan Watdek.

Ranperda tentang ohoi Ohoijang dan ohoi Watdek yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Malra berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.

Tahun 2023 Kunjungan wisatawan ke Pantai Ngurbloat Capai 126 Ribu Orang

Penulis
redaksi.MN
-
0

Ambon, Maluku.News – Ketua Pengelola Desa Wisata Ngilngof, Ronald Tethool menyatakan kunjungan wisatawan ke objek wisata Pantai Ngurbloat di Desa Wisata Ngilngof, Kecamatan Manyeuw, Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku meningkat menjadi 126 ribu orang di tahun 2023.

“Jumlah kunjungan wisatawan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 sebanyak 124 ribu orang. Peningkatan ini karena upaya promosi serta berbagai penghargaan yang diraih ditingkat nasional maupun Asean,” ujarnya di Langgur, Kamis (11/01/2024).

Dijelaskan Tethool, pengunjung terbanyak wisatawan lokal mencapai 60 persen, dan wisatawan dari luar Maluku serta mancanegara yang didominasi wisatawan Belanda, Australia, dan Italia. Wisatawan lokal maupun mancanegara menyempatkan waktu mengunjungi pantai Ngurbloat yang dikenal sebagai Pantai Pasir Putih terhalus di Indonesia, Asia bahkan di Dunia.

“Wisatawan menghabiskan waktu libur menikmati keindahan alam, juga memilih untuk menginap di cottage yang tersedia di kawasan pantai Ngurbloat. Penginapan di Desa Wisata Ngilngof mayoritas berupa cottage dengan jumlah 46 kamar yang lokasi wisata pantai Ngurbloat dan 26 lainnya berada di area permukiman warga,” katanya.

“Di kawasan wisata Pantai Ngurbloat terdapat 46 kamar yang terdiri atas kamar dengan fasilitas non AC dan kamar yang AC. Pantai Ngurbloat terkenal dengan pasirnya yang halus dan terhampar memanjang, serta keindahan fenomena matahari terbenam di ufuk timur,” katanya lagi.

Tethool menambahkan, sajian kuliner yang bisa dinikmati pengunjung antara lain pisang goreng yang dilapisi tepung embal, keladi goreng, singkong goreng, dan sukun goreng, serta olahan masakan siput, dan masakan sayuran lokal.

“Lokasinya yang dekat dengan Ibu Kota Kabupaten Malra hanya membutuhkan waktu tempuh 15 menit menggunakan kendaraan roda dua, dan karcis yang sangat terjangkau membuat banyak warga mengunjungi lokasi tersebut. Selain Ngurbloat, objek wisata yang terdapat di Malra antara lain Goa Hawang di desa Letvuan, pemandian air tawar di desa Evu, Pantai Ohoililir dan Resort Ohoililir, dan Pantai Oheidertavun,” bebernya.

Mendagri Pimpin Rakor Kepala Daerah Se-provinsi Maluku Tahun 2024

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Jenderal Pol (Purn) Prof. Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D, pada Kamis (11/01/2024) melaksanakan kunjungan kerjanya di Provinsi Maluku, dalam rangka memimpin Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Provinsi Maluku Tahun 2024, yang berpusat di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku.

Hadir juga pada kesempatan itu Gubernur Maluku Irjen. Pol (Purn.) Drs. Murad Ismail, Forkopimda Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali IE, M.Si IPU, Bupati Walikota se-Maluku, Jajaran Kementerian Dalam Negeri RI, ketua KPU dan Bawaslu Provinsi Maluku beserta Ketua KPUD dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Maluku.

Gubernur pada kesempatan itu melaporkan terkait perkembangan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku, yang didalamnya dijelaskan terkait Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Maluku di Triwulan III 2023 tumbuh 5,69% Year on Year lebih tinggi dibandingkan dengan Pertumbuhan ekonomi Nasional pada triwulan yang sama sebesar 4,94% Year on Year.

