Ambon, Maluku.news – Ketua DPRD Maluku Benhur George Watubun meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maluku tidak hanya mengandalkan optimalisasi sumber pendapatan yang telah ada, tetapi juga aktif menggali sumber-sumber pendapatan baru untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Hal itu disampaikan Benhur seusai rapat paripurna DPRD Maluku terkait penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025, Rabu (26/8/2026).
Menurut Benhur yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku, intensifikasi pendapatan harus benar-benar menghasilkan peningkatan penerimaan daerah. Kebijakan intensifikasi, kata dia, jangan sampai justru berdampak terhadap penurunan pendapatan.
“Selain mengintensifkan apa yang telah terjadi, intensifikasi itu harus untuk meningkatkan pendapatan, bukan untuk menurunkan pendapatan. Kemudian mencari sumber-sumber pendapatan baru yang belum digali, itu harus kita lakukan,” kata Benhur.
Ia mengatakan, optimalisasi pendapatan menjadi semakin penting di tengah dinamika kebijakan pemerintah pusat yang turut memengaruhi kondisi fiskal daerah.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola berbagai potensi daerah yang dapat menjadi sumber pendapatan.
Dorong Digitalisasi Pengelolaan Keuangan
Benhur juga menilai digitalisasi dan inovasi harus menjadi bagian dari pembenahan pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi dapat mendukung pengelolaan pendapatan agar lebih efektif sekaligus mendorong transparansi dalam tata kelola keuangan daerah.
“Ke depan penggunaan digitalisasi termasuk inovasi itu kerangka pikir yang paling penting untuk memperbaiki kinerja keuangan kita,” ujarnya.
Selain meningkatkan pendapatan, Benhur menekankan pentingnya memperbaiki kualitas belanja daerah. Menurut dia, keberhasilan APBD tidak semata-mata diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi dari manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
“Pendapatan bagus dan pemanfaatan keuangan selanjutnya adalah untuk kepentingan-kepentingan yang jauh lebih produktif untuk menghadirkan kesejahteraan dan menurunkan angka kemiskinan,” kata Watubun.
APBD Harus Berpihak pada Rakyat
Benhur mengatakan DPRD Maluku akan terus mencermati pelaksanaan APBD sekaligus mendorong pemerintah daerah melakukan perbaikan pengelolaan keuangan secara berkelanjutan.
Ia menegaskan, kebijakan fiskal tidak boleh berorientasi semata pada penyerapan anggaran. Setiap penggunaan APBD harus dapat diukur dari dampak dan manfaatnya bagi masyarakat.
“Di tengah situasi kita yang betul-betul dinamis dengan kebijakan pemerintah pusat, kita harus tetap memastikan bahwa setiap kebijakan dan penggunaan anggaran berpihak pada kepentingan rakyat,” ujarnya.
Menurut Benhur, penguatan kapasitas fiskal daerah harus berjalan beriringan dengan pembenahan tata kelola belanja. Dengan demikian, peningkatan penerimaan daerah dapat diarahkan pada program-program yang lebih produktif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Maluku.
