Beranda blog Halaman 170

Retribusi Parkir Pasar Mardika Dibayarkan

0

Ambon, Maluku.news – CV. Mardika Permai Perkasa melakukan pembayaran setoran retribusi parkir sebesar Rp. 770 Juta, kepada Pemerintah Kota (Pemkot) yang dilaksankaan pada ruang rapat Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon, Selasa. (06/6/2023).

Dalam kegiatan yang difasilitasi oleh Kejari ini, dihadiri oleh Pj. Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena yang didampingi Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub), Robby Sapulette serta turut disaksikan oleh Wakil Ketua DPRD, Gerald Mailoa.

Dalam sambutannya disampaikan, kegiatan ini merupakan hasil kerjasama dengan Kejari guna melaksanakan mediasi antara pihak Pemkot dengan pihak CV guna menyelesaikan penyetorannya.

“Kami tidak mau dikemudian hari menjadi persoalan besar sehingga Pemkot memohon kesediaan bantuan dari Kejari Ambon, dalam kapasitas sebagai jaksa pengacara negara untuk membantu mediasi melakukan langkah-langkah atau upaya-upaya penyelesaian permasalahan dimaksud,” jelasnya.

Wattimena juga berterimakasih kepada CV Mardika Permai Perkasa yang telah menyelesaikan persoalan ini secara baik, sehingga telah terbayarkan. Dirinya berharap kerja sama antara Pemkot, Kejari dan DPRD terus berjalan dalam kepentingan membangun kota ini.

“Kita tentu berharap kerja sama ini akan terus terbangun antara DPRD, Kejari Ambon untuk memajukan kota ini. Terimakasih juga kepada CV. Mardika Permai Perkasa yg telah menyelesaikan persoalan ini,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Kadishub Kota Ambon, Robby Sapulette, membenarkan bahwa setoran parkir yang dibayar oleh pengelola berasal dari lahan parkir di Mardika.

Dirinya menuturkan, lahan di Pasar Mardika adalah aset Pemerintah Provinsi, sedangkan untuk jalan dimana dilakukan kegiatan parkir, merupakan kewenangan Pemkot, sehingga sudah tepat Retribusi Parkir disetor kepada Pemkot.

Gubernur Maluku Buka Sidang Majelis Daerah BPD Maluku GBI

0

Maluku Tengah, Maluku.news – Gubernur Maluku Drs. Murad Ismail, secara resmi membuka Sidang Majelis Daerah Badan Pengurus Daerah (BPD) Maluku Gereja Bethel Indonesia (GBI), yang ditandai dengan pemukulan tifa, bertempat di The Natsepa Hotel, pada Selasa (06/6/2023).

Hadir pada kesempatan itu Forkopimda Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Penjabat Walikota Ambon, Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Ketua Sinode Gereja Bethel Indonesia Maluku, Kakanwil Kementerian Agama, para Gembala Sidang Gereja Bethel Indonesia Maluku, Peserta Sidang Majelis Daerah, beserta Jemaat GBI se-Kota Ambon.

Murad dalam sambutannya menyampaikan, Sidang Majelis Daerah ini, merupakan Forum Teologis, yang mempersatukan para gembala umat, untuk membahas berbagai pergumulan kegerejaan dan kemasyarakatan, yang tentunya dilandaskan pada keyakinan bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa, menjadi andalan dalam berbagai langkah organisasi gereja, untuk mendatangkan kebaikan, bagi semua orang beriman.

“Semoga sidang ini benar-benar mengandalkan Tuhan sebagai penolong, sehingga semua orang yang mengikuti sidang ini, memaknainya sebagai suatu peristiwa iman, yang dilaksanakan dengan penuh kesungguhan dan sukacita. Ingatlah yang dikatakan Rasul Paulus pada Filipi 4 : 13 yakni, Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.” Harap Gubernur.

Ia mengatakan, gereja diutus untuk terus bersaksi dan melayani walau tantangan silih berganti, para pimpinan gereja dan gembala sidang akan terus taat melayani di ladang dunia ini.

