Ambon, Maluku.news — Komisi II DPRD Provinsi Maluku mengapresiasi kinerja Perum Bulog yang dinilai berhasil melampaui target kinerja pada tahun 2025 hingga mencapai 136 persen.
Apresiasi tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPRD Maluku, Ary Sahertian, usai rapat dengar pendapat bersama Bulog di ruang Komisi II DPRD Maluku di Ambon, Kamis (15/1/2026).
Menurut Sahertian, Komisi II berharap Bulog tetap konsisten menjalankan perannya dalam menjaga ketahanan pangan di Provinsi Maluku, terutama karena stok beras dan pangan yang tersedia di gudang Bulog untuk tahun 2026 dalam kondisi cukup.
“Yang menjadi persoalan utama adalah hasil panen masyarakat. Kami berharap Bulog dapat mengambil hasil panen tersebut dengan harga sesuai ketentuan pemerintah, dan hal ini telah dilakukan,” ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi antara Bulog dan pemangku kebijakan di daerah sangat penting untuk menjaga stabilitas pangan sekaligus mendukung visi dan misi pemerintah daerah.
Menurutnya, Bulog tidak dapat bekerja sendiri, tetapi harus menjalin koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Dinas Pertanian Provinsi Maluku, dalam menjalankan program ketahanan pangan di daerah.
“Siapapun pimpinan Bulognya, dia adalah bagian dari orang Maluku yang dipercayakan pemerintah pusat untuk membangun daerah ini,” kata Sahertian.
Ia berharap pimpinan Bulog dapat menjalankan tugasnya dengan baik demi mendukung visi pemerintah pusat hingga pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan ekstrem di Maluku.
Sahertian menjelaskan, berdasarkan data sementara Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, luas panen padi di Maluku pada Januari–November 2025 mencapai 22.466 hektare dengan total produksi sekitar 115.397 kuintal. Angka tersebut menunjukkan produktivitas rata-rata 5,1 ton per hektare, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sekitar 3,8 ton per hektare.
Ia menilai peningkatan produksi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengolahan lahan yang lebih baik, penggunaan benih unggul, pendampingan penyuluh pertanian, serta pemanfaatan alat panen modern.
Meski demikian, Sahertian mengakui masih terdapat sejumlah wilayah yang menghadapi kendala distribusi akibat keterbatasan transportasi dan kondisi cuaca ekstrem.
Karena itu, Komisi II DPRD Maluku juga mendorong pembangunan infrastruktur logistik, termasuk gudang penyimpanan di daerah terpencil, guna mengantisipasi gangguan distribusi pangan di masa mendatang.
“Kita harus bersama-sama bergandengan tangan membangun Maluku agar visi ketahanan dan swasembada pangan dapat tercapai, sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kemiskinan,” pungkasnya.
