Beranda blog Halaman 172

Sekda Buka Rakor Pembangunan Kelautan dan Perikanan Promal Tahun 2023

0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, menggelar Rapat Koordinasi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun 2023, yang bertempat di Hotel The City pada Selasa (30/5/2023).

Rapat tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali IE, M.Si, IPU, Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku Hadi Basalamah, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Erawan Asikin, yang ditandai dengan pemukulan tifa.

Kegiatan tersebut digelar di bawah sorotan tema “Penguatan Sinergitas Stakeholder Kelautan dan Perikanan Guna Meningkatkan Ekonomi Daerah Berkelanjutan.”

Sekda dalam sambutannya menjelaskan Provinsi Maluku sebagai Provinsi Kepulauan dengan luas wilayah kurang lebih 712.479,6 km2, dimana luas lautan mencapai 658.294,69 km2 atau 92,4% dari luas total Provinsi yang sejatinya merupakan asset sekaligus tantangan dalam pembangunan kalutan dan perikanan, dimana potensi sumberdaya perikanan di Provinsi Maluku tersebar pada 3 wilayah pengelelolaan perikanan negara Republik Indonesia (WPP-NRI), yaitu WPP NRI-714, WPP-NRI 715 dan WPP NRI 718.

“Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022, Potensi Perikanan pada 3 WPP NRI tersebut sebesar 4.386.836 Ton dengan jumlah tangkapan yang dibolehkan sebesar 3.287.179 ton. Potensi tersebut memberikan kontribusi sebesar 30% bagi potensi sumberdaya ikan secara nasional serta adanya kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan 2021-2024 berbasis ekonomi biru, antara lain: penambahan luas Kawasan konservasi laut, penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya laut, pesisir dan darat, yang ramah lingkungan, pengelolaan Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengelolaan sampah plastik di laut.” Jelasnya.

Ia menyampaikan, potensi sumberdaya alam laut yang besar dan melimpah, merupakan tumpuan pembangunan Provinsi Maluku sebagai salah satu pilar penting yang mendukung pembangunan nasional, harus mampu merealisasikan setiap kebijakan yang ditetapkan.

“Untuk mewujudkan pembangunan yang merata serta kesejahteraan yang berkeadilan di setiap wilayah pulau di Maluku maka diperlukan upaya bersama, integrasi antara perencanaan pembangunan, perwujudan interaksi yang simultan dan konsistensi antara setiap elemen pembangunan baik itu Pemerintah Provinsi Maluku dan terutama dukungan penuh yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam Hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Stakeholder terkait lainnya.” Terangnya.

Lewat kegiatan Rakor ini Sekda mengajak semua pihak untuk secara serius mencermati sejauhmana perkembangan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilakukan melalui program dan kegiatan di Maluku dengan pembiayaan yang bersumber dari APBN, APBD maupun DAK, sebagai pijakan dalam menyiapkan program/Kegiatan untuk tahun 2024, sehingga apa yang diharapkan dapat dipenuhi.

“Selain kerja keras, kita juga harus membangun Kerjasama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, fungsi serta wewenang kita masing-masing secara integral baik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota maupun dengan unit pelaksana Teknis Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan di Wilayah Maluku, sehingga sinergi ini akan menghasilkan peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat nelayan / pembudidaya maupun pengolah di Provinsi Maluku.” Harapnya.

Sadali juga berharap, semoga rakor ini, dapat diikuti dengan perbaikan kegiatan yang sedang berjalan, pemecahan masalah yang sedang diahdapi serta adanya saran dan rekomendasi atas kebijakan perencanaan program/kegiatan/sub kegiatan untuk tahun mendatang.

DPPKB dan TP-PKK Gelar Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu

0

Ambon, Maluku.news – Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (DPPKB) bersama TP-PKK Kota Ambon, Selasa (30/5/2023) kembali menggelar kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu di Kecamatan Nusaniwe. Kegiatan ini merupakan yang kedua kalinya dilaksanakan, setelah sebelumnya di gelar di Kecamatan Sirimau pekan lalu.