“Dalam konteks masyarakat digital saat ini, saya berharap gereja-gereja untuk bijak menggunakan media sosial sebagai sarana menghadirkan injil dalam memberikan kabar baik kepada semua makhluk.” Ujarnya.

Gubernur juga menyampaikan, tahun 2024 adalah tahun politik terbesar bagi bangsa Indonesia, yang ditandai dengan pelaksanaan Pileg, Pilpres dan Pilkada serentak.

“Saya harapkan, gereja-gereja dapat menanamkan nilai-nilai etika dan moral kepada umatnya, agar dapat berpartisipasi dalam politik sebagai wujud tanggung jawab iman.” Harapnya

Menutup sambutannya, Murad mengatakan, akhir dari sidang ini adalah pembentukan karakter dan kepemimpinan hamba dan gembala yang rendah hati, serta selalu peduli dengan umat.

“Kiranya sidang gerejawi yang berlangsung saat ini, emmbawa manfaat yang besar bagi Gereja Bethel Indonesia dan masyarakat Maluku, karena kita membutuhkan para pemimpin agama yang transformatif, untuk melayani dengan sungguh-sungguh, sehingga menghasilkan buah yang manis dan bermanfaar bagi banyak orang.”pungkasnya.

Pansus DPRD Maluku Gelar RDP Bahas Penyelesaian Persoalan Pasar Mardika

0

Ambon, Maluku.news – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Maluku intens menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna menyelesaikan persoalan Pasar Mardika Ambon.

Pansus Sejak terbentuk pada tanggal 13 April tahun 2023 lalu ini menggelar RDP di ruang rapat komisi III DPRD Maluku, Senin (05/06/2023), menghadirkan sejumlah pihak, diantaranya Asosiasi Pedagang Mardika (APMA), Paguyuban, dan ketua Jalur Transportasi yang melintasi terminal Mardika.

Anggota Pansus Pengelolaan pasar Mardika perwakilan Komisi III, Frankois Orno mengatakan RDP dilaksanakan dalam rangka mendengar informasi secara langsung baik dari pedagang, asosiasi, paguyuban terkait aktivitas di seputaran pasar Mardika Kota Ambon.

“Dengan Rapat ini kami bisa mendalami persoalan yang sesungguhnya terjadi di pasar Mardika,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, pihaknya akan kembali membahas dalam rapat internal, guna mengambil kebijakan apakah para pedagang tetap dalam aktivitas seperti biasa atau tidak

“Kami komisi III setelah ini melanjutkan lagi rapat internal untuk bagaimana mencari kebijakan ada dalam sebuah kesimpulan rapat, untuk bagaimana para pedagang tetap ada dalam aktivitas seperti biasa, sehingga konsumen juga bisa terlayani dengan baik,”jelas Orno

Disingung adanya penjualan ruko alias jual diatas jual, Orno memastikan persoalan tersebut tetap menjadi bagian yang didalami komisi.

“Itu menjadi masukan bagi kami komisi III untuk mendalami. Kalaupun melanggar maka kami merekomendasikan biarlah proses hukum mengambil langkah-langkah seperti apa,” ujarnya.

Sambil menunggu kerja Pansus, Orno meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon untuk sementara tidak melakukan kebijakan apapun yang nantinya menimbulkan keresahan di kalangan pedagang.

Pemprov Maluku Dinilai Hambat Proses Pembangunan Jalan Antar Desa di SBB

0

Ambon, Maluku.news – Program pemerintah membangun jalan raya yang menghubungkan sejumlah desa di kawasan pegunungan dan hutan di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Hatta Hehanussa menilai Pemerintah Provinsi Maluku menghambat pembangunan jalan penghubung antar desa di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).

Jalan dimaksud menghubungkan Desa Tala, Kecamatan Amalatu dengan Desa Sumit, Pasinaru, Huku Kecil, Abio, Ahiolo, dan Watui, Kecamatan Elpaputih.

