Ambon. MALUKU.News – Buntut hasil panen padi masyarakat di Pulau Buru yang ternyata tidak dibeli oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) membuat DPRD Maluku menggelar rapat bersama beberapa mitra yankni dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Bulog untuk membahas hal tersebut.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Jhon Lewerissa mengatakan, dalam rapat tersebut penjelasan dari Bulog bahwa hasil panen masyarakat Kabupaten Buru tidak dibeli karena kadar airnya tinggi mencapai 13-14 persen.
“Disatu sisi Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan no. 24 tahun 2020, pasal 4 mengatakan, menyangkut dengan kualitas hasil panen, harus mendapat keputusan dan arahan dari kementerian teknis, untuk itu kita minta bulog meminta penjelasan dengan persoalan yang terjadi,” ujarnya di Ambon, JUmat (22/07/2022).
Menurut Lewerissa, dinas pertanian sudah maksimal dalam memberikan pendampingan kepada petani untuk meningkatkan produktifitas dan sebagainya namun Bulog tidak membelinya akibat peralatan tidak ada, di Maluku juga tidak memiliki laboratorium untuk menguji hasil produksi pertanian.
“Kendalanya tidak memiliki laboratorium untuk menguji hasil pertanian. Kalau kita uji diluar berarti kualitas menurun karena jaraknya terlalu jauh,” tandasnya.
Dijelaskan Lewerissa, komisi II DRPD Maluku telah bertemu Badan Ketahanan Pangan Nasional untuk segera meminta pembangunan Laboratorium uji hasil produk pangan di Maluku, agar jangan berharap lagi daerah lain.
“Jadi Proposalnya sudah kita ajukan, olehnya itu harus ada kerjasama lintas sektor agar bisa mendapat solusi yang terbaik,” imbunya.
Dijelaskan Lewerissa, berdasarkan data ketahanan pangan nasional menunjukkan Maluku statusnya rawan pangan, namun bukan berarti tidak tersedianya pangan namun banyak faktor antara lain transportasi bahkan sumberdaya manusia.
“Kesimpulan rapat tadi Kita dalam waktu dekat jika berkaitan meminta keputusan pemerintah dalam hal ini kementerian terkait Bulog Pusat maupun kementerian perdagangan terkait persoalan yang dialami petani di Buru maka kami akan berangkat ke Jakarta meminta penjelasan dari kementerian,” pungkasnya.