Pj. Ketua TP – PKK, Lisa Wattimena dalam sambutannya menjelaskan, fungsi kader Posyandu sangatlah besar, dimulai dari tahap perintisan, penghubung dengan lembaga yang menunjang penyelenggaraan Posyandu, serta sebagai pembina penuyuluh untuk memotivasi masyarakat yang berperan serta dalam kegiatan posyandu di wilayahnya.

“Untuk itu layanan Posyandu harus didukung oleh kader Posyandu yang kredibel dan siap berperan serta dalam pelayanan kesehatan dasar,” kata Wattimena di sela-sela kegiatan yang digelar di Kelurahan Kudamati.

Menurutnya, persepsi yang positif harus dimiliki oleh setiap kader, sehingga pelayanan kesehatan di Posyandu dapat berjalan maksimal. Sebab, rendahnya partisipasi kader akan berdampak buruk pada rendahnya kesadaran masyarakat untuk datang dalam kegiatan pemantauan tingkat status gizi anak, ibu hamil dan menyusui.

“TP – PKK merasa perlu untuk menyelenggarakan kegiatan penguatan kapasitas kader Posyandu, agar semua kader bisa maksimal dalam melakukan tugas dan pelayanan dengan baik,” tuturnya.

Dikatakan, untuk meningkatkan peran dan fungsi kader Posyandu bukan semata-mata menjadi tanggungjawab pemerintah saja, namun melibatkan semua komponen yang ada di masyarakat.

Olehnya itu diharapkan kegiatan peningkatan kapasitas ini, selain untuk memaksimalkan pengetahuan para kader juga agar para kader Posyandu lebih bersemangat dalam melakukan pelayanan kesehatan secara terintergrasi dengan Bina Keluarga Balita (BKB) dan PAUD.

Sekedar tahu, kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan pada semua kecamatan di Kota Ambon ini akan menyasar kader dari 314 posyandu yang tersebar pada 50 Desa/Negeri dan Kelurahan.

Gubernur Lantik Mariolkossu Jadi Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar

0

Ambon, Maluku.news – Gubernur Maluku Drs. Murad Ismail secara langsung melantik Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar Drs. Ruben B. Mariolkossu, MM, dan Menyerahkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Bupati Seram Bagian Barat Andi Chandra As’Aduddin, Penjabat Bupati Buru Dr. Djalaludin Salampessy, S.Pi., M.Si, dan Penjabat Walikota Ambon Drs. Bodewin Wattimena, M.Si, yang berpusat di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, pada Senin (29/5/2023).

Hadir pada kesempatan itu Wakil Gubernur Maluku Drs. Barnabas Nathaniel Orno, Forkopimda Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota, Sekretaris Daerah Maluku dan Kabupaten/Kota, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota, Tokoh Agama, dan unsur lainnya.

Kegiatan diawali dengan Pembacaan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku, dilanjutkan dengan Penandatanganan Berita Acara Pengucapan Sumpah Janji Jabatan dan Pakta Integritas, Pemasangan tanda Pangkat Jabatan, dan Penyematan Tanda Jabatan kepada Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar, serta penyerahan Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Kepada Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar, Penjabat Bupati SBB, Penjabat Bupati Buru, dan Penjabat Walikota Ambon.

Dalam sambutannya Gubernur menyampaikan, tahun 2024 adalah tahun politik terbesar bagi bangsa Indonesia yang ditandai dengan pelaksanaan, pileg, pilpres dan pilkada serentak.

“Salah satu tugas saudara-saudara sebagaimana disampaikan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri adalah, memfasilitasi dan mensukseskan agenda nasional tersebut termasuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemda masing-masing. Oleh sebab itu, dalam kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, saya perintahkan kepada saudara-saudara untuk melaksanakan seluruh penugasan ini dengan sebaik-baiknya, selanjutnya saya akan melakukan pengawasan ketat terhadap kinerja saudara-saudara berdasarkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas yang wajib disampaikan paling sedikit 3 bulan sekali.” Tegasnya.

