Ambon, Maluku.news – Setelah setahun mengemban tugas selaku Pj.Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, berhasil memenuhi dua Mandatory Spending, yakni dibidang kesehatan dan pendidikan. Hal ini diketahui melalui data yang diterima oleh tim Media Center, Rabu (24/5/2023).

Ketika dikonfirmasi terkait dengan kebenaran pencapaian tersebut, Kamis (25/5/23) di Balai Kota, Wattimena mengakui hal itu sesuai dengan target yang ditetapkan, dimana minimal Pemkot harus memenuhi 10 persen dalam setahun. Namun pada triwulan pertama tahun 2023 Mandatory Spending Kesehatan telah mencapai 10,38 persen.

“Selain itu ketersediaan dan sebaran fasilitas kesehatan dalam hal ini Puskesmas berangsur membaik. Sebelum saya menjabat terdapat kerusakan ringan pada 10 faskes, dan dua rusak berat. Setelah menjalani tugas selama setahun kondisi berubah sebanyak 19 unit telah diperbaiki, dan tertinggal tiga lainnya yang berada di kategori rusak ringan, tidak ada rusak berat sama sekali,” urainya.

Lanjutnya, sebaran tenaga kesehatan (Nakes) juga merata pada wilayah kerja Pemerintah Kota (Pemkot). Penambahan 18 orang perawat menjadi 221 orang. Dokter umum yang sebelumnya 47 orang sekarang sebanyak 49 orang.

“Asisten Apoteker apoteker tambah satu dari sebelumnya 18 menjadi 19 orang. Dan tenaga Apoteker di kota ini menjadi 33 orang yang pada masa kepemimpinan sebelumnya sebanyak 31 sekarang sudah menjadi 33 orang,” jelas, Wattimena.

Sementara itu, untuk Mandatory Spending yang kedua yang sementara ini telah dipenuhi dan masih terus berjalan adalah pada bidang Pendidikan, dan telah terpenuhi 29,05 persen dari target tahunan sebesar 20 persen.

“Ketersediaan fasilitas juga meningkat terdapat empat buah PAUD tambahan dari sebelumnya 219 menjadi 223 unit, penambahan fasilitas Sekolah Dasar (SD) sebanyak tiga unit menjadi 195, SMP (2) menjadi 52 Unit,” tambahnya.

Selain fasilitas, sambungnya, tenga pendidik pada ketiga tingkatan satuan pendidikan tersebut juga ditambah guna memberi kualitas pendidikan yang baik generasi penerus bangsa.

“Penambahan guru TK 188 menjadi 253 orang, dan Guru SD yang sebelumnya 1.872 mendapat penambahan sebanyak 85,” pungkas Wattimena.

Diharapkan, pada masa kepemimpinan lanjutan dirinya dapat menyelesaikan 11 program prioritas sampai tuntas. Dua masalah yang belum terselesaikan sampai dengan hari ini yakni Perombakan Birokrasi dan masalah sampah, dapat terealisasikan dengan baik.

Ambon, Maluku.news – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), mengirimkan radiogram yang ditujukan kepada Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, Pj. Bupati Buru, Djalaludin Salampessy, dan Pj. Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Andi Chandra As’aduddin. Isinya terkait perpanjangan jabatan sebagai penjabat kepala daerah.

Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, usai bertemu dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku, dalam penyerahan radiogram dimaksud, Rabu (24/5/23), di kantor Gubernur Maluku, mengungkapkan dirinya akan melanjutkan seruh program prioritas yang belum selesai dikerjakan pada masa kepemimpinan periode pertama.

“Yang belum selesai dilanjutkan, termasuk beberapa hal yang belum sempat dikerjakan juga, dan perlu diprioritaskan akan kita kemukakan nanti setelah Bapak Gubernur serahkan SK resmi bersamaan dengan pelantikan Pj. Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang baru,” ujarnya.

Dirinya juga mengakui, pada periode kedua kepemimpinannya akan lebih tegas terkait pembangunan kota ini ke arah yang lebih baik.

“Semua Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak mau bekerjasama tidak bisa masuk dalam barisan. Tapi saya berharap semua mengerti bahwa kepemimpinan ini tunggal dan mesti didukung bersama, bisa ada yang menggerogoti, merusak dari dalam, itu akan ditertibkan,” tegas Wattimena.

