Beranda blog Halaman 79

Pemkot Tetapkan Status Siaga Bencana 14 Hari

0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon kembali menetapkan status siaga bencana selama 14 hari kedepan, menyusul kejadian bencana banjir, longsor, dan pohon tumbang, akibat kondisi cuaca ekstrim.

Hal ini disampaikan oleh Pj. Wali Kota, Dominggus N. Kaya, usai melakukan rapat bersama pimpinan OPD dan stakholder terkait kebencanaan, Jumat (05/07/2024) di Balai Kota.

“Status siaga bencana ini karena sudah berakhir di tanggal 2 Juli 2024 dan melihat kurang lebih 3 (tiga) hari terakhir terjadi eskalasi, maka kita akan tetapkan 14 hari kedepan dalam status siaga bencana,” ucap Kaya.

Diungkapkan, rapat ini membahas langkah – langkah yang harus dilakukan oleh OPD dan stakholder terkait, serta kajian untuk permohonan bantuan ke Pemerintah Pusat (Pempus).

“Ada BPBD, Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Kominfo, OPD terkait lainnya dan BMKG dalam rangka kita mau melihat apa yang sudah dan harus dilakukan,” katanya.

Diakuinya dalam kejadian bencana pada Jumat (05/07/2024) telah dilakukan penananganan bagi warga yang terdampak.
Misalnya ada potensi longsor, Dinas PUPR sudah ditugaskan merancang dan menyiapkan bronjong, BPBD juga telah menyalurkan terpal kepada warga guna mencegah titik longsoran semakin meluas.

“Ada juga 13 KK yang mengungsi di rumah – rumah keluarga, kami sudah perintahkan Dinas sosial mengambil langkah menyiapkan makanan siap saji, kita drop di rumah – rumah tersebut,” bebernya.

Bencana banjir, lanjutnya, juga menyebabkan petani di Waiheru dan Passo terancam gagal panen, sehingga Dinas Pertanian telah diturunkan guna melakukan koordinasi.
Kaya menghimbau kepada masyarakat yang bermukim di kawasan rawan bencana untuk tetap waspada dan memantau peringatan yang dikeluarkan BMKG dan Pemkot di Media Sosial.

“Untuk warga kota Ambon tetap berjaga – jaga, dan, memantau peringatan dari BMKG juga dari posko yang diedarkan lewat Media Sosial, kami sudah arahkan peringatan itu bisa perhari dan perjam. Intinya tetap waspada bagi keluarga yang berada di titik rawan bencana,” pungkasnya.

Cuaca Ekstrim Sebabkan Bencana, Ini Yang Dilakukan Pemkot

0

Ambon, Maluku.news – Cuaca ekstrim berupa Hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang melanda kota Ambon, sejak Selasa (02/07/2024) hingga Jumat (05/07/2024) menyebabkan bencana banjir, longsor, dan pohon tumbang.

Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, Agus Ririmasse, usai melakukan tinjauan ke beberapa titik bencana Jumat (05/07/2024) menjelaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melakukan langkah penanganan darurat bagi masyarakat yang terdampak.

“Beberapa titik bencana tadi saya turun diantaranya di Passo yang terjadi longsor dan Waiheru yang terjadi banjir,” ungkapnya.

Ririmasse di Ballroom MCM Tantui.
Dirinya merinci, untuk bencana longsor di Passo, menimpa rumah warga dan jika tidak segera ditangani maka akan membahayakan penghuninya.

“Sehingga tadi saya dengan BPBD maupun dengan Dinas PUPR langsung mengambil langkah-langkah penanganan dengan diturunkan tim untuk membuat perencanaan untuk pelaksanaan bronjong dan talud di situ,” bebernya.

Sedangkan untuk Banjir di Waiheru, diakibatkan oleh luapan sungai/kali sehingga harapannya air akan cepat surut.
Ririmasse akui, Pj. Wali Kota Ambon, Dominggus N. Kaya menaruh perhatian penuh terkait kejadian bencana, olehnya itu dirinya diperintahkan untuk segera mengambil langkah – langkah penanganan.

“Nanti saya akan melakukan Rapat dengan OPD terkait ya baik itu Dinas PUPR, Dinsos, maupun BPBD untuk penanganan darurat sesgera mungkin,” tambahnya.

