Ambon, Maluku.news. Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Hatta Hehanusa kecewa dengan kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku yang lebih banyak berjalan-jalan Wara-Wiri menghabiskan uang.
Kekesalan itu disampaikan saat rapat dengar pendapat Komisi III dengan pihak-pihak terkait, untuk pembahasan surat masuk dari masyarakat juga terkait Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023.
Rapat dipimpim Ketua Komisi III DPRD Maluku, Richad Rahakbauw, bertempat di Ruang Rapat Komisi pada Rabu (20/09/2023).
Dalam rapat itu di bahas beberapa surat masuk dari masyarakat terkait poros jalan yang ada di 11 kabupaten dan kota, yang di tangani oleh Pemda Maluku dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang tidak maksimal dalam memperhatikan aspirasi masyarakat lewat wakil mereka yang ada di DPRD.
“Kita tidak bisa berharap banyak, hanya mujizat dan doa kita agar Pemerintahan ini besok bisa berubah dan ada pemimpin baru,” kata Hatta.
Menurut Hatta, rapat ini juga harus mengundang komisi dari DPRD Kabupaten dan Kota supaya duduk bersama.
“Kita belajar dari pengalaman rapat 20 kali terkait dengan Inpres ini, baik di Jakarta maupun di Ambon hasilnya nol, Apa kesalahannya,” tanya Hatta.
Bicara soal Detail Engineering Design (DED) setelah di hitung-hitung, mungkin anggarannya cuma Rp 20 juta untuk membuat perencanaan, kok tidak bisa.
“Ini model apa, jangan di anggap ini barang khayalan dan tidak boleh seperti itu dan itu urusan kita. Tapi hari ini Inpres itu harus di amankan, karena itu kewajiban kita di daerah,”tegas Hatta Hehanussa.
“Kita bikin DED saja susah dapat kepengnya (uangnya), kalau mau Wara-Wiri kemana-mana itu kepeng banyak pun tidak ada masalah, susah ini daerah,” kesalnya.
Sebagai anggota DPRD Hatta Heanussa sedih melihat kondisi seperti ini karena dirinya tidak punya perpanjangan tangan serta dibatasi soal kewenangan.
Fungsi anggota DPRD ini cuma tiga dan bahkan DPRD dibatasi dengan pengawasan soal kebijakan. Jangan mengharapkan bahwa rapat hari ini seakan-akan ada angin sejuk, atau ada sorga yang di dapat oleh masyarakat.
Dikatakan, dengan hutang kita Rp 700 Miliar yang kalau mau di pikir Rp 700 Miliar itu di fokuskan saja ke insfrastruktur terkhusus jalan, maka bisa kita bayangkan berapa ratus kilometer jalan yang sudah selesai.
“Namun karena Pemprov tidak punya perencanaan, dimana kebijakan-kebijakan ngaur semua maka ini sangat miris,” pungkasnya.