Lanjutnya, diperiode kedua ini dirinya akan berupaya untuk menyelesaikan permasalahan sampah bersama dengan janjinya guna melaksankan perombakan birokrasi, sehingga hal tersebut tidak menjadi persungutan semua pihak.

“Soal Perombakan Birokrasi ini kita hanya mengunggu Pertimbangan Teknis (Pertek) dari BKN saja karena perombakan banyak, kalau sudah datang saya lantik. Untuk sampah kita masih menunggu bantuan Dumptruck pengangkut sampah. Tapi saya akan upayakan untuk pengadaan dua buah dalam tahun ini,” tandasnya.

Wattimena mengungkapkan, guna melanjutkan kerjanya dalam periode kedua ini, dirinya akan berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa menargetkan keberhasilan.

“Tidak boleh kita menargetkan, kita mengalir saja terus melakukan perbaikan perbaikan tidak boleh memasang target,” pungkasnya.

Untuk diketahui, hari ini, Rabu (24/5/2023) merupakan akhir masa jabatan Pj. Wali Kota, Bodewin M. Wattimena. Namun kembali dipercayakan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, dalam Radiogram yang dikirimkan guna melanjutkan masa jabatannya.

Ambon, Maluku.news – Event Pemilihan Jujaro dan Mungare Kota Ambon Tahun 2023 digelar oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Ambon. Sebanyak 30 finalis yang telah lolos seleksi administrasi di tahap awal akan memasuki lokasi karantina di Hotel Santika Premier pada Rabu (24/5/2023).

“Jadi tanggal 24-26 Mei para peserta akan melaksanakan karantina di Santika Hotel. Peserta terdiri atas 15 Jujaro dan 15 Mungare yang kami seleksi dari total peserta keseluruhan sebanyak 54 orang,” ungkap, Kepala Disparbud Kota Ambon, Rico Hayat, kepada tim Media Center, Selasa (23/5/2023).

Lanjutnya, kegiatan dibawa sorotan tema “Menciptakan Generasi Milenial Kota Ambon yang Adaptif Terhadap Digital Tourism” ini ditujukan kepda para remaja dengan kriteria usia 19-25 tahun.

Sesuai dengan tema kegiatan, Disparbud Ambon juga menggandeng Bank Indonesia (BI) dalam penggunaan QRIS untuk melakukan voting terhada para finalis yang dapat dilihat pada akun media sosial resmi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon.

Selain itu juga para finalis Jujaro dan Mungare Kota Ambon Tahun 2023 juga wajib membuat video reels dengan memilih salah satu tema, yaitu Destinasi Wisata di Kota Ambon, Kuliner di Kota Ambon atau Atraksi di Kota Ambon. Voting Qris dan like pada video reels dimaksud akan diakumulasikan dengan penilaian dewan juri untuk juara untuk menetapkan Juara Jujaro dan Mungare Kategori Favorit Sosial Media Kota Ambon Tahun 2023.

“Ada dua penilaian voting yang pertama Qris pada foto finalis yang telah di bagikan pada Instagram maupun Facebook kami, dan juga video reels yang dibuat dengan memilih tema destinasi wisata, kuliner atau atraksi budaya yang dimiliki kota Ambon ini,” jelasnya.

Lanjutnya, setelah proses penilaian melalui platform online dan penilaian dewan juri maka akan memilih 10 besar finalis yang akan menyandang predikat Juara Jujaro-Mungare Kota Ambon Tahun 2023, Runner up 1 Jujaro-Mungare Kota Ambon Tahun 2023, dan Runner up 2 Jujaro-Mungare Kota Ambon Tahun 2023, Jujaro-Mungare Berbakat Kota Ambon Tahun 2023 dan Jujaro-Mungare Favorit Sosial Media Kota Ambon Tahun 2023.

“Selanjutnya 6 besar finalis akan dinilai dengan menjawab pertanyaan juri dan memperebutkan predikat juara Jujaro- Mungare, Runnerup 1, dan 2, Sedangkankan untuk dua kategori berbakat dan sosial media nanti dipilih dari mereka yang masuk 10 besar,” tandas Hayat.

