Ambon, Maluku.news – Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku, Moch Iqbal Tamher, mengajak media untuk memperkuat kolaborasi demi percepatan pembangunan infrastruktur jalan di Maluku.
“Kami siap bekerja sama dan membuka ruang komunikasi. Jika ada informasi yang perlu disampaikan atau diklarifikasi, silakan hubungi Balai. Kami ingin hubungan ini saling mendukung demi kebaikan bersama,” kata Tamher di Ambon, Kamis (19/12/2024).
Sebagai wujud nyata sinergi, BPJN Maluku berencana menyediakan ruang khusus untuk media di kantornya. Tamher berharap langkah ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui informasi yang akurat dan bertanggung jawab.
“Media adalah mitra strategis kami. Kebebasan pers tetap dihormati, tetapi kita bersama-sama harus memastikan informasi yang disampaikan benar dan mendidik,” tegasnya.
Rencana Pembangunan Lima Tahun
Tamher optimistis kolaborasi dengan media dapat mempercepat pembangunan infrastruktur jalan nasional di Maluku selama lima tahun ke depan.
“Ini adalah langkah awal untuk mewujudkan Maluku yang lebih baik. Semoga niat baik ini diberi kelancaran oleh Tuhan,” katanya.
Menurut Tamher, BPJN Maluku bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan jalan nasional sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan.
“Jalan nasional menjadi tanggung jawab kami, sedangkan jalan provinsi dan kabupaten berada di bawah pemerintah daerah. Jika ada keterbatasan dana, pemerintah daerah dapat mengusulkan bantuan ke pemerintah pusat melalui mekanisme yang ada,” jelasnya.
Dukung Program Ketahanan Pangan dan Energi
Tamher juga menekankan dukungan BPJN Maluku terhadap program nasional Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya di sektor ketahanan pangan dan energi.
“Contoh nyata adalah pengembangan lahan sawah di Pulau Buru yang akan didukung pembangunan jaringan jalan. Infrastruktur ini bertujuan menekan biaya logistik sekaligus meningkatkan produktivitas,” ujarnya.
Tamher menambahkan bahwa potensi Maluku sangat besar di sektor pertanian, perikanan, dan energi. Dengan infrastruktur yang memadai, investasi akan lebih mudah masuk, seperti yang terjadi di Maluku Utara yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi signifikan.
“Kondisi infrastruktur di Pulau Dai, Kabupaten Maluku Barat Daya, menjadi perhatian kami. Kami mendorong pemerintah daerah untuk mengajukan usulan ke pusat. Namun, bantuan hanya bisa diberikan jika status aset atau lahan sudah jelas,” tandasnya.
