BerandaHeadlineJudi Loreng di Ujung JMP, dan Komitmen Panglima TNI

Judi Loreng di Ujung JMP, dan Komitmen Panglima TNI

Penulis Yvonne da Silva – Ambon

“Antisipasi prajurit yang terlibat judi online jelas, kalau yang melanggar, saya hukum dengan hukuman berat. Bisa berupa pemecatan supaya tobat.”

Pernyataan keras itu datang dari Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Ucapan itu dilontarkan di Kantor MUI Jakarta pada 14 Juni 2024. Pesannya sangat jelas. Prajurit dilarang keras menyentuh segala bentuk perjudian.

Instruksi pimpinan tertinggi ini seharusnya bergema sampai ke bawah. Namun, komitmen itu mendapat ujian nyata di Kota Ambon. Peristiwa ini terjadi pada awal November 2026 lalu.

Malam di Jembatan Merah Putih (JMP) biasanya terasa tenang. Namun, ketenangan di parkiran Kafe Ujung JMP mendadak terusik. Kejadian berlangsung pada malam 3 November 2026.

Lebih sembilan orang berseragam dinas TNI tidak lengkap duduk melingkar di sana. Empat orang tampak bermain kartu sambil menghitung uang. Personel lain berdiri menonton di sekeliling mereka.

Foto dan vide kejadian itu langsung menyebar cepat di ponsel warga. Publik pun ramai memperbincangkannya. Banyak masyarakat merasa miris melihat pemandangan tersebut.

Kasus ini menarik perhatian karena dua hal penting. Pertama, para pelaku mengenakan seragam dinas loreng. Kedua, aksi itu dilakukan terbuka di ruang publik.

Bagi rakyat sipil, seragam loreng memiliki arti istimewa. Loreng adalah simbol ketertiban, kedaulatan, dan disiplin tinggi. Melihat seragam itu memunculkan rasa aman sekaligus segan.

Ketika loreng berada di lingkaran kartu dan uang, wibawa institusi dipertaruhkan. Publik tidak lagi melihat individu yang sedang bersantai. Masyarakat melihat institusi militer sedang diuji kehormatannya.

Staf Intelijen Kodam XV/Pattimura memang sempat bergerak memeriksa personel tersebut. Pemeriksaan awal dilakukan pada 7 November 2026. Para prajurit itu disebut sebagai pengemudi dan ajudan pimpinan.

Mereka mengaku hanya bermain kartu sambil menunggu pimpinan berkegiatan. Menunggu memang aktivitas yang sangat manusiawi dan membosankan. Namun, aturan militer menarik garis batas yang sangat tegas.

Tugas mendampingi pimpinan tetap masuk hitungan jam dinas. Kesiapsiagaan prajurit tidak mengenal kata istirahat saat berseragam. Ruang tunggu tidak boleh berubah menjadi arena mirip meja judi.

Ketegasan Panglima TNI di awal berdiri di atas hukum kuat. Secara pidana, pelaku judi dijerat Pasal 303 bis KUHP. Ancaman hukumannya penjara maksimal empat tahun atau denda.

Sementara itu, bandar atau penyelenggara dijerat Pasal 303 KUHP. Ancaman hukumannya jauh lebih berat, yakni sepuluh tahun penjara. Perkara pidana prajurit ini diproses lewat Pengadilan Militer.

Aturan internal TNI juga menutup rapat celah praktik judi. Ada Pasal 8 huruf a UU Nomor 25 Tahun 2014. Pasal ini melarang perbuatan yang mencemarkan nama baik TNI.

Ada pula Peraturan Panglima TNI Nomor 44 Tahun 2015. Aturan itu menggolongkan judi sebagai pelanggaran disiplin berat. Sanksinya bisa berupa penahanan sel hingga pemecatan tidak hormat.

Selain hukum positif, judi menabrak doktrin dasar keprajuritan. Doktrin TNI bertumpu pada Santi Aji dan Tri Dharma Eka Karma. Santi Aji meliputi Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI.

Marga ketiga menuntut prajurit bertakwa dan membela kebenaran. Marga kelima mewajibkan prajurit memegang teguh disiplin dan kehormatan. Berjudi di ruang publik jelas merusak kehormatan tersebut.

