Ambon, MALUKU.News – Ketua Komisi IV DPRD Maluku Samson Atappary, meminta pemerintah untuk terus melakukan pemutakhiran data penerima bantuan sosial, masih terdapat banyak kendala.
“Kendalanya, data-data yang belum mutakhir. Ada yang meninggal tapi terdata, keluar daerah atau undangan dijalankan pihak PT Pos dan Giro tidak sampai,” ungkap Atappary di Ambon, Selasa (04/10/2022).
Saya minta Pemerintah Pusat dan Daerah untuk pemutakhiran data. Agar Pemerintah Pusat dan Daerah berkolaborasi sehingga bantuan sosial tepat sasaran dan tepat waktu,” ujar Atappary.
Menurutnya, hasil data dari Kementrian Sosial (Kemensos) bahwa ada anggota masyarakat yang nama tercantum, dalam data penerima BLT wajib mereka terima.
Karena itu hak mereka, bahkan ada banyak masyarakat sampai kini belum mendapat BLT. Walau nama ada dalam data penerima, hal seperti begini perlu diperbaiki termasuk didalamnya.
Bank Pemerintah yang ditugaskan untuk penyaluran BLT, tetapi kantornya di ibu kota sehingga penerima harus datang ke ibu kota untuk mendapat BLT. Sehingga menjadi kendala bagi masyarakat di pedesaan.
“Untuk itu pemerintah memberi kepercayakan agar penyalurannya terpusat oada kantor Pos dan Giro”.
Ada banyak laporan masyarakat miskin sampai kini belum juga mendapat BLT, dan sebenarnya penyebabnya dimana? apakah mereka tidak tau informasi atau dari pihwk kantor pos tidak memberikan undangan, sehingga tidak sampai kepada penerima.
Atau ada pihak lain yang sengaja, untuk itu kita akan bahas bersama dengan kantor pos agar mencegah bila terjadi,”tegas Atappary.
