Ambon, Maluku.news Anggota Komisi III DPRD Maluku Anos Yeremias mengatakan samapai saat ini, beberapa daerah kabupaten dan kota di Maluku belum terlalu serius untuk menyikapi Dana inpres.
Dalam merespon Instruksi Presiden (Inpres) nomor 3 tahun 2023, tentang peningkatan percepatan konektifitas jalan Daerah.
“Padahal Inpres merupakan pintu masuk bagi Daerah , untuk membenahi seluruh jalan Daerah baik berstatus Kabupaten dan Kota, atau Provinsi, sayangnya, sampai hari ini, Daerah-daerah kita belum terlalu serius untuk menyikapi Inpres itu,” ungkapnya di Ambon, Selasa (01/08/2023).
Menurut Yermias, hal itu kurang direspon oleh Daerah, karena terbukti dari 11 Kabupaten dan Kota, Enam diantaranya belum mengusulkan, yaitu Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kota Tual, dan Kota Ambon.
“Sesuai laporan Kepala Dinas PUPR Kota Ambon, Mereka sudah menggunakan mengusulkan,”ujarnya.
Yermias katakan, DPRD Provinsi Maluku dalam rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten dan Kota terus mendorong agar segera mengusulkan program pembangunan Dana Inpres.
“Sesuai ketentuan ada empat syarat pengusulan program yang nantinya dicover Dana Inpres, diantaranya Analisis Mengenai Dalam Lingkungan (AMDAL), studi kelayakan, dan surat pernyataan Kepala Daerah tentang lokasi, atau lahan, dan Rancang Bangun Rinci (Detail Engineering Design),” bebernya.
Dijelaskan Yermias, dari persyaratan tersebut lahan menjadi fokus utama, mengingat banyak sekali terjadi persoalan dengan masyarakat, setelah program tersebut dikerjakan. Untuk itu.
“Bupati dan Walikota diminta untuk memberikan perhatian serius akan persoalan ini, Itu memang kadang tidak selesai di masyarakat. Akibat dari lahan kadang-kadang program yang sudah disetujui, pada saat mau dilaksanakan selalu berbenturan dengan masyarakat,”tandasnya.
Yermias menambahkan, persyaratan lainnya yang perlu menjadi perhatian, berkaitan dengan Rancang Bangun Rinci, yang membutuhkan data menyeluruh. Guna mempersiapkan data tersebut, dibutuhkan Sumber Daya Manusia(SDM) yang handal.
“Kami juga mengusulkan kepada Kepala Daerah agar menggunakan konsultan dari luar. Untuk itu selain itu anggarkan saja dalam APBD, supaya penggunaan anggaran untuk menyusun DED bisa jalan,”pungkasnya.