Kepada penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar yang baru saja dilantik, Gubernur memerintahkan, untuk segera melakukan koordinasi dengan Forkopimda, DPRD, instansi vertikal, Tni/Polri, tokoh agama dan elemen masyarakat lainnya.

“Terkait jabatan saudara selaku Sekda, maka berdasarkan pasal 13 ayat 4 Permendagri nomor 4 tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota, dijelaskan dalam hal Penjabat Bupati berasal dari sekda, jabatannya diisi dengan penjabat sekda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.” Terangnya.

Kepada Penjabat Bupati dan Walikota yang diperpanjang masa jabatannya, Murad mintakan agar lebih fokus memperbaiki capaian kinerja daerah, serta melanjutkan target-target pembangunan yang telah dilakukan sebelumnya.

“Saya pastikan bahwa 8 arahan Presiden tentang pengendalian inflasi, penurunan stunting, menurunkan angka kemiskinan ekstrem, memudahkan investasi, belanja APBD bagi produk dalam negeri, serta menjaga stabilitas politik dan keamanan menuju pemilu dan pilkada tahun 2024, harus mendapat prioritas kerja saudara-saudara di daerah. Pengalaman 1 tahun kemarin menjadi guru yang berharga guna melanjutkan amanat kepemimpinan yang dipercayakan negara kepada saudara-saudara” Ujarnya.

Gubernur juga mengatakan, kita telah berada dalam tahapan-tahapan pemilu, yang sementara dikerjakan oleh KPU dan Bawaslu, maka aspek keamanan, serta ketertiban masyarakat menjadi semakin penting, sehingga harus menjadi titik fokus bersama, antara pemda dan aparat keamanan.

“Saya mintakan saudara-saudara, membangun komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dengan jajaran TNI/Polri, maupun aparat penegak hukum lainnya, demi terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban di daerah masing-masing.” Tutupnya.

Pada Kesempatan itu juga Gubernur mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Daniel Indey, S.Sos., M.Si yang telah mengakhiri masa jabatannya di Kepulauan Tanimbar sebagai Penjabat Bupati dan mengucapkan selamat bekerja kepada Penjabat Bupati SBB, Penjabat Bupati Buru, Penjabat Walikota Ambon, dan Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar beserta keluarga atas Amanah yang diterima, agar dapat melaksanakan tanggung jawab mulai hari ini dengan sebaik-baiknya.

Lanjutkan Kepemimpinan, Wattimena Usung Lima Kebijakan Prioritas di Periode Kedua

0

Ambon, Maluku.news – Melanjutkan amanah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk memimpin kota Ambon setahun kedepan, Pj. Wali Kota, Bodewin M. Wattimena menyatakan ada 5 (lima) kebijakan prioritas yang akan diusungnya.

“Di Periode pertama ada 11 Kebijakan, dimana dari 11 Kebijakan prioritas itu ada yang sudah selesai dan ada yang dilanjutkan. Untuk tahun kedua ini, saya telah merangkumnya dalam 5 kebijakan saja,” ujar Wattimena usai

penyerahan SK Perpanjangan sebagai Pj. Wali Kota, oleh Gubernur Maluku, Senin (29/5/2023) di Kantor Gubernur Maluku.

Wattimena belum mau menjelaskan secara detail ke publik, apa saja kelima kebijakan prioritas tersebut, alasannya karena belum disampaikan secara resmi ke DPRD Kota Ambon.

“Lima kebijakan intinya adalah melanjutkan yang kemarin dan ada hal-hal yang ditambahkan. Ini bukan hal yang luar biasa, tetapi untuk membingkai supaya seluruh jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon bekerja dalam garis yang sama dalam mencapai tujuan,” bebernya.