“Ini mengakibatkan warga enam desa di pegunungan Elpaputih terisolasi,” kata Hehanussa di Ambon, Senin (05/06/2023).

Hehanussa mengungkapkan faktor penghambat pembangunan jalan tersebut karena adanya klaim Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup Maluku bahwa enam desa tersebut masuk dalam wilayah hutan lindung.

“Keberadaan enam desa di pegunungan Elpaputih sudah ada sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu,” ujarnya.

Karena itu Hehanussa mempertanyakan klaim Pemerintah Provinsi Maluku yang baru dilakukan saat ini.

“Selama ini di mana saja, sehingga baru ada klaim tersebut,” tandasnya.

Lanjutnya, rencana pembangunan jalan penghubung desa-desa di pegunungan Elpaputih terhambat karena adanya klaim hutan lindung.

Selama ini, kata Hehanussa, sudah banyak perusahaan logging yang beroperasi di wilayah sekitar enam desa tersebut, dan tidak pernah ada klaim hutan lindung dari Pemerintah Provinsi Maluku.

“Perusahaan logging telah beroperasi membabat habis kayu pada area hutan pada enam desa itu,” tandasnya.

Hehanussa menantang Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Maluku untuk menunjukan peta yang membuktikan bahwa enam desa di pegunungan Elpaputih masuk kawasan hutan lindung.

Ia meminta Pemerintah Provinsi jangan menghambat upaya untuk membuka keterisolasian masyarakat di enam desa tersebut.

“Harus memperjelas blok hutan lindung berada pada wilayah-wilayah mana saja, sehingga tidak mengorbankan masyarakat yang ada di enam desa di wilayah pegunungan itu,”pungkas Hehanussa.

Sadali le Buka Workshop II Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia ‘s Folu Net Sink 2030

0

Ambon, Maluku.news – Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Kehutanan, menggelar Workshop II Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030, yang bertempat di Hotel Santika Ambon, pada Senin (05/6/2023).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, yang ditandai dengan pemukulan tifa.

Sekda dalam sambutannya, mengapresiasi komitmen yang diiringi Langkah kerja nyata dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehitanan RI, beserta jajarannya, yang sangat konsen terhadap isu pengendalian perubahan iklim, sehingga pada UNFCC tahun lalu di Glasgow yang telah memperkenalkan kepada dunia tentang target dan amibisi Pemerintah Indonesia melalui SK Menteri LHK tentang rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 yang di launching pada Bulan Maret Tahun 2022 yang lalu.

“Dewasa ini, isu lingkungan hidup sudah menjadi isu strategis yang menyita perhatian serius, baik pada tataran Lokal, Nasional, maupun Global, dimana pencemaran lingkungan hidup akan semakin serius kalau tidak dipikirkan bersama.” Ujarnya.

Sadali juga menyampaikan, dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya terkait pada satu atau dua segi saja, tetapi saling berkaitan satu dan lainnya, sesuai dengan sifat lingkungannya, serta saling mempengaruhi secara subsistem, yang artinya apabila satu aspek dari lingkungan terkena masalah, maka aspek-aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibat.

“Dalam upaya pengendalian iklim, sektor Kehutanan mempunyai porsi terbesar dalam target penurunan emisi gas rumah kaca, sebesar 60%, artinya keberhasilan pengendalian iklim sangat bergantung pada keberhasilan sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya.” Jelan Mantan Kadis Kehutanan Provinsi Maluku itu.

Dirinya juga mengatakan FOLU Net Sink 2030, dapat dicapai dengan melakukan Langkah-langkah sebagai berikut, yaitu pengurangan laju deforetestasi lahan gambut, pengurangan laju degradasi hutan lahan mineral, pembangunan hutan tanaman, sustainable forest management, rehabilitasi dengan rotasi dan non rotasi, restorasi gambut, perbaikan tata air gambut dan konservasi keanekaragaman hayati.

