Ambon, Maluku.news – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Solichin Buton, meminta jajaran Kepolisian Daerah Maluku dan seluruh Polres di daerah agar sigap mengantisipasi potensi konflik yang terjadi di tengah masyarakat.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul sejumlah peristiwa yang terjadi di beberapa wilayah Maluku, termasuk kasus dugaan kekerasan yang melibatkan oknum anggota Korps Brigade Mobil terhadap seorang pelajar di Kota Tual yang berujung meninggal dunia.
“Kami sangat menyayangkan kejadian itu. Kami meminta oknum Brimob diproses secara transparan dan terbuka agar masyarakat mengetahui perkembangan penanganannya,” kata Solichin di Ambon, Senin (2/3/2026).
Ia menegaskan, oknum yang terlibat harus diberikan sanksi tegas agar memberikan efek jera sekaligus memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban.
“Oknumnya harus diberikan sanksi berat supaya ada efek jera dan rasa keadilan bagi korban,” tegasnya.
Menurut Solichin, proses hukum yang terbuka sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Selain kasus di Tual, ia juga menyinggung situasi yang sempat memanas di wilayah Piditan, Maluku Tenggara. Ia mengimbau kelompok masyarakat yang bertikai agar menahan diri, terlebih saat ini masih dalam suasana bulan suci Ramadan.
“Kami menghimbau semua pihak untuk menahan diri. Jangan persoalan pribadi dibawa ke ranah masyarakat luas. Ini bulan puasa, mari kita jaga situasi agar umat bisa beribadah dengan baik,” ujarnya.
Ia juga meminta aparat keamanan, termasuk Kapolda dan Kapolres setempat, melakukan deteksi dini guna mencegah potensi konflik meluas di masyarakat.
Sementara itu, terkait konflik di Kabupaten Maluku Tengah antara Desa Hitu dan Desa Mamala, Komisi I DPRD Maluku telah turun langsung meninjau lokasi kejadian.
Dari hasil peninjauan tersebut, sebanyak 12 rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan akibat terbakar.
“Kami sudah rapat dengan kepala desa dan pihak terkait. Kami mengajak kedua desa untuk bersama-sama menjaga keamanan dan kedamaian,” kata Solichin.
Komisi I DPRD Maluku juga mendorong keterlibatan pemerintah daerah, baik Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah maupun Pemerintah Provinsi Maluku, untuk memberikan bantuan kepada warga yang terdampak, khususnya korban yang rumahnya terbakar.
“Kami berharap ada bantuan dari pemerintah untuk meringankan beban masyarakat dalam proses perbaikan rumah mereka,” pungkasnya.
