Ambon, Maluku.news – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon akan mengalokasikan dana sebesar Rp3,5 miliar untuk pengadaan 10 unit mobil dinas pada tahun anggaran 2025. Langkah ini diambil untuk mengisi kekosongan kendaraan dinas yang masih dialami sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkot Ambon.
“Dari 10 kendaraan dinas tersebut, dua unit diperuntukkan bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon terpilih yang akan segera dilantik,” ujar Penjabat Sekretaris Kota Ambon, Robby Sapulette, kepada wartawan di Balai Rakyat Ambon, Rabu (15/1/2025).
Ia mengungkapkan, delapan unit lainnya akan didistribusikan kepada sejumlah pimpinan OPD eselon II yang hingga kini belum memiliki kendaraan dinas operasional.
“Ini soal kebutuhan kerja. Kasihan, ada pimpinan OPD yang sampai harus menggunakan jasa ojek atau grab untuk mobilitas,” ungkap Sapulette.
Pengadaan mobil dinas tersebut, lanjut dia, akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2025. Ia menegaskan, kebijakan ini tidak melanggar aturan karena larangan pengadaan barang dan jasa yang diterbitkan pemerintah pusat hanya berlaku untuk anggaran yang bersumber dari APBN.
“Kalau tidak salah ada 10 unit, semuanya roda empat dan diperuntukkan bagi pejabat eselon II. Jadi ini tidak bertentangan dengan kebijakan pusat karena menggunakan APBD,” jelasnya.
Untuk dua unit kendaraan dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pemkot Ambon menganggarkan sekitar Rp1,7 miliar. Kedua kendaraan ini menjadi prioritas pengadaan karena terkait persiapan pelantikan kepala daerah definitif yang dijadwalkan dalam waktu dekat.
“Karena pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sudah dekat, maka keduanya jadi prioritas,” tambahnya.
Sebelumnya, sejumlah pimpinan OPD diketahui masih belum difasilitasi kendaraan dinas, kondisi ini dinilai menghambat efektivitas mobilitas dan pelaksanaan tugas pemerintahan sehari-hari.
Kebijakan ini menjadi salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kota Ambon untuk mendukung kelancaran operasional perangkat daerah dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik secara optimal.