“Sementara itu untuk kondisi perkembangan Inflasi Provinsi Maluku pada Tahun 2023 adalah sebesar 2,81%, jauh lebih rendah dari inflasi tahunan Maluku Tahun 2022 dimana sebesar 6,28%” Jelasnya.

Murad pada kesempatan itu juga turut menjelaskan keberhasilan dicapai melalui Langkah penanganan antara lain gelar pangan murah/pasar murah, aktif melakukan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi, melakukan Kerjasama Antar Daerah, pemantauan harga dan stok pangan, menjaga jalur distribusi dari sentra produksi ke Pasar-Pasar Tradisional, memprioritaskan bongkar muat bahan pokok di Pelabuhan pembagian paket Sembako Gratis kepada Masyarakat yang membutuhkan, memonitor harga di Pasar Mardika, Rapat koordinasi pengendalian inflasi, dan melakukan kerjasama antar Daerah.

“Selain itu tingkat pengangguran terbuka menurun, menjadi 6,31% pada bulan Agustsu 2023, Tingkat kemiskinan turun 1,57% pada bulan Maret 2023, penduduk miskin ekstrem 3,62% pada 2022 turun menjadi 2,59%. Indeks Pembangunan Manusia naik dari 72,04 menjadi 72,75 pada tahun 2023.” Ungkapnya.

Ia juga menjelaskan, Capaian Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2023 yakni Rp. 3,039,622,420,806,02 (96,64%) dan Capaian Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023 Rp. 2,957,860,665,142.66 (93,60%).

Selain capaian di atas, Gubernur menjelaskan Prevalensi Stunting juga mengalami penurunan yang signifikan dari 34,02% di Tahun 2018, turun menjadi 26,1% di Tahun 2022 menjadi 26,1% sesuai hasil SSGI Tahun 2022, yang tidak terlepas dari peran Duta Parenting Provinsi Maluku, dan para Ina Parenting/Mama Parenting Kabupaten/Kota se-Maluku.

“Percepatan penurunan Stunting didukung oleh berbagai kebijakan Pemerintah Daerah sepertu, bantuan Tablet Tambah Daerah, Kube Stunting, Makanan Tambahan Serba Ikan, Bantuan ke BUMDES, Konseling dan Pemberian makanana tambahan ke anak dan bayi, Rapat Koordinasi dan Monev Stunting, serta masih banyak lagi.” Terangnya.

Terkait Strategi Penanggulangan Kemiskinan, Gubernur menjelaskan hal yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku yakni Pengurangan Beban melalui Program Perlindungan Sosial dan Beasiswa Masyarakat Miskin, Pemberdayaan Ekonomi untuk sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata dan lapangan kerja, serta meminimalkan wilayah Kantong Kemiskinan melalui dukungan Sarana Prasarana air bersih, Listrik, perumahan, jaringan internet dan konektivitas antar pulau.

Gubernur pada kesempatan itu juga menyampaikan terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada Serentak Tahun 2024, dimana besaran Hibah KPU sebesar Rp. 178.575.843.200 dan untuk Bawaslu sebesar Rp. 85.304.082.000.

Di tempat yang sama dalam arahannya Mendagri, membahas terkait inflasi, realisasi APBD, dan persiapan Pemilu 2024 khususnya masalah NPHD.

“Masalah inflasi ini menjadi prioritas karena bagian dari sistem global yang banyak mengalami disturbsi atau gangguan terutama sejak Covid dan Pasca Covid, yang membuat impact sangat besar, dan terjadi perubahan pola demand yang menurun, sehingga mempengaruhi supply dunia. Namun kita beruntung karena pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup baik, peringkat 49 dari 185 negara di dunia, dengan nilai 4,94%.” Terangnya.

Sementara itu dilihat dari Pertumbuhan Ekonomi Per Provinsi pada Triwullan III Tahun 2023, Tito menyampaikan, Provinsi Maluku menempati peringkat ke-5 se Indonesia dengan nilai 5,69%.

“Angka ini menunjukan bahwa adanya kinerja yang baik dari semua jajaran Provinsi Maluku maupun Kabupaten Kota di dalamnya.” Ungkapnya.