Kepada seluruh warga Kota Ambon yang tinggal di Bantaran sungai,lereng gunung, dirinya menghimbau agar tetap waspada terhadap kondisi cuaca ekstrim yang diperkirakan masih akan terus berlangsung.

“Kita tidak menghendaki sesuatu bencana yang terjadi di kota ini Kita berdoa sehingga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta’ala menjaga kota kita ini terhindar dari bencana,” pungkasnya.

Kaya Apresiasi Perjuangan Kafilah Kota Ambon Di MTQ Maluku

0

Ambon, Maluku.news – Pj. Wali Kota Ambon, Dominggus N. Kaya memberikan apresiasi atas perjuangan Kafilah Kota Ambon, dalam ajang Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Ke-30 Tingkat Provinsi Maluku.

Diketahui, dalam ajang yang dilaksanakan 22 – 28 Juni 2024 di Ambon, tersebut Kafilah kota Ambon menempati peringkat ke-5.

“Terima kasih semua perjuangan yang sudah dijalani. Kalah menang itu biasa, orang jadi pemenang, ketika dia pernah merasakan kalah. Itu kemenangan yang tertunda,” katanya dalam acara silahturahmi dan jamuan makan malam yang digelar Jumat (05/07/2024) di Rumah Jabatan Wali Kota.
Meski harus puas di peringkat ke – 5, namun dua orang perwakilan kota Ambon akan diikutkan dalam kafilah Provinsi Maluku ke ajang MTQ tingkat Nasional, yakni Naysila Saatminggu, sebagai Juara 1 Tilawah Remaja Putri, dan M.Ridho Manoarfa, Juara 1 Khath Hiasan Mushaf putra.

“Kita akan pendampingan agar persiapan lebih mantap. Ke tingkat nasional pasti tantangan lebih berat, tetapi persiapan sejak dini agar semakin baik hasilnya,” ungkap kaya.

Kaya berharap Lembaga Pembinaan Tilawatil Quran (LPTQ) dibawah naungan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon tetap melaksanakan program pembinaan pembinaan yang sistematis dan terukur agar kedepan bisa membawa prestasi bagi kota ini.
Sementara itu, Ketua LPTQ Kota Ambon, Syarif Bakri Asyatri, dalam laporannya mengatakan Kafilah Kota Ambon dalam MTQ ke-30 Tingkat Provinsi, berjumlah 81 orang, termasuk peserta dan Official.

“13 orang peserta Kota Ambon berhasil masuk final, 8 orang juara III, 3 orang juara II dan 2 orang berhasil meraih Juara I,” pungkasnya.

Inflasi Naik, Pj Gubernur Gelar High Level Meeting TPID

0

Ambon, Maluku.news – Penjabat Gubernur Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, memimpin pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Maluku, Kamis (04/07/2024), bertempat di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubenrur Maluku.

Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Maluku beserta seluruh Pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Pimpinan Perbankan, Instansi Vertikal, Pelaku Usaha, dan stakeholder terkait.

Sadali mengatakan bahwa Persoalan inflasi, sampai saat ini masih menjadi konsen Pemerintah Pusat, dan menjadi program prioritas yang harus dilakukan oleh Provinsi Maluku, dimana saat ini inflasi untuk Maluku pada Bulan Juni berada pada angka 3,63% yoy.

“Dimana berdasarkan data BPS inflasi Kota Ambon menjadi 4,49%, Kota Tual 3,39%, dan Kabupaten Maluku Tengah 2,64% yoy, yang artinya, kita memerlukan langkah bersama dalam menjabarkan strategi 4K, yakni ketersediaan barang, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif,” kata Sadali.

Ia mengatakan saat ini berdasarkan Kondisi Rill, Kota Ambon dilanda cuaca hujan secara intens, yang menyebabkan harga barang naik, seperti ikan, dimana nelayan kurang mendapatkan hasil tangkapan karena gelombang yang tinggi.

“Pemerintah Daerah telah memberikan bantuan holtikultura seperti greenhouse namun hal itu tidak mencukupi, dan ditambah dengan pelaksanaan pasar murah, dimana rencananya dalam sebulan akan dilakukan selama 5x, dan memberikan bantuan cold storage untuk nelayan tangkap,” tandasnya.

Sadali berharap melalui rapat ini, semua pihak dapat bekerjasama dalam rangka meringankan beban masyarakat, terutama membantu jika ada terjadi penimbunan baik yang dilakukan oleh pedagang maupun produsen.