Untuk diketahui, malam puncak akan dilaksanakan pada Jumat, (26/5/2023), dan yang berlaku sebagai juri dalam kegiatan ini adalah Penjabat (Pj) TP-PKK, Lisa Wattimena, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon, dan 2 juri lainnya, serta Pj. Wali Kota, Bodewin M. Wattimena, selaku Juri kehormatan.

Ambon. maluku.news – DPRD Provinsi Maluku memastikan, akan menarik temuan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI atas kelebihan bayar belanja dinas dan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku senilai Rp 3,19 miliar.

Temuan BPK mengenai kelebihan bayar ini disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2022.

Menyikapi adanya temuan tersebut, Anggota DPRD Maluku Halimun Saulatu meminta Pemprov Maluku untuk segera menyelesaikan temuan tersebut. Ia meminta, Pemprov Maluku dapat memperhatikan detailnya, sehingga kedepan tidak terjadi kembali hal serupa.

“Yang pertama itu dari inspektorat yang mengecek pekerjaan itu harus benar-benar menghitungnya dengan cermat,” ujarnya di Ambon, Rabu (24/05/2023)

Dirinya berharap, Pemprov Maluku dapat memamatkan semua tahapan temuan. Terutama dalam perencanaan dan pengerjaan pembangunan.

“Makanya kedepan kalau mau penyelesaian akhirnya itu harus betul-betul dicermati. Jangan asal saja, sehingga salah hitung, ya kan malu juga kita sama BPK. Gimana sih pemprov tidak bisa menghitung,” tukasnya

la juga mengungkapkan, permintaan akan segera ditingkatkan kelebihan bayar dari temuan BPK RI perwakilan Maluku kepada Pemprov.

“Jadi nanti kita akan pertanyakan itu, kenapa bisa ada kelebihan bayar seperti itu, apakah ada unsur kesengajaan atau ada hal-hal lain yang mungkin kita perlu dalami,” pungkasnya.

Sebelumnya, BPK mengungkap adanya kelebihan bayar sebesar Rp1,82 miliar, pada belanja perjalanan dinas di 19 SKPD dan kelebihan bayar senilai Rp1,37 miliar atas kekurangan volume pekerjaan 25 paket pekerjaan pada tujuh SKPD Pemprov Maluku.

Hal ini adalah Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI Laode Nusriadi, di Baileo Karang Panjang Ambon, Selasa (23/5/2023).

Selain temuan kelebihan bayar kata Laode, BPK juga menemukan lima masalah lain dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemprov Maluku Tahun 2022.

Menurut Laode, masalah-masalah tersebut bersumber pada lemahnnya sistem pengendalian internal dan rendahnya kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah dan pada penyusunan laporan keuangan tahun 2022.

BPK lemahnya pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menurut BPK belum mencukupi, serta salah satu klasifikasi penganggaran modal belanja pada empat SKPD.

“Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum mencukupi, antara lain tidak adanya surat pengesahan atas penerimaan Dana BOS, kemudian ada SP2D tidak berdasarkan nilai transfer yang diterima,” kata Nusriadi.

“Kemudian salah klasifikasi penganggaran belanja modal pada empat SKPD, belanja Bantuan Operasional Sekolah pada satu SKPD,” imbuhnya.

Selanjutnya, pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr.

Terakhir, belum lengkapnya dokumen pertanggung jawaban anggaran belanja barang dan jasa saat reses pada Sekretariat DPRD Maluku dengan nilai Rp1,86 miliar.

“Belanja barang dan jasa atas kegiatan reses sebesar Rp1,86 miliar pada Sekretariat DPRD belum didukung dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan sah,” tukasnya.

Secara umum, BPK menyematkan predikat wajar tanpa batas (WTP) atas Laporan Keuangan 2022 Pemprov Maluku

Namun, BPK mengingatkan Pemprov Maluku untuk memberikan penjelasan atas temuan tersebut.

Ambon, Maluku.news – Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Provinsi Maluku menggelar workshop Peningkatan Kapasitas bagi Jurnalis Perempuan” yang dilaksanakan Sabtu, (20/5/2023).