“Untuk itu saya berharap kepada semua pihak, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan akademisi diharapkan dapat bekerja bersama secara kolektif melalui aksi percepatan dan implementasi langkah-langkah mitigasi domestic, serta peran penting untuk melindungi, melestarikan dan memulihkan alam dan ekosistem dalam memberikan manfaat untuk adaptasi dan mitigasi iklim sambul memastikan perlindungan sosial dan lingkungan.” Terangnya.

Sadali menyampaikan, Pemerintah Provinsi Maluku, telah melaksanakan berbagai upaya dalam menurunkan emisi rumah kaca serta memiliki komitmen yang sama mendukung terselenggaranya penyusunan rencana operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 sub nasional Provinsi Maluku.

“Dengan selalu mendukung setiap kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tetap berpihak kepada masyarakat dan senantiasa melibatkan masyarakat dalam upaya mengelola hutan yang berkelanjutan. Saya percaya, sekecil apapun usaha yang kita lakukan hari ini, tentunya sangat besar manfaatnya bagi kita semua untuk mewujudkan lingkungan yang lebih baik di masa yang akan datang.” Ujarnya.

Sadali berharap, kiranya moment pertemuan ini akan melahirkan hasil rumusan yang cerdas sebagai kontribusi bagi pembangunan Lingkungan Hidup di Wilayah Timur Indonesia.

Turut hadir pada kesempatan itu Sekjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Beserta Rombongan, Pimpinan Indonesia’s Folu Net Sink 2030, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se-Maluku, Pimpinan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Pattimura, para narasumber, dan Peserta Rapat Regional.

Sekda Maluku Buka Pertemuan Business Matching Pelaku Usaha Perkebunan dan Launching Website Dinas Pertanian

0

Ambon, Maluku.news – Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali IE, M.Si, IPU, membuka secara resmi Pertemuan Business Matching Pelaku Usaha Perkebunan Provinsi Maluku dan Melaunching Website Dinas Pertanian Provinsi Maluku, pada Senin (05/6/2023), bertempat di Hotel Santika Ambon.

Hadir juga pada kesempatan itu, Pejabat dari Kementerian Pertanian beserta rombongan, Ketua TGPP Provinsi Maluku, Pimpinan Instansi Vertikal dan Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, para narasumber, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Perwakilan Petani dan Pelaku Usaha, beserta unsur lainnya.

Dalam sambutan Gubernur Maluku yang dibacakan oleh Sekda dijelaskan bahwa, sektor perkebunan merupakan salah satu unggulan Provinsi Maluku, khususnya tanaman rempah pala dan cengkeh di samping sektor perikanan dan pariwisata. Peran tersebut antara lain sebagai penyumbang dalam upaya mengoptimalkan sektor pertanian secara umum dan sub sektor perkebunan secara khusus.

“Saya menyambut baik pertemuan ini yang difasilitasi oleh Direktorat Perkebunan Kementerian Pertanian guna mensinergikan peran pelaku usaha dengan petani serta para stakeholder dalam mengoptimalkan pengelolaan potensi perkebunan di Maluku.” Ujar Gubernur dalam sambutannya.

Ia juga menyampaikan, Provinsi Maluku memiliki potensi perkebunan pala dan cengkeh yang telah terkenal sejak zaman dulu, namun saat ini pengembangannya masih dihadapkan permasalahan rantai pasok, produktivitas, kualitas produk dan pemasaran, sementara itu dalam regulasi perdagangan global mensyaratkan kualitas produk berstandar internasional.

“Oleh karena itu, saya harapkan agar Standar Operasional Prosedur (SOP) Pasca Panen dan Pengolahan hasil yang dikeluarkan Kementerian Pertanian hendaknya dilaksanakan seluruh pihak baik petani, pedagang, pengumpul, maupun para eksportir.” Ungkapnya.

Ia juga menyampaikan pengembangan rempah pala dan cengkeh di Maluku hendaknya terus ditingkatkan baik dari aspek budidaya, pasca panen dan pengolahan serta pemasaran.

