Ambon, Maluku.news – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias, menyoroti sejumlah persoalan layanan publik menjelang arus mudik Idulfitri 2026, mulai dari program mudik gratis, operasional kapal penyeberangan, hingga stabilitas pasokan listrik di wilayah Maluku.
Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) gabungan Komisi II dan Komisi III DPRD Maluku bersama mitra kerja di Ambon, Kamis (5/3/2026).
Menurut Anos, program mudik gratis angkutan laut tahun ini belum menjangkau seluruh wilayah kepulauan di Maluku. Padahal, program yang menyediakan sekitar 14.000 kuota penumpang tersebut dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan bersama sejumlah mitra, seperti Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI).
Ia menyebut masih ada empat daerah yang belum terakomodasi, yakni Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
“Wilayah-wilayah ini juga perlu mendapat akses program mudik gratis agar masyarakat kepulauan memiliki kesempatan yang sama,” ujar Anos.
Ia mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan deviasi atau pengalihan rute sejumlah kapal perintis, seperti KM Sabuk Nusantara 47, KM Sabuk Nusantara 67, KM Sabuk Nusantara 39, dan KM Sabuk Nusantara 34.
Selain itu, Anos juga meminta penambahan jam operasional kapal pada lintasan yang diperkirakan mengalami lonjakan penumpang, seperti rute Galala–Namlea dan Hunimua–Waipirit.
Di sisi lain, ia menyoroti kepadatan aktivitas di Pelabuhan Slamet Riyadi Ambon yang kerap terjadi setiap awal pekan. Keterbatasan kapasitas pelabuhan dinilai berpotensi menimbulkan antrean panjang kendaraan, terutama untuk rute Maluku Barat Daya, Pulau Buru, dan Buru Selatan.
“Kalau pelabuhan dengan kapasitas kecil menerima ribuan penumpang sekaligus, tentu berpotensi menyebabkan kemacetan total di sekitar pelabuhan,” katanya.
Selain transportasi, Anos juga menyoroti stabilitas pasokan listrik menjelang Idulfitri. Hal ini menyusul terjadinya pemadaman listrik di Ambon beberapa jam sebelum rapat berlangsung.
Ia mengingatkan komitmen Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk menyediakan layanan listrik 24 jam di seluruh wilayah Maluku serta menghapus pola layanan terbatas seperti enam atau 12 jam per hari.
“Kalau di Ambon saja masih terjadi pemadaman, bagaimana dengan daerah kepulauan lainnya,” tegasnya.
DPRD Maluku juga meminta PT Panca Karya segera membenahi armada kapal penyeberangan yang dioperasikan perusahaan tersebut guna meningkatkan kualitas layanan transportasi laut.
Menurut Anos, pembenahan armada menjadi hal penting mengingat transportasi laut merupakan kebutuhan utama masyarakat di wilayah kepulauan seperti Maluku.