Kegiatan ini dibuka oleh Asisten III Provinsi Maluku Piterson Rankoratat, mewakili Sekretaris Daerah (Sekda), Sadli Lie. Dalam sambutannya yang dibacakan terdapat tiga hal penting yang perlu disampaikan. Yakni; pertama, atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, kegiatan ini diberi apresiasi yang tinggi dalam upaya pembakalan kepada para jurnali perempuan agar dapat memahami peran dan fungsinya dalam profesi tersebut.

“Kedua, kegiatan ini juga saya anggap sangat penting sebagai upaya membangkit semangat perempuan terutama jurnalis perempuan di Maluku untuk terus berkembang sebagai salah satu perwujudan kesetaraan gender,” ungkapnya.

Ketiga, dirinya berharap melalui workshop ini, FJPI diharapkan dapat bersinergi dengan Pemprov, terutama untuk mendorong isu-isu strategis terkait perempuan dan anak.

“FJPI Maluku diharapkan dapat bersinergi, dengan Pemprov Maluku terutama dalam mendorong isu-isu strategis terkait perempuan dan anak melalui pemberitaan-pemberitaan yang bisa melindungi perempuan dan anak,” harapnya.

Harapan yang sama pula dilontarkan, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfo Sandi) Kota Ambon, Joy Adriaansz, kepada Tim Media Center usai pembukaan kegiatan dimaksud. Katanya, melalui workshop ini semakin meningkatkan soliditas dan solidaritas baik internal forum maupun antar jurnalis di provinsi ini.

“Saya berharap workshop peningkatan kapasitas jurnalis perempuan Maluku semakin meningkatkan soliditas dan solidaritas baik internal forum, maupun antar jurnalis di Maluku, serta menjadi motor penggertak dalam memperjuangan kebenaran, keadilan dan kejujuran dalam pemberitaan, sebagai kontrol sosial penyelenggaraan tugas maupun berbagai hal yang terjadi dapa kehidupan bermasyarakat,” pungkas Adriaansz.

Untuk diketahui, kegiatan ini diikuti oleh 60 peserta yang merupakan wartawan perempuan Maluku yang berdomisili di Kota Ambon. Dalam kegiatan tersebut juga menghadirkan tiga pembicara yakni Costavina Litamahuputty, Saswati Matakena dan Rony Samloy, serta Keynote Speaker, Uni Zulfiani Lubis yang merupaka Ketum FJPI.

Ambon, Maluku.news – Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena memberi pernyataan yang menyiratkan dirinya akan tetap melanjutkan kepemimpinan di Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, untuk periode 2023-2024.

Hal itu disampaikan dihadapan ASN, dalam amanat pada Upacara peringatan Ke-115, Hari Kebangkitan Nasional (HARKITNAS) Tahun 2023 dengan tema” Semangat Untuk Bangkit” pada Senin (22/5/2023), di Halaman Parkir Balai Kota. Kegiatan itu turut diikuti Sekretaris Kota (Sekkot), Agus Ririmasse bersama pimpinan OPD.

Wattimena katakan, tepat 2 (dua) hari lagi (Rabu, 24 Mei 2023) dirinya mengakhiri periode kepemimpinan tahun 2022- 2023. Dalam periode tersebut banyak hal yang telah dilakukan bersama ASN, oleh sebab itu ia berharap ASN Pemkot Ambon, nantinya akan tetap solid dan tidak terkotak – kotak oleh kepentingan pribadi saat bekerja.

“Saya minta semua tetap bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagaimana sumpah dan janji yang diucapkan saat dilantik,” harapnya.

Wattimena akui, setelah nantinya secara resmi diperpanjang sebagai Pj. Wali Kota berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri (Mendagri) lewat Gubernur Maluku, Murad Ismail, maka dirinya tidak akan kompromi dengan pihak yang mencoba merusak kota ini, serta berkomitmen untuk tetap melakukan perbaikan – perbaikan.

“Saya tetap ada untuk menjaga kota ini, nantinya setelah menerima SK perpanjangan saya akan tunjukan bagaimana perilaku ASN yang baik dalam mengabdi,” tukasnya.

Sebelumnya, Wattimena saat membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika RI, mengatakan peringatan HARKITNAS ke-115 menjadi momentum membangun semangat kebangsaan pasca Pandemi, sekaligus mensyukuri langkah kemajuan, perbaikan, atau bahkan pelajaran yang didapatkan dari perjuangan bangsa.