Terkait masalah APBD Provinsi Maluku, Mendagri menyampaikan perlu adanya inovasi atau terobosan potensi APBD, dimana menaikan target pendapatan dan meminimalisir jumlah pengeluaran.

Berdasarkan Persentase Realisasi Belanja Provinsi Maluku mendapat nilai 90,25% Persentase Realisasi Belanja, sementara untuk Rata-Rata Nasional 82,49% dan Rata-Rata se Maluku 77,08%.

Sementara itu dilihat dari Data Perkembangan Jumlah Pemerintah Daerah yang menandatangani NPHD Bersama KPUD dan Bawaslu yang ada di Provinsi Maluku, Mendagri mengucapkan terima kasih, karena semuanya sudah lengkap, dalam melakukan penandatanganan NPHD.

Ia mengharapkan agar segala proses kedepan bisa berjalan lebih baik.

Kegiatan dilanjutkan dengan Penyerahan Plakat dan Cinderamata antara Menteri Dalam Negeri dengan Gubernur Maluku, yang dirangkaikan dengan sesi foto bersama.

Nama Bandara Karel Sadsuitubun Diusulkan Diganti Pada Pembahasan Ranperda RTRW Malra

Penulis
redaksi.MN
-
0

Langgur, Maluku.news – DPRD Maluku Tenggara secara marathon melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) Tahun 2023-2042.

Pantauan media ini, pembahasan Ranperda RTRW tersebut digelar di ruang sidang utama DPRD setempat, Rabu (10/1/2024).

Ketua DPRD setempat Minduchri Kudubun memimpin langsung jalannya rapat didampingi Wakil Ketua Yohanes Bosko Rahawarin.

Sejumlah anggota DPRD diantaranya Benediktus Fadly Rejaan, Thomas Ulukyanan, Antonius Renyaan, Wilibrordus Lefteuw, Adolf Markus Teniwut, Paskalina Elmas, Aher Onoly, Abraham Beruat, Stepanus Layanan, Eva Putnarubun, Kristo Beruat, Imanuel Ufi dan Blandina Fautngiljana nampak hadir dalam pembahasan.

Sementara tim teknis dari Pemerintah Daerah (Pemda) yang hadir yakni Kadis PUTR, Kabag Hukum, Kadis Perhubungan serta anggota tim lainnya. Hadir pula perwakilan dari Bandara Karel Sadsuitubun Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II.

Dalam rapat tersebut di bahasa pula tentang nama bandar udara (bandara) Karel Sadsuitubun.

Sebelumnya, DPRD Malra mengusulkan agar nama bandara tersebut yakni Bandara Karel Sadsuitubun Ibra Langgur.

Pemberian nama tersebut sebagai penghormatan kepada pemilik petuanan dimana bandara itu berada yakni di ohoi (desa) Ibra.

Ketua DPRD setempat Minduchri Kudubun menyatakan, pihaknya telah menyetujui nama bandara tersebut sesuai usulan

Selain bandara, dibahas pula tentang terminal khusus dan pelabuhan perikanan pantai.

Masuk 2024, TP-PKK Bersama OPD Kunjungi Posyandu, Ini Yang Dilakukan

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Memasuki tahun 2024, Tim Penggerak (TP) PKK Kota Ambon dibawah pimpinan Pj. Ketua, Lisa Wattimena memulai kegiatan kunjungan ke Posyandu – posyandu dengan menggandeng OPD terkait, yakni Dinas Kesehatan, Dinas PPKB, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, P3AMD,

Beberapa Posyandu yang dikunjungi mulai Senin (08/01/2024) diantaranya Posyandu yang ada di Kelurahan Pandan Kasturi, Negeri Batu Merah, dan Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau.

Wattimena dalam keterangannya kepada Tim media Center, Rabu (10/01/2024) di Ambon, mengatakan, kunjungan tersebut dilakukan guna pemantauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sebagai wujud kepedulian pemerintah.