“Karena itu melalui forum ini, saya berharap kepada Kementerian Pertanian agar terus dukungannya, guna mengembalukan kejayaan rempah pala dan cengkeh di Maluku. Hal yang sama juga saya harapkan dari pelaku usaha, instansi vertikal, perbankan dan pemerintah Kabupaten/Kota.” Harap Gubernur.

Gubernur juga dalam sambutan tertulisnya, memberikan apresiasi kepada Dinas pertanian Provinsi Maluku yang terus berinovasi dalam pengembangan sektor pertanian, dimana hari ini juga diluncurkan Website Dinas Pertanian Provinsi Maluku.

“Saya yakin, dengan kehadiran website ini, akan memberikan kemudahan bagi berbagai pihak dalam mengakses data dan informasi yang cepat serta meningkatkan pelayanan bagi petani dan pelaku usaha pertanian di Maluku.”pungkasnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemukulan tifa oleh Sekda sebagai tanda dibukanya Pertemuan business Matching dan launching yang dilakukan secara digital dengan penekanan layer monitor.

Kabar Gembira Bagi Guru, TPG Triwulan I Segera Cair

0

Ambon, Maluku.news – Kabar gembira bagi Guru di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, sebab Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau Sertifikasi untuk Triwulan I tahun 2023 segera dicairkan.

Kepala Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ambon, A. B Gaspersz, Senin (05/06/2023) di Balai Kota menjelaskan, TPG yang siap dibayarkan kali ini berjumlah total Rp 16 Milyar.

“Mulai hari ini kita proses untuk permintaan TPG,” kata Gaspersz.

Diakuinya, ada keterlambatan dalam pembayaran sebab harus dilakukan rekonsiliasi data keuangan, terkait dengan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Berdasarkan Perpres tersebut, setiap pendapatan ASN dan PPPK yang diperoleh dalam satu bulan, dikenai pemotongan 1 Persen untuk iuran BPJS, sedangkan untuk Pemkot sebagai Pemberi Kerja dianggarkan 4 Persen dari ABPD.

“Jadi pemotongan tersebut bisa dari gaji, bisa dari Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), bisa juga dari sertifikasi guru, semuanya kena pemotongan iuran BPJS Kesehatan,” ungkapnya.

Menurutnya, amanat dari Perpres tersebut berimbas pada keterlambatan pembayaran, sebab pihaknya harus melakukan rekonsiliasi data keuangan kembali.

“Pembayaran agak terlambat karena setiap guru pendapatannya beda-beda, bahkan untuk sertifikasi guru triwulan ini ada yang dapat, dan ada yang belum dapat,” jelasnya.

Dirinya merinci, sejak berlakunya Perpres tersebut tahun 2019 banyak Pemerintah Daerah (Pemda) yang belum melaksanakannya, namun setelah diadakan pertemuan antara Kementerian Dalam Negeri (Mendagari), BPJS Kesehatan, maupun Pemda di Makassar beberapa waktu lalu, maka peraturan tersebut mesti ditindaklanjuti oleh Pemda, termasuk Pemkot Ambon.

“Pemotongan itu harus dilakukan mulai tahun 2020, sehingga wajar kalau pendapatan ASN dan PPPK dipotong otomatis, termasuk TPP yang baru saja diterima, juga dipotong 1 persen,” tandasnya.

Kirab Pemilu 2024 Tiba di Ambon, Pj. Wali Kota: Edukasi Bagi Masyarakat

0

Ambon, Maluku.news – Kirab Pemilu 2024 yang tiba di kota Ambon dan dilaksanakan hingga 8 Juni 2023, menjadi bagian dari sosialisasi penyelenggaraan Pemilu kepada seluruh masyarakat Kota Ambon yang harus dimanfaatkan secara optimal.

“Baik KPU maupun seluruh stakeholder termasuk Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon agar bisa secara efektif memanfaatkan momentum kirab ini dengan memberikan edukasi tentang Pemilu khususnya pengenalan bendera partai politik, pengecekan Daftar Pemilih Tetap, serta daerah pemilihan,” kata Pj Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena saat Sosialisasi Kirab Pemilu 2024, Minggu (04/06/2023) di Monumen Gong Perdamaian Dunia.

