Ambon, Maluku.news – Komisi II DPRD Provinsi Maluku membawa langsung aspirasi masyarakat terkait persoalan sektor energi ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI di Jakarta, Kamis (11/12/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Komisi II DPRD Maluku menyoroti keterbatasan kuota minyak tanah (mitan) dan bahan bakar minyak (BBM) yang kerap memicu kelangkaan, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan. Kondisi ini dinilai sangat membebani masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan.
Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Ambon, Jumat (12/12/2025), menyebutkan DPRD Maluku meminta pemerintah pusat melalui BPH Migas dan Kementerian ESDM untuk menambah kuota mitan dan BBM bagi Provinsi Maluku. Permintaan tersebut dinilai mendesak mengingat kebutuhan energi masyarakat terus meningkat, sementara pasokan yang tersedia belum memadai.
Penyampaian aspirasi di Gedung BPH Migas dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Maluku, Irawadi, S.H., bersama anggota komisi, yakni Nita Bin Umar, Suanthie J. Laipeny, Jefry Jaran, Andreas Taborat, Javet Djemy Pattiselano, Anos Yermias, dan Suleman Letsoin.
Rombongan DPRD Maluku diterima oleh Rini Disa dari Tim Analis BPH Migas. Secara keseluruhan, pertemuan tersebut diikuti sekitar 15 peserta dan berlangsung dalam suasana dialog terbuka.
Dalam forum itu, para anggota Komisi II menyampaikan berbagai keluhan masyarakat dari daerah pemilihan masing-masing, terutama terkait distribusi energi yang dinilai belum merata dan sering menimbulkan persoalan di lapangan.
Selain meminta penambahan kuota, DPRD Maluku juga mendorong agar Peraturan Presiden yang mengatur tata kelola minyak dan gas dapat ditinjau kembali, sehingga lebih berpihak pada daerah kepulauan dengan tantangan geografis yang kompleks.
DPRD Maluku menegaskan, kondisi geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan dengan 11 kabupaten/kota menjadi tantangan besar dalam pendistribusian BBM. Bahkan, kelangkaan energi masih kerap terjadi di Kota Ambon sebagai ibu kota provinsi.
“Persoalan ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat agar distribusi energi di wilayah kepulauan seperti Maluku dapat berjalan adil dan berkelanjutan,” demikian salah satu aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.
