Ambon, MALUKU.News – Menteri Pertanian (Mentan) Dr. Syahrul Yasin Limpo (SYL) meminta Gubernur Murad Ismail (MI) menyiapkan lahan untuk pengembangan komoditas kedelai dan jagung pada kabupaten/kota di Provinsi Maluku.
Menindaklanjuti itu, Dinas Pertanian Provinsi Maluku, telah menyiapkan lahan melebihi permintaan mantan Gubernur Sulsel dua periode tersebut.
Permintaan Mentan itu disampaikan setelah silahturahmi Gubernur Maluku dengan orang pertama di Kementerian Pertanian itu pada salah satu restoran di Kota Makassar, Jumat (6/5/2022).
Pertemuan itu sekaligus membicarakan pengembangan pertanian di Provinsi Maluku bersama Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) Hadi Basalamah dan Kepala Biro Umum Setda Maluku Affandy Hasanussi, S.STP, M.Si.
Dalam pertemuan itu, SYL menyampaikan kepada Gubernur Murad agar Pemda Provinsi Maluku menyiapkan lahan masing-nasing kabupaten/kota 1.000 hektar guna pengembangan kedelai dan jagung tersebar di 11 kabupaten/kota.
Kepala Distan Maluku, Dr Ilham Tauda mengatakan, pertemuan Mentan dengan Gubernur Murad di Kota Makassar bukanlah yang pertama kali.
Gubernur sebelumnya memberikan arahan kepada dirinya sebagai Pelaksana Tugas Kepala Distan Maluku, beberapa waktu lalu agar segera bertemu dengan Mentan SYL.
“Jadi arahan Pak Gubernur kepada saya dan Pak Ketua TGPP Hadi Basalamah, agar segera bertemu dengan Pak Menteri Pertanian pada 29 Maret 2022 lalu di Jakarta,” tuturnya, ketika dihubungi, Sabtu (7/5/2022).
Diakui Tauda, pada pertemuan saat itu Mentan menyampaikan, ada rencana pengembangan jagung dan kedelai di Provinsi Maluku.
Setelah pertemuan itu, pihaknya langsung menindaklanjuti arahan Mentan.
“Jadi kita sudah tindaklanjuti awal April 2022 lalu, kita sudah bertemu dengan beberapa Dinas Pertanian kabupaten/kota dan kita telah melakukan kesepakatan dengan kabupaten/kota yang ingin mengembangkan jagung dan kedelai,”paparnya.
Distan Maluku kemudian melakukan rencana pengembangan jagung dan kedelai di sejumlah kabupaten/kota.
Dicontohkannya, di Kabupaten Maluku Tengah rencana pengembangan Jagung 1.500 hektar dan Kedelai 3.000 hektar, Kabupaten Buru, rencana pengembangan Jagung 500 hektar, Kabupaten Seram Bagian Barat, rencana pengembangan Jagung 1.000 hektar, Kabupaten Seram Bagian Timur, rencana pengembangan Jagung 1.500 hektar dan Kedelai 500 hektar di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, rencana pengembangan Jagung 1.500 hektar di Kabupaten Maluku Tenggara, rencana pengembangan Jagung 2.000 hektar dan Kedelai 500 hektar. Kabupaten Kepulauan Aru, rencana pengembangan Jagung 1.000 hektar. Kabupaten Maluku Barat Daya, rencana pengembangan Jagung 2.000 hektar. Kota Tual, rencana pengembangan Jagung 500 hektar.
“Jadi untuk realisasinya tergantung kesiapan dan komitmen Kabupaten/Kota,”terangnya
Lanjut Tauda, alasan para petani didaerah ini tidak mengembangkan tanaman kedelai, karena berkaitan dengan persoalan pasar.
“Jadi hasil petani tidak terserap oleh pasar. Akibatnya para petani enggan untuk menanam kedelai. Tapi hasil pembicaraan kita dengan Pak Menteri Pertanian, beliau menyampaikan akan menyiapkan pasar. Jadi rencana pengembangan kedelai, Kementerian Pertanian siapkan pasar dan sarana produksinya, termasuk pupuk bibit dan peralatan,” jelasnya.
Tauda menambahkan Distan Maluku, akan melakukan desk dengan Kementerian Pertanian untuk rencana pengembangan kedelai.
Prinsipnya, pasca pertemuan dengan Menteri Pertanian pada 29 Maret dan 6 Mei 2022, pihaknya sudah siapkan segala sesuatu sesuai arahan Gubernur Maluku.
Terkait penerima bantuan, Tauda mengakui, dalam mekanismenya, jika sudah disetujui Pemerintah Pusat, pihaknya akan mendata calon penerima bantuan untuk memastikan petani penerima.
“Tentunya kita akan mengarahkan pada kabupaten/kota yang berkomitmen dan telah melakukan kesepakatan dengan Dinas Pertanian Provinsi Maluku. Jadi penentuan penerima bantuan ada di kabupaten/kota,”sambungnya.
Soal pemasaran hasil produksi Kedelai, Tauda mengaku, pihaknya fokus pada pengembangan kawasan karena sangat memudahkan.
“Terutama suplai logistik. Khusus transportasi di kabupaten/kota itu ada kesepakatan dengan pembeli. Jadi akan dibeli langsung ditingkat produksi dan langsung dipasarkan. Nanti kita tidak siapkan sarana transportasi karena sudah terpusat langsung dengankabupaten/kota,” pungkasnya.