Sumpah Prajurit juga mengikat anggota TNI untuk taat hukum. Butir kedua dan ketiga mewajibkan kepatuhan penuh pada atasan. Butir keempat menuntut tanggung jawab penuh dalam setiap tugas.

Delapan Wajib TNI pun mengatur sikap prajurit di masyarakat. Poin keempat mewajibkan prajurit menjaga kehormatan di muka umum. Poin kelima menuntut prajurit selalu menjadi teladan sikap.

Doktrin Tri Dharma Eka Karma (Tridek) pun menegaskan pengabdian tunggal. Seluruh matra TNI wajib menjaga keutuhan serta kehormatan institusi. Pelanggaran moral di lapangan jelas mencederai semangat Tridek tersebut.

Pelanggaran doktrin dan kode etik ini sangat fatal akibatnya. Dalam sidang militer, hal ini menjadi faktor pemberat hukuman. Hakim militer sering menjadikannya dasar kuat untuk memecat prajurit.

Di tingkat daerah, Kapendam XV/Pattimura Kolonel Inf Adi Swastika angkat bicara. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas keresahan yang timbul.

Namun, ia menegaskan hal itu murni tanggung jawab pribadi pelaku. Perbuatan indisipliner tersebut tidak mewakili institusi TNI secara keseluruhan. Selain meminta maaf, ia juga menjanjikan proses hukum tegas.

Pihak Kodam berjanji memproses hukum oknum prajurit jika terbukti berjudi. Padahal, bukti visual di lapangan sebenarnya sudah sangat gamblang.

Dalam video yang beredar, terlihat jelas aksi mereka bermain. Tampak jelas gerakan mencabut uang, meletakkan uang, dan menghitung uang. Fakta visual itu sulit dibantah dengan alasan sekadar hiburan. Bukti nyata ini seharusnya mempercepat pembuktian di ruang pemeriksaan.

Namun, janji tegas itu kini justru memicu tanda tanya besar. Seiring berjalannya waktu, penanganan kasus ini terasa mulai meredup. Tidak ada lagi kabar kelanjutan proses hukumnya di hadapan publik.

Masyarakat mulai mempertanyakan di mana komitmen pimpinan TNI saat ini. Pernyataan keras Panglima soal pemecatan seolah menguap begitu saja. Kasus yang sempat heboh ini terancam hilang ditelan sunyi.

Di sisi lain, publik sangat membutuhkan kejujuran para prajurit tersebut. Mereka harus berani mengakui secara jujur bahwa memang bermain uang. Fakta dalam video sudah cukup menjadi cermin kebenarannya.

Sayangnya, hingga kini belum terdengar pengakuan jujur dari mereka. Justru muncul kesan kuat bahwa mereka berusaha menyangkal perbuatannya. Dalam etika militer, menyangkal kesalahan adalah kesalahan baru yang fatal.

Seorang ksatria sejati harus berani mengakui kesalahannya secara jantan. Berbohong demi menutupi pelanggaran hanya memperburuk citra seragam loreng. Kepercayaan publik terhadap TNI adalah modal sosial yang mahal.

Modal ini tidak boleh dirusak oleh penanganan setengah hati. Publik butuh transparansi, bukan sekadar janji manis di awal berita. Peristiwa di Ujung JMP menjadi cermin bagi pengemban amanah publik.

Kehormatan loreng tidak dijaga oleh kain atau pangkat. Kehormatan dijaga oleh kejujuran dan ketegasan hukum tanpa pandang bulu.

Tulisan ini tidak dimaksud untuk menumpahkan periuk nasi para prajurit penjudi, namun sebagai wujud rasa cinta kepada institusi TNI. TNI harus tetap kuat dan berwibawa. Mengapa? TNI adalah penjaga kedaulatan negara. Mayoritas anak muda bercita-cita masuk TNI.

Beberapa oknum menjadi sumber masalah yang merongrong TNI dari dalam. Itulah pembusukan internal. Tetapi, TNI sebagai institusi adalah sumber solusi. Maka sebagai wujud rasa sayang dan hormat kepada institusi TNI yang telah banyak jasa dan melahirkan pahlawan nasional, tulisan ini dihidangkan untuk kebaikan bersama, pro bono publico.

RELATED ARTICLES
Google search engine
Google search engine

Most Popular

Recent Comments