Ambon, MALUKU.News – Kepala Staf Kepresidenan (KSp), Moeldoko mengundang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tengah (Malteng) untuk membahas sejauh mana penyelesaian penanganan konflik Pelauw – Kariu.
“Dalam diskusi bersama ada beberapa pokok perhatian yakni Bupati Maluku Tengah diminta untuk melaksanakan semua rencana penanganan konflik itu secara sungguh-sungguh, tidak hanya rapat-rapat tetapi harus lebih konkrit,” ujar Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury di Ambon, Senin (20/06/2022).
Wattimury katakan, selanjutnya pemerintah Provinsi Maluku diminta untuk mengkoordinasikan penanganan konflik Pelauw – Kariu kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
“Selalu mengikuti dan melaporkan perkembangan penanganan, sebab kalau terlambat ditangani maka akan berdampak juga kepada yang lain,” tandasnya.
Dijelaskan Wattimury, pemerintah pusat melalui pemerintah terkait akan membantu secara teknis penanganan konflik pelauw – kariuw baik itu perumahan, pendidikan maupun kegiatan lainnya termasuk kebutuhan pengungsi.
“Semuanya sudah dibicarakan dan mendapat respon yang baik, dan dalam waktu singkat tim dari kementerian terkait termasuk badan pertanahan untuk melihat secara langsung dengan pemerintah maluku tengah untuk melihat batas-batas desa,” ungkapnya
Wattimury juga mengapresiasi pertemuan tersebut sekaligus meminta pemerintah kabupaten Maluku Tengah agar berkoodinasi dengan pemerintah Negeri Pelauw dan pemerintah Negeri Kairu.
“Sebab kita tidak bisa berkordinasi secara langsung dengan kedua negeri itu sehigga segala kebijakan yang dibuat bersama tersebut bisa berjalan,” katanya.
“Memang tidak mudah namun dengan langkah-langkah tegas dan terukur yang sudah dibicarakan kiranya menjadi perhatian bersama,” katanya lagi.
Wattimury menambahkan, arahan kepala Staff Kepresidenan bahwa pemerintah dan DPRD Provinsi, Pangdam XVI dan Kapolda Maluku diminta untuk bersama-sama untuk membantu.