Meski demikian dirinya akui, bahwa ada banyak hal yang nantinya difokuskan pada desa/negeri dan kelurahan, yang merupakan jajaran pemerintahan di tingkat paling bawah dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Karena hari ini ada banyak kepentingan Pemkot yang harus terselesaikan hingga ke desa/negeri dan kelurahan, sehingga diharapkan kebijakan tersebut dapat terpimplementasikan ke tingkat pemerintah paling bawah,” tandasnya.

Untuk diketahui, selain Kota Ambon, Pj. Bupati Buru dan Pj. Bupati Seram Bagian Barat (SBB) juga menerima SK Perpanjangan Jabatan yang diserahkan Gubernur Maluku, Murad Ismail saat melantik Pj. Bupati Kab. Kepulauan Tanimbar, Ruben Moriolkossu.

Dinas Perikanan Bagi Ikan Gratis Kepada Masyarakat Miskin

0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Dinas Perikanan telah melaksanakan kegiatan pembagian ikan segar secara gratis bagi masyarakat miskin. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi target ketahanan pangan khususnya protein ikan.

Kepala Dinas (Kadis) Perikanan Kota Ambon, F. Maail kepada Tim Media Center, Jumat (26/5/2023), menjelaskan, kegiatan tersebut dilaksanakan selama 2 (dua) hari di tiga lokasi yang berbeda yakni di Desa Negeri Lama dan Negeri Passo, Kecamatan Baguala pada Rabu (24/5/2023), serta di pasar Mardika, pada Kamis (25/5/2023) kemarin.

“Pada pembagian di Kecamatan Baguala dengan sasaran 400 Kepala Keluarga (KK) miskin, Sedangkan di Pasar Mardika, dengan sasaran masyarakat umum, khususnya ibu Rumah Tangga, penyapu jalan, penarik becak, pedagang Kaki Lima, juga tukang parkir, dengan total 155 kupon. Ikan yang dibagi adalah Tuna/ Cakalang Beku, dengan total 1,5 Ton,” ujarnya.

Kadis menjelaskan, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya Pengendalian inflasi, karena harga ikan yang tinggi di pasaran akibat cuaca ekstrim.

“Harapan kita melalui kegiatan pembagian ikan segar tersebut, sedikit banyak membantu pemerintah mengendalikan inflasi di Kota Ambon,” terangnya.

Dirinya menandaskan, pembagian ikan gratis akan terus dilakukan jika kondisi cuaca masih ekstrim, dan harga ikan masih tinggi karena Nelayan tidak dapat melaut.

“Jika kondisi cuaca masih ekstrim, dan harga ikan masih tinggi, maka untuk pengendalian inflasi, Dinas Perikanan dapat melakukan lagi operasi pasar atau Bagi Ikan Gratis kepada masyarakat,” tandasnya.

Untuk diketahui, kegiatan pembagian ikan secara gratis dilakukan dengan mekanisme pembagian kupon kepada masyarakat miskin. Kegiatan ini turut di dukung Dinas Perhubungan Kota Ambon dan Satpol PP.

Hadiri Peresmian PT. MLA, Ini Harapan Pj. Wali Kota

0

Ambon, Maluku.news – Menghadiri peresmian PT. Milion Limbah Ambon (MLA), Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena gantungkan tiga harapan pada perusahaan yang eksis pada bidang pengelolaan sampah plastik ini.

“Karena itu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, selaku Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon kami patut menyampaikan selamat atas diresmikannya pembangunan pabrik daur ulang sampah plastik. Dengan harapan dapat membantu kami dalam hal pengelolaan sampah plastik, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat terutama yang berdomisili pada wilayah administrasi Kecamatan Leitimur Selatan (Leitisel),” ungkapnya saat memberi sambutan, pada lokasi PT. MLA, Negeri Hutumuri, Kec. Leitisel, Jumat (26/5/2023).