Dijelaskan, Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada 14 Februari tahun depan, dan akan dilanjutkan dengan Pemilukada di Provinsi Maluku, agenda inilah yang menjadi bagian dari tugas sebagai penjabat kepala daerah.

“Selaku pejabat wali kota salah satu tugas saya adalah memfasilitasi penyelenggaraan pemilu pada tahun 2024, karena itu saya senantiasa mendorong secara aktif agar tahapan-tahapan Pemilu 2024 mendatang dapat mencerminkan bahwa Kota Ambon memang betul-betul siap melaksanakan Pemilu yang berkualitas dan bermartabat,” ujarnya.

Menurut Wattimena, di era digital dan kemajuan teknologi informasi, semua hal menjadi lebih terbuka dan transparan, sehingga integritas penyelenggara pemilu menjadi hal yang penting dalam suksesnya Pemilu yang didukung oleh semua peserta dan pemangku kepentingan.

“Suksesnya Pemilu bukan hanya bersandar pada integritas penyelenggara Pemilu semata dan peserta Pemilu saja namun harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan demi terciptanya sinergitas yang kuat dan saling berkesinambungan,” tambahnya.

Kirab Pemilu 2024 yang tiba di kota Ambon dan dilaksanakan hingga 8 Juni 2023, menjadi bagian dari sosialisasi penyelenggaraan Pemilu kepada seluruh masyarakat Kota Ambon yang harus dimanfaatkan secara optimal.

Di tempat yang sama, Gubernur Maluku, Murad Ismail, menyambut baik pelaksanaan Kirab Pemilu, sebagai wujud sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat. Diakuinya, Pemilu bukanlah hal yang baru bagi masyarakat, oleh sebab itu dirinya yakin masyarakat Maluku akan semakin sadar dan dewasa guna menyalurkan hak politik secara baik dan bertanggungjawab.

Untuk diketahui, Kirab Pemilu 2024 sebelumnya diserahkan oleh KPU Kabupaten Buru kepada KPU Kota Ambon. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Forkopimda Kota Ambon, KPU Provinsi Maluku, Ketua KPU Kota Ambon, Ketua KPU Kabupaten Buru, Bawaslu Kota Ambon, Partai Politik, PPK dan PPS se- kota Ambon.

Pj Wali Kota: Peran AMGPM di Ranting Dorong Ambon Bersih

0

Ambon, Maluku.news – Pj Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena memberikan apresiasi kepada Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku (AMGPM) khususnya tingkat ranting yang membantu Pemerintah Kota (Pemkot) wujudkan Ambon bersih.

Hal ini disampaikan Wattimena saat mencanangkan “Aksi Bersih dan Sehat Bebas Sampah Plastik” AMGPM cabang Ebenhaezer Ranting Suara Pelayanan dan AMGPM Cabang Kyrie eleison III Ranting 1 Pandan Kasturi bersama Pemerintah Kota Ambon dan Jemaat GPM Passo anugerah, Sabtu (03/06/2023) di Gudang Pupuk, Batu Gong, Negeri Passo, Kecamatan Baguala.

“Membuat Ambon bersih merupakan salah satu dari 11 kebijakan prioritas saya sebagai PJ Wali Kota Ambon, dan saya menyambut baik apa yang dilakukan Ranting Supel dan Ranting 1 Pandan kasturi di daerah pulau Ambon timur ini. Saya berharap lebih banyak ranting dan cabang AMGPM yang meniru program ini,” tambah Wattimena.

Di kesempatan yang sama Ketua Majelis Jemaat Passo Anugerah, Pendeta Ona Birahy, berpesan kiranya Angkatan muda tidak berhenti disini tapi lebih berperan lagi dalam menjaga alam khususnya di negeri passo.