“Mari kita bersama melindungi persoalan pengendalian inflasi untuk melindungi hak masyarakat,” tuturnya.

Dindik Gelar Sosialisasi PBJ Satuan Pendidikan

0

Ambon, Maluku.news – Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Ambon menggelar sosoialisasi Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (PERMENDIKBUD) No. 18 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) oleh Satuan Pendidikan, yang dilaksanakan di Manise Hotel, Kamis (04/07/2024).

Dalam sambutan yang disampaikan oleh Sekretaris Kota (Sekkot) Agus Ririmasse menjelaskan, PBJ oleh Satuan Pendidikan adalah kegiatan yng bertujuan untuk pengadaan oleh satuan Pendidikan melalui penyedia yang dibiayai oleh dana yang dikelola oleh satuan Pendidikan atau dana operasional pusat dan daerah bantuan Pemerintah lainnya dan bantuan masyarakat.

“Satuan pendidikan disiapkan untuk mengikuti disiapkan untuk mengikuti norma sesaui dengan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah, mulai dari perencanaan- penanggaran, pelaksanaan – penatausahaan serta pelaksanaan-penatausahaan, dan pelaporan – pertanggungjawaban,” urainya.

Ririmasse beberkan, guna memudahkan pelaksanaan pedoman tersebut, Kemendikbud telah mengembangkan System Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) sebagai sesuatu system elekronik yang dapat digunakan oleh satuan Pendidikan.

“Satuan pendidikan dapat melaksankan proses PBJ secara efektif, efisien, transparanm dan akuntabel sehinga memperoleh barang/jasa yang tepat dari setiap dana yang dibelanjakan,” tandasnya.

Dirinya berharap, dengan kehadiran para guru dalam kegitan tersebut maka PBJ satuan Pendidikan yang merupakan bagian dari pelayanan publik Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon akan terlaksanakan dengan baik dan lancar.

Kendalikan Inflasi, Pemkot – Pemkab Malteng Teken MoU

0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon kembali melakukan penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) terkait kerjasama distribusi komoditi pangan.

Penandatanganan MoU, dilakukan Oleh Pj. Wali Kota, Dominggus N. Kaya dan Pj. Bupati Malteng, Rakib Sahubawa, Kamis (04/07/2024) di Ruang Kerja Wali Kota, Balai Kota.

Pj. Wali Kota mengatakan MoU ini diteken guna pengendalian inflasi, dimana salah satu strateginya adalah menjalin kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota lain dalam upaya menjamin ketersediaan stok bahan pokok.

“Sebagimana kita ketahui bahwa pengendalian inflasi menjadi salah satu kinerja yang dievaluasi oleh Pemerintah Pusat (Pempus) terhadap para kepala daerah,” ujar Kaya.

Terpisah Plt. Kabag Ekonomi dan SDA, yang juga Sekretaris Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), A. Solsolay, yang turut menyaksikan penandatanganan MoU dimaksud, membenarkan bahwa tingkat Inflasi Kota Ambon masih tinggi yakni mencapai 4,49 persen pada bulan Juni 2024.

“Inflasi ini menjadi hal penting dan TPID beberapa kali rapat, memutruskan harus ada kerjasama dengan kabupaten/kota yang Surplus, sehingga ketika kota Ambon kekurangan komiditi pangan maka dapat diambil dari wilayah kabupaten/kota tersebut.,” katanya.

Ditandaskan kerjasama ini ruang lingkupnya pada sektor perikanan dan holtikultura, mengingat kondisi cuaca ekstrim yang melanda kota Ambon sehingga berdampak pada kenaikan harga- harga. komoditi. seperti ikan dan sayur – sayuran.

“Tentunya ini menjadi komitmen antara Pemkot Ambon dan Pemkab Malteng, selanjutnya tinggal OPD teknis yang akan menindaklanjuti apabila menemui kekurangan stok bahan pangan,” pungkasnya.

Diketahui, sebelumnya, pada periode kepimpinan Pj. Bodewin M. Wattimena, MoU yang sama telah diteken, namun sudah kedarluarsa sehingga perlu diperbaharui.

Komisi II DPRD Maluku Gelar Rapat Kerja Bersama Pertamina, Bahas Kelangkaan Mitan

0

Ambon, Maluku.news – Guna membahas kelangkaan BBM minyak tanah (Mitan)Komisi II DPRD Maluku menggelar Rapat Kerja bersama PT. Pertamina dan sejumlah agen minyak tanah diruang rapat Komisi II DPRD Maluku pada Rabu (03/07/2024).

