Hendrik Lewerissa : Kemajuan Lahir dari Keberanian Berubah
Ambon, Maluku.news – Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur George Watubun meminta pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap karakter Maluku sebagai daerah kepulauan dalam setiap kebijakan pembangunan dan pelayanan publik.
Menurut Benhur, kondisi geografis Maluku yang terdiri atas banyak pulau menjadi salah satu faktor yang menyebabkan biaya pembangunan dan pelayanan publik relatif tinggi. Karena itu, karakteristik wilayah kepulauan perlu diakomodasi dalam kebijakan pemerintah, termasuk dalam skema transfer keuangan ke daerah.
Hal tersebut disampaikan Benhur dalam Rapat Paripurna DPRD Maluku dalam rangka memperingati HUT ke-81 Provinsi Maluku di Ruang Rapat Paripurna DPRD Maluku, Rabu (19/8/2026).
Dalam pidatonya, Benhur mengapresiasi berbagai capaian pembangunan yang telah diraih Maluku. Namun, ia menilai masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang membutuhkan kebijakan khusus dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
“Sebagai daerah kepulauan, kebutuhan pelayanan publik sangat mahal karena masyarakat tersebar di banyak pulau. Karakter biaya kepulauan belum sepenuhnya terakomodasi dalam formula pembagian dana alokasi umum,” kata Benhur.
Karena itu, ia mendorong agar kebijakan transfer keuangan ke daerah turut mempertimbangkan karakteristik wilayah kepulauan. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara Maluku dan daerah lainnya.
Benhur juga berharap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan dapat segera membuahkan hasil. Regulasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat posisi daerah kepulauan sekaligus mendukung pembangunan dan konektivitas antarpulau.
Pembangunan Harus Beri Manfaat bagi Masyarakat
Selain persoalan anggaran dan regulasi daerah kepulauan, DPRD Maluku turut menyoroti pengelolaan sumber daya alam serta pelaksanaan berbagai proyek strategis di daerah.
Benhur menegaskan pembangunan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Maluku. Ia juga meminta pemerintah memastikan hak-hak masyarakat adat tetap terlindungi dalam setiap kebijakan pembangunan.
“Pembangunan tidak boleh mengorbankan masyarakat adat yang secara turun-temurun menjaga dan mengelola wilayahnya,” ujarnya.
Menurut Benhur, perlindungan terhadap masyarakat hukum adat harus diwujudkan melalui kepastian hukum dan kebijakan pembangunan yang menghormati hak-hak masyarakat.
Di tengah berbagai tantangan pembangunan tersebut, Benhur mengajak seluruh masyarakat Maluku memperkuat persatuan dan mempertahankan budaya hidup orang basudara.
Nilai pela gandong, kata dia, merupakan modal sosial yang penting dalam menjaga persatuan sekaligus menjadi kekuatan masyarakat Maluku menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
“Marilah kita bersatu, terus berbuat baik, saling mendukung dan bersama-sama bekerja untuk kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat Maluku,” katanya.
Benhur turut memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah, pemerintah kabupaten dan kota, dunia usaha, perbankan, BUMN, BUMD, serta seluruh masyarakat yang telah berkontribusi dalam pembangunan Maluku.
Hendrik: Kemajuan Lahir dari Keberanian Berubah
Sementara itu, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mengatakan Maluku dibangun atas keberagaman, dengan banyak pulau, negeri, adat istiadat, dan budaya. Namun, seluruh keragaman tersebut tetap berada dalam satu rumah besar dan satu kebangsaan, yakni Indonesia.
“Kita orang Maluku adalah orang-orang yang dibesarkan dengan tradisi dan kearifan para leluhur, dengan rasa bersatu dan semangat untuk maju,” ujar Hendrik.
Ia mengatakan perjalanan Maluku tidak dapat dipisahkan dari tradisi, kearifan lokal, dan semangat persaudaraan yang diwariskan para leluhur.
Hendrik juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Maluku, pemerintah kabupaten dan kota, Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para raja, dunia usaha, perbankan, partai politik, serta seluruh masyarakat yang selama ini mendukung pembangunan daerah.
Menurutnya, pemerintah bersama masyarakat akan terus menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Ia mengakui masih terdapat sejumlah target pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik yang belum tercapai secara maksimal.
Peringatan HUT ke-81 Provinsi Maluku menjadi momentum untuk mengevaluasi capaian pembangunan sekaligus memperkuat komitmen pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi tantangan ke depan.
Pemerataan pembangunan, penguatan kebijakan bagi daerah kepulauan, perlindungan masyarakat adat, serta peningkatan konektivitas antarpulau menjadi sejumlah agenda penting untuk mendorong pembangunan Maluku yang lebih merata dan berkeadilan.