“Kami berharap dengan rutin melakukan pemantauan ke Posyandu maka capaian indikator partisipasi masyarakat dapat dipenuhi, dan masalah kesehatan dapat diselesaikan, sehingga masyarakat semakin peduli dan sadar akan kepentingan anak,” ujarnya.

la mengemukakan, dalam kunjungan ke Posyandu – posyandu, pihaknya juga melakukan pemantauan Bina Kader Balita (BKB), dan ternyata banyak yang belum terbentuk.

“Ini menjadi PR bagi Dinas PPKB dan seluruh Desa/Negeri dan Kelurahan, agar dapat membentuk BKB di masing masing Posyandu,” imbuhnya.

Wattimena menandaskan, melalui kunjungan ke Posyandu ini TP – PKK Kota Ambon akan selalu mendukung program Pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.

Untuk diketahui, dalam kunjungan Ke Posyandu ini, TP – PKK Kota Ambon melalui Pokja – Pokja bersama OPD terkait turut melakukan berbagai kegiatan, diantaranya Sosialisasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Dinas P3AMD, Sosialisasi Gemar Makan Ikan dan Pembagian produk olahan Ikan oleh Dinas Perikanan, Sosialisasi tentang Pemberdayaan Ekonomi oleh Dinas Koperasi, Sosialisasi tentang Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) oleh Dinas Pertanian, pembagian alat kontrasepsi guna memutus mata rantai Stunting oleh Dinas PPKB, Pemberian Bantuan Orang Tua Stunting, serta pemberian paket bantuan kepada masyarakat oleh PKK.

Kegiatan ini akan terus berlanjut hingga mengcover 5 (lima) kecamatan yang ada di Kota Ambon.

Provinsi Maluku Usul 61 Ruas Jalan Untuk Diakomodir Dalam Inpres 2024

Penulis
redaksi.MN
-
0

Ambon, Maluku.news – Sebanyak 61 usulan ruas jalan di Provinsi Maluku diusulkan untuk diakomodir dalam Instruksi Presiden (Inpres) 03 Jalan Daerah tahun 2024. puluhan ruas jalan tersebut merupakan usulan dari 10 Pemerintah Kabupaten/Kota, termasuk Pemerintah Provinsi Maluku.

61 usulan masing-masing Pemerintah Provinsi 13 usulan, Kabupaten Buru 4 usulan, Kabupaten Buru Selatan 4 usulan, Kabupaten Kepulauan Aru 2 usulan, Kabupaten Maluku Barat Daya 7 usulan, Kabupaten Maluku Tengah 13 usulan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar 4 usulan, Kabupaten Seram Bagian Barat 2 usulan, Kabupaten Seram Bagian timur 6 usulan, Kota Ambon 4 usulan, dan Kota tual 2 usulan.

“Itu usulan yang kami terima. Jadi yang tidak mengusulkan hanya Kabupaten Maluku Tenggara (Malra),”ungkap Kepala Bidang Perencanaan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku, Dino dalam rapat penyampaian aspirasi bersama Komisi III DPRD Maluku, di Ambon, Rabu (10/01/2024).

Menurut Dino, terhadap usulan tersebut, pihaknya sementara melakukan verifikasi baik secara online maupun offline yang telah berlangsung sejak 9 Januari, dan akan berkahir paling lambat 14 Januari.

“Jadi mulai hari selasa kemarin sudah dilakukan verifikasi di tingkat Balai rencananya sampai dengan hari jumat, atau paling lambat 14 januari batas waktu penutupan verifikasi. Setelah itu dilanjutkan di pemerintah pusat minggu kedua,”ujarnya.

Dijelaskan Dino dari hasil verifikasi sementara ada sebagian usulan yang disampaikan Kabupaten/ Kota masih terkendala dengan Readiness Criteria, terutama izin lingkungan maupun izin pinjam pakai kawasan hutan. Alhasil, ada sebagian yang harus terpaksa potong target demi menghindari adanya pengurusan izin pinjam pakai kawasan hutan.