Kedua, dengan kehadiran pabrik ini, dapat mendorong pertumbuhan investasi bukan saja pada bisnis daur ulang

sampah plastik tetapi sektor lainnya. “Dan ketiga, memicu kerja sama lainnya untuk tumbuh dan berkembang di kota ini,” tambahnya.

Lanjutnya, dengan luas lahan pabrik sebesar 7800 m², dan luas bangunnya kurang lebih 5000 m² ini mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 250 orang, tentunya ini dapat membantu pemerintah dalam hal ini mewujudkan poin kelima 11 kebijakan prioritas, yakni menurunkan angka kemiskinan di kota ini.

“Selain itu pabrik ini menargetkan untuk mengolah 250 ton setiap bulannya produk daur ulang sampah plastik, hal ini sejalan dengan apa yang menjadi target dari upaya pengolahan sampah secara nasional sesuai peraturan pemerintah (PP) Nomor 97 Tahun 2017,” tandasnya.

Selain itu juga dapat menyelesaikan permasalahan sampah yang sampai dengan saat ini masih menjadi keluhaan warga kota ini.

“Tentunya dengan upaya-upaya yang nantinya akan dilaksanakn oleh oleh PT. MLA ini akan dapat menjawab kebutuhan kita untuk mengurangi dampak dari sampah yang dihasilkan, dan dapat dikolola secara baik dan moderen,” pungkas Wattimena.

Untuk diketahui, usai peresmian juga dilaksanakan kegiatan tersebut antara PT MLA dengan Chief of Party, USAID- Clean City Blue Ocean (CCBO) serta Lokakarya Rencana Kerja Tahunan USAID bersama Pemkot Ambon, yang diselenggarakan di SwissBell Hotel.

Kembali Menjabat, Wattimena Pastikan Tetap Jaga Netralitas

0

Ambon, Maluku.news – Kembali menjabat sebagai Pj. Wali Kota Ambon satu tahun kedepan, Bodewin M. Wattimena menegaskan akan tetap menjaga netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada Tahun 2024, sebagaimana Program Prioritas yang diusungnya pada periode pertama.

Wattimena dalam konfrensi pers, Kamis (25/5/23) di Bali Kota, mengatakan dalam menghadapi pesta demokrasi 5 (lima) tahunan dirinya telah menyampaikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BPKSDM) serta Inspektorat Kota Ambon, untuk menyiapkan Berita Acara Pemeriksaaan (BAP) sebanyak-banyaknya.

“Hal ini untuk apa, agar ada ASN yang diketahui terlibat langsung, aktif memenangkan, serta mendukung terang- terangan salah satu calon pasti akan di BAP,” katanya.

Menurutnya, potensi pelanggaran terhadap netralitas ASN selama ini banyak terjadi, namun kesalahan Pemkot adalah tidak melakukan langkah anitisipastif dalam mendukung kebijakan yang diambil.

“Apalagi ada yang menjanjikan ada suara sekian untuk calon ini, atau calon itu langsung kita BAP, sebab ucapan itu bila terekam menjadi sebuah pelanggaran,” tegasnya.

Bahkan, untuk mengingatkan ASN terhadap netralitas tersebut, Pj. Wali Kota meminta agar semua OPD di lingkup pemkot membuat spanduk pernyataan jaminan ASN dalam menjaga netralitas.

“Nantinya spanduk tersebut dipasang pada kantor OPD masing-masing,” imbuhnya.

Terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada, dirinya menandaskan, bahwa ada sejumlah tanggungjawab Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon untuk menyukseskannya.

Pertama, yakni terkait anggaran, dimana pada APBD 2023 dan 2024 telah dialokasikan untuk membantu penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada yakni kepada KPU, Bawaslu, dan TNI/Polri. Kedua, ada tanggungjawab Pemerintah untuk memastikan dan menjamin kondisi stabilitas politik keamanan, ketertiban, masyarakat.