Rapat kerja dipimpin langsung Ketua Komisi II, Johan Lewerissa didampingi Wakil Ketua Komisi II, Turaya Samal Sekretaris Komisi II, Ruslan Hurasan , serta dihadiri Anggota Komisi II Lainnya yakni, Lucky Wattimury.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku Johan Lewerissa, mengatakan kondisi begini sering terjadi, bukan saja hari ini, namun ditahun lalu juga sering terjadi persoalan yang sama.

Kami sering menerima masukan dari masyarakat maupun wartawan soal kelangkaan BBM minyak tanah, harga jual dibeberapa tempat tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah

Hal ini yang membuat kita sering bertanya- tanya, bukan kali ini kita mengundang Pertamina , namun persoalan penimbunan yang terjadi sehingga menimbulkan kelangkaan di masyarakat ,

Selama ini pihak pertamina sudah berusaha secara maksimal , mestinya ada perhatian dari pemerintah provinsi Maluku maupun kabupaten/kota melakukan operasi pasar secara masip berkaitan dengan penyediaan BBM di Maluku khususnya kota Ambon.

Sementara itu mewakili PT Pertamina Patra Niaga Maluku Aditia Ardi mengaku masing masing Kouta untuk agen minyak tanah kami mengacu pada SK BPH Migas untuk mengatur Kouta , begitu juga untuk agen minyak tanah yang ada di Ambon.

Kouta ini biasanya mengacu pada tahun sebelumnya dia mencontohkan ada Agen Kouta 100 KL dan hanya menyalurkan 90 tentunya Kouta yang tidak terambil itu masih dalam APBN oleh pemerintah.jadi Kouta yang dikeluarkan dari APBN itu jumlah yang diambil oleh agen ketika diaudit oleh BPK itu realisasi yang dikeluarkan, bukan mengacu pada Kouta yang disediakan.

Namun katakanlah ada 90 dari 10 tidak terambil semua biasanya dalam evaluasi keagenan atau kemitraan ada agen yang tidak sesuai akan dilakukan penyesuaian ‘ungkapnya.

Sabirin Buka Bimtek Penyusunan SPBE

0

Ambon, Maluku.news – Bimbingan Teknis Penyusunan Domain Proses Bisnis dan Domain Layanan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, resmi dibuka oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Dr. Syuryadi Sabirin, bertempat di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Rabu (03/07/2024).

Kegiatan yang akan dilaksanakan sampai 5 Juli 2024 ini, dihadiri juga oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Drs. Melky Lohy, M.T, narasumber dari Kementerian PAN RB, Pihak SKALA, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, serta Pejabat Eselon 3 dan 4 lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku.

Dalam Laporannya Lohy mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan ini sebagai jawaban terhadap perkembangan teknologi yang terus berkembang, dan guna mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparansi, akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas.

“Sebagai landasan pelaksanaan SPBE di Provinsi Maluku telah diterbitkan 3 dokumen, yakni SK Gubernur Maluku nomor 211 tahun 2022 tentang pembentukan tim koordinasi penyelenggaraan SPBE, SK Gubernur Maluku nomor 210 tahun 2020 tentang pembentukan tim evaluator internal SPBE, dan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 86 tahun 2021 tentang tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik,” terangnya.

Ia juga mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan hari ini merupakan bentuk koordinasi dan kolaborasi untuk dapat menyusun arsitektur SPBE di Pemerintah Provinsi Maluku.

Di tempat yang sama Sekda menerangkan, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka diperlukan komitmen dan kolaborasi seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Maluku untuk dapat mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dimana saat ini persoalan SPBE masih harus menjadi fokus kita semua.

“Saya minta kita semua bisa fokus terhadap SPBE ini, karena keberhasilan bisa dicapai jika ada fokus dan lokus, untuk menyelesaikan ini, kerjakanlah dengan niat baik dan kerja ikhlas sehingga apapun yang dikerjakan bisa tercapai, Agar maluku bisa lebih baik,” ungkap Sabirin.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi, dan bimbingan teknis oleh para narasumber.

