Ambon, Maluku.news – Penjabat (Pj) Wali Kota Ambon, Dominggus N. Kaya, terus mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Ambon untuk bekerja keras memperbaiki tata kelola keuangan, agar keluar dari opini Disclaimer yang selama ini disandang Pemkot dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Optimisme ini disampaikannya di sela proses pemeriksaan keuangan yang saat ini sedang dilakukan oleh tim BPK di Pemkot Ambon.
“Supaya ketika audit oleh BPK dilakukan, kita bisa benar-benar mendapatkan hasil yang lebih baik. Paling tidak, kita bisa keluar dari zona Disclaimer,” ujar Kaya kepada wartawan, Kamis (6/2/2025).
Ia menjelaskan, agar bisa memperoleh opini yang lebih baik, seluruh OPD harus mendukung pemeriksaan BPK dengan laporan pertanggungjawaban keuangan yang lengkap, akurat, dan transparan. Hal ini, menurutnya, menjadi target penting di tahun 2025 sekaligus bentuk tanggung jawab moral sebelum masa jabatannya sebagai penjabat wali kota berakhir.
“Kalau saya meninggalkan Pemerintah Kota Ambon, saya berharap bisa menitipkan satu capaian penting: keluar dari predikat Disclaimer. Itu bisa jadi warisan untuk ditindaklanjuti demi masa depan yang lebih baik,” tuturnya.
Dominggus juga mengungkapkan bahwa selama ini BPK menyampaikan catatan serius terkait pembatasan ruang lingkup dalam pelaksanaan audit oleh jajaran Pemerintah Kota Ambon, yang menjadi penyebab utama pemberian opini Disclaimer.
“BPK bilang bahwa selama ini jajaran Pemkot Ambon melakukan pembatasan ruang lingkup. Itu kalimat yang sangat tidak nyaman untuk saya dengar,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya keterbukaan informasi, akses dokumen keuangan, serta sinergi antarpihak dalam proses audit sebagai wujud komitmen membangun pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
Dominggus berharap, setelah pelantikan wali kota dan wakil wali kota definitif periode 2025–2029, perhatian terhadap tata kelola keuangan akan tetap menjadi prioritas.
“Keluar dari zona Disclaimer bukan hanya target teknis, tapi juga simbol bahwa kita serius membangun sistem pemerintahan yang sehat dan bertanggung jawab,” pungkasnya.