“Ini sudah dilakukan, dimana saya sudah bertemu dengan jajaran Pemkot hingga tingkat RT/RW, bekerjasama dengan TNI/Polri untuk membangun pemahaman masyarakat, supaya kita menjaga stabiltas keamanan, ketertiban. Kita pastikan itu,” bebernya.

Tanggungjawab Pemkot yang ketiga dan yang terakhir, lanjutnya adalah menyiapkan data pemilih dengan baik sehingga menjadi konsumsi penyelengagra pemilu.

“Dengan data ini kita pastikan semua yang memiliki hak dalam pemilu dapat menyalurkan hak pilihnya secara baik,” tandasnya.

Ratusan Siswa PAUD Kota Ambon Ikuti Ajang Sport Kids

0

Ambon, Maluku.news – Ratusan siswa PAUD dari 5 (lima) kecamatan di Kota Ambon mengikuti kegiatan perlombaan dan olahraga, Kamis (25/5/2023) di Stadion Mandala Remaj, Karang Panjang. Kegiatan bertajuk Kids Sport tersebut diisi dengan pertandingan Gawang Mini, Lomba Lari Estafet dan Penaliti Kick.

Pj. Ketua TP-PKK yang juga bunda PAUD kota Ambon, Lisa Wattimena dalam sambutannya, memberikan apresiasi yang tinggi terhadap pelaksanaan kegiatan ini, sebab dapat memberikan rangsangan terhadap tumbuh kembang anak, serta memberikan kesempatan kepada anak untuk berkreatifitas, dan menyalurkan potensi masing-masing dalam bidang olahraga.

“Kegiatan ini juga sebagai salah satu bentuk pembelajaran karakter bagaimana anak menunjukan bakat, melatih kesabaran, keberanian, sportifitas, serta kerjasama,” ungkapnya.

Menurut Wattimena, hal-hal tersebut harus ditanamkan pada anak usia dini, yang merupakan usia emas (Golden age)

“Di masa inilah tumbuh kepekaan serta dasar dan pondasi dari segala perkembangan dan pertumbuhan otak anak,” lanjutnya.

Dirinya berharap kegiatan Sport Kids yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Ambon ini dapat terus meningkaytkan keratifitas dan kualitas anak dalam pengembangan bakat, minat dan potensi serta motivasi anak sejak usia dini.

Ditemui di tempat yang sama, Kepala Bidang (Kabid) PAUD dan Pembinaan Masyarakat Disdik Ambon, Yasmu Budiatin, mengatakan kegiatan sport kids adalah kegiatan rutin tahunan yang menjadi bagian dari transisi siswa PAUD ke SD.

Diakuinya, dalam transisi tersebut siswa tidak dilepas begitu saja, namun ada kegiatan yang dilaksanakan dalam mendorong 6 (enam) aspek perkembangan yang menjadi pondasi pendidikan hingga kelas II (dua) SD. Salah satunya adalah aspek perkembangan psikomotorik.

“Dengan kegiatan ini selain kemampuan psikomotor, emosional, dan interaksi sosial juga untuk mengajak anak mencintai olahraga serhingga membentuk bibit – bibit atlet kota Ambon sejak usia dini,” tutupnya.

Kota Ambon Terpilih dalam Pilot Project Stranas KwP Bappenas RI

0

Ambon, Maluku.news – Kota Ambon bersama kota Yogyakarta, terpilih sebagai kota Piloting Project Strategis Nasional Kewirausahaan Pemuda (Stranas KwP) yang dilaksanakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) RI.

Dalam rangka implementasi proyek tersebut, maka digelar Focus Grup Discussion (FGD), Kamis (25/5/2023) di Ruang Rapat Vlissingen, Balai Kota Ambon, yang turut dihadiri Tim Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga (KPAPO) Kementerian PPN/Bappenas, Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, bersama pimpinan OPD terkait, serta unsur pemuda di Kota Ambon.