“Anak-anak muda ini punya tenaga lebih untuk bisa berbuat lebih banyak untuk menjaga lingkungan di Ambon Khususnya di Negeri Passo dan Jemaat Anugerah.” katanya.

Sementara menurut Ketua Ranting, Suara Pelayanan, Rolin Septory, rantingnya membuatkan program yang mendukung salah satu dari 11 program kebijakan bapak penjabat Wali Kota Ambon yaitu Ambon bersih.

Dalam acara ini turut hadir, Para Pimpinan OPD di lingkup Pemerintah Kota Ambon, penjabat Negeri Passo, Ketua Majelis Jemaat Passo, Ketua Daerah Pulau Ambon Timur, Ketua Cabang Ebenhaezer dan Ketua RT di lingkungan sekitar.

Tahun Ajaran Baru Siswa Belajar Gasing, 32 Guru Jadi Tulang Punggung

0

Ambon, Maluku.news – Sebanyak 32 Guru di Kota Ambon, telah ditetapkan sebagai “tulang punggung” utama dalam penerapan belajar Matematika dengan metode Gampang Asyik dan Menyenangkan (Gasing) kepada seluruh siswa di Kota Ambon.

Hal ini disampaikan Pj. Wali Kota, Bodewin M. Wattimena dalam Pencanangan” Program Pandai Berhitung Dengan Metode Gasing”, bersama Prof. Yohanes Surya, Sabtu (03/06/2023) di SMP Negeri 6 Ambon.

Dikatakan, sebelumnya 32 Guru tersebut telah menjadi peserta pelatihan Metode Gasing tahap pertama, sejak 22 Mei lalu, dan dari jumlah itu, 4 (empat) guru terbaik akan di kirimkan ke daerah lainnya untuk mengajar metode Gasing

“4 orang guru terbaik akan kita pakai mengajar di daerah lain, supaya menjadi duta kota Ambon sehingga menunjukn Ambon juga mampu, cerdas, dan pintar, sedangkan 28 Guru lainnya akan membentuk tim pengimbasan kepada guru- guru yang lain,” ujar Wattimena.

Bahkan agar metode Gasing ini dapat diterapkan kepada semua siswa, lanjutnya, mengawali tahun ajaran 2023/2024, seluruh sekolah akan mulai menerapkan pembelajaran metode gasing selama dua minggu.

“Awal tahun ajaran nanti siswa tidak belajar mata pelajaranblain, hanya metode gasing,” terangnya

Wattimena akui, dirinya sangat bersyukur Ambon bisa mencanangkan Program Pandai Berhitung dengan Metode Gasing, pasalnya hal ini merupakan salah satu program nasional arahan Presiden RI, Joko Widodo kepada semua penjabat kepala daerah. Selain itu menurutnya program ini memiliki peran penting, dalam berdampak besar bagi peningkatan kualitas pendidikan di kota Ambon.

“Dunia Pendidikan terus berupaya mengembangkan metode baru, cara baru, pendekatan baru yang lebih modern untuk mengajarkan ilmu pengetahuan bagi para siswa, ini dimaksudkan bagi peningkatan kualitas dan mutu pendidikan.

Ditandaskan dengan belajar Metode Gasing, para siswa tidak saja pandai berhitung secara cepat namun juga cepat dalam berpikir dan menganalisis, serta mengambil keputusan.

“Ini menjadi modal bagi anak-anak yang dipersiapkan menjadi pemimpin, cerdas, cepat menganalisis dan ambil keputusan,” tandasnya.

Di tempat yang sama, penemu metode Gasing, Prof. Yohanes Surya menjelaskan Metode yang diciptakannya tidak hanya menjadikan siswa cerdas, namun juga terjadi perubahan dalam karakternya.

“Dari yang tadinya takut matematika sekarang jadi berani, karakternya ikut berubah, kemampuan berpikirnya yang tadi lama sekarang cepat, kemudian cara anak berkomunikasi, juga kolaborasi turut berubah. Ada perubahan nyata dalam kecerdasannya,” ungkap pendiri Surya Institute.