Diungkapkan, kebangkitan indonesia di tengah krisis dunia, selain ditunjukan leawat pertumbuhan ekonomi tahun 2022 hingga triwulan I tahun 2023, juga melalui kiprah di berbagai forum internasional diantaranya Presidensi G20 tahun 2022, dan keketuaan dalam forum ASEAN 2023.

Ambon, Maluku.news – Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, Senin (22/5/23) di Hotel Elisabeth, melaunching Badan Layanan umum Daerah (BLUD) yakni Balai Kesehatan Mata Ambon Vlissingen (AV) dan Puskesmas Rawat Inap Hutumuri.

Wattimena di sela-sela kegiatan menyatakan, ada dua tujuan utama yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dalam penetapan BLUD, yakni untuk menciptakan kemandirian, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Pertama; minimal bisa mengurus dirinya sendiri, jadi ingin menciptakan kemandirian supaya tidak bergantung kepada pemerintah tetapi bisa membiayai dirinya sendiri. Yang kedua, peningkatan kualitas pelayanan, khusus di bidang kesehatan bagi masyarakat,” ungkapnya.

Diakuinya, lewat status BLUD, maka kedua unit layanan. kesehatan tersebut tidak lagi bergantung pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Ambon dalam pembiayaan dengan mekanisme yang panjang dan berbelit.

“Kalau masih dibawah Dinkes akan bergantung terus dan mencantol, mau buat sesuatu, harus menunggu mekanisme, dengan proses yang panjang. Setelah menjadi BLUD dapat langsung ambil keputusan, tentu dengan mengikuti aturan yang berlaku,” terang Wattimena.

Dirinya berharap dengan berstatus BLUD, kedua unit kesehatan ini dapat lebih inovatif, serta mengubah “wajah” pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik.

“Menjadi BLUD tampilan harus berubah, tenaga kesehatan di dalamnya harus betul-betul mau melayani, tidak lagi sangar, tetapi menjadi lebih humanis kepada masyarakat, tidak sulit ditemui, dan lain sebagainya,” pintanya.

Wattimena menandaskan, meski telah mandiri, Pemkot tidak serta-merta lepas tangan terhadap kedua unit layanan kesehatan tersebut, tetapi justru mendorong agar semua Puskesmas dibawah Dinkes dapat dapat mengikuti jejak, menjadi BLUD apabila telah memenuhi persyaratan.

Ambon, Maluku.news – Guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon bersama dengan Ombudsman RI melaksanakan Memorandum of Understanding (MoU) atau penandatanganan Nota Kesepahaman, yang digelar pada Ruang Rapat Vlisingen, Balai Kota, Senin (22/5/2023).

Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena dalam sambutannya menyampaikan menjadi satu kebanggaan bagi Pemkot telah melaksanakan melaksanakan MoU “Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon”.

“Kami bangga hari ini bisa menjalin kesepakatan dengan sebuah lembaga dalam hal meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya saat memberikan arahan.

Dikatakan, guna menyediakan pelayanan yang baik kepada masyarakat, Pemkot tentu butuh Ombudsman dalam hal membimbing serta mengayomi, oleh sebab itu melalui MOU ini tugas dan tanggung jawab sesuai fungsi kedua lembaga ini dapat berjalan dengan sangat baik.

“Kita berharap bahwa dalam semangat kerja sama berkolaborasi sinergitas yang terwujud saat ini pada waktunya pelayanan publik di kota ini semakin memuaskan,” tandas Wattimena.

Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota Ombudsman RI, Dr. Johanes Widijantoro. Dikatakan, melalui penandatangan nota kesepahaman ini menunjukkan pihaknya tidak dapat bekerja sendiri, namun butuh kerja sama guna mewujudkan kesejahteraan kepada masyarakat dalam hal pelayanan publik.

“Mari bersama-sama, semua tidak bisa jalan sendiri-sendiri tetapi harus dengan bersinergi, dan berkolaborasi,” tandasnya.

Untuk diketahui, Kegitan Penandatanganan MoU ini turut dihadiri oleh seluruh pimpinan OPD, Camat, Kades, Lurah Raja Lingkup Pemkot, dan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Maluku, Hasan Slamet.