Wattimena dalam sambutannya, menyambut baik pelaksanaan piloting project di Kota Ambon, sebab, dapat membantu Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dalam berbagai permasalahan sosial yang dihadapi, utamanya masalah ekonomi dan tingginya angka pengangguran.

“Kota Ambon menurut data yang ada, angka pengangguran usia muda cukup tinggi, bahkan diatas rata rata nasional. Ini terjadi karena ketersediaan lapangan pekerjaan tidak sebanding dengan usia kerja atau pencari kerja yang didominasi oleh usia produktif,” bebernya.

Dirinya menjelaskan, dengan adanya piloting project ini Pemkot berupaya agar potensi pemuda dimaksimalkan, lewat kewirausahaan dimnana salah satu jenis usaha yang tetap eksis di tengah-tengah tantangan baik itu Covid-19 maupun ancaman resesi ekonomi global, adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Pemerintah memberikan ruang yang cukup bagi UMKM karena selain membantu perekonomian tapi juga penyerapan tenaga kerja yang banyak diisi oleh pemuda, sebab itu kami tentu berharap kegiatan pilot project ini pada waktunya menemukan langkah strategi yang tepat, minimal untuk mengurangi angka pengangguran,” harap Wattimena.

Sementara itu, Koordinator Tim Kementerian PPN/Bappenas RI, Mahendra Arfan dalam paparannya menjelaskan, tingkat kualitas pemuda diukur dari Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dengan 5 (lima) domain yakni, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, Lapangan dan kesempatan keria partisipasi dan kepemiminan, serta gender dan diskriminasi.

Dari 5 domain IPP tersebut, lanjutnya, yang paling rendah adalah domain lapangan dan kesempatan kerja.

“Ini yang kemdian menimbulkan kekhawatiran tersendiri, karena pemuda adalah kelompok produktif yang menjadi
penentu kemajuan suatu bangsa,” kata Arfan.

Dikemukakan, berdasarkan hal tersebut sehingga Kementerian PPN/Bappenas RI lalu membuat kebijakan yang berfokus dalam mengatasi pengangguran melalui strategi kewirausahaan yang membutuhkan sinergitas dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah.

Dengan maksud itu, maka tujuan dari pertemuan yang dilakukan di Pemkot Ambon adalah untuk menentukan pendekatan pengembangan kewirausahaan pemuda, yang perlu dilakukan; menilai kualitas keterlibatan pemuda dalam program kewirausahaan, dan Menyepakati arah implementasi dan intervensi kunci yang akandilakukan dalam pengembangan ekosistem kewirausahaan pemuda.

“Kementerian PPN/Bappenas juga akan merumuskan dan melakukan sinkronisasi program/kegiatan dengan mengacu pada intervensi kunci dalam Stranas KwP Provinsi Maluku Serta Merumuskan rekomendasi perbaikan kualitas keterlibatan pemuda Provinsi Maluku dan Kota Ambon,” pungkasnya.

Buka Workshop Disagregasi PMTB, Sekda Ajak Peran Aktif Menyediakan Data yang Berkualitas

0

Ambon, Maluku.news – Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali IE, M.Si, IPU, membuka secara resmi Workshop Disagregasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 2023 Provinsi Maluku, yang bertempat di Hotel Marina, pada Selasa (23/5/2023).

Hadir juga pada kesempatan itu Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Maritje Pattiwaellapia, ST., M.Si, Pimpinan OPD terkait lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, perwakilan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Fungsional Statistisi Ahli Madya BPS, Fungsional Ahli Madya Lingkup BPS Provinsi Maluku, serta unsur terkait lainnya.

Pattiwaellapia dalam sambutannya, mengucapkan terima kasih kepada Sekda dan berbagai pihak lainnya atas bantuan sehingga bisa menyelesaikan berbagai survei BPS, khususnya survei disagregasi PMTB, yang telah dilakukan sejak tahun 2018, hingga tahun ini dikali keduanya, akan melakukan pengambilan sebanyak 319 sampel, yang pencatatannya akan dimulai Maret hingga Juni 2023.