“Jadi banyak usulan ruas-ruas jalan kabupaten/kota masuk ke kawasan hutan yang belum mempunyai izin pinjam pakai kawasan hutan. Akibatnya ada sebagian yang harus terpaksa potong target demi menghindari kriteria tersebut,”pungkasnya sembari menambahkan dari sisi Desain, dirinya memastikan tidak ada kendala.

Komisi III Gelar Rapat Koordinasi Bahas Penyampaian Aspirasi ke Pempus

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Komisi III DPRD provinsi Maluku menggelar rapat koordinasi untuk membahas penyampaian aspirasi ke pempus dengan mitra BPJN, BWS, BPPW BP2P, BP2JK serta Dinas PU dan Disperindag Maluku berlangsung di Ruang komisi III Rabu (10/01/2024).

Rapat koordinasi ini dipimpin Ketua komisi III Richard Rahakbauw didampingi Wakil ketua Saodah Tethol, Ayu H Hasanusi, anggota Anos Yermias, dan Fauzan Alkatiri

Anggota komisi III Anos Yermias menyampaikan terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan melalui dana Inpres khusus untuk BPJN Maluku, begitu juga pembangunan yang dilakukan oleh BPPW, BWS serta Dinas PU Maluku.

Sementara itu Ayu H Hasanusi mengatakan soal jalan dari Kawanua ke Teluti untuk segera di tangani begitu juga penyampaian data pembangunan jalan untuk di sampaikan ke kementrian PUPR, begitu juga usulan pembangunan pasar baru di wilayah kota Ambon.

Wakil Ketua Komisi III Saodah Tethol menjelaskan terkait dengan pembangunan talud penahanan pantai, di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara ,banyak yang mengalami abrasi pantai yang cukup tinggi, untuk menangani ini tidak bisa menggunakan dana desa tetapi lewat dana kementerian PUPR melalui BWS Maluku.

Begitu juga Pamsimas di Maluku tenggara banyak yang mengalami kegagalan, pelaksanaan Pamsimas berupa air bersih di Bumi Larvul Ngabal itu tidak ada yang beres.

“Stop dengan Pamsimas, ada pekerjaan yang tidak selesai hanya mengambil air yang sumber air sesaat, ketika musim kemarau air habis,”ujar Saodah dalam rapat penyampaian aspirasi di ruang rapat Komisi III DPRD Maluku, rabu (10/01/2024).

Atas dasar itu, Saoda mengklaim seluruh program air bersih Pamsimas di Kei Gagal. “Seluruh air bersih Pamsimas di kei tidak ada yang beres, di kei Pamsimas gagal,”cetusnya.

Hal serupa juga disampaikan Anggota Komisi III Fauzan Alkatiri. Menurutnya terdapat 5 titik program Pamsimas di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) yang rusak.

Namun sayangnya wakil rakyat dari Bumi Ita Wotu Nusa itu tidak menjelaskan secara detail kelima titik program Pamsimas yang dinilainya rusak.”ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Donni Perwakilan dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Maluku menjelaskan program Pamsimas dilakukan berbagai tahapan mulai dari verifikasi bersama Pemerintah Daerah setempat, survei lokasi langsung dengan masyarakat, termasuk sosialisasi.

Bahkan program yang sudah selesai dikerjakan, kata Doni diserahkan kepada masyarakat untuk mengelola secara langsung.

Selain itu khusus untuk usulan Dana Inpres Mewakili BPJN Maluku Rido Bagian perencanaan menjelaskan untuk input Inpres pihak BPJN melakukan pendampingan provinsi Maluku 13 usulan.

Pemkot Ambon sosialisasi tanda tangan elektronik

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta Dinas Kominfo dan Persandian melakukan sosialisasi penggunaan tanda tangan elektronik sebagai upaya digitalisasi kearsipan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Kami melakukan sosialisasi penggunaan tanda tangan elektronik untuk memulai proses tanda tangan elektronik terhadap surat menyurat dan arsip bagi para lurah,” kata Sekretaris Kota Ambon Agus Ririmasse di Ambon, Selasa (09/01/2024).