Galang Kerjasama Lintas Sektor, Pj. Wali Kunjungi Empat Posyandu

0

Ambon, Maluku.news – Pj. Wali Kota Ambon, Dominggus N. Kaya, melaksanakan kunjungan puskesams pada dua kecamatan yakni Nusaniwe (Airsalobar dan Benteng), Sirimau (Waihaong, Urimesing). Kali ini didampingi oleh Lurah, RT/RW setempat, Rabu (03/07/2024).

“Kunjungan hari ini bersama-bersama dengan lurah, RT/RW supaya menggalang kerja sama lintas sektor, dengan dukungan semua stakeholder sehingga puskesmas dan posyandu menjadi alternatif yang sangat solutif untuk mereka mendapatkan pelayanan Kesehatan,” ungkapnya.

Untuk diketahui kunjungan tersebut, sebelumnya telah dilakukan pada Jumat (21/06/24) di dua puskesamas pada kecamatan Nusaniwe yakni Amahusu dan Latuhalat. Dengan tujuan yang sama yakni memantau lebih dekat aktivitas, serta melihat persoalan yang seringkali dialami oleh ujung tombak pemerintah di bidang Kesehatan.

“Hari ini kami lakukan kunjungan ke empat puskesmas, untuk melihat keterlibatan mereka dalam bulan intervensi serentak Stunting, dan memantau persoalan apa saja yang sering terjadi dan perlu dilihat oleh kami di level kebijakan,” jelasnya, pada tim Media Center di sela-sela kunjunga.

Dibeberkannya, persoalan yang seringkali terjadi dan yang menjadi kendala adalah NIK yang tidak dimiliki oleh bayi, anak yang dilahirkan diluar pernikahan, belum memiliki Kartu Keluarga (KK). Hal tersebut tentu berdampak besar pada akses instalasi dan bantuan-bantuan Kesehatan yang bisa diberikan.

“Mereka (anak-anak) memang dalam kondisi, semacam terisolir karena tidak mendapatkan dukungan-dukungan baik itu BPJS atau bantuan-bantuan lain dari Pemkot lewat puskesmas dan posyandu,” tandasnya.

Pemkot Antisipasi Kenaikan Inflasi Dari Sektor Pendidikan

0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mengantisipasi kenaikan inflasi dari sektor pendidikan khsususnya di sekolah swasta, saat dimulainya tahun ajaran baru 2024/2025 pada bulan Juli ini.

Hal ini terungkap dalam pertemuan Pj. Wali Kota, Dominggus N. Kaya dengan para Pimpinan Yayasan Sekolah Swasta, Rabu (03/06/2024) di Ruang Rapat Vlissingen, Balai Kota.

“Badan Pusat Statistik (BPS) telah memperingatkan kami, ada sisi lain yang menjadi komoditi menyumbang inflasi pada bulan ini terkait dengan biaya pendidikan atau biaya masuk sekolah baru. Ada beberapa item yang dicacah dan diharapkan tidak ada peningkatan, yakni uang pendaftaran, uang seragam sekolah, SPP, dan sumbangan pembangunan,” ungkap Kaya.

Dijelaskan, terkait inflasi ini telah menjadi salah satu perhatian pemerintah pusat (Pempus), dimana setiap minggunya diadakan rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi.

“Begitu intens pempus mengontrol Inflasi di daerah karena itu kebijakan streategis yang diturunkan presiden, menjaga daya beli masyarakat perputaran ekonomi kita berkalan dengan baik di tengah krisis global,” tambahnya.

Olehnya itu, dirinya meminta agar sekolah swasta di kota Ambon baik SD maupun SMP tidak menaikan biaya pendidikan secara signifikan yang akan berdampak pada pengeluaran atau daya beli masyarakat.

“Bukan kami memaksa, tetapi mari kita cari solusi yang terbaik, sebab BPS meminta tidak ada kenaikan yang signifikan, kalau biaya pendidikan itu sama di semua sekolah swasta itu lebih baik, sehingga tidak jadi komoditi yang mengerek inflasi kota Ambon sebab kenaikan biaya pendidikan akan menekan dalam hal daya beli masyarakat,” terangnya.

Kaya menandaskan, untuk Sekolah yang berstatus Negeri, biaya pendidikan tahun ajaran baru tidak menjadi masalah sebab bisa teratasi dengan Dana BOS.

“Yang menjadi perhatian kita adalah sekolah swasta yang ada di bawah yayasan,” pungkasnya.