“Survei ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyediakan data terkait investasi yang menjadi program prioritas Nasional, dalam memperbaiki iklim investasi dan peningkatan infrastruktur, yang diharapkan nantinya akan menghasilkan data disagregasi PMTB untuk 24 jenis aset, 3 sektor institusi, dan 17 lapangan usaha Indonesia tahun 2019-2022.” Jelasnya.

Ia juga menyampaikan, untuk mendukung pencapaian prioritas nasional ini, yang pertama harus dilakukan adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan pada Rencana Kerja Pemerintah 2023.

“Lewat momen ini kita dapat bersama berdiskusi dan menyamakan pemahaman tentang tujuan dan materi yang disampaikan oleh beberapa pemateri, kedepannya akan ada workshop setelah semua sampel dikumpulkan dan diolah, sehingga diharapkan peserta nantinya bisa hadir bersama dan menyediakan data-data untuk kinerja ekonomi di Maluku.” Ungkapnya.

Sementara itu dalam sambutannya, Sekda atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh jajaran BPS Provinsi Maluku, yang secara konsisten dan berkelanjutan telah memberikan kontribusi berharga untuk pembangunan nasional, khususnya dalam penyediaan data.

“Kegiatan workshop ini sangat penting dalam rangka sosialisasi dan koordinasi guna mempersiapkan kegiatan survei penyusunan disagregasi PMTB tahun 2023, karena penyusunan perencanaan yang berkualitas tidak dapat dipisahkan dari komponen investasi sebagai lokomotif pembangunan yang juga merupakan salah satu indikator pembangunan nasional, dimana kegiatan investasi merupakan salah satu faktor utama yang sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu wilayah atau negara melalui peningkatan kapasitas produksi maupun penciptaan lapangan kerja.” Jelas Sadali.

Dirinya juga menyampaikan, dalam konteks neraca nasional kegiatan investasi tercermin dalam Pembentukan Modal Tetap Bruto yang mencakup pembuatan maupun pembelian barang modal dari dalam maupun luar negeri, oleh karena itu data mengenai investasi sangat penting sebagai dasar strategi pengambilan kebijakan, dalam kaitannya dengan indikator makro ekonomi, serta data PMTB, dapat memberikan sinyal mengenai tingkat produksi yang diperlukan guna mencapai Sustainable Economy Growth.

“Data investasi harus dipecah/disagregasi menurut jenis barang modal, kegiatan ekonomi, serta institusi untuk mempermudah pengambilan kebijakan dalam menyusun perencanaan yang tepat sasaran, melalui statistik neraca nasional, serta membentuk kerangka makro ekonomi yang dapat digunakan sebagai peringatan dini, dan proyeksi terhadap ketidakpastian global.” Terangnya.

Sadali menyampaikan, hal ini sesuai dengan rekomendasi data inisiatif yang dibentuk oleh G20, pada United Nation Statistics Division, dan Asset Community Statistical System, terkait dengan penyusunan Modal Tetap Bruto, menurut sektor dan kapital stok.

“Untuk itu saya mengajak kepada kita semua terutama lembaga dan instansi terkait untuk berperan aktif menyediakan data PMTB yang berkualitas, jika data tersedia dengan lengkap maka saya percaya setiap perencanaan pembanguann pasti akan menuju pada data dimaksud.” Ujarnya.

Sekda juga mengajak para peserta workshop, untuk menyampaikan data, karena sebagai pelaku usaha juga dapat menggunakannya, dengan tersedianya data PMTB yang rinci akan membantu Pemerintah, dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan iklim investasi dan mempermudah investor dalam berusaha.

PADA KESEMPATAN ITU JUGA TURUT DISERAHKAN BUKU PROVINSI MALUKU DALAM ANGKA TAHUN 2023, DARI KEPALA BPS PROVINSI MALUKU KEPDA SEKDA MALUKU.