Ia mengatakan salah satu upaya untuk mengamankan atau menjaga dokumen pada era digital dapat dilakukan dengan menggunakan tanda tangan elektronik untuk pengamanan dokumen.

Seiring dengan predikat Kota Ambon sebagai salah satu Kota Pintar di Indonesia, maka pada tahun 2024 ini ditetapkan proses surat menyurat tidak lagi ditandatangani secara manual.

“Dengan penggunaan tanda tangan elektronik ini, maka pimpinan OPD atau camat dan lurah, dimana saja dapat menandatangani surat sehingga lebih memudahkan tugas-tugas administrasi, walaupun sedang tidak berada di tempat,” katanya.

Ke depan penggunaan tanda tangan elektronik tidak bisa dilepaskan dari aktivitas keseharian, kata dia, karena memiliki berbagai fungsi penting, seperti membuktikan identitas, menjaga integritas suatu surat atau dokumen, atau untuk melakukan koreksi pada suatu surat dan dokumen.

“Dengan penerapan tanda tangan elektronik, maka proses surat menyurat dan arsip ini dapat diselesaikan lebih cepat. Memang ada plus minus, tetapi ada paraf koordinasi sehingga (tandatangan elektronik) bisa dipertanggungjawabkan,” kata Agus.

Selain tandatangan elektronik, pihaknya juga mendorong untuk digitalisasi arsip yang ada di unit kerja masing masing OPD, lewat Sistem Informasi Kearsipan Terintegrasi dan Dinamis (SRIKAND) sehingga berkas-berkas tersebut tidak memenuhi area kantor.

Agus yakin  dengan proses ini maka perbaikan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat dapat terwujud.

“Kita mulai tahap demi tahap. Teman-teman, saya yakin punya kapasitas dan potensi untuk itu,” kata Agus Ririmasse.

Wattimena Harap Partisipasi Pemilih Capai 100 Persen

Penulis
Tuanaya Mey
-
0

Ambon, Maluku.news – Menyambut Pemilu yang akan berlangsung secara serentak pada tanggal 14 Februari 2024, Penjabat Walikota Ambon, Bodewin Wattimena berharap Partisipasi Pemilih harus mencapai 100 persen.

Hal ini di ungkapkannya dalam Kegiatan Rapat Kordinasi Pemerintahan Forkopimda, KPU dan Bawaslu Kota Ambon, yang berlangsung di Ballroom Maluku City Mall, Selasa (09/01/24).

Rakor yang di Moderatori oleh Sekretaris Kota Ambon, serta hadir dalam kegiatan tersebut adalah KetuA DPRD Kota Ambon, Dandim 1504, Kepala Kejaksaan Negeri, Kabag Opa Ploresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Ketua KPU, dan Komisioner Bawaslu Kota Ambon.

Wattimena mengakui, mari secara bersama-sama kita sukseskan pemilu serentak ini dengan menggunakan hak pilih kita dengan baik.

“Untuk itu, jangan kita samakan Partisipasi Pemilih di tahun-tahun sebelumnya yang hanya mencapai 78 persen, tapi baiknya di tahun ini kita lebih tumbuh hingga mencapai 100 persen,” harapnya.

Menurut Wattimena, jika partisipasi pemilih tidak mencapai apa yang di targetkan, maka tugas kades, lurah dan raja dalam kinerja di masyarakat tidak berkembang secara maksimal.

Maka itu, usai pemilihan akan langsung dilakukan penilaian tingkat partisipasi pemilih pada masing-masing desa/negeri dan kelurahan di Kota Ambon.

“Ini bertujuan agar dapat diketahui tingkat partisipasi bagimana, dengan 940 TPS yang datanya terpantau,” jelasnya.

Oleh sebab itu, peran raja, lurah, kades serta RT dan RW dapat mendorong masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya agar dapat memanfaatkan hak pilihnya dengan baik.

1...115116117...280Halaman 116 